Draft Kontrak Supervisi Iplt [PDF]

Citation preview

SURAT PERJANJIAN Kontrak Waktu Penugasan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan IPLT Kab. Kampar Nomor : .......................... SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “Kontrak”, dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada Hari............Tanggal ............ Bulan ............Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : .............. Tanggal ............ dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ............ Tanggal ............, antara : Nama NIP Jabatan Berkedudukan di



: RIZA TAFTAZANI, ST : 19860318 201012 1 001 : PPK Pengembangan PLP : Jalan Bakti No. 28 Pekanbaru



yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut “PPK”, dengan : Nama Jabatan Berkedudukan di Akta Notaris Nomor Tanggal Notaris



: .......................... : .......................... : .......................... : .......................... : .......................... : ..........................



yang bertindak untuk dan atas nama .......................... selanjutnya disebut “Penyedia” Dan dengan memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 1



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA : (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan IPLT Kab. Kampar sebagaimana diterangkan dalam dokumen ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”. (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Supervisi Pembangunan IPLT Kab. Kampar dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari : 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan tenaga kerja terhadap metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; 4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 2



5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan untuk secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi; 6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi; 7. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) sebelum serah terima I; 8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; 9. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, sebelum dilakukan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan unuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi. Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 1) Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar .......................... dengan kode akun kegiatan ..........................; 2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA APBN Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau Nomor : SP DIPA-033.05.1.631114/2020 Tanggal 12 November 2019; 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank : .......................... Rekening Nomor : ..........................atas nama penyedia : ........................... Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, terdiri dari : a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya yang terdiri dari : a) Lampiran A (Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel); e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Kerangka Acuan Kerja; g. Data Teknis selain KAK; h. Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.



3



2) Dokumen Kontrak ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 MASA KONTRAK Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. Untuk dan atas nama,



Untuk dan atas nama,



..........................



PPK PENGEMBANGAN PLP SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU



……………………………… Direktur



RIZA TAFTAZANI, ST NIP. 19860318 201012 1 001



4