V8 KOMPILASI Klaster 1 Manajemen [PDF]

Citation preview

KLASTER MANAJEMEN



KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Disampaikan Pada Orientasi Fasilitator ILP Jakarta, 8 - 12 Mei 2023



1



Tujuan Pembelajaran Umum a. Bagi orientasi fasilitator: Setelah mengikuti orientasi ini, peserta dapat menjadi fasilitator dalam materi Klaster Manajemen b. Tujuan Pembelajaran Umum bagi orientasi tenaga kesehatan: Setelah mengikuti orientasi ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan terkait Klaster Manajemen



TUJUAN Tujuan Pembelajaran Khusus PEMBELAJARAN Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan: a. Manajemen Puskesmas b. Manajemen mutu pelayanan dan keselamatan dan keselamatan bagi masyarakat, pasien, dan petugas c. Manajemen jaringan dan jejaring Puskesmas d. Manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP e. Sistem Informasi



2



Kebijakan Manajemen Puskesmas KEMENTERIAN KESEHATAN



disampaikan pada: Orientasi Fasilitator Integrasi Layanan Primer



Outline



1. Pendahuluan 2. Kebijakan Manajemen Puskesmas 3. Peran Dinas Kesehatan



Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi



Outcome RPJMN bidang kesehatan



Mempercepat perbaikan gizi masyarakat



Memperbaiki pengendalian penyakit



1 Transformasi layanan primer



a



6 kategori utama



2 Transformasi layanan rujukan



b



c



Edukasi penduduk



Pencegahan primer



Pencegahan sekunder



7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan



Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.



Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi.



4 Transformasi sistem



pembiayaan kesehatan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.



Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)



5



3



Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan



Transformasi sistem ketahanan kesehatan



d



a



Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer



Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier



Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan



Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer



Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’s top healthcare centers.



Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume & by value.



Transformasi SDM Kesehatan Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahanSLIDE penyetaraan 5 nakes lulusan luar negeri.



b



Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.



6 Transformasi teknologi kesehatan



Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.



Visi Transformasi Kesehatan Layanan Primer (Dukungan Sarpras, Obat, Alkes, dan Tata Kelola Manajemen)



Transformasi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan primer



Pareto



Kegiatan dengan daya ungkit tinggi



1



Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Puskesmas



100% pimpinan Puskesmas telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Manajemen Puskesmas dan melaporkan kegiatan manajemen



2 3 4 5 6



Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan



100% Puskesmas memiliki SPA sesuai standar dan 100% Puskesmas tersedia 40 item obat esensial



Penguatan Manajemen & Tata Kelola Puskesmas



8. 000 Puskesmas menjadi BLUD sehingga memiliki fleksibilitas mengelola keuangan



Penguatan Jejaring Puskesmas



Peningkatan capaian sasaran dan target program di Puskesmas dengan dukungan jejaring di semua Puskesmas



Intervensi PromotifPreventif Berkelanjutan Berbasis Keluarga



Minimal 80% keluarga di Indonesia adalah keluarga sehat di setiap provinsi



Pengurangan Beban UKP



100% Puskesmas dengan realisasi dana BOK minimal 95% Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di mencapai 100% 6



1



Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Puskesmas



100% pimpinan Puskesmas telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Manajemen Puskesmas dan melaporkan kegiatan manajemen



2



Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan



100% Puskesmas memiliki SPA sesuai standar dan 100% Puskesmas tersedia 40 item obat esensial



3



Penguatan Manajemen & Tata Kelola Puskesmas



8. 000 Puskesmas menjadi BLUD sehingga memiliki fleksibilitas mengelola keuangan



4



Penguatan Jejaring Puskesmas



Peningkatan capaian sasaran dan target program di Puskesmas dengan dukungan jejaring di semua Puskesmas



5



Intervensi Promotif-Preventif Berkelanjutan Berbasis Keluarga



Minimal 80% keluarga di Indonesia adalah keluarga sehat di setiap provinsi



6



Pengurangan Beban UKP



100% Puskesmas dengan realisasi dana BOK minimal 95% Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di mencapai 100%



Manajemen SDM



Manajemen SPA



Manajemen Keuangan



Manajemen Program/ pelayanan



Manajemen Program/ pelayanan



MANAJEMEN PUSKESMAS



P1 P2



P3



Manajemen Program/ pelayanan 7



Outline



1. Pendahuluan 2. Kebijakan Manajemen Puskesmas 3. Penutup



Regulasi terkait Manajemen Puskesmas



Permenkes No.44 Tahun 2016 ❑ Pendahuluan ❑ Perencanaan ❑ Penggerakan dan Pelaksanaan ❑ Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja ❑ Dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam MP ❑ Penutup ❑ Lampiran



9



Serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol untuk mencapai tujuan secara efektif & efisien



Manajemen Puskesmas



Sistem Informasi Puskesmas



Pemberdayaan Masy. Peningkatan Upaya Sumber pelayanan Mutu



Daya



Terintegrasi melalui pelaksanaan MANAJEMEN PUSKESMAS



Didukung Oleh Pola Kepemimpinan & Komunikasi Efektif Seorang Kepala Puskesmas Sumber: Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas



Berbagai permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas membutuhkan Manajemen Puskesmas untuk mengatasinya Puskesmas (Kecamatan)



Klaster Manajemen



Klaster Ibu dan Anak



Klaster Usia ProduktifLansia



Klaster Penanggulangan Penyakit Menular



Laboratorium, rawat inap, farmasi, gawat darurat



UKM Esensial 1. Promosi kesehatan 2. Kesehatan lingkungan 3. Kesehatan keluarga 4. Gizi 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit



UKM Pengembangan



Bersifat inovatif Disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia



UKP 1. Rawat jalan (kunjungan sehat maupun sakit) 2. Gawat darurat 3. Persalinan normal 4. Perawatan di rumah 5. Rawat inap, sesuai kebutuhan pelayanan



Dalam melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan: • Manajemen • Pelayanan • Pelayanan Perkesmas Puskesmas Laboratorium • Kunjungan • Pelayanan Keluarga Kefarmasian 11



Perencanaan Puskesmas (P1) mengacu kepada Rencana Strategis Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, data dan informasi hasil kinerja dan gambaran kesehatan wilayah Puskesmas selama 4 tahun sebelumnya dan juga mengacu kepada kebijakan kesehatan nasional Menjamin kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan pada setiap tahun dalam satu periode, walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana Rencana 5 tahunan dapat ditelaah kembali jika ada perubahan kebijakan mendasar atau kondisi yang memaksa perubahan alokasi anggaran. Perubahan dapat dilakukan melalui Mid Term Evaluation berdasarkan kebijakan kepala daerah



1. PERENCANAAN



2.PENGGERAKAN PELAKSANAAN



3.PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA



Tahapan Perencanaan dilaksanakan oleh Tim Manajemen Puskesmas dengan keterlibatan seluruh program



2. Analisis Situasi



1. Persiapan



1. Pembentukan Tim 2. Pemahaman pedoman MP dan peraturan terkait 3. Pelajari rencana 5 tahunan dinkes kab/kota, SPM kab/kota, target dan indikator Puskesmas, NSPK lain yg terkait



1. PERENCANAAN



1. 2. 3.



Pengumpulan data Analisis data Analisis masalah dari sisi pandang masyarakat melalui Survei Mawas Diri



2.PENGGERAKAN PELAKSANAAN



3. Perumusan Masalah 1. 2. 3. 4.



4. Penyusunan Perencanaan



Identifikasi masalah Penetapan urutan prioritas masalah Mencari akar penyebab masalah Menetapkan cara penyelesaian masalah



Bergantung pada kondisi “biopsiko-sosio-kultural” menghasilkan pemecahan masalah local specific



3.PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA



13



Penggerakan Pelaksanaan (P2)



01 Rapat Dinas



1. PERENCANAAN



02 Pengarahan Apel Pegawai



2.PENGGERAKAN PELAKSANAAN



03



04



Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Jadwal



Forum Khusus (Lokmin)



3.PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA



14



Penggerakan Pelaksanaan (P2) LOKAKARYA MINI



Bulanan



• Setiap bulan sekali • Dihadiri seluruh staf internal Puskesmas • Peserta : Kepala Puskesmas, Seluruh pegawai Puskesmas, termasuk pegawai yang bertugas di Pustu dan Poskesdes, Jejaring Fasyankes di wilker Puskesmas. • Agenda: ➢ Menilai pencapaian & hambatan yang dijumpai pada bulan atau periode yang lalu ➢ Pemantauan pelaksanaan rencana yang akan datang ➢ Melakukan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)



1. PERENCANAAN



2.PENGGERAKAN PELAKSANAAN



Tribulanan



LOKAKARYA MINI



• Setiap 3 bulan sekali • Dihadiri internal Puskesmas dan LS terkait • Peserta : Camat, Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Perwakilan Dinkes Kab/Kota, Tim penggerak PKK kecamatan /distrik, Perwakilan Puskesmas di wilayah kecamatan/distrik, Staf kecamatan, LS di kecamatan, a.l pertanian, agama, pendidikan, BKKBN, sosial (sesuai dengan LS yang ada di kecamatan), Lembaga/organisasi kemasyarakatan lain bila perlu. • Agenda: ➢ Menggalang dan meningkatkan kerja sama antar sektor terkait dalam pembangunan kesehatam ➢ Menginformasikan & mengidentifikasi capaian hasil kegiatan tribulanan sebelumnya, membahas & memecahkan masalah serta hambatan oleh LS ➢ Menyusun RTL dan kesepakatan/komitmen Lintas Sektor untuk menjalankan RTL secara bersama-sama



3.PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA



15



Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas (P3) Pengawasan Internal



Dilakukan Puskesmas sendiri, baik oleh Kepala Puskesmas, tim audit internal, tim mutu maupun setiap penanggungjawab dan pengelola/pelaksana kluster



Eksternal Dilakukan oleh instansi dari luar Puskesmas



Pengendalian Menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilakukan secara terus menerus. Jika terdapat ketidaksesuaian dilakukan upaya perbaikan.



Penilaian Kinerja Puskesmas Dilaksanakan oleh Puskesmas. Hasil penilaian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



Pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan



Pelaksanaan Manajemen Puskesmas



Lokakarya Mini Supervisi terjadwal atau sewaktu-waktu 1. PERENCANAAN



2.PENGGERAKAN PELAKSANAAN



3.PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA



16



SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS 2022



2023



2024



Dokumen yang harus dimiliki Puskesmas



• Evaluasi 2022 • Akhir Penyusunan RUK 2023 • Persiapan RPK 2023 • Awal Penyusunan RUK 2024



2023 2024



• Evaluasi 2023 • Akhir Penyusunan RUK 2024 • Persiapan RPK 2024 • Awal Penyusunan RUK 2025



Dokumen yang harus sudah P2 diselesaikan P1 Puskesmas P3 17



A. Pelayanan Kesehatan



RUANG LINGKUP PKP:



A. Pelayanan Kesehatan B. Manajemen Puskesmas



UKM Esensial, UKM Pengembangan dan UKP akan terintegrasi di masing-masing kluster



Paket pelayanan kesehatan di setiap kluster contoh: Pada kluster ibu dan anak, pelayanan yang diberikan: pelaksanaan kelas ibu hamil, persalinan normal, balita yang dipantau tumbuh kembangnya, pelayanan kesehatan pada anak remaja, dll



18



Pengawasan, Pengendalian Dan Penilaian Kinerja (P3) PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS FORMULIR FORMAT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS A. CONTOH TABEL PENILAIAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN Kegiatan/ No



Klaster



Ibu dan



Pelayanan



Anak



kesehatan ibu Jumlah ibu



Capaian



Ketercapaian



Satuan



Total



Target



Pencapaian



Cakupan



Sasaran



Sasaran



Sasaran



(Absolut)



Riil



100%



Ibu hamil



200



200



197



98.5



15



17



14



10



15



23



10



13



18



20



25



17



98.5



100%



Ibu hamil



50



50



44



88



5



3



2



3



5



4



2



6



5



4



2



3



88



100%



Balita



500



500



427



75.4



30



60



32



25



23



32



25



54



20



28



27



21



75.4



Tahun variabel



1



Target



N (%)



Jan



Feb



Mar



Apr



Mei



Jun



Jul



Ags



Sep



Okt



Nov



Des



target tahun N



hamil memiliki buku KIA Jumlah ibu hamil KEK mendapat PMT Balita yang dipantau tumbuh



kembangnya



19



B. Manajemen Puskesmas Manajemen umum: proses penyusunan perencanaan, penggerakkan, pelaksanaan dan penilaian kinerja



RUANG LINGKUP PKP:



Manajemen sumber daya termasuk manajemen sarana, prasarana, obat, SDM dll



Manajemen keuangan dan Barang Milik Negara/Daerah



A. Pelayanan Kesehatan B. Manajemen Puskesmas



Manajemen data dan informasi



Manajemen mutu



20



Pengawasan, Pengendalian Dan Penilaian Kinerja (P3) PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS B. CONTOH TABEL PENILAIAN MANAJEMEN PUSKESMAS No 1



Jenis Variabel



Definisi Operasional



Skala



Nilai 0



Nilai 4



Nilai 7



Nilai 10



Nilai Hasil



Manajemen umum Izin operasional puskesmas



Puskesmas memiliki



Belum



Sudah



Sudah dilakukan



Memiliki izin



izin operasional yang



mengajukan



mengajukan



verifikasi oleh



operasional yang



masih berlaku



izin/masa izin



permohonan izin



dinkes kab/kota



berlaku



operasional



dan dokumen



habis



lampiran



Ada, lengkap



Ada, lengkap dari



Ada, lengkap 100%



90% pegawai



pegawai



10



lengkap 2



Manajemen SDM Dokumen sasaran dan



Puskesmas memiliki



Belum ada



penilaian kinerja pegawai



dokumen SKP



dari 50%



(Sasaran Kinerja



pegawai



10



Pegawai) tahun berjalan dan penilaian SKP tahun



sebelumnya



21



Penilaian Kinerja Puskesmas



Cakupan Hasil Manajemen Kategori



Baik (> 8,4)



Cukup (5,5-8,4)



Kurang (< 5,5)



Baik



Cukup



Kurang



Cakupan



Baik (> 90 %)



Pelayanan



Cukup (81 – 90 %)



Cukup



Cukup



Kurang



Kesehatan



Kurang (< 81%)



Kurang



Kurang



Kurang 22



Contoh format surat hasil verifikasi Dinas Kesehatan sebagai feedback terhadap Penilaian Kinerja Puskesmas



Dinkes memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Puskesmas tahun berikutnya.



23



PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS



Provinsi



Menggerakkan koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sektor di tingkat provinsi dalam pelaksanaan MP Meningkatkan kompetensi SDM dengan menyelenggarakan pelatihan MP untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kepala puskesmas dan kepala tata usaha puskesmas yang belum dilatih MP Melakukan pembinaan kepada Puskesmas untuk mencapai target indikator program masing-masing klaster



Memberi dukungan sumber daya dalam kelancaran pelaksanaan seluruh proses manajemen di puskesmas sesuai usulan puskesmas Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah provinsi agar proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan terhadap rencana usulan kegiatan dapat diakomodasi hingga Musrenbangnas Bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota



24



PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS Kabupaten/ Kota



Memfasilitasi integrasi/koordinasi puskesmas dengan FKTP lainnya atau sektor swasta dalam bentuk kerja sama Meningkatkan kompetensi SDM dengan menyelenggarakan pelatihan MP bagi kepala puskesmas dan kepala tata usaha puskesmas yang belum dilatih MP Melakukan pembinaan bagi puskesmas dalam menyusun dokumen perencanaan puskesmas Melakukan pembinaan kepada penanggung jawab klaster untuk mencapai target indikator program masing-masing klaster Memberi dukungan sumber daya dalam kelancaran pelaksanaan seluruh proses manajemen di puskesmas sesuai usulan puskesmas Mendampingi kepala puskesmas dalam melakukan advokasi kepada camat menjelang pelaksanaan lokakarya mini triwulanan Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan terhadap rencana usulan kegiatan dapat diselenggarakan tepat waktu 25



PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS Kabupaten/ Kota



Bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat puskesmas Menghadiri lokakarya mini triwulanan dan berpartisipasi aktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor Melakukan evaluasi terhadap kontribusi/dukungan lintas sektor yang telah disepakati dalam lokmin triwulanan Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas, pelaksanaan MP dan pencapaian program puskesmas Melakukan pengumpulan hasil PKP setiap akhir tahun dari semua puskesmas di wilayah kerjanya Mengingatkan puskesmas yang belum menyerahkan PKP Melakukan verifikasi terhadap PKP



Memberikan feedback terhadap hasil PKP



26



MANAJEMEN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN



KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Disampaikan Pada Orientasi Fasilitator ILP Jakarta, 10-14 April 2023



27



Pokok Bahasan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Pembelajaran Pendahuluan Pengukuran Mutu Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Manajemen Risiko Keselamatan Pasien Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)



28



Tujuan Pembelajaran Umum



a. Pada Orientasi Fasilitator tingkat Dinas Kesehatan: setelah mengikuti orientasi ini, peserta dapat menjadi fasilitator dalam materi Manajemen Mutu Pelayanan dan Keselamatan bagi Masyarakat, Pasien dan Petugas b. Pada Orientasi Tenaga Kesehatan Puskesmas: setelah mengikuti orientasi ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan terkait Manajemen Mutu Pelayanan dan Keselamatan bagi Masyarakat, Pasien dan Petugas



Tujuan Pembelajaran Khusus



Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan: a. Pengukuran mutu b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi c. Manajemen Risiko d. Keselamatan Pasien e. Keselamatan dan kesehatan kerja TUJUAN f. Manajemen fasilitas dan keselamatan



29



Pokok Bahasan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Pembelajaran Pendahuluan Pengukuran Mutu Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Manajemen Risiko Keselamatan Pasien Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)



30



ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui



Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, • Angka kematian ibu (per 100.000 KH) • Angka kematian bayi (per 1.000 KH) • Angka kematian neonatal (per 1.000 KH) • Imunisasi dasar lengkap pada anak usia12-23 bulan (%)



Percepatan perbaikan gizi masyarakat



• Prevalensi stunting balita (%) • Prevalensi wasting balita (%)



Peningkatan pengendalian penyakit



• Insidensi TB (per 100.000 penduduk) • Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) • Eliminasi malaria (Kab/Kota)



Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat • Merokok usia 10-18 tahun (%) • Obesitas usia >18 tahun (%) • Jumlah kab/kota sehat



Indikator RPJMN terkait Akreditasi FKTP



Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan • Fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) • RS terakreditasi (%) • Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) • Puskesmas tanpa dokter (%) • Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)



31



32



INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN PRIMER Pada Revisi Renstra Kemenkes 2022-2024



IKP



IKK 2022 2023 2024 % FKTP % PUSKESMAS TERAKREDITASI 90 95 100 TERAKREDITASI (BASELINE 47%) % KLINIK PRATAMA TERAKREDITASI 65 90 100 (BASELINE 3%) % TMPD YG MELAKUKAN PENGUKURAN INM PELAYANAN 30 60 100 KESEHATAN (BASELINE 0%) TPMD/TPMDG JUMLAH PER JENIS FKTP YANG TERAKREDITASI % FKTP TERAKREDITASI 46%



BELUM ADA YG TERAKREDITASI SAMPAI DENGAN SAAT INI



54%



10000 8000



9151



6000 4000 2000



FKTP Terakreditasi



DATA PER DESEMBER 2021



FKTP Belum Terakreditasi



179



0 PUSKESMAS



KLINIK



STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN REGIS TRASI AKREDI TASI



LISENSI



PELAYANAN KESEHATAN



BUDAYA MUTU AUDIT KLINIS



PENINGKATAN STATUS KESEHATAN & KEPUASAN PASIEN



PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU SERTIFI KASI



PELAPOR AN IKP



PENGU KURAN MUTU



PEMANTAUAN DAN EVALUASI



“Tingkat Pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat”



33



DIMENSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN EFISIEN Mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. EFEKTIF Menyediakan pelayanan Kesehatan berbasis bukti kepada masyarakat TEPAT WAKTU Mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan



INTEGRASI Menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasyankes dan pemberi pelayanan serta menyediakan pelayanan untuk seluruh siklus kehidupan



AMAN Meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera dan kesalahan medis yg bisa dicegah kepada mereka yg menerima pelayanan



ADIL Menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, social ekonomi



BERORIENTASI PASIEN Menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi kebutuhan & nilai nilai individu



7 Dimensi Mutu



34



INTERVENSI PENINGKATA N MUTU



13 INDIKATOR DI RS 6 INDIKATOR DI Puskesmas 7 INDIKATOR DI LABKES 7 INDIKATOR DI UTD 4 INDIKATOR DI KLINIK



REGISTRASI & LISENSI



4 INDIKATOR DI TPMD



INDIKATOR MUTU FASYANKES Sarana Prasarana



TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN



Alat Kesehatan



PELAPORAN IKP



PENILAIAN AKREDITASI



Sumber Daya Kesehatan



8



INDIKATOR MUTU INDIKTOR MUTU PELAYANAN



INDIKTOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS



INDIKTOR NASIONAL MUTU •



Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan



•



•



•



Indikator mutu yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas masalah mutu di Puskesmas



Dasarnya adalah Permenkes No. 30 Tahun 2022



Indikator mutu yang ditetapkan berdasarkan masalah mutu di masing-masing pelayanan di Puskesmas



•



Ditetapkan melalui SK Kepala Puskesmas



•



Ditetapkan melalui Puskesmas



SK



Kepala



Dilengkapi dengan profil indikator



Pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu melalui tahapan kegiatan: •



pengumpulan data



•



validasi data



•



analisis data



•



pelaporan dan komunikasi



Pengukuran Indikator NASIONAL Mutu tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh



36



IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU & KESELAMATAN PASIEN DALAM ILP KP, PPI, K3, MFK



KP, PPI, K3, MFK



INM - BUDAYA MUTU 37



PROGRAM MUTU DI PUSKESMAS PJ Mutu & tim?



Cluster 1



Cluster 4



Cluster 2



K3



Cluster 3 KP



PENGUKURAN INDIKATOR MUTU



PPI 38



Pokok Bahasan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Pembelajaran Pendahuluan Pengukuran Mutu Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Manajemen Risiko Keselamatan Pasien Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)



39



INDIKATOR MUTU Merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan



Untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan;



kepentingan transparansi publik



Untuk pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses kaji banding



Memberikan umpan balik kepada fasyankes



41



INDIKATOR NASIONAL MUTU PUSKESMAS



KEPATUHAN KEBERSIHAN TANGAN



KEPATUHAN PENGGUNAAN APD



KEPUASAN PASIEN



INM PUSKESMAS IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN ANC SESUAI STANDAR



KEPATUHAN IDENTIFIKASI PASIEN



ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TB SO



Pelaporan pengukuran INM melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id



Pokok Bahasan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Pembelajaran Pendahuluan Pengukuran Mutu Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Manajemen Risiko Keselamatan Pasien Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)



42



SUMBER RUJUKAN UTAMA PENERAPAN PPI DI FKTP



1 2



FRAMEWORK PENERAPAN PPI DI FKTP a PENERAPAN PPI SESUAI STANDAR DI FKTP : • DALAM GEDUNG • LUAR GEDUNG



PENERAPAN PPI DI FKTP DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA TAHUNAN FKTP (P1), DILAKSANAKAN (P2), MONITORING DAN PENILAIAN (P3).



SETIAP FKTP: • • • •



Membuat regulasinya : SK tim, struktur organisasi, dll Kebijakan PPI: menambahkan PPI pada Pedoman Internal dan Renstra FKTP. Membuat Pedoman/Panduan PPI Membuat/melengkapi SOP setiap pelayanan nya sesuai dengan Juknis PPI



DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA TAHUNAN PPI FKTP



UNTUK MENCEGAH, DAN MENGENDALIKAN KEJADIAN INFEKSI



b



c



PI



HAIs INFEKSI YG BERSUMBER DARI MASYARAKAT



RESISTENSI ANTIMIKROBA



SURVEILANS



P2



AUDIT



ICRA



DETEKSI DINI DAN CEGAH KLB



P3 MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PPI



INDIKATOR KINERJA PPI Insiden rate (Kamus Indikator)



PENDAHULUAN



HAIs



Masalah



Mortalitas Morbiditas



Biaya Tuntutan hukum



PPRA



HH APD Limbah Lingkungan Peralatan Perawatan Ps Penanganan Linen Kes. Karyawan Penempatan Pasien Etika batuk Penyuntikan yang aman Praktil lumbal punksi



VAP,IADP ILO,ISK



Airborne Droplet Contact Mercaptan Bundles of HAIs Komite PPI Tim PPI IPCN Audit ICRA



IPCN



2 PILAR KEWASPADAAN ISOLASI KEWASPADAAN STANDAR



Diterapkan pada semua klien yang ke fasilitas pelayanan kesehatan setiap waktu



KEWASPADAAN BERDASARKAN TRANSMISI



Hanya diterapkan pada pasien yang dicuragi terinfeksi • Melalui kontak • Melalui droplet



• Melalui udara (Airborne Precautions) • Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan) • Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)



47



Pokok Bahasan



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Tujuan Pembelajaran Pendahuluan Pengukuran Mutu Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) Manajemen Risiko Keselamatan Pasien Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK)



48



MANAJEMEN RISIKO – MFK – KESELAMATAN PASIEN



MANAJEMEN RISIKO



MFK



SAFETY



• • • • • • •



KSELAMATAN PASIEN PPI K3 ( Safety) MFK FINANCIAL REPUTASI MiTIGASI



MANAJEMEN RISIKO



•



• • • • • •



1



Safety Security B3 Alat Medis Disaster Kebakaran Utilisasi



MFK



2



49



MANAJEMEN RISIKO Program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan Puskesmas serta masyarakat 🞭 Risiko : potensi tindakan (action) / aktivitas (activity) yang dipilih (termasuk pilihan tidak bertindak) akan menyebabkan kerugian (loss) / hasil yang tidak diharapkan 🞭 Risiko : potensial probabilitas proses akan gagal dan menimbulkan error atau event 50



FRAMEWORK IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO



IDENTIFIKASI PROSES BERISIKO TINGGI



ANALISA RISIKO



• FMEA • HVA • ICRA



REDUKSI RISIKO



REDESAIN PROSES



Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi: a) identifikasi, b) analisis, c) evaluasi, d) pengendalian, e) informasi komunikasi, f) pemantauan, dan pelaporan risiko, g) termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya



51



KESELAMATAN PASIEN



PERMENKES NO.11 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN PASIEN PASAL 1 : Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi: • asesmen risiko, • identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, • pelaporan dan analisis insiden, • kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, • implementasi solusi PASAL 19 : •



•



Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan Insiden, secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Pelaporan Insiden tersebut disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim Keselamatan Pasien fasilitas



Laporan IKP DARI FASYANKES : • RS • FKTP • Fasyankes lain



Patient Safety Alert KNKP (SP2KPN)



INTERNAL



LAPORAN IKP PUSKESMAS



•



Pembelajaran Nasional



KEPALA PUSKESMAS



Pelaporan setiap KNC/KTD/KTC/KPC yang menimpa pasien



EKSTERNAL • •



Data IKP Nasional



KNKP



Sentinel dan & KTD Pelaporan secara elektronik setiap KTD/sentinel event yang menimpa pasien dan telah dilakukan analisa penyebab, rekomendasi dan solusinya. Pelaporan IKP https://mutufasyankes.kemkes.go.id 52



MENGAPA PROGRAM K3 DIIMPLEMENTASIKAN



?



PUSKESMAS SALAH SATU TEMPAT KERJA YANG RISIKO TINGGI



Mencegah



54



MANAJEMEN JARINGAN & JEJARING PUSKESMAS



Maret 2023



TUJUAN PEMBELAJARAN TPU Peserta mampu memahami dan menjelaskan Manajemen Jejaring dan Jaringan Puskesmas



TPK Peserta mampu : • Memahami dan menjelaskan Jejaring dan Jaringan Puskesmas • Memahami dan menjelaskan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat



56



JEJARING DAN JARINGAN PUSKESMAS



57



JARINGAN & JEJARING PUSKESMAS PUSKESMAS



JARINGAN



JEJARING UKS/M



Posyandu



Klinik Pratama



UKBM Lainnya



Tempat Praktik Mandiri Nakes MoU/PKS yang difasilitasi oleh Dinkes Kab/Kota



Rumah Sakit



Puskesmas Pembantu



Puskesmas Keliling



Praktik Bidan Desa



Pembinaan Teknis & Adm mengikuti manajemen Puskesmas dan terintegrasi dalam P1-P2-P3 Puskesmas



Laboratorium



Apotik



Logistik Pelayanan Catpor Lintas Sektor Lainnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat



Tercapainya Target Program



PEMBINAAN JEJARING



Pembinaan Jejaring bertujuan :



1) Terselenggaranya pembinaan teknis dan administratif terhadap jejaring 2) Terpantaunya pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Jejaring. 3) Terpantaunya kinerja layanan kesehatan di Jejaring. 4) Terpantaunya masalah kesehatan yang ditemukan di Jejaring 5) Terselenggaranya pencatatan dan pelaporan jejaring melalui sistem pelaporan terintegrasi pelayanan kesehatan 6) Terselenggaranya koordinasi teknis dan administratif dalam mewujudkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan



59



Penguatan Implementasi Integrasi Pelayanan Puskesmas dengan FKTP lain



60



Proses Penguatan Implementasi Integrasi Pelayanan Puskesmas dengan FKTP lain



61



Tahapan Implementasi Integrasi Pelayanan Puskesmas dengan FKTP lain



62



Tahapan Implementasi Integrasi Pelayanan Puskesmas dengan FKTP lain



63



MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



64



PROMOSI KESEHATAN adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal • Puskesmas Advokasi dan Dukungan



• Pustu • Posyandu



Kebijakan



RUANG LINGKUP 1. Meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat 2. Memperkuat gerakan masyarakat 3. Menciptakan lingkungan yang kondusif 4.



Membangun Kemitraan



Masalah Kesehatan



Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat



PEMBUDAYAAN



PERILAKU SEHAT



Turunnya: AKI, AKN, AKB dan Stunting PTM



Mengembangkan Kebijakan yang berwawasan sehat



5. Mereorientasi pelayanan kesehatan



Posyandu aktif



*Otawa Charter



(Permenkes No.74 Th. 2015)



Data, Sarana, Sumber Daya dan Tenaga Promosi Kesehatan



Metode dan Media KIE (Kampanye dan Penyebarluasan Informasi)



Posyandu



• • • • •



Sekolah sehat Kampus sehat Pesantren sehat KTR Dsb



Pemberdayaan Masyarakat Ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan serta kemampuan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan



Dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dan memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat



SASARAN PROMOSI KESEHATAN



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BIDANG KESEHATAN



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT proses untuk MENINGKATKAN pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan



fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat



DILAKUKAN MELALUI UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)



Posyandu UKS/M Tempat Kerja



Diutamakan upaya promotifpreventif Permenkes No 8 Th 2019



Pembinaan kelembagaan dan teknis



1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat 3. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat



STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



4. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;



5. Peningkatan kemitraan dan pastisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan & swasta 6. Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal 7. Pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.



Permenkes No 8 Th 2019



TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Data Kesehatan dari PWS Sesuai siklus hidup (ibu hamil-remaja, usia produktif, lansia) • Penyakit menular dan tidak menular • Data Pendekatan Keluarga Data Profil Desa • Geografis • Demografis • Sosial dan Ekonomi



Pengenalan Kondisi WIlayah



Masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya Faktor penyebab masalah kesehatan, perilaku berisiko, nonperilaku/lingkungan, dan kebijakan yang ada Potensi yang dimiliki desa/kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan



Survei Mawas Diri



Menyosialisasikan hasil SMD. Pemutakhiran dan pemetaan data permasalahan kesehatan dan potensi desa. Menggalang partisipasi dan semangat masyarakat



Menyusun kegiatan yang akan dilakukan dan/atau menyepakati rencana pengembangan Pustu Sarana prasarana yang diperlukan; rencana anggaran, jadual pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab



Musyawarah Masyarakat Desa



Perencanaan Partisipatif



Pelaksanaan Kegiatan Pustu atau kegiatan yang telah direncanakan Kegiatan didampingi oleh pendamping teknis terkait Dilakukan juga kunjungan rumah, penggerakan, penyuluhan dan pencatatan oleh kader



Pelaksanaan Kegiatan



PENDAMPING TEKNIS KESEHATAN (PUSTU, PUSKESMAS)



Pembinaan kelestarian dilakukan oleh pemerintah desa Bersama masyarakat dan Puskesmas Dilakukan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas, pertemuan berkala, penerbitan peraturan local dan pemantauan evaluasi



Pembinaan Kelestarian



Diutamakan Promotif – Preventif



dilakukan oleh kader kesehatan yang didampingi oleh fasilitator, dibina oleh tenaga kesehatan melalui UKBM



FASILITATOR



Peran



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



1.



Katalisator dalam proses pemberdayaan masyarakat



2.



Pemberi bantuan dalam proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat



3.



Penghubung dengan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan



4.



Pendamping dalam pencarian solusi dalam permasalahan



5.



Pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi



6.



Pembina sesuai kewenangan dan kompetensinya



7.



Mendampingi masyarakat dan/atau melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait



seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mendampingi dan membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi



dapat berasal dari Pemerintah, LSM, Swasta, Anggota masyarakat



KADER



KESEHATAN



anggota masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif kesehatan di desa dan kelurahan.



Peran •



Penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya termasuk memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar



•



Pengelola Posyandu atau UKBM



•



Penyuluh kesehatan kepada masyarakat



•



Pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan



•



Pendamping masyarakat sesuai kebutuhannya



•



Pelapor jika ada kejadian/kasus dalam permasalahan kesehatan setempat kepada tenaga kesehatan



GAMBARAN UMUM POSYANDU Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/LKK) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dikoordinir oleh Pustu.



PERSAYARATAN POSYANDU 1. 2.



3.



4. 5. 6.



Dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Ditetapkan melalui Peraturan Desa untuk Desa dan Peraturan Bupati/Walikota untuk Kelurahan Memiliki pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Kesehatan dan Bidang-Bidang lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah Berkedudukan di tingkat RT/RW/dusun Memiliki kader yang memenuhi kriteria Memiliki bangunan, prasarana dan peralatan untuk mendukung pelayanan.



(Permendagri No 18/2018)



PENGORGANISASIAN KETUA



BENDAHARA



Bidang Kesehatan



SEKRETARIS



Bidang Lainnya



1. Pengurus Posyandu terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Koordinator dan Pelaksana Bidang. 2. Pelaksana Bidang Kesehatan adalah kader yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah. 3. Kepengurusan Posyandu berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut 4. Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan partai politik 5. Petugas di bidang Kesehatan adalah kader.



(PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TTG LKD DAN LAD)



BIDANG KESEHATAN KRITERIA



TUGAS DAN FUNGSI 1.



Pelaksana bidang kesehatan adalah kader yang merupakan anggota masyarakat, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu. Kriteria: 1. Sekurang-kurangnya 5 orang kader. 2. Berdomisili di wilayah setempat 3. Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun 4. Memiliki kemampuan literasi 5. Memiliki kemampuan berkomunikasi, menguasai sosio kultural sesuai kearifan local 6. Mampu mengoperasikan telepon genggam (HP Android)



Memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil nifas dan bersalin, bayi balita dan anak usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan lansia) secara terintegrasi 2. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 4. Melaksanakan kegiatan Posyandu dengan bimbingan teknis petugas kesehatan dan kader pemberdayaan masyarakat Pustu 5. Melakukan kegiatan sebelum hari buka posyandu 6. Menyelenggarakan hari buka posyandu minimal 1 kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan 7. Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) bersama kader Pemberdayaan Masyarakat Pustu 8. Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) jika diperlukan 9. Menyusun perencanaan partisipatif untuk disampaikan ke Pustu dan Pokja Posyandu 10. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana serta melakukan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut dari PWS serta melaporkan hasilnya kepada Pustu dan Pokja Posyandu melalui Kepala Desa/Lurah seminggu sekali 11. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama kader Pemberdayaan Masyarakat Posyandu Prima 12. Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan Posyandu, Pustu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya



1. Menyelenggarakan Pelayanan di Posyandu



TUGAS KADER di POSYANDU



Melakukan kegiatan sebelum hari buka posyandu : a. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan bagi ibu hamil dan balita b. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat. c. Mempersiapkan sasaran, tempat pelaksanaan, sarana, dan media Posyandu. d. Melakukan pembagian tugas antar kader. e. Berkoordinasi dengan petugas bidang kesehatan di Posyandu Prima/Tenaga Kesehatan Puskesmas, dan petugas terkait. Petugas : Kader Menyelenggarakan hari buka posyandu bagi sasaran : ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia dengan 5 langkah. Hari buka: minimal 1 kali sebulan mempertimbangkan jumlah sasaran, sumber daya dan kesepakatan bersama. Petugas : minimal 5 Kader dan 2 Nakes (perawat/bidan/tenaga gizi) yang berasal dari Pustu atau Puskesmas.



ALUR PELAYANAN POSYANDU Sasaran seluruh siklus hidup, pelaksanaan pelayanan menyesuaikan situasi kondisi setempat



Setelah hari buka



Kunjungan rumah



Kelas Ibu Hamil



Kelas Ibu Balita



Paket Pelayanan Kesehatan Posyandu Ibu Hamil, Bersalin, Nifas



Pelayanan hari buka Posyandu



1. 2. 3.



Kelas Ibu Hamil Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Pelayanan Pasca Persalinan (nifas)



Bayi dan Balita dan Pra Sekolah 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Kunjungan rumah (kader)



1.



2.



Output yang ingin dicapai



Ibu Hamil a. Pendataan ibu hamil b. Edukasi memeriksakan kehamilan, mengikuti kelas ibu hamil, gizi seimbang c. Deteksi ibu hamil berisiko (4T) d. Pemantauan dan pendampingan ibu hamil e. deteksi dini dan edukasi tanda bahaya kehamilan f. Monitoring PMT Ibu Nifas a. Sweeping ibu yang belum mendapatkan kunjungan nifas b. Deteksi dini dan edukasi tanda bahaya nifas



Semua ibu hamil memeriksakan kandungan (ANC)



1. 2. 3.



1. 2.



Kelas ibu balita Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Imunisasi Pemberian vitamin A dan obat cacing Pencegahan, deteksi dini, dan rujukan balita weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk dan stunting Manajemen Terpadu Balita Sakit



Edukasi perawatan neonatal dan ASI eksklusif Sweeping neonatal yang belum mendapatkan kunjungan neonatal Sweeping dan edukasi a. tumbuh kembang b. imunisasi rutin dasar c. vitamin A dan obat cacing Edukasi dan monitoring rujukan pada balita gizi kurang, gizi buruk, dan stunting Sweeping balita sakit tidak melakukan kunjungan ulang



Bayi dan balita mendapatkan: 1. Imunisasi dasar dan lanjutan 2. Pemantauan tumbuh kembang 3. Memastikan sasaran yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan



Usia Sekolah dan Remaja Posyandu dan Sekolah (UKS): 1. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di dalam gedung (KIE, Konseling, Pembinaan Konselor Remaja/Sebaya, pengobatan umum) 2. Skrining kesehatan anak usia sekolah (anemia, status gizi, obesitas, hipertensi, DM, TBC, indera, jiwa)



1.



2.



Edukasi, pemantauan status gizi, pelacakan kasus, monitoring konsumsi TTD remaja putri Sweeping usia sekolah dan remaja yang belum mendapatkan pelayanan penjaringan kesehatan. TTD pada remaja putri dan imunisasi rutin lanjutan



Memastikan sasaran yang bermasalah kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan



Usia Produktif



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



1.



2. 3.



Lansia



Skrining obesitas Skrining hipertensi Skrining diabetes melitus (DM) Skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Skrining Tuberkulosis (TBC) Skrining kesehatan jiwa Pelayanan KB Skrining indera



1. 2. 3.



Edukasi dan sweeping sasaran belum mendapatkan skrining hipertensi, DM Deteksi dini gejala TBC, investigasi kontak, edukasi Pemantauan kepatuhan pengobatan penyakit kronis (TBC, hipertensi, DM)



1.



Seluruh sasaran mendapatkan skrining hipertensi, DM, gejala TBC



4. 5. 6. 7.



2. 3.



Skrining obesitas Skrining hipertensi Skrining diabetes melitus (DM) Skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Skrining Tuberkulosis (TBC) Skrining kesehatan jiwa Pemeriksaan kemandirian lansia



Edukasi dan sweeping sasaran belum mendapatkan skrining hipertensi, DM Deteksi dini gejala TBC, investigasi kontak, edukasi Pemantauan kepatuhan pengobatan penyakit kronis (TBC, hipertensi, DM)



Seluruh sasaran mendapatkan skrining hipertensi, DM, gejala TBC



78



TUGAS KADER di POSYANDU



2. Melakukan kunjungan rumah dan kegiatan lainnya di luar hari buka posyandu sebagai tindak lanjut dari PWS a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, anak usia prasekolah, usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia. b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik. c. Melakukan tindak lanjut terhadap hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat dan, atau melakukan kunjungan rumah rutin untuk memastikan keluarga sudah mendapatkan layanan kesehatan, penemuan dini masalah kesehatan dan tanda bahaya, monitoring kepatuhan dalam pengobatan. d. Mendampingi petugas Pustu untuk melakukan advokasi ke tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. e. Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) bersama Kader Pustu f. Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) jika diperlukan g. Menyusun perencanaan partisipatif dan disampaikan ke Posyandu h. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pustu i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kunjungan rumah kepada Pustu seminggu sekali



Kunjungan rumah



Tujuan: 1. Mengidentifikasi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya 2. Mengidentifikasi non compliance (ketidakpatuhan minum obat/pengobatan) 3. Mengidentifikasi tanda bahaya



Manfaat: 1. Masyarakat dapat mengetahui pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau sesuai kebutuhannya 2. Mendapatkan pendampingan dan edukasi dalam masa pengobatan 3. Mengubah perilaku masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan Sasaran: Keluarga (seluruh anggota keluarga) Tugas kader: 1. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana 2. Melakukan pendataan dan pencatatan sederhana. 3. Memberikan penyuluhan/edukasi kesehatan 4. Menggerakkan masyarakat untuk periksa kesehatan dengan memanfaatkan Posyandu, Pustu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan terdekat lainnya. 5. Mendampingi sasaran yang mempunyai masalah kesehatan. 6. Melaporkan hasil kunjungan rumah kepada tenaga kesehatan di Pustu dan Pokja tingkat Desa/Kelurahan seminggu sekali.



TUGAS KADER di POSYANDU



3. PENCATATAN DAN PELAPORAN



Pencatatan Manual: 1. Posyandu: a. Kartu pencatatan ibu hamil, melahirkan/nifas b. Kartu pencatatan kesehatan bayi, balita dan anak pra sekolah c. Kartu pencatatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja d. Kartu pencatatan kesehatan usia produktif dan lansia e. Kartu Rekapitulasi hari buka (jumlah sasaran datang/tidak, normal/masalah) 2. Kunjungan rumah menggunakan checklist perkelompok sasaran



Pencatatan Digital: Saat ini sedang dikembangkan system informasi kesehatan secara online melalui ASIK (Aplikasi Sehat IndonesiaKu), pelaporan Posyandu akan terhubung dengan Pustu dan Puskesmas melalui data Dashboard



Pelaporan: 1. Pelaporan kegiatan Posyandu disampaikan kepada Kepala Desa dan sebagai Pokja Posyandu setiap bulan sesuai ketentuan. 2. Pelaporan masalah kesehatan (kematian dan kesakitan serta KLB)/hasil kunjungan rumahdi wilayah Posyandu disampaikan ke petugas kesehatan Pustu/Puskesmas



Sumber Dana Sumber pendanaan pelaksanaan Posyandu dapat berasal dari:



PENDANAAN



• APBDesa • Dana Swadaya Masyarakat • Sumber lain yang sah dan tidak mengikat (sumbangan/donatur, CSR, hasil Kelompok Usaha Bersama, dll)



Pengelolaan •



•



•



APBDesa dikelola oleh Pemerintah Desa dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Dana swadaya masyarakat dikelola oleh pengurus posyandu menyesuaikan dengan kaidah pertanggungjawaban keuangan yang ada. Sumber lain yang sah yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain harus diketahui dan mendapat persetujuan Pemerintah Desa



MEKANISME PEMBINAAN POSYANDU PERMENDAGR I No. 54 Tahun 2007



KEMENKES, DINKES & PUSKESMAS



TEKNIS



UKBM



POKJANAL & POKJA



KEMENDAGRI, DISPMD & KADES



LINTAS SEKTOR LAIN



KELEMBAGAAN



LKD



PERMENDAG RI No. 18/2018



Bentuk Binwas • • • • • • • • •



Sosialisasi; Rapat koordinasi; Pemberian pedoman dan panduan Konsultasi; Workshop; Lomba; Jambore Penghargaan; Peningkatan kapasitas



Transformasi Posyandu ≤ Tahun 2022 Jenis UKBM/LKD Posyandu (KIA)



Tahun 2023 Jumlah 301.068



Posyandu Remaja



8.633



Posyandu Lansia



8.933



Posbindu PTM



84.681



Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)



54.142



Pos UKK



15.856



Jenis UKBM/LKD Posyandu Layanan terintegrasi untuk seluruh siklus hidup: -Ibu hamil, menyusui -Bayi, Balita dan Apras -Usia sekolah dan remaja -Usia Produktif -Lansia



Jumlah 301.068



Pos TB Desa Pos Malaria Desa Pondok Bersalin Desa (Polindes)



6.674 20.407 (Rifaskes 2019)



84



STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR MELALUI REVITALISASI POSYANDU Kelembagaan



• Advokasi pembentukan Pokjanal Posyandu • Mengaktifkan peran pokjanal posyandu • Membentuk posyandu menjadi LKD



2.



Melakukan peningkatan kapasitas



• Ditujukan kepada Petugas Kesehatan dan Kader • Orientasi kader/pengelola posyandu (manajemen pengeloaan posyandu/6 Langkah pemberdayaan masyarakat SMD-MMD, upaya preventif pelayanan Kesehatan dasar (cara menimbang/mengisi KMS/skrining) • Jambore Kader



3.



Pengadaan Sarana dan prasarana



1.



4.



5.



• Alat Pengukuran Pertumbuhan dan perkembangan • Buku pedoman kader, buku bacaan kader



Apresiasi kader dan posyandu



• Intensif kader • Penghargaan untuk kader • Penghargaan untuk posyandu



Ketenagaan



• Menunjuk 1 orang petugas untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya • Meningkatkan peran kader untuk melakukan kunjungan rumah



POSYANDU AKTIF Posyandu Aktif adalah: 1. Melakukan hari buka Posyandu 1 kali dalam sebulan minimal 8 kali per tahun 2. Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau balita dan atau remaja 3. Memiliki minimal 5 orang kader



Posyandu Aktif merupakan indikator RPJMN, yaitu: Persentase Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif



Pembinaan Kader Posyandu



1 Belajar mandiri (bahanbacaan)



2 Orientasi materi di Posyandu/ Puskesmas



3 Uji kompetensi dasar kader



5



4 Penyematan Tanda Kecakapan Kader



Pemberian Penghargaan



Nakes melakukan uji kompetensi pada saat pendampingan pelayanan posyandu atau terintegrasi keg lain



Materi orientasi kader



Materi orientasi kader



Jambore Kader



Materi orientasi kader



Materi Posyandu Aktif Dalam Transformasi Layanan Primer Materi Kompetensi Dasar Kader: • Ibu Hamil, Ibu Nifas • Balita Anak Pra Sekolah



Materi Kompetensi Dasar Kader: • Usia Sekolah Remaja • Usia Produktif • Usial Lanjut



Materi Kompetensi Dasar Kader: Pengelolaan Posyandu, Kunjungan Rumah Supervisi Puskesmas, Apresiasi Kader



Buku percakapan kader Form kunjungan rumah, Buku KIA, Tablet tambah darah, Antropometri kit, Vit A, Vaksin, obat cacing dsb



Buku percakapan kader Form kunjungan rumah, Tablet tambah darah, alat kontrasepsi, skrining kit



Kertas flipchart, checklis kunjungan rumah, checklis kecakapan kader, tanda kecakapan kader,



Peningkatan1 keterampilan kader dengan 25 keterampilan dasar kesehatan Keterampilan Pengelolaan Posyandu



Keterampilan Bayi dan Balita



Keterampilan Ibu Hamil, Menyusui



Keterampilan Usia Sekolah & Remaja



Keterampilan Usia Produktif & Lansia



1



Menjelaskan pengelolaan Posyandu



Melakukan penyuluhan menggunakan Buku KIA bagian balita



Melakukan penyuluhan Isi Piringku Ibu Hamil dan Ibu Menyusui



Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik



Melakukan penyuluhan Germas



2



Melakukan kunjungan rumah



Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan Pemberian Makan Kaya Protein Hewani sesuai umur balita



Melakukan penyuluhan menggunakan Buku KIA bagian ibu hamil, nifas



Menjelaskan program pencegahan anemia (TTD remaja putri dan skrining Hb)



Melakukan penyuluhan penyakit tidak menular dan penyakit menular



Melakukan penimbangan, pengukuran panjang/ tinggi badan dan lingkar kepala serta ploting dalam Buku KIA



Melakukan penyuluhan Pemeriksaan Ibu Hamil dan Ibu Nifas



Melakukan penyuluhan bahaya merokok dan napza



Menjelaskan skrining usia produktif (hipertensi, DM, kesehatan jiwa)



3



Melakukan pencatatan dan pelaporan



4



Melekukan komunikasi efektif



Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang, stunting dan tindaklanjut



Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva Buku KIA



Menjelaskan skrining usia lanjut (hipertensi, DM, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa, geriatri)



5



Melakukan penyuluhan stimulasi perkembangan, vit A dan obat cacing sesuai umur anak



Menjelaskan anjuran minum TTD setiap hari selama hamil



Melakukan penyuluhan keluarga berencana



6



Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3i



Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya ibu hamil, ibu nifas



7



Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita



Kader & Posyandu akan diberikan Apresiasi



Kecakapan kader



Kader berprestasi



Posyandu aktif berprestasi



Mekanisme dan Timeline Penilaian Kader Posyandu Mengabdi dan Berprestasi Pelaksana



Peserta & Penilaian Lomba Posyandu



Tingkat Kec/ Puskesmas



Kriteria peserta lomba: •Posyandu aktif



Tingkat Kab/Kota



Tingkat Provinsi Tingkat Nasional



Penilaian pemenang: •Kelengkapan dan ketepatan pelaporan 1 tahun terakhir •Memiliki kegiatan inovasi



Waktu Penilaian



Kader Kriteria peserta: •Bertugas di posyandu aktif •Memiliki minimal kecakapan kader Purwa •Masa bakti pengabdian ≥ 3 tahun Penilaian pemenang: •Test kecakapan kader (25 kompetensi dasar) •Memiliki kegiatan inovasi



Peserta Jambore Pemenang Posyandu



Waktu Pemenang Kader



Penghargaan



Juni



258.025 pemenang lomba posyandu (5 Posy X 5 kader x 10.321 Puskesmas)



51.605 pemenang lomba kader (5 kader X 10.321 Puskesmas)



Juli



12.850 pemenang lomba posyandu (5 Posy X 5 kader x 514 k/k)



2.570 pemenang lomba kader November (5 kader X 514 k/k)



Agustus



850 pemenang lomba posyandu (5 Posy X 5 kader x 34 prov)



170 pemenang lomba kader (5 kader X 34 prov)



25 orang Pemenang 1-5 Lomba Posyandu Tk Nasional (5 or X 5 Posy)



1.096 orang Pemenang 1&2 Lomba Kader Tk Kab/Kota & Tk Provinsi (2 Or X (514+34)



September



November



November



November



+/-55.441 kader mengikuti jambore kader 3