Contoh Soal Ketentuan Umum Perpajakan [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUNGAN BALIKPAPAN JALAN MT HARYONO DALAM RT 084 NOMOR 39AKELURAHAN GUNUNG BAHAGIA, BALIKPAPAN 76114 TELEPON (0542) 7206452, 7206454; FAKSIMILI (0542) 7206453; SITUS www.bppk.depkeu.go.id



USULAN NASKAH SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP (II) PROGRAM STUDI DIPLOMA I PAJAK POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017 Mata Ujian : Penagihan dan Sengketa Pajak Lokasi Pend.: Balikpapan



Pilihan Ganda (60%)



1. Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak terhadap Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi Suluruh utang pajak disebut dengan ... A. Penagihan Seketika dan Serentak B. Penagihan Mendesak dan Sekaligus C. Penagihan Mendadak dan Serempak D. Penagihan Seketika dan Sekaligus. 2. Penagihan Pajak pada soal nomor 1 di atas ditempuh dalam rangka .. A. Menghindari kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelunasan utang pajak dalam Kondisi tertentu B. Meningkatkan peran serta Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mencapai target penerimaan dalam kondisi tertentu C. Mencegah terjadinya penurunan kinerja atau produktivitas aparatur pajak dalam kondisi tertentu D. Mengamankan penerimaan pajak yang sangat sulit tercapai dalam Kondisi tertentu. 3. Pengertian ”meliputi seluruh utang pajak” pada soal nomor 1 di atas adalah tidak termasuk... A. semua jenis pajak B. semua Masa Pajak C. semua subjek pajak d. semua Tahun Pajak. 4. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang Milik Penanggung Pajak yang meliputi selain ... A. biaya penagihan B. biaya perkara C. sanksi administrasi D. pokok pajak.



5. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun hak mendahulu dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut ... A. dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan oleh DJP B. dihitung sejak tanggal permohonan penundaan diterima oleh DJP C. dihitung sejak tanggal diterbitkan keputusan penundaan pembayaran D. dihitung sejak tanggal permohonan penundaan dikirim oelh Wajib Pajak. 6. Sengketa pajak yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah ... A. Banding atau Sanggahan B. Gugatan atau Sanggahan C. Peninjauan Kembali atau Banding D. Banding atau Gugatan. 7. Hak mendahulu hilang setelah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan antara lain kecuali .. A. Surat ketetapan pajak B. Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran C. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah D. Surat Tagihan Pajak 8. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ... A penerbitan surat ketetapan pajak B. jatuh tempo surat ketetapan pajak C. pengiriman surat ketetapan pajak D. penerimaan surat ketetapan pajak. 9. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila ada pengakuan utang pajak dari Penanggung Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Ada pengakuan yang dimaksudkan bukan ... A. Penanggung Pajak membayar sebagian utang pajaknya B. Penanggung Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran walaupun sudah tidak memenuhi persyaratan formal lagi C. Penanggung Pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran walaupun sudah tidak memenuhi persyaratan formal lagi D. Penanggung Pajak merasa tidak berkewajiban membayar utang pajak. 10. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal itu dimaksudkan untuk... A. memberikan kepastian hukum B. meringankan pemenuhan kewajiban Penanggung Pajak C. memberi kelonggaran kewajiban perpajakan Penanggung Pajak D. menghapuskan kewajiban perpajakan Penanggung Pajak.



11. Piutang pajak yang tidak dapat dihapuskan antara lain ... A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar B. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah utang pajak yang masih harus dibayar bertambah C. Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak D. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah utang pajak masih harus dibayar bertambah. 12. Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi adalah bukan karena... A. Wajib Pajak tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum terbagi B. Wajib Pajak tersebut tidak memiliki penghasilan dan harta kekayaan lagi C. Hak untuk melakukan pengiha sudah daluwarsa D. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian. 13. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah ... A. 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran B. 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak C. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak D. 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran 14. Gugatan menurut Pasal 43 UU PPSP ... A. tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan penagihan pajak atau kewajiban pembayaran pajak B. membatalkan pelaksanaan penagihan pajak C. secara otomatis pelaksanaan penagihan pajak tertunda D. secara jabatan pelaksanaan penagihan pajak harus dihentikan. 15. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan ... A. setelah lelang dilaksanakan dengan alasan apa pun B. sebelum pengumuman lelang, sebelum lelang dilaksanakan C. setelah penyitaan, sebelum pengumunan lelang D. setelah pengumuman lelang, sebelum lelang dilaksanakan. 16. Sanksi pidana terhadap larangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (1) UU PPSP adalah berupa ... A. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) B. pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) C. pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) D. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



17. Produk Hukum yang dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak adalah hanya... A. Surat ketetapan pajak B. Surat Keputusan Pembetulan C. Surat Tagihan Pajak D. Surat Keputusan Keberatan. 18. Gugatan yang diajukan Penanggung Pajak ke Pengadilan Pajak sehubungan dengan penagihan pajak tidak meliputi pelaksanaan ... A. keputusan pencegahan B. Surat Perintah Melakukan Penyitaan C. Surat Paksa D. Surat Keputusan Kebaratan 19. Atas Gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan yang diajukan oleh Penanggung Pajak dapat diajukan surat pernyataan pencabutan Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan... A. Putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang tanpa persetujuan Tergugat B. Putusan Hakim Tunggal melalui pemeriksaan ketika sidang atas persetujuan Tergugat C. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang D. Putusan Majelis Hakim dalam hal surat pernyataan pencabutran diajukan sebelum sidang atas persetujuan Tergugat. 20. Sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia menurut undang-undang perpajakan dilakukan dengan ... A. penyelesaian secara administratif dan penyelesaian secara peradilan B. penyelesaian secara administratif dan penyelesaian secara permufakatan C. penyelesaian secara administratif dan penyelesaian secara kesepakatan D. penyelesaian secara administratif dan penyelesaian secara hitoris. 21. Sanggahan timbul akibat dari pelaksanaan penagihan pajak, yaitun timbul pada tahapan ... A. pelaksanaan teguran B. pelaksanaan Surat Paksa C. pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan D. pelaksanaan Pengumuman Lelang. 22. Sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan DJP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Keputusan yang dapat diajukan Gugatan adalah ... A. Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak B. Surat Keputusan Keberatan C. Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak D. Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur dalam ketentuan perpajakan.



23. Sementara itu, keputusan yang dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak adalah hanya ... A. Surat Keputusan Pembetulan B. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi C. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak D. Surat Keputusan Keberatan 24. Salah satu dari ruang lingkup dilakukan pembetulan adalah adanya kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Kekeliruan yang dimaksudkan tersebut bukan kekeliruan penerapan ... A. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai yang mengandung sengaketa antara fiskus dan Pengusaha Kena Pajak B. Penghasilan Tidak Kena Pajak C. Penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan D. Tarif Pajak 25. Pada prinsipnya keberatan diajukan Wajib Pajak atas materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yaitu selain ... A. Jumlah rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan B. Jumlah besarnya pajak C. Jumlah besarnya sanksi administrasi D. Jumlah besarnya pemotongan atau pemungutan pajak. 26. Dalam lembaga keberatan, sengketa pembuktian merupakan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan fiskus terhadap... A. Fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan trnasaksi yang terjadi karena proses klasifikasi selama pemeriksaan B. Fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan penerapan hukumnya C. Setuju dan tidak setujunya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan D. Kemungkinan adanya argumentasi Wajib Pajak Yang berubah dalam pemeriksaan atas fakta-fakta tersebut. 27. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu sengketa pajak yang penyelesaiannya secara administratif berdasarkan perundang-undangan perpajakan adalah ... A. Kebaratan B. Gugatan C. Banding D. Peninjauan Kembali. 28. Sementara, upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan Penanggung Pajak terhadap sengketa pajak yang penyelesaiannya secara peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah ... A. Keberatan B. Gugatan C. Banding D. Peninjauan Kembali



29. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang diajukan atas Putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekutan hukum tetap pengajuannya ke ... A. Pengadilan Tinggi B. Pengadilan Negeri C. Pengadilan Pajak D. Mahkamah Agung 30. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Pajak, untuk penerbitan putusan atas permohonan Penanggung Pajak Pengadilan Pajak dengan mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan ... A. Penundaan pelaksanaan penagihan pajak B. Penghentian persidangan atas Gugatan C. Pencabutan atas Gugatan oleh Penanggung Pajak D. Pengajuan Gugatan yang tidak/belum memenuhi persyaratan



Essay (40%) 1. Daluwarsa penagihan pajak dapattertangguh karena beberapa sebab. Jika dilihat dari saat mulai tertangguhnya daluwarsa, baigaimana penentuan atau kapan saat saja mulai tertangguhnya daluwarsa iu? 2. Pada dasarnya tindak lanjut penagihan pajak dapat ditunda oleh Pengadilan Pajak selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Pengadilan Pajak dilaksanakannys penagihan pajak?



Semoga berhasil!



Nama



: .........................................



NPM



: .........................................



Tanda tangan :