Contoh Surat Wasiat [PDF]

Citation preview

Contoh Surat Wasiat Ikhsan SHI Selasa, 05 April 2016 Surat Pernyataan Edit



Contoh Surat Wasiat ~ Selamat pagi Sahabat setia Contohsurat123.com dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua di pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pagi ini saya kembali akan memberikan sebuah contoh surat, namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang sudah saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Minggu lalu, saya sudah membagikan informasi berkaitan dengan contoh surat pernyataan jual beli tanah, surat ini digunakan sebagai bukti tertulis dalam transaksi jual beli tanah. Jika dibutuhkan, silahkan langsung menuju postingan tersebut. Sedangkan pada pagi ini, saya akan membagikan contoh surat wasiat. Jadi jika Anda sedang mencari informasi atau referensi untuk membuat surat wasiat, tetaplah dihalaman ini, karena pada halaman ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai surat wasiat berikut dengan contohnya. Bagi Anda yang mempunyai beberapa harta dan meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan surat wasiat. Ini merupakan awal dari munculnya konflik keluarga. Apalagi berkaitan dengan warisan yang termasuk hak mereka. Maka sebelum hal itu terjadi, semasa fisik Anda masih sehat, tidak ada salahnya untuk segera mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan tersebut, salah satunya seperti pembuatan surat wasiat. Lalu apa itu surat wasiat? surat wasiat adalah sebuah akta yang isinya adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Syarat surat wasiat harus tertulis, dan jika tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tidak dapat dikatakan sebagai surat wasiat. Lalu bagaimana cara membuat surat wasiat? membuat surat wasiat memiliki dua cara, pertama adalah membuat surat wasiat yang dinotariskan (otentik/pejabat berwenang) didaftarakan ke Balai Harta Peninggalan atau ke Departemen Hukum dan Ham. Surat yang sudah dibuat dan disetujui oleh Departemen Hukum dan Ham maka tidak dapat diganggu gugat atau diganti lagi. Jika ingin membatalkan atau mengganti, maka akan sangat sulit. Namun keuntungan dengan membuat surat wasiat yang dinotariskan adalah surat wasiat yang sudah dibuat benar-benar melindungi orang yang mengeluarkan wasiat dan orang yang menerima wasiat secara hukum. Kedua, membuat surat wasiat dibawah tangan, secara hukum tidak memiliki kekuatan dan sering terjadi kasus pembatalan atau mengganti surat wasiat ini.



Contoh Surat Wasiat Dari penjelasan di atas, sedikitnya Anda sudah mempunyai gambaran bagaimana format surat wasiat bukan. Namun agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini.



Contoh Surat Wasiat Oleh Notaris SURAT WASIAT



Pada hari ini, Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di Banda Aceh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama Tempat/Tanggal Lahir Alamat secara lengkap) No. KTP



: Rubianto : Banda Aceh/22 januari 1975 : Jln. Melati No. 24 Banda Aceh (tuliskan : xxxxxxxxxxxxxxxx



Bersama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, saya adalah pemilik yang sah atas harta kekayaan di bawah ini : 1. Sebuah Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 234/3456 atas nama Rubianto yang bertempat di jalan Melati No. 24, Banda Aceh, Indonesia. 2. Sebuah Ruko Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1342/25643 atas nama Rubianto yang terletak di jalan Mawar No. 30, Banda Aceh, Indonesia. 3. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota nomor BPKB 54673825 nomor STNK 256743567812 2. Bahwa, harta kekayaan saya tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, pada saat ini tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum apapun, tidak sedang dijadikan jaminan jenis hutang apapun, dan tidak sedang berada dalam penyitaan pihak Bank dan Instansi manapun. 3. Bahwa, saya bermaksud untuk menghibah wasiatkan harta kekayaan saya tersebut sebagaimana dimaksud angka 1 di atas kepada Andi Susanto anak kandung saya dan Julianto keponakan saya. Berdasarkan surat wasiat ini, yang namanama serta bagiannya masing-masing sebagaimana yang akan saya nyatakan di bawah ini :



Agar melaksanakan wasiat di atas, maka dengan ini saya mengangkat Andi Susanto anak saya dan Julianto keponakan saya sebagai pelaksana surat wasiat ini. Kepadanya saya berikan semua hak dan kekuasaan yang menurut undangundang diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya, sampai kepadanya diberikan pengesahan dan pembebasan sama sekali.



Untuk melaksanakan surat ini, saya menitipkan surat wasiat ini kepada notaris Abdul Kadir, S.H., Notaris di banda Aceh yang saya kenal, dan kepadanya saya telah meminta dibuatkan akta penitipan atas surat wasiat ini.



Demikianlah surat wasiat ini saya buat, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.



1. Kamaruzzaman (Kepala Desa) (tanda tangan saksi) 2. Mulyono, S.H (Pegawai Notaris) (tanda tangan saksi)



Yang Notaris



berwasiat



Materai Rp. 6000-,



Rubianto Kadir, S.H.,



Abdul



Contoh Surat Wasiat Tanpa Notaris SURAT WASIAT WARIS



Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :



Nama



: Zulfahmi



Tempat Lahir



: Banda Aceh



Tanggal Lahir : 23 Agustus 1960



Sebagai Ayah Angkat



Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat Pernyataan Surat Wasiat Waris atau Hibah Harta Saya, kepada anak – anak angkat saya, yang telah saya sebutkan yaitu :



Materai Rp.6000,-



1. Fajri 2. Suhaimi



(……………………) (……………………)



Untuk menyerahkan sebagian harta saya kepada mereka yang tertulis dibawah ini: Rumah yang saya diami sekarang ini dan tanah perumahan yang ada didepan rumah saya beserta Perkebunan yang ada dibelakang rumah saya Apabila saya sudah tidak ada, dengan ketentuan harta itu digunakan, untuk menyelesaikan semua permesalahan utang piutang saya jika ada, 30 % saya wakafkan dari sisa harta keseluruhan, Dan harta yang tersisa dari penggunaan yang telah disebut, maka saya serahkan dengan pembagian rata kepada anak angkat saya yang telah saya sebutkan.



Demikianlah surat pernyataan Wasiat waris atau hibah harta saya buat,dengan di saksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.



Saksi dari keluarga saya:



1. Zulhilmi ( Adik kandung ) (tanda tangan) 2. Zulfajri ( Adik kandung ) (tanda tangan)



Banda Aceh, 05 April 2016 Yang Berwasiat Waris Ayah Angkat



Zulfahmi



Mengetahui Mengetahui Ketua RT. Lurah/Kades



05



Subhan Mukhlis NIP.



NIP.



Demikianlah contoh surat wasiat yang dapat saya bagikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat bagi Anda, khususnya yang saat ini sedang mencari informasi berkaitan dengan surat wasiat tersebut. Jika contoh surat di atas bermanfaat, mohon kesedian Anda untuk like dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Silahkan lihat juga contoh surat pernyataan cerai yang mungkin juga akan berguna untuk Anda semua. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses dari www.contohsurat123.com



Mohon jangan COPAS Sepenuhnya jika ingin dipublikasikan kembali. Copas diperbolehkan, asalkan diedit kembali dan disertai sumber. Terima kasih atas kerjasamanya: http://www.contohsurat123.com/2016/04/contoh-suratwasiat.html#ixzz4TSEzcHXv



Home » contoh surat kuasa » Contoh Surat Kuasa Ahli Waris



Contoh Surat Kuasa Ahli Waris di Kamis, Februari 12, 2015 Berikut ini adalah sebuah contoh surat kuasa yang merupakan sebuah format surat kuasa ahli waris yang digunakan dalam kegiatan pembagian hak ahli waris, dimana jika seseorang yang menjadi penerima suatu warisan ingin membagikan warisan tersebut kepada orang lain entah itu saudara atau sanak family.



Contoh Surat Kuasa Ahli Waris



SURAT KUASA



Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Alamat No. KTP



: : :



2. Nama Alamat No. KTP



: : :



3. Nama Alamat No. KTP



: : :



Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: Nama : Alamat : No. KTP : Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”. ———————– KHUSUS —————————Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara ___________ yang telah meninggal dunia pada tanggal _________ tahun _________ Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara _____________. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ___ ___________ _____ Pemberi Kuasa,



Penerima Kuasa,



____________



______________



_____________



PUSAKA Am 1. Mengapa apabila dirujuk dengan bank berkaitan harta pusaka, bank akan selalu minta rujuk AmanahRaya? Apakah kaitan AmanahRaya dalam urusan harta pusaka simati? Amanah Raya Berhad (ARB) merupakan salah satu pihak yang mempunyai bidang kuasa dalam mengeluarkan surat kuasa dan mengendalikan pembahagian harta pusaka. Pada amnya, pihak bank memerlukan surat kuasa iaitu Surat Akuan atau Arahan daripada AmanahRaya sebelum pembayaran dapat dilakukan samada secara terus kepada waris atau kepada AmanahRaya sebagai pentadbir kepada harta pusaka. 2. Adakah AmanahRaya boleh membuat pentadbiran bagi aset kenderaan yang belum habis dibayar? Pihak AmanahRaya tidak boleh membuat pentadbiran ke atas kenderaan yang masih lagi mempunyai pinjaman dengan Bank / agensi kewangan memandangkan hakmilik kenderaan tersebut masih menjadi milik Bank / agensi kewangan sehingga baki pinjaman selesai. Namun yang demikian, sekiranya terdapat aset lain yang mempunyai nilai untuk membayar baki hutang kenderaan tersebut, maka AmanahRaya boleh mentadbir aset kenderaan tersebut. 3. Saya mempunyai kepentingan dalam harta pusaka simati kerana simati berhutang dengan saya. Bolehkah saya menuntut hutang daripada harta pusaka simati? Pemiutang boleh menuntut hutang daripada harta pusaka simati semasa



proses pentadbiran harta pusaka simati dijalankan. Walau bagaimanapun, pemiutang perlu mengemukakan bukti yang kukuh bagi menuntut hutang simati tersebut. 4. Bagi pemilik harta yang telah meninggal dunia dan lantikan Penama telah dibuat ke atas harta tersebut di agensi seperti KWSP, Tabung Haji dan Syarikat Insuran, adakah bayaran tersebut akan dibayar terus kepada Penama atau Pentadbir harta yang dilantik? Harta tersebut akan dibayar terus kepada Penama. 5. Siapakah Penama dan apakah tanggungjawab Penama bagi kes pusaka orang Islam? Penama dalam pusaka orang Islam adalah WASI (Pemegang Amanah) dan tanggungjawab Penama tersebut adalah untuk membuat pembahagian berdasarkan faraid kepada waris – waris yang berhak selepas semua hutang – hutang simati diselesaikan. 6. Adakah dengan pelantikan Pentadbir Pusaka, sebagai contoh AmanahRaya boleh menghalang pembayaran dibuat kepada Penama yang dinamakan? Tidak. 7. Jika Penama (simati beragama Islam) gagal menjalankan tanggungjawab sebagai WASI dan tidak mengagihkan wang yang diterima melalui KWSP, Tabung Haji atau Syarikat Insuran kepada waris yang sah, apakah tindakan yang boleh diambil oleh waris – waris tersebut? Tindakan undang – undang boleh diambil untuk menuntut wang tersebut terhadap Penama atas kegagalannya menjalankan tanggungjawab sebagai WASI. Tindakan ini boleh diambil sama ada oleh waris-waris sendiri atau melalui Pentadbir Harta Pusaka yang telah dilantik. 8. Sekiranya penerima pencen meninggal dunia, adakah wang pencen yang masih dimasukkan ke dalam akaun simati dianggap sebagai pusaka? Wang pencen yang diterima oleh penerima pencen adalah terhenti bermula daripada tarikh kematiannya. Oleh yang demikian, wang pencen yang diterima semasa hayatnya adalah sebahagian daripada harta pusaka dan wang pencen yang diterima selepas kematiannya adalah hak milik kerajaan Malaysia. Permohonan 1. Bila waktu yang sesuai untuk permohonan pentadbiran harta pusaka simati dilakukan? Tiada waktu khusus bagi membuat permohonan pentadbiran harta pusaka. Namun dinasihatkan agar permohonan dilakukan secepat mungkin bagi mengelak terjadinya kematian berlapis.



2. Siapa yang layak menjadi pemohon untuk kes-kes pentadbiran harta pusaka di ARB? Waris atau bukan waris kepada simati mempunyai kapasiti untuk bertindak sebagai pemohon bagi kes-kes pentadbiran harta pusaka di Amanah Raya Berhad. 3. Perlukah semua waris hadir untuk permohonan? Tiada keperluan untuk semua waris hadir semasa membuat permohonan. Hanya Pemohon yang perlu hadir ke Amanah Raya Berhad. 4. Mengapa sijil faraid diperlukan? Sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah adalah perlu bagi menentukan siapa yang layak mendapat pusaka simati serta bahagian yang berhak diterima. Pembahagian 1. Waris-waris bersetuju untuk membuat pembahagian harta secara sama rata. Dalam keadaan ini, bolehkah sijil faraid dikecualikan? Sijil faraid tidak boleh dikecualikan walaupun telah mendapat persetujuan waris-waris. Ini adalah kerana Sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah diperlukan untuk menentukan siapa yang layak mendapat pusaka simati dan bahagian yang berhak diterima. Namun yang demikian, pembahagian secara sama rata tersebut boleh dilaksanakan pada peringkat pembahagian harta pusaka kelak. 2. Apakah tindakan Amanah Raya apabila terdapat waris yang tidak dapat dikesan di dalam senarai waris pusaka ketika harta pusaka tersebut sedang ditadbir oleh AmanahRaya? Ke manakah wang tersebut akan disalurkan? Sekiranya waris tidak dapat dikesan semasa pentadbiran harta pusaka sedang berlangsung, bahagian waris tersebut akan disimpan di AmanahRaya sehingga waris yang berhak tersebut datang membuat tuntutan yang sah. 3. Bagaimana pihak Amanah Raya Berhad mengesan waris yang tidak dapat dikesan? Pihak Amanah Raya Berhad akan membuat semakan menggunakan Agency Link-Up System (ALIS) Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan maklumat tentang waris yang tidak dapat dikesan. 4. Bolehkan saya menyemak harta yang ditinggalkan oleh simati di Amanah Raya? Semakan hanya boleh dilakukan oleh waris sahaja kerana maklumat adalah sulit.



AMANAH



Am 1. Berapakah jumlah minima untuk membuka akaun amanah? Jumlah minima untuk pembukaan akaun Amanah Biasa adalah sebanyak RM2,000.00 dan Amanah Safecare adalah RM50,000.00. 2. Bolehkah saya membuat amanah hartanah bagi rumah saya yang masih berhutang dengan bank? Amanah hartanah hanya boleh dilaksanakan ke atas hartanah yang bebas hutang dan telah mempunyai geran. Ini adalah bagi tujuan pendaftaran nama AmanahRaya sebagai pemegang amanah kelak. 3. Bolehkah penerima wang amanah enggan menutup akaun amanah dan diletakkan di AmanahRaya sehingga satu masa tertentu atau sehingga penerima memerlukannya kelak? Akaun amanah tersebut perlu ditutup dan akaun yang baru boleh dibuka di mana penerima akan bertindak sebagai penderma kepada akaun amanah yang baru. Tempoh masa bagi penutupan akaun amanah berkenaan perlu di nyatakan di dalam Surat Ikatan Amanah. Akaun Amanah tersebut akan ditutup sebaik sahaja mencapai tempoh matang sepertimana yang terkandung di dalam Surat Ikatan Amanah. 4. Jika saya menyimpan wang untuk anak saya di dalam Akaun Amanah, bila saya meninggal dunia, adakah waris saya yang lain akan memperolehi wang tersebut? Tidak. Wang yang tersimpan di dalam akaun Amanah tidak termasuk dalam harta pusaka yang perlu diagihkan menurut Hukum Syarak atau secara Faraid (bagi yang beragama Islam) atau mengikut Akta Pembahagian 1958 (bagi yang bukan beragama Islam). Pengeluaran/Nafkah 1. Siapakah yang berhak untuk membuat permohonan pengeluaran wang amanah bagi anak bawah umur? Permohonan hanya boleh dibuat oleh penjaga yang dilantik samada oleh Mahkamah, AmanahRaya atau melalui persetujuan / pakatan keluarga. Permohonan daripada pihak lain tidak akan diterima. 2. Bagaimanakah cara untuk mengeluarkan wang amanah anak bagi tujuan perbelanjaannya? Wang amanah boleh dikeluarkan bagi tujuan pembayaran nafkah, pendidikan, perayaan atau apa-apa perbelanjaan lain demi kebajikan anak tersebut. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Bayaran Nafkah dan Lain-Lain Perbelanjaan yang boleh didapati di manamana kaunter AmanahRaya atau boleh juga membuat permohonan melalui surat yang dialamatkan ke cawangan AmanahRaya yang berdekatan.



3. Bolehkah wang amanah anak bagi akaun amanah digunakan untuk pembelian rumah bagi tempat tinggal sekeluarga? Permohonan ini perlu mendapatkan kelulusan pihak pengurusan dan akan diteliti mengikut keperluan pembelian, pendaftaran nama atas geran rumah yang dibeli, jumlah keseluruhan wang amanah samada boleh menanggung pembelian, kebajikan anak tersebut dan lain-lain pertimbangan mengikut kes tertentu. Ini adalah bagi mengelak penyalahgunaan wang Penutupan Akaun 1. Berapa lamakah tempoh yang diambil untuk penutupan akaun yang telah mencapai tarikh matang? 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh AmanahRaya



WASIAT Am 1. Apakah kelebihan membuat wasiat dengan AmanahRaya berbanding tempat lain? AmanahRaya adalah syarikat milik penuh Kerajaan dan mempunyai pengalaman dan kepakaran selama lebih 90 tahun dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dalam hal penulisan, penyimpanan wasiat dan pelaksanaan wasiat. 2. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk membuat wasiat di AmanahRaya sekiranya saya mempunyai lebih daripada satu aset? Bayaran yang dikenakan untuk membuat wasiat di AmanahRaya adalah sebanyak RM350.00 sahaja termasuk penulisan dan penyimpanan tanpa mengambil kira jumlah asset yang akan dinyatakan di dalam wasiat. 3. Apa jenis harta yang boleh saya wasiatkan? Semua jenis harta yang dimiliki oleh individu boleh diwasiatkan samada harta alih atau harta tidak alih. Harta alih adalah seperti akaun bank, saham, kenderaan, emas, insuran, saham perniagaan dan lain-lain. Manakala, Harta tidak alih seperti tanah, rumah dan bangunan. 4. Sekiranya wasiat dibuat oleh pihak lain selain AmanahRaya, hanya penyimpanan wasiat yang ingin dilakukan di AmanahRaya, berapakah kos penyimpanan yang dikenakan? Bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan penyimpanan wasiat di AmanahRaya adalah sebanyak RM600.00 untuk seumur hidup.



5. Hutang dan liabiliti saya lebih daripada harta saya. Bolehkah saya menulis wasiat? Boleh, walaupun hutang melebihi asset. Pendaftaran 1. Saya mempunyai beberapa akaun bank. Bagaimanakah cara untuk membuat pembayaran fi bagi pendaftaran “Wills Online”? Pembayaran fi bagi permohonan secara atas talian hanya boleh dibuat sekiranya pelanggan mempunyai akaun Maybank2u sahaja. 2. Setelah membuat pendaftaran proses wasiat online, apakah langkah seterusnya? Setelah pendaftaran, pelanggan hanya perlu menunggu pihak AmanahRaya menghantar deraf wasiat dan sekiranya bersetuju dengan kandungan deraf wasiat tersebut, pelanggan boleh membuat temujanji untuk menandatangani wasiat atau pelanggan boleh menandatangani wasiat di tempat sendiri dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi-saksi wasiat yang memenuhi syarat . Pelanggan adalah dinasihatkan agar membawa semua dokumen berkaitan semasa temujanji seperti salinan kad pengenalan pewasiat, penerima dan salinan dokumen berkaitan aset. 3. Apakah kegunaan kad wasiat? Sebagai dokumen pembuktian seseorang itu mempunyai wasiat di AmanahRaya. 4. Adakah bayaran perlu dibuat untuk setiap pindaan wasiat? Bayaran pindaan adalah: PERCUMA bagi semua jenis Wasiat yang didaftarkan pada tahun 2009 dan sebelumnya untuk setiap pindaan yang dilakukan. 



Bagi Wasiat yang didaftarkan pada tahun 2010 dan seterusnya fi pindaan sebanyak RM50.00 untuk setiap pindaan bagi semua jenis wasiat.



5. Saya telah membuat wasiat sebelum saya berkahwin tetapi setelah berkahwin saya tidak membuat pengemaskinian wasiat saya. Adakah wasiat tersebut masih sah? Bagi wasiat muslim, wasiat yang terdahulu dikira sebagai wasiat yang sah kecuali terdapat wasiat baru yang telah dibuat oleh pewasiat. Manakala bagi wasiat bukan muslim, wasiat yang dibuat semasa belum berkahwin akan terbatal secara automatik apabila pewasiat berkahwin. Perlaksanaan 1. Bolehkah AmanahRaya menjadi pentadbir sekiranya wasiat ditulis oleh pihak luar seperti peguam atau syarikat peramanahan yang lain? AmanahRaya boleh mentadbir wasiat tersebut dengan syarat wasi asal yang dilantik di dalam wasiat perlu membuat akuan Penolakan Pentadbiran dan



ditandatangani di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen / Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah.



HIBAH 1. Apakah makna Hibah & Amanah Hibah? Hibah adalah pemberian milikan harta seseorang kepada seseorang yang lain, semasa hidupnya secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Hibah AmanahRaya merupakan suatu akad/kontrak pemberian milikan harta seseorang kepada seseorang yang lain, semasa hidupnya secara sukarela tanpa mengharapkan balasan dan harta tersebut diamanahkan kepada Pemegang Amanah untuk suatu tempoh tertentu berdasarkan kepada Surat Ikatan Hibah dan Surat Ikatan Amanah. Surat Ikatan Hibah dipersetujui di antara Penghibah dan Penerima Hibah manakala Surat Ikatan Amanah dipersetujui oleh Penerima Hibah dan Pemegang Amanah. 2. Apa yang dimaksudkan dengan Hibah al-‘Umra dan Hibah al-Ruqba? Kedua-duanya merupakan Hibah bersyarat. Al-‘Umra bermaksud pemberian semasa tempoh hidup Penerima Hibah atau Pemberi Hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian Penerima Hibah kepada Pemberi Hibah (atau waris Pemberi Hibah jika beliau telah meninggal dunia). Al-Ruqba pula bermaksud suatu pemberian bersyarat yang ditentukan oleh Pemberi Hibah, di mana harta Hibah akan menjadi milik Penerima Hibah sekiranya Pemberi Hibah meninggal dunia. Tetapi jika Penerima Hibah meninggal dunia sebelum Pemberi Hibah maka harta Hibah akan kembali kepada Pemberi Hibah. 3. Adakah AmanahRaya menawarkan Hibah al-‘Umra dan Hibah al-Ruqba? Tidak. 4. Apakah rukun dan syarat Hibah? Sesuatu akad Hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat seperti berikut: o Pemberi Hibah (al-Wahib) Pemberi hibah hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal,



baligh dan rushd. Pemberi Hibah mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak. o



Penerima Hibah(al-Mawhublahu) Penerima Hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja (Islam dan bukan Islam) asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh atau kurang upaya, penerimaan harta Hibah boleh dibuat oleh Wali Mal atau Pemegang Amanah bagi pihaknya. Penerima Hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. Dengan kata lain, penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada Penerima Hibah.



o



Barang atau harta yang dihibahkan (al-Mawhub) Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syaratsyarat berikut:



o







Ia hendaklah barang atau harta yang halal samada harta alih seperti wang tunai atau harta tak alih seperti bangunan, rumah dan tanah yang tidak mempunyai sebarang cagaran;







Ia hendaklah sejenis barang atau harta mempunyai nilai di sisi syarak;







Barang atau harta itu milik Pemberi Hibah;







Ia boleh diserah milikkan;







Ia benar-benar wujud semasa aqad (perjanjian); dan







Harta itu tidak bersambung dengan harta Pemberi Hibah yang tidak boleh dipisahkan.



Sighah iaitu Ijab dan Kabul Sighah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 



Ada persambungan dan persamaan di antara ijab dan qabul;







Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu; dan







Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu.



5. Apakah syarat untuk menjadi Penghibah? Penghibah mestilah seseorang yang; o Pemilik penuh harta hibah o



Mempunyai kapasiti untuk menguruskan harta;



o



Berumur 18 tahun keatas; dan



o



Tidak muflis dan juga tidak sakit yang boleh membawa kematian (maradh al-maut).



6. Adakah Hibah boleh dibuat oleh orang bukan Islam? Boleh. 7. Apakah syarat untuk menjadi Penerima Hibah? Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja (Islam dan bukan Islam) yang boleh memiliki harta sama ada mukallaf (dewasa) atau bukan mukallaf. Bagi yang bukan mukallaf, penerimaan harta hibah boleh dibuat oleh wali, wasi atau penjaga. 8. Bolehkah Hibah dilakukan tanpa pengetahuan Penerima Hibah? Tidak. Di antara syarat Hibah adalah terdapatnya akad di antara Penghibah dan Penerima Hibah serta berlakunya qabd (penerimaan). 9. Bolehkah pembatalan Hibah dilakukan? Jika boleh, apakah situasinya? Pembatalan Hibah tidak dibolehkan kecuali jika ianya melibatkan pemberian Hibah di antara keluarga seperti dari ibu/bapa kepada anak atau datuk/nenek kepada cucu. Tetapi, pembatalan hibah adalah harus sekiranya ianya dilakukan secara redha meredhai antara Pemberi dan Penerima Hibah. Walau bagaimanapun ia terikat dengan syarat bahawa harta tersebut masih lagi di dalam pemilikan anak/cucunya. Sekiranya harta itu terkeluar dari kekuasaan dan pemilikan anak/cucunya seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh Penerima Hibah (orang lain), maka Hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik lagi. Namun jika di bawah pengawasan Pemegang Amanah, anak/cucu tidak boleh menjual, mewakafkan atau menghibahkan harta tersebut sehingga waktu yang telah dipersetujui. 10. Apakah kuasa Penghibah ke atas harta selepas dihibahkan? Selepas harta dihibahkan, Penghibah tidak mempunyai kuasa ke atas harta tersebut namun boleh meletakkan syarat tertentu untuk menikmati manfaat daripada harta yang dihibahkan dengan persetujuan penerima hibah. 11. Apakah yang akan berlaku kepada harta Hibah sekiranya Penerima Hibah meninggal dunia sebelum Penghibah? Jika Penerima Hibah meninggal dunia sebelum Penghibah, harta yang dihibahkan akan menjadi harta pusaka Penerima Hibah dan tidak akan dikembalikan kepada Penghibah kecuali melalui kaedah-kaedah yang dibenarkan oleh hukum syarak. 12. Bagaimanakah mekanisma Hibah itu berjalan ? Seseorang yang ingin menghibahkan sesuatu hartanya kepada Penerima



Hibah, beliau perlu melengkapkan Borang Hibah AmanahRaya dan seterusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Amanah Raya Berhad. 13. Apakah dokumen/perkara yang diperlukan sekiranya saya ingin melanggan produk Hibah AmanahRaya? Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut : o Borang Permohonan Hibah AmanahRaya o



Salinan Kad Pengenalan Penghibah/Penerima Hibah/Wali Mal/Penjaga/Saksi



o



Bayaran Fi Hibah AmanahRaya



Bagi Harta Tak Alih o



Salinan Surat Hakmilik Tanah (Geran Tanah/ Hakmilik Strata)



o



Salinan Polisi Insurans Kebakaran



o



Resit Asal Cukai Tanah/ Cukai Taksiran Terkini



o



Resit Asal Cukai Pintu



o



Bayaran Wang Pendahuluan Perbelanjaan



o



Fi Hibah AmanahRaya



o



Anggaran jumlah setem duti ad valorem



Bagi Harta Alih o



Tunai/ Cek (sebagai harta hibah).



Prosedur tuntutan harta pusaka praktikal di mahkamah tinggi - ASI - Undang undang harta pusaka DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI DI DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN SIVIL) SAMAN PEMULA NO:___________________Dalam Perkara Harta Pesaka, ******Tarikh Mati: ********DANDalam Perkara Akta Probet dan Pentadbiran 1959.DANDalam Perkara Aturan 71 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.



1.



**********



2.



****************** (Pentadbir Bersama bagi Harta Pesaka ********, Si Mati)



... PEMOHON-PEMOHON



SAMAN PEMULA EX-PARTE Benarkan semua pihak yang berkenaan hadir di hadapan Hakim/Timbalan/ Penolong Kanan Pendaftar pada hari



hb



, pukul



pagi/petang bagi mendengar Permohonan



************** ) dan **********************, memohon untuk suatu perintah pembahagian Harta Pesaka Si Mati di atas mengikut Jadual yang diperihal di dalam Afidavit Sokongan Pemohon-Pemohon tersebut.



Bertarikh



hb



2……………………………………….Timbalan/Penolong Kanan Pendaftar mahkamah Tinggi



Saman Pemula Ex-Parte ini telah difailkan oleh Tetuan ******* (No.Tel: ) (No. Ruj: )



DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN SIVIL) SAMAN PEMULA NO:___________________Dalam Perkara Harta Pesaka, *******, Si MatiTarikh Mati:DANDalam Perkara Akta Probet dan Pentadbiran 1959.DAN Dalam Perkara Aturan 71 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.



1.



******************



2.



*********************** (Pentadbir Bersama bagi Harta Pesaka **********, Si Mati)



... PEMOHON-PEMOHON



AFIDAVIT SOKONGAN Kami, *************** (No. K/P:) dan ************ (No. K/P: ****************) masing-masing adalah seorang warganegara Malaysia yang cukup umur dan beralamat di No. *****************dengan sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut:-



Kami adalah Pemohon-pemohon dalam kes ini dan juga



Pentadbir Bersama bagi harta pesaka ***************, Si Mati mempunyai kuasa sepenuhnya untuk mengikrarkan Afidavit Sokongan ini dan segala fakta yang dinyatakan di sini adalah dalam pengetahuan kami dan dari pada rekod-rekod dalam simpanan kami kecuali dinyatakan sebaliknya. Waris-waris Si Mati telah melantik kami sebagai



Pentadbir Bersama bagi harta pesaka Si Mati dan Mahkamah yang Mulia ini telah mengesahkan perlantikan kami sebagai Pentadbir bersama harta pesaka Si Mati. Kini dikemukakan dan ditanda di hadapan kami sebagai Ekshibit “ZF-1” ialah sesalinan Geran Surat Kuasa Mentadbir harta pesaka Si Mati.



Pemohon Pertama merupakan isteri yang sah disisi



undang-undang kepada ************, Si Mati.



Pemohon Kedua merupakan anak lelaki yang sah disisi



undang-undang kepada *****************, Si Mati. ************, Si Mati adalah seorang warganegara Malaysia yang beragama Islam dan bermastautin di No. telah meninggal dunia pada pukul petang berdomisil di Malaysia mempunyai harta yang berada didalam bidang kuasa Mahkamah ini pada setiap masa yang relevan dan material sebelum dan pada masa kematiannya adalah pemilik berdaftar bagi harta yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah yang Mulia ini. Kini dikemukakan dan ditanda di hadapan kami sebagai Ekshibit “ZF-2” ialah sesalinan benar Sijil Kematian Si Mati. Si Mati telah meninggal dunia dengan meninggalkan



Nama ************* () ******************* () ******************* (No.) ******************* () ******************** ()



Persaudaraan



Umur Sekarang



Isteri



Tahun



Anak Lelaki



Tahun



Anak Lelaki



Tahun



Anak Perempuan



Tahun



Anak Perempuan



Tahun



Adik Lelaki



Tahun



() Si Mati telah meninggalkan harta pesaka berupa harta alih dan harta tak alih kepada waris-waris Si Mati. Kini dikemukakan dan ditanda di hadapan kami sebagai Ekshibit “ZF-3” ialah sesalinan Senarai Harta Pesaka Si Mati.



8.



Kesemua waris Si Mati bersetuju serta bermuafakat untuk membahagikan harta pesaka Si Mati mengikut Borang Persetujuan waris-waris harta pesaka Si Mati. Kini dikemukakan dan ditandakan di hadapan kami sebagai Ekshibit “ZF-4” ialah sesalinan Borang Persetujuan waris-waris harta pesaka Si Mati.



9.



Berikut ialah pembahagian harta pesaka Si Mati yang telah dipersetujui oleh kami mengikut Afidavit Persetujuan waris-waris Si Mati dan dipohon perintah yang sewajarnya:Jadual 1 1.



1 / 2 Bahagian H.S.(M) kepada



2.



Geran PN kepada



3.



Lembaga Tabung Haji No.Akaun : kepada



4.



Akaun CIMB Bank No. Akaun : kepada



5.



Am Islamic Bank No. Akaun : kepada



6.



Maybank No. Akaun : kepada



7.



Unit Amanah Public Islamic OptimalGrowth Fund Public MutualNo. Akaun : kepada



8.



Wang di dalam Insuran PrudentialAssurance Berhad No. Polisi : kepada



9.



Wang di dalam Koperasi Unikeb Berhad kepada



10.



Wang di dalam MOCCIS Berhad kepada



11.



Kumpulan Wang Simpanan Pekerja No.Akaun: kepada



12.



Keahlian di dalam Vacation Super Club No. Ahli : kepada



13.



Legend Worldwide HolidaysNo. Ahli: kepada



14.



Heritage Grand VacationNo. Ahli : kepada



15.



Sijil Pelaburan AmIslamic Bank Berhad



Nombor Akaun : kepada



16.



Sijil Pelaburan AmIslamic Bank Berhad



Nombor Akaun : kepada



17.



Kereta Jenis Proton Gen2 1.3 Automatik



No.Pendaftaran kepada



18.



Kereta jenis Perodua MYVI 1.3 EZi Auto



No. Pendaftaran kepada



19.



Kereta jenis Nissan Teana 2.0 XE



kepada



Waris-waris tersebut semuanya dewasa dan pembahagian harta pesaka ini mengikut Borang Persetujuan waris-waris harta pesaka Si Mati adalah adil dan melambangkan kasih sayang dan juga kesepakatan di antara waris-waris Si Mati. Justeru itu, kami dengan rendah diri memohon supaya Mahkamah yang Mulia ini membenarkan perintah seperti yang dipohon di dalam Saman Pemula Ex-Parte yang difailkan di sini.



Kami membuat Afidavit Sokongan ini dengan penuh kepercayaan bahawa segala yang terkandung di atas adalah benar.



Diikrarkan dan dibuat dengan sebenarnya Oleh *********** ) (No. K/P: ) Dan ***************** ) (No. K/P: )



)



Di Pada Jam



pagi/petang



) ) )



………………………………….........



………………………………………. Di hadapan saya,



........................................................... Pesuruhjaya Sumpah



AFIDAVIT SOKONGAN ini telah difailkan oleh Tetuan



Di atas permohonan harta melebihi rm 2 juta dibuat di mahkamah tinggi dengan persetujuan waris atau Sijil faraid Dari mahkamah syariah Pusaka kecil di Pejabat tanah



Mulai 1 September 2009, bidang kuasa untuk menguruskan pembahagian harta pusaka kecil yang berjumlah kurang RM 2 juta telah dipinda dari jumlah sebelumnya bernilai RM 600,000 (Akta Wasiat 1959). Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) Pindaan 2008 (Akta A1331) dan peraturan-peraturan mula berkuatkuasa mulai 1 September 2009.



Sekiranya simati ada meninggalkan jumlah harta pusaka bernilai tidak melebihi RM 2 juta, permohonan untuk pembahagian harta pusaka boleh dibuat di mana-mana Unit Pembahagian Pusaka / Pejabat Tanah dengan syarat simati mempunyai harta tak alih (tanah) di mukim atau daerah berkenaan.



PENGENALAN 1.1. Untuk memberi garis panduan yang ringkas tentang tatacara tuntutan pembahagian pusaka kecil. 1.2. Untuk menyedarkan orang ramai betapa pentingnya pembahagian tuntutan pusaka itu perlu dibuat secepat mungkin 2. UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL 2.1. Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil mempunyai 36 unit di seluruh negara. Setiap unit bertanggungjawab menerima permohonan,membicarakan serta mengeluarkan perintah pembahagian terhadap dua atau tiga daerah jagaan 2.2. Bagi daerah di mana tiada unit pusaka kecil , urusan penerimaan permohonan ( Borang A dan Borang P ) boleh dibuat melalui Pejabat Tanah di daerah-daerah berkenaan 3. APAKAH HARTA PUSAKA KECIL 3.1. Harta pusaka kecil ialah harta yang ditinggalkan oleh simati dan mempunyai ciri - ciri berikut :a) Simati tidak meninggalkan wasiat ( bagi simati bukan Islam ) b) Harta itu terdiri daripada : i) Harta Tak Alih (Tanah/Rumah) sahaja, atau ; ii) Harta Tak Alih (Tanah/Rumah ) bersama-sama dengan harta alih seperti wang tunai, saham, kenderaan, carumah KWSP/Insuran ( tanpa penama ), ASN/ASB dan sebagainya c) Jumlah nilaian keseluruhan harta itu hendaklah tidak melebihi RM2 juta ( mulai 1 September 2009) pada tarikh permohonan dibuat 4. CARA MEMBUAT PERMOHONAN PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL (SEKSYEN 8) AKTA HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) 1955 4.1. Setiap permohonan untuk pembahagian pusaka kecil hendaklah dibuat dalam Borang A 4.2. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan:a) Bukti Kematian i) Sijil kematian/permit menguburkan; atau ii) Surat Akuan Sumpah oleh 2 orang saksi bebas yang menyaksikan jenazah dikebumikan, contohnya bagi kematian semasa pendudukan Jepun dan sebelumnya; atau iii) Perintah Anggapan Kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi dalam keadaan seperti kematian tanpa kubur, hilang semasa pendudukan Jepun, tragedi 13 Mei 1969, tragedi Muassem, dan perintah ini hanya boleh didapati selepas 7 tahun dari tarikh berlakunya kejadian. b) Dokumen Harta Tak Alih - Salinan hakmilik yang diakui sah oleh Pejabat Tanah atau Perakuan Carian Rasmi yang menunjukkan pegangan harta tak alih simati atau surat perjanjian jualbeli bagi rumah yang belum ada hakmilik yang berasingan, salinan resit cukai pintu bagi kediaman/bangunan Hak Milik Strata yang belum dikeluarkan dan resit cukai tanah (jika ada) c) Salinan dokumen harta - harta alih seperti salinan sijil saham, salinan buku akaun simpanan, salinan hak milik kenderaan, salinan penyata KWSP dan sebagainya yang terkini. 5. SIAPAKAH YANG BERHAK MEMOHON 5.1. Di antara mereka yang berhak memohon adalah seperti berikut:a) Waris - waris simati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa, Majlis Agama Islam ( Baitulmal ) dan sebagainya; b) Pemiutang dan pengkaveat;



c) d) e) f)



Pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah; Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah simati; Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah; Amanah Raya Berhad .



6. DI MANAKAH PERMOHONAN DIKEMUKAKAN 6.1 Di Unit Pembahagian Pusaka/Pejabat Tanah di mana harta tak alih simati terletak. 6.2 Sekiranya simati mempunyai harta tak alih ( tanah ) di banyak tempat sama ada di dalam negeri yang sama atau negeri yang berlainan, permohonan pembahagian kesemua harta tak alih itu hendaklah dikemukakan di salah satu daerah sahaja iaitu di mana harta tak alih itu terletak. 7. MENGHADIRI PEMBICARAAN 7.1. Semua dokumen asal seperti bukti kematian, hakmilik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti harta alih dan lain dokumen yang difikirkan perlu hendaklah dibawa semasa pembicaraan. 7.2. Semua pihak yang diminta hadir adalah dikehendaki hadir di hari pembicaraan . 7.3. Semua keterangan semasa pembicaraan hendaklah diberi secara bersumpah/berikrar. 7.4. Mana-mana waris yang tidak dapat hadir bolehlah mengemukakan Surat Akuan Persetujuan yang ditandatangani di hadapan Pentadbir Tanah, Majistret , Pesuruhjaya Sumpah atau Notaris Awam Sila nyatakan cara pembahagian yang dikehendaki dengan jelas. Surat Akuan Persetujuan boleh didapati di semua Unit Pembahagian Pusaka, Pejabat Tanah atau di muatturun melalui laman web jabatan iaitu www.kptg.gov.my 8. CARA HARTA PUSAKA KECIL DIBAHAGIKAN 8.1. Pembahagian adalah mengikut Hukum Syarak bagi orang Islam. 8.2. Bagi bukan Islam, Pembahagian adalah mengikut Akta Pembahagian 1958 (Akta 300). 8.3. Pembahagian secara muafakat boleh dilaksanakan jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka simati bersetuju. 8.4. Pembahagian bagi pegangan desa di bawah Akta Tanah (Kawasan - kawasan Penempatan Berkelompok )1960 tidak boleh dibuat lebih dari dua orang. Jika lebih dari dua orang yang berhak dan mereka tidak bersetuju secara muafakat memberi kepada dua orang sahaja daripada mereka, Pentadbir Tanah boleh menjual pegangan itu dan hasil jualannya dibahagikan di kalangan orang yang berhak. 8.5. Jika simati meninggalkan tanah di Daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau , Tampin dan Jempol dan ianya adalah ahli sesuatu suku di Negeri Sembilan, pembahagian pusakanya adalah mengikut Bahagian III Akta. 8.6. Perintah jualan secara tender dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan 15(4)(d) Akta. 9. JANGKAMASA MEMPROSES SESUATU TUNTUTAN 9.1. Jangkamasa minima memproses sesuatu tuntutan kes biasa adalah dalam tempoh 5 ½ bulan bagi Permohonan Baru – Borang A Seksyen 8 9.2 Bagi kes yang melibatkan kematian berlapis dan harta berada didalam daerah yang berlainan jagkamasa proses mungkin meelbihi dari tempoh di atas. 10. RAYUAN TERHADAP PERINTAH 10.1 Mana - mana pihak yang tidak puashati dengan perintah pembahagian yang telah dibuat



hendaklah membuat rayuan melalui Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah itu dibuat. (Seksyen 29 Akta & Peraturan 10, Peraturan Harta Pusaka Kecil 1955) 11. PENDAFTARAN PERINTAH PEMBAHAGIAN 11.1. Setelah perintah pembahagian dikeluarkan, pihak waris hendaklah mengemukakan hakmilik tanah (Geran) ke Pejabat Tanah berkaitan untuk tujuan pendaftaran perintah pembahagian tersebut. 11.2. Bagi maksud pembahagian harta alih, pihak waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian ke agensi /institusi yang bertanggungjawab terhadap harta alih tersebut. 12. PERMOHONAN BERIKUTNYA (SEKSYEN 17 AKTA) 12.1. Ianya adalah satu permohonan yang dibuat selepas permohonan awal ( Borang ASeksyen 8 Akta ) telah diselesaikan. a) Permohonan Berikutnya boleh dibuat dalam keadaan seperti: i) Ada harta yang tertinggal di dalam permohonan awal; ii) Apabila perlu melantik seorang pemegang amanah yang baru; iii) Apabila perlu melantik seorang pentadbir yang baru; v) Untuk membatalkan suratkuasa tadbir dan pembahagian dibuat secara terus kepada waris simati; iv) Untuk menarik balik sesuatu Kaveat Pendaftar ; 12.2. Setiap permohonan berikutnya hendaklah dengan menggunakan Borang P 13. MENGAPA PERMOHONAN PUSAKA PERLU DIBUAT SEGERA 13.1. Mengelakkan bilangan waris yang ramai akibat daripada kematian berlapis. 13.2. Memudahkan proses pembahagian pusaka. 13.3. Membolehkan harta pusaka dimanafaat dengan segera bagi faedah semua waris. 13.4. Mengelakkan berlakunya tanah terbiar. 13.5. Mengelakkan wang simpanan simati dalam mana-mana institusi kewangan, atau koperasi, saham-saham, bon daripada dipindahkan kepada Pentaftar Wang Tak Dituntut. 14. BAYARAN 14.1. Bayaran Pendaftaran: a) Percuma bagi permohonan baru (Borang A - Seksyen 8-Akta ) b) Percuma bagi Permohonan Berikutnya ( Borang P - Seksyen 17 Akta ). 14.2. Bayaran Selepas pembicaraan : a) Bayaran perintah berdasarkan nilaian terkini harta simati ( seperti senarai harta simati di Borang Permohonan- Borang A Seksyen 8 Akta). Jika nilaian keseluruhan harta simati: ● RM1.00 hingga RM1,000.00 bayaran perintah adalah RM10.00, jika RM1,001 hingga RM50,000 bayaran perintah RM30.00 manakala jika nilaian adalah RM50,001 dan ke atas bayaran perintahadalah 0.2% dari nilaian harta si mati. b) RM30 bagi bayaran perintah permohonan berikutnya ( Seksyen 17 ) yang melibatkan permohonan seperti membatalkan Pemegang Amanah, Kaveat Pendaftar ataupun membatalkan Pentadbir. Jika melibatkan ketinggalan harta, bayaran perintah hendaklah mengikut nilaian harta terkini yang diselesaikan di bawah Seksyen 17 Akta ( Permohonan Berikutnya ) sahaja c) Jumlah bayaran bagi mendaftarkan perintah pembahagian dalam hakmilik tanah (geran) adalah mengikut peraturan -peraturan tanah negeri; d) Duti Harta Pusaka - (jika ada) akan ditentukan di akhir pembicaraan mengikut nilai harta



pada tarikh mati. Jumlah yang dikenakan tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Duti Harta Pusaka 1941. e) Salinan perintah pembahagian dibekalkan secara percuma bagi salinan pertama dan bayaran RM 5.00 dikenakan bagi salinan kedua dan seterusnya. f) Salinan perintah pembahagian yang diperlukan oleh mana-mana orang selain daripada pentadbir/ waris dikehendaki membayar RM 30.00 bagi salinan pertama dan RM 10.00 bagi salinan kedua dan seterusnya. 14.3. Sekiranya ada rayuan ke Mahkamah Tinggi bayaran yang akan dikenakan adalah seperti berikut: a) RM 50.00 bagi bayaran fee rayuan; b) RM 1500.00 bagi bayaran deposit rayuan; c) Bayaran menyediakan salinan dokumen yang dikehendaki bagi salinan pertama adalah RM30. Bagi salinan kedua dan seterusnya adalah RM10; 14.4. Bayaran untuk mendapatkan salinan pertama Nota Pembicaraan RM30.00- bagi setiap Folio 100 patah perkataan atau sebahagian daripadanya dan RM 10.00 bagi salinan kedua/seterusnya setiap 100 patah perkataan atau sebahagian daripadanya 15. CIRI - CIRI ISTIMEWA PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA KECIL 15.1. Di antara ciri-ciri istimewa dalam pembahagian pusaka kecil ialah: a) Borang permohonan ( Borang A ) boleh didapati di Unit Pembahagian Pusaka Kecil atau Pejabat Tanah daerah; b) Pembicaraan boleh diadakan di Balai Raya/ Balai Penghulu Dewan Orang Ramai yang berhampiran dengan tanah peninggalan simati; c) Perkhidmatan peguam tidak diperlukan; d) Penyerahan/ penerimaan hak/ bahagian sesama waris boleh dibuat semasa pembicaraan dan tidak dikenakan apa - apa bayaran; e) Pembicaraan boleh dibuat di mana-mana daerah yang terdapatnya harta simati; f) Pembahagian boleh dibuat secara terus kepada waris simati dan suratkuasa tadbir hanya diberi dalam keadaan tertentu PUAN WAN SUHAILA BINTI MOHD Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Pahang Tingkat 8, Wisma Persekutuan Jalan Gambut 25000 KUANTAN PAHANG No Telefon



: 09-5161135 / 09-5162639



No Faks : 09-5157120 E-mel



: suhaila dot mohd at jbg dot gov dot my