Hasil Kongres PGRI [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PELAKSANAAN DAN HASIL KONGRES I – XXI PERSATUAN GURU REPUBLIK IINDONESIA (PGRI) KONGRES I Kongres I dilaksanakan di Surakarta (Solo) Jawa Tengah, pada Tanggal 23-25 November 1945. Pada kongres I, ditetapkan bahwa tanggal 25 November 1945 sebagai tanggal lahirnya PGRI, dengan susunan Pengurus Besar sebagai berikut:  Ketua I : Amin Singgih  Ketua II : Rh.Koesnan  Ketua III : Soekitro  Penulis : Djajeng Soegianto  Bendahara : Siswowidjojo Beberapa bulan kemudian Ketua I Amin Singgih di angkat sebagai Bupati Mangkunegaran, sehingga terpaksa di adakan perombakan susunan pengurus besar dengan formasi berikut:  Ketua I : Rh. Koesman  Penulis I : Sastrosoemarto  Penulis II : Kadjat Matosoebroto  Bendahara : Soemidi Adisasmito Hubungan PGRI dengan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945: a. PGRI lahir karena hikmah Proklamasi kemerdekaan RI 1945 dan juga merupakan maniprestasi aspirasi kaum guru Indonesia. b. PGRI memiliki komitmen kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 c. PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi, suatu organisasi pemersatu kaum guru yang bersifat pada Unitaristis, Independent, Non partai politik d. PGRI adalah suatu organisasi propesi guru yang lahir yang mewariskan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 secara terus menerus pada setiap generasi bangsa Indonesia. Tujuan kelahiran PGRI: a. Memepersatukan dan menyempurnakan kemerdekaan Republik Indonesia b. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan c. Membela hak dan nasib buruh pada umumnya dan guru pada khususnya KONGRES II Kongres II PGRI di adakan di Surakarta (Solo) Jawa Tengah, pada tanggal 21-23 Desember 1946. Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah yaitu: a. Sistim pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional. b. Gaji guru supaya tidak di hentikan. c. Diadakan Undang-Undang Pokok Perburuhan. Tuntutan tersebut mendapat perhatian pemertintah, terbukti dengan di tunjuknya Rh. Koesnan menjadi anggota Panatia Gaji Pemerintah yang di bentuk oleh Departemen Kuangan RI. Kongres kedua PGRI ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasionan PGRI dalam upaya mempelopori perubahan sistem pendidikan kolonial kparah sistem pendidikan nasional. Dari kongres tersebut komposisi Pengurus Besar sebagai berikut:  Ketua I : Rh. Koesnan  Ketua II : Soejono Kromodomejo  Ketua III : Soedjono



[1]



      



Penulis I : J. Soetemas Penulis II : Bendahara I : Bendahara II : Ketua Bagian Pendidikan I : Ketua Bagian Pendidikan II : Ketua Bagian Pendidikan III :



Hj. Hoasodo Soemedi Adisasmita Dinneman D. Notohamidjojo Sosro Slamet I



Karena Ketua I Rh. Koesman ditunjuk sebagai Mentri Sosial dan Perburuhan dalam Kabinet Hatta, maka Pengurus Besar di ubah menjadi; Ketua II Sowjono Kromodimuldjo menjadi Ketua I dan Ketua III Soedjono menjadi Ketua II, sedangkan Jabatan Ketua III di hapus. KONGRES III Kongres III PGRI diadakan di Madiun Jawa Timur pada Tanggal 27-29 Februari 1948, kongres yang di adakan dalam keadaan darurat ini antara lain memutuskan bahawa untuk meningkatkan efektivitas organisasi di tempuh dengan jalan memekarkan cabang-cabang yang tadinya Karesidanan memiliki satu cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, tetapi dengan jumlah anggotanya 100 orang. Susunan Pengurus Besar PGRI berdasarkan hasil kongres adalah sebagai berikut:  Ketua I : Soedjono Kromodimoeldjo  Ketua II : Soedjono  Ketua III : Soedarsono Pada akhir tahun 1948 sampai dengan awal tahun 1949 dengan kembalinya kekuasaan pemerintah RI ke Yogyakarta, maka kembali pula PGRI menggerakkan organisasinya dan memindahkan kedudukan PB dari Solo ke Yogyakarta, dengan susunan pengurus sebagai berukut;  Ketua Umum I : Soedjono Kromodimedjo  Ketua Umum II : Soedjono (Wakil PB di Jakarta )  Ketua Umum III : Soedarsono  Sekretaris : Soekirno  Bendahara : Soewandi Melalui Kongres III, PGRI telah mendirikan haluan dan sifat perjuangan yaitu: a. Mempertahankan NKRI b. Meningkatkan tingkat Pendidikan dan pengajaran Nasional sesuai dengan dasar Falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 c. Tidak bergerak di partai politik atau Non Partai Politik d. Sifat dan siasat perjuangan PGRI :  Bersifat kolektif dan konsultif terhadap pemerintah  Kerjasama dengan serikat-serikat guru/pekerjaan lain  Kerjasama dengan badan-badan lainnya, partai politik, organisasi pendidikan ORDIK dan badan-badan perjuangan  Bergerak ditengah-tengah masyarakat KONGRES IV Kongres IV PGRI dilaksanakan di Yogyakarta 26-28 februari 1950. Hasil kongres memutuskan untuk mengeluarkan “Maklumat Persatuan” yang berisikan seruan kepada masyarakat, khususnya kepada guru-guru, untuk membantu menghilangkan suasana yang membahayakan dalam hubungan antara golongan “Non” dan “Ko” serta menggalang persatuan demi perjuangan untuk mengisi kemerdakaan. Keputasan penting dalam kongres IV PGRI adalah : a. Mempertahankan dan mengisi kemerdakaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945



[2]



b. Menghilangkan rasa kecurigaan dan rasa kedaerahan dikalang guru c. Lahir pula pengurus-pengurus baru dari PGRI yaitu :  Ketua I : RH. Koesman  Bendahara 2  Ketua II : Sujono  Ketua Buruh  Ketua III : Sujono Kromo Dimulyo  Wakil Ketua Buruh  Sekjen 1 : Sukarno  Ketua Pendidikan  Sekjen 2 : Muhamad Hidayat  Wakil Ketua Pendidikan  Bendahara 1 : Sutinah



: : : : :



Sutejo M.Y Subiya Dinata Suparmo Sudarsono F.Wahcedof



KONGRES V Kongres V PGRI diadakan di Bandung pada tanggal 19-24 Desember 1950 tepatnya di Hotel Savoy Homann, dan di buka oleh ketua PB PGRI Rh. Koesman. Dalam Kongres ini di bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan perkembangan PGRI selanjutnya yaitu Pancasila di terima sebagai Asas Organisasi. Selain itu di diskusikan pula bentuk Pendidikan Guru KPKPKB (Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar ), yang menurut peserta kongres tidak sesuai dengan upaya peningkatan mutu Pendidikan Bangsa. Kongres juga menegaskan Pengurus Besar PGRI dalam waktu singkat melakukan usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Kooperator” dan “Non Kooperator” yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Golongan Non Kooperator merupakan golongan yang dengan tegas menentang Belanda saat perang. Kongres ini disebut juga dengan kongres persatuan di mana Serikat Guru Indonesia (SGI) dan Persatuan Guru Indonesia (PGI) berbaur dengan PGRI. Usaha-usaha yang dilakukan didalam kongres antara lain: a. Menyelesaikan penyesuaian golongan gaji pegawai berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan b. Menyelesaikan pemberian penghargaan kepada anggota non Cooperator dalam bentuk pembayaran pemulihan c. Mendesak pemerintah agar menyusun peraturan gaji baku d. Mendudukan wakil PGRI dalam panitia penyusunan peraturan gaji baru. Upaya konsolidasi dan hasil penting yang dicapai dalam kongres adalah sebagai berikut: a. 47 cabang PGRI di Kalimantan dan Sulawesi masuk kedalam barisan PGRI. b. Ada 2500 guru yang bersedia digaji berbeda menurut ketentuan Swapraja/Swatantra tertolong, dan akhirnya digaji secara sama dan seragam dari pemeritah pusat. c. Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada Pemerintah tentang kenaikan honor dikabulkan. d. Mulai dilakukan konferensi daerah secara teratur. Kongres V PGRI mengandung dua momentum penting, yaitu: a. Menyambut lustrum PGRI b. Wujud rasa syukur dan suka cita yang mendalam karena SGI/PGI melebur menjadi satu kedalam PGRI Adapun susunan Pengurus Besar PGRI berdasarkan hasil kongres V adalah sebagai berikut:  Ketua I : Soedjono  Ketua II : M.E. Subiadinata Pada tahap pertama, dibentuk Komisariat Daerah yang mencakup:  Sumatra Utara : T.Z. Answar  Sumatra Tengah : A. Manan  Sumatra Selatan : Noezoear  Jawa Barat : Jaman Soedjono Prawiro  Jawa Tengah : Soenarto  Yogyakarta : Moh. Djoemali  Jawa Timur : Soebandri



[3]



 Sulawesi Selatan  Jakarta Raya



: :



A.N. Hardjarati Soemadi (Koordinaror)



Pada tahun 1952 terbentuk Komisariat Daerah yang baru yaitu:  Kalimantan : E. Simorangkir (digantikan Sjahran)  Sulawesi Utara : E.A. Parengkuan  Maluku : O. Nanulaita  Bali : Made Mendra



KONGRES VI Kongres VI PGRI berlangsung di Malang Jawa Timur 24-30 November 1952. Pada Kongres ini untuk pertama kalinya PB PGRI berusaha mengajukan konsep tentang isi dan pengertian “Pendidikan Nasional”. Beberapa keputusan penting yang dicapai dalam kongres: a. Dalam Bidang Organisasi : Kongres menetapkan bahawa asas PGRI ialah Keadilan Sosial dan dasarnya adalah “Demokrasi”, dan PGRI tetap berada di bawah GBSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Dalam bidang perburuhan diputuskan untuk memperjuangkan kendaraan bermotor bagi penilik sekolah, instruktur Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Masyarakat. b. Dalam Bidang Pendidikan : Dikeluarkannya SK Mentri PP & K Nomor. 20/G.I/C tgl. 14 Mei 1954 yang berisi halhal berikut:  Sistem pengajaran di selaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan,  KPKB (Kursus Persamaan Kewajiban Belajar) di ubah menjadi SR 6 tahun  Dihapusnya KPK PKB dan diubah menjadi sekolah guru B (SGB)  Diuabahnya semua SR 3 menjadi SR 6 tahun  Diubahnya KP-SGA menjadi KGA  Ditiadakannya syarat dinas 4 tahun  KPKPKB di hapus pada ahir tahun 1952/1953  Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA di atur sebaik-baiknya  Diadakan Hari Pendidikan Nasional. c. Dalam Bidang Umum : Disepakati supaya anggaran belanja Kementrian PP & K ditingkatkan menjadi 25% dari seluruh anggaran belanja Negara dan agar Jawatan PP & K dipusatkan sampai tingkat Provinsi. Dalam Kongres ini di syahkan pula “Mars PGRI” ciptaan Basoeki Endropranoto. d. PB-PGRI membangu panitia konsepi pendidikan nasional yang diketuai oleh F. Wachen Droff dengan tugas yang sangat luas. e. Diangkatnya wakil PGRI dalam bidang kongres pendidikan Indonesia (BKPI) f. Ikutserta PGRI dalam kongres bahasa dan berbagai konferensi lain baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun berkaitan dengan organiasi-organisasi pendidikan. g. Adanya wakil PGRI dalam panitia nasional UNISCO pada tahun 1953 h. Diangkatnya pengkaderan anggota pengurus di Bandung pada tgl 22-27 Juli 1954 Susunan PB PGRI berdasarkan hasil kongres VI adalah:  Ketua I : Soedjono  Ketua II : M.E. Subiadinata  Panitera Umum : Moehammad Hidajat  Tata Usaha : Soebandri  Panitera Pendidikan : Ketut Nara  Redaksi Majalah Suara Guru : Soepardo, Soedjono Soebandri



[4]



KONGRES VII Kongres VII PGRI dilaksanakan di Semarang tepatnya di SMA-B Candi Semarang pada tanggal 24 November sampai dengan 1 Desembar 1954. Dihadiri 639 orang utusan dari 351 cabang yang membawakan 1.414 suara dari 1.581 seluruh suara dalam organisasi (89%). Untuk pertama kalinya Kongres dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negri yaitu Maria Marchant (wakil FISE yang berkedudukan di Paris), Marcelini Bausta (PPTA Filipina mewakili WCTOP), Fan Ming, Chang Chao dan Shen Pei Yung (Serikat Buruh Pendidikan RRC). Hasil Kongres VII PGRI antara lain: a. Bidang Umum : Pernyataan mengenai Irian Barat; Pernyataan mengenai korupsi; Resolusi mengenei desentralisasi sekolah, pemakaian keuangan oleh kementrian PP & K, dan mengenai penyempurnaan cara kerja Kementrian PP & K b. Bidang Pendidikan : Resolusi mengenai anggaran belanja PP & K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara; Resolusi mengenai UU Sekolah Rakyat; Resolusi mengenai UU Kewajiban Belajar; Resolusi mengenei Film, iektur, gambar, serta radio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Empat orang formatur terdiri atas Soedjono (944 suara), M.E.Subiadinata (784 suara), Hermanoe Adi (264 suara), dan Moehammad Hidajat (258 suara) dipilih oleh Kongres untuk mekengkapi susunan PB berikut:  Ketua I : Soedjono  Ketua II : M.E. Subiadinata  Ketua III : Hermanoe Adi Terjadi pergantian Komisaris Daerah dan penambahan Komisaris Daerah sebagai berikut:  Sumatra Utara : Idris M; Hutapea  Sumatra Tengah : Achmad Chatib  Sumatra Selatan : Madian  Jakarta Raya : Baheransjah Sutan Indera  Jawa Barat : M. Hosein  Jawa Tengah : Soenarto  Yogyakarta : Muhammad Djumali  Jawa Timur : Hermanoe Adi  Kalimantan Barat : R. Sujo  Kalimantan Selatan : Sjahran  Sulawesi Utara : E.A. Parengkuan  Sulawesi Selatan : J.E. Tatengken  Bali : Madae Mendra  Maluku : M. Ruhupatty Beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca kongres VII adalah seperti berikut : a. Bergabungnya kembali ikatan guru lulusan CVO dan ikatan guru SR ke dalam PGRI b. Terselenggaranya konferda disejumlah wilayah seperti di Denpasar untuk wilayah Nusatenggara (22-25 Juli 2955) dan di Tanjung Karang untuk wilayah Sumatera Selatan (11-13 Juli 1955) c. Meningkatnya anggota PKI mempengaruhi anggota-anggota PGRI dengan cara antara lain melumpuhkan kegiatan-kegiatan PGRI dan menghalangi kegiatan iuran anggota PGRI didaerah-daerah. d. Munculnya organisasi non PGRI yang didirikan oleh golongan yang anti PKI, seperti persatuan guru nahdlatul ulama’ (PERGANU), ikatan guru muhammadiyah (IGM) persatuan guru kristen Indonesia (PERGUKRI)



KONGRES VIII Dilaksanakan di Bandung pada bulan Oktober 1956, dihadiri oleh hampir seluruh cabang PGRI. Tetapi saat pemilihan ketua umum PB PGRI keadaan menjadi tegang, karena pihak Soebandri menambah kartu pemilihan (kartu palsu), sehingga pemilihan tersebut harus diulangi. Otak pemalsuan adalah Hermanoe Adi, tokoh PKI Jawa



[5]



Timur yang saat itu menjabat Ketua II PB PGRI. Akhirnya yang terpilih menjadi Ketua Umum PB PGRI ialah M.E. Subiadinata, menggantikan Sudjono. Hermanoe Adi tidak lagi di pilih menjadi ketua PB PGRI jabatanya di gantikan oleh M. Hosein yang sebelumnya menjabat Ketua PGRI Komisariat Daerah Jawa Barat. Susunan PB PGRI hasil Kongres VIII adalah sebagai berikut:  Ketua Umum :  Ketua I :  Ketua II :



M.E. Subiadinata Soedjono M. Hosein



Peristiwa yang terjadi pasca kongres VIII adalah sebagai berikut : a. Terbentuk komisariat kalimantan timur pada bulan maret 1957 dengan ketua Sanoesi dan komisaris daerah aceh pada bulan maret 1958 dengan ketua Ibrahim Siagian b. Diadakannya kursus kader tingkat khusu pada waktu tgl 23 Desember 1957 s/d Januari 1958 dengan di Jakarta dengan ketentuan setiap 15 cabang mengirim satu orang peserta. c. Mengadakan dialog segi tiga antara PB-PGRI, materi PP & K, dan mentri dalam negeri dikantor mentri PP & K tetang tuntan PGRI untuk menaikkan anggara belajar kementrian PP & K hingga 25%. d. Sosialisasi tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran kementrian PP & K hingga 25% kepada para anggota. e. Mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelewengan dana dalam kementrian PP & K f. Mendesak pemerintah untuk segera mengubah sistem pendidikan yang mengandung unsur-unsur pendidikan kolonia menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional. g. Dikembangkan usaha kesehatan sekolah (UKS) akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan murid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan disekolah. h. Ditolaknya rencana kenaikan uang ujian sekolah tahun 1956/1957. penolakan ini dilakukan PGRI organisasi pelajar. i. Dikeluarkannya buletin khusus yang berjudul ”Marilah kita berantas bacaan cabul” dalam upaya PGRI memberantas bacaan dan film porno. j. Menjadi permasalahan dalam simposium Badan Musyawarah Nasional (BMN) di Denpasar. k. Menegerikan beberapa sekolah PGRI, yaitu 6 KG A, 2 SMA, 2 SMP pada periode 1956 – 1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3 SGA, 10 KG A, 6 SG B, 3 KG B, 1 SMPE dan masih banyak lainnya. l. Mengusahakan agar ditetapkannya Hari Pendidikan, PGRI mengusulkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan. m. Mengusahakan kenaikan pangkat otomatis bagi setiap guru yang pada tanggal 30 September sudah memenuhi persyaratan kepangkatan meskipun mereka belum diusulkan naik pangkat. n. Dibentuknya panitia amandemen PGPN dan M.E Soebidanata duduk dalam panitia sebagai wakil PGRI. o. Diperhitungkannya masa kerja guru SR di sekolah-sekolah swasta KONGRES IX Berlangsung di Surabaya, tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 1959. Susunan PB PGRI berdasarkan hasil kongres adalah sebagai berikut.  Ketua Umum : M.E. Subiadinata  Ketua I : M. Hoesein  Ketua II : Soebandri  Panitia Umum : Soekarno Prawira  Panitia Umum dan Keuangan : A. Zachari  Panitia Perburuhan : Moejono  Panitia Pendidikan : L. Manu sama  Panitia Keuangan : A. Zachari  Panitia Organisasi : Moersid Idris  Panitia Sosial / Ekonomi : Ismartojo  Komisaris Umum Urusan Perburuhan : A. Sanoesi



[6]



 Komisaris Umum Urusan Pendidikan :  Komisaris Umum Urusan Perburuhan :  Komisaris Umum Urusan Keuangan :



A.H. Arahap Alam Sjahroeddin Nj. Soenardi



Pada bulan – bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia, PB PGRI dikedua provinsi tersebut diserobat oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN kedalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara Pro lawan 2 suara kantor pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan PB PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada semua pihak pada saat itu. Bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh PB PGRI, yakni ”soksi bukan merupakan vaksentral dan nama soksi harus diganti”, tidak terpenuhi. KONGRES X Bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta, pada bulan Oktober 1962. Pada periode 1962-1965, PGRI mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI. Susunan PB PGRI berdasarkan hasil kongres X adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : M.E. Subiadinata  Ketua I : M. Hosein  Ketua II : Soebandri *) Pada bulan Juni 1964, Soebandri di pecat kerana terlibat dalam penghianatan/sparatis dengan mendirikan PGRI Non Vaksentral/PKI. Setelah mengalami reshuffle, maka susunan PB PGRI berubah menjadi:  Ketua Umum : M.E. Subiadinata  Ketua I : M. Hosein  Ketua II : H.M. Hidajat  Panitera Umum : A.A. Abduracman  Panitera Keuangan : Obing H. Tambri  Panitera Kesejahteraan : Drs. M. Rusli Yunus  Panitera Pendidikan : Nj. Soenardi  Panitera Organisai : Drs. M. Rusli Yunus  Panitera Urusan Keuangan : Nj. Soenardi  Panitera Urusan Perguruan Tinggi : Anwar Jasin  Panitera Urusan Olahraga : Drs. Tatworjo, M.SI  Panitera Kemasyarakatan / Kebudayaan : A.M.D. Jusuf  Panitera Teknik Kejuruan : Dr. GB Dhr masetia  Panitera Keguruan : Drs. Estiko Soeparjo  Panitera Penerangan / Hubungan Luar Negeri : Selamet I PGRI bersama-sama dengan guru NU, Ikatan Guru Muammadiyah, Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis (PNI Osausep), Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatun Guru Islam Indonesia dan Persatuan Guru PERTI membentuk KAGI, khusus di Jawa Barat dibantu KAPP, kemudian KAGI terbentuk pula diberbagai provinsi. Tugas utama KAGI adalah: a. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusan-urusan PKI dan Orde lama PGRI non Vaksentral, serikat sekerja pendidikan dan PETI (Persatun Guru Tekhnik Indonesia). b. Menyatukan guru didalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI



[7]



c. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yagng tidak unitaristik, tetapi juga independen dan non partai politik. Untuk menyelamatkan pendidikan dari ancaman dan perpecahan di kalangan guru, Presidan Soekarno membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Peraturan Presiden No.19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari Panitia Negara untuk penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana. KONGRES XI Dilaksanakan di Bandung pada tanggal 15 - 20 Maret 1967. Kongres menetapkan susunan PB PGRI periode 19671970 adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : M.E. Subiadinata  Ketua I : Dra. Mien S. Warnaen  Ketua II : Maderman B.A.  Sekretaris Jendral : Drs. Estiko Soeparjo  Sekretaris Keuangan : Ny Dahniar Zein  Sekretaris Tenaga Kerja : M. Hatta  Sekretaris Pendidikan / Keuangan : Drs. WDF Rindorindo  Sekretaris Organisasi : Drs. M. Rusli Yunus  Sekretaris Poleksos : Drs. A. Latief Zachri  Sekretaris Perguruan Tinggi :  Sekretaris Kewanitaan : Ny. S. Soenardi  Sekretaris Olahraga : Moh. Djunardi  Sekretaris Kemasyarakatan / Kebudayaan : Slamet I  Sekretaris Penerangan : T. Simbolin  Sekretaris Hubungan Luar Negeri : Soehoed Tjokroadmodjo Hasil pelaksanaan kongres XI antara lain: a. Dibidang umum dan politik :  Memenangkan perjuangan untuk menagakkan dan mengembangkan orde baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera.  Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR.  Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 45.  Menjujung tinggi hak asasi manusia.  Mengikis habis sisa-sisa Gestapu/PKI.  PGRI Non Vaksentral, SSP, PGTI di nyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan ormas antek PKI.  Diaktifkanya kembali 27 pejabat kementrian P & K yang di pecat oleh Prof. Prijono.  Disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam Sekertariat Bersama Golkar. b. Dibidang organisasi:  Konsolidasi pengembangan organisasi kedalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi kependidikan  Perubahan dan penyempurnaan AD-ART PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru  Perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen Perguruan Tinggi  Penentuan kriteria/persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat Pengurus Besar, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, hingga Pengurus Ranting  Intensivikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru.  Pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana  PGRI menjadi anggota WCOTP (World Confederation of Organisation of Teaching Profession)  Menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Confrence (ARC WCOTP). c. Pada kongres XI PGRI, untuk pertamakali menegaskan Anggaran Dasar sifat PGRI yang unitaristik, Independen dan non partai politik.



[8]



Pada tanggal 19 Desember 1969, ketua Umum PB PGRI M.E. Subiadinata wafat, di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan inspektur upacara Jendral TNI Abdil Haris Nasution, sehingga Ketua Umum di gantikan oleh ketua I yang baru yaitu Slamet (1967-1970). KONGRES XII Kongres XII PGRI diadakan di Bandung pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 1970. Susunan PB PGRI periode 1970 – 1973 berdasarkan hasil kongres adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja  Ketua I : Slamet I*  Ketua II : Maderman B.A*  Sekretaris Jendaral : A.M.D. Jusuf Konpus II tahun 1972 memutuskan bahwa susunan PB PGRI harus di sempurnakan di sebabkan oleh:  Ketua I Slamet pindah ke Belanda, di gantikan oleh Ketua II Maderman.  Ketua II di isi oleh Drs. W.D.F. Rindhorindo  Sekretaris Jendral A.M.D. Jusuf wafat dan digantikan oleh M. Hatta (sebelumnya menjabat Sekretaris Perburuhan). Susunan PB PGRI sisa periode XII yang disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Ketua Umum : Basyuni Surimaharja  Ketua I : Moderman B.A.  Ketua II : Drs. WDF Rindorindo  Sekretaris Jendral : M. Hatta  Sekretaris Keuangan :   Sekretaris Pendidikan :   Sekretaris Perburuhan :   Sekretaris Organisasi :   Sekretaris Kewanitaan :   Sekretaris Keuangan : Drs.H. Ghazali Dunia  Sekretaris Pendidikan : Prof.Dr. Winarno Surakhad  Sekretaris Perburuan : Soeharto Padmoatmojo  Sekretaris Organisasi : Satyono, Ba.  Sekretaris Kewanitaan : Ny. Daniar Zein Adapun keputusan-keputusan penting dari kongres XII PGRI adalah sebagai berikut: a. Perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI, yaitu tingkat Cabang meliputi Kabupaten/Kotamadya, sedangkan wilayah anak cabang adalah Kecamatan b. Administrasi Organisasi disederhanakan dan di seragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia c. Lambang dan Mars PGRI dilampirkan dalam buku AD-ART PGRI.



wilayah



Sejak kongres XII PGRI terjadi perubahan besar dalam kehidupan organisai PGRI, yaitu struktur PB PGRI menjadi sangat berbeda dari masa sebelumnya : 4 sekretaris membidangi 4 biro yang terdiri atas 19 urusan akibatnya jumlah personalia PB PGRI pertamakali dalam sejarah membengkak menjadi 28 orang. Istilah Sekretaris Perburuan harus diganti Sekretaris Kesejahteraan.



KONGRES XIII Kongres XIII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 - 25 November 1973. Susunan PB PGRI berdasarkan hasil kongres adalah sebagai berikut:



[9]



                



Ketua Umum : Ketua I : Ketua II : Sekretaris Jendral : Sekbid Organisasi : Sekbid Keuangan : Sekbid Kewanitaan : Sekbid Kesejataraan : Sekbid Perencanaan & Evaluasi : Sekbid Pendidikan Guru : Sekbid Pendidikan Sains Sekbid Pendidikan Tinggi Sekbid Pendidkan Sosial Budaya Sekbid Agama Sekbid Pendidikan Kemasyarakatan Sekbid Pendidikan Olahraga Sekbid Pengurus Swasta



Basyuni Suriamiharja Prof. Dr. Winarno Surakmad Drs. Madorman Drs. W.D.F. Rindorindo Moh. Hatta Drs.H. Ghazali Dunia Ny. Dahniar Zein Drs.M. Rusli Yunus Dr. Har Tilar Drs.Mien. S. Warnean : Drs.R. Wiriadinata M.Sc. : H.B. Layito. : Suryono : Dr. Nuhibuddin Waly.MA. : Soeharto Padmodormojo. : Drs.M. Yunus Akbar : Ki Suratman



Pada Desember 1975, Sekbid kejeteraan Drs. Rusli Yunus diangkat menjadi kepala sekolah RI di TOKYO, Jepang, tugasnaya digantikan /dirangkap oleh Sekbid Keuangan Drs.H. Ghazali Dunia. Dalam menjalankan tugasnya PB-PGRI ”mendapat” bimbingan dari Dewan Pmbina pusat untuk pertama kalinya dari Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Dalam Negeri, Mrntri Agama. Seakan-seakan untuk menyelamatkan ”bahtera” PGRI dari amukan badai, Kongres PGRI Ke XIII menerima adanya struktur Dewan Pembina yang tiga orang anggotanya secar Ex-officio terdiri atas tiga orang mentri. Dalam kongres ini ditetapkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang organisasi yaitu: a. Berubahnya sifat PGRI dari Organisasi Serikat Pekerja menjadi Organisasi Profesi b. Ditetapkanya Kode Etik Guru Indonesia, c. Perubahan lambang panji Organisasi PGRI yang sesuai dengan organisasi profesi guru d. Adanya Dewan Pembina PGRI. KONGRES XIV Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 – 30 Juni 1979. Susunan PB PGRI periode 1979 – 1984 berdasarkan hasil kongres adalah sebagai berikut.  Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja  Ketua : Prof.Dn Amran Halim  Wakil Ketua : Dra. Ny. M. Wahyudi  Wakil Ketua : Drs.Sudarmaji  Wakil Ketua : Drs.Aidil Fitrisyah  Sekretaris Jendral : Drs. WDF Rindorindo  Wakil SekJen : Mohammad Hatta Kongres XIV menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu: a. Menganai pendirian Wisma Guru yang di rencanakan dibanguan di Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat, yang sekaligus akan menjadi kantor PB PGRI b. Memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu dilakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisasi c. Untuk melaksanakan keputusan Kongres, PB PGRI membentuk YPLP – PGRI dengan Akta Notaris Mohammad Ali No.21 tanggal 31 Maret 1980 yang berlaku surat sejak 1 Januari 1980.



[10]



d. Dengan SK PB PGRI No.951/SK/PB/XIV/1980 tanggal 10 Oktober 1980 diangkat Pengurus Pusat YPLP-PGRI yang pertama, dengan susunan sebagi berikut:  Ketua : Slamet I  Wakil Ketua : Drs. Soepojo Padmodipuro  Sekretaris : Surdilani  Wakil Sekretaris : D. Somantri Wiradisata.  Bendahara : Drs. Chasan Mintara  Anggota : Dr.M. Hustasdit.  Anggota : Anwar Jasin.M.ed



KONGRES XV Kongres berlangsung di Jakarta pada tanggal 16 - 21 Juli 1984. Kongres menggariskan pokok-pokok PGRI untuk periode 1984 – 1989, yang meliputi: ruang lingkup pembinaan dan pengembangan organisasi PGRI, tanggung jawab dan peran PGRI dalam menyukseskan SU MPR 1983, Repelita IV dan Pancakrida Kabinet Pembangunan V. Susunan PB PGRI berdasarkan hasil kongres XV adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja  Ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed  Ketua : Prof. Dr. Amran Halim  Ketua : Ny. M. Wahyudi  Ketua : Drs. Is Riwidikdo  Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka  Ketua : Drs. Adil Fitrisyah Susunan Dewan pembinaan pusat PGRI Masa Bhakti 1984-1989 adalah sebagai berikut:  Ketua : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Anggota : Menteri Dalam Negeri  Anggota : Menteri Agama  Anggota : Menteri Penerangan  Anggota : Menteri Sosial  Anggota : Ketua Umum DPP Golkar  Anggota : A.E. Mamehuruk; dan Dr. Midian Sirait.  SekjenPB - PGRI sebagai Sekretaris. Kongres PGRI XV menghasilkan 31 orang Personil PB PGRI. Jajaran ketua yang lazimnya sebanyak 3 orang menjadi 7 orang, 6 ketua; Sekretaris Jenderal yang biasanya satu sampai dua orang menjadi 4 orang; Bendahara menjadi 3 orang dan Sekbid menjadi 17 orang; Dewan Pembina dari 3 orang mentri menjadi 5 orang mentri ditambah satu orang lagi yaitu ketua umum satu oraganisasi politik Salah satu karya besar PB PGRI masa bhakti 1984-1989 adalah pembangunan Gedung Guru Indonesia (GGI) di Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat. Pelaksanaan pembangunan dimulai pada tanggal 20 Maret 1986 dan diserahkan kepada PGRI pada tanggal 21 Maret 1987, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto 21 April 1987. KONGRES XVI Kongres XVI PGRI diadakan di Jakarta pada tanggal 3 - 8 Juli 1989. Berdasarkan hasil kongres, susunan PB PGRI Masa Bhakti 1989 - 1994 adalah sebagai berikut: Pengurus Harian:  Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja



[11]



           



Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Sekjen Wakil Sekjen Wakil Sekjen Bendahara Wk. Bendahara Wk. Bendahara



: : : : : : : : : : : :



Drs. I Gusti Agung Gde Oka Dr. Anwar Jasin, M.Ed Dra. Mien S.Warnaen H.R. Taman Sastrodikromo Taruna S.H. Drs. Sutrisno Drs. WDF Rindorindo Drs.H. Sigit Poernomo Drs.H. Samad Thaha Drs. HKA Mooyoto Drs. Udjat S. Suwarno. Ny. Martha Mijardi.



KONGRES XVII Kongres XVIII PGRI diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 - 8 Juli 1994. Berdasarkan hasil kongres, susunan PB PGRI Masa Bhakti 1994 - 1998 adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : Basyumi Suriamiharja  Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka  Ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed  Ketua : Dra. Mien S. Warnaen  Ketua : H.R. Taman Sastridokromo  Ketua : Taruna, S.H  Ketua : Prof. dr. Marsetio Danusaputro  Sekjen : Drs. WDF Rindorindo  Wakil Sekjen : Drs.M. Rusli Yunus  Wakil Sekjen : Drs.H. Sigit Poernomo  Wk. Sekjen : Drs.H. Sulaiman SB Ismaya  Bendahara : Drs. HKA Mooyoto  Wk. Bendahara : Drs. Udjat S. Suwarno.  Wk. Bendahara : Ny. Martha Mijaidi. Susun Personalia Tim Penulis Buku ”Sejarah PGRI dari Masa ke Masa” sebagai berikut :  Penasehat/Nara Sumber : Drs. WDF Rindorindo  Ketua/Angggota : M. Rusli Yunus  Sekretaris/Anggota : Drs. H. Sulaiman SB Ismaya  Angggota : Drs. Hudadaya  Anggota : J.Ch. Lesilolo  Anggota : Drs. H. Arsyad Siddik Pertama kalinya Kongres PGRI XVII menetapkan Dewan Pembina menjadi Dewan Penasehat dan tidak lagi ada Menteri yang menjadi anggota Dewan Penasehat. KONGRES XVIII Diselenggarakan di Lembang Bandung pada tanggal 25 - 28 November 1998. Berdasarkan hasil kongres, susunan PB PGRI Masa Bhakti 1998 – 2003 adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohammad Surya  Ketua : Drs. H. Alwi Nurdin, MM.  Ketua : Drs. W.D.F. Rindorindo



[12]



        



Ketua Ketua Ketua Ketua Sekjen Wk. Sekjen Wk. Sekjen Bendahara Wk. Bendahar



: : : : : : : : :



Drs. Soekarno Prof. Dr. Amran Halim Koesrin Wardojo, SIP., SH Dr. M. Ali, SH., Dipl.Ed., M.Sc Drs. Sulaiman SB Ismaya Drs. Rusli Yunus Drs.H. Hudaya Drs.H. Sjafroedin. DA. Ny.Hj. Jajoek, M. Asat, BA.



Kehidupan guru pada masa ini sangat terpuruk, berbagai upaya PGRI untuk mendesak pemerintah kian menggelorakan sanubari seluruh guru seiring angin segar reformasi yang menguak kebebasan bersuara. Pada Kongres ini kelihatan kuatnya pengaruh reformasi dalam pemilihan susunan poengurus PB-PGRI. Kalau pada masa lampau ketua umum selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada perarturan antara kedua calon ketua umum, sekretaris bidang diganti ketua. KONGRES XIX Kongres XIX PGRI diselenggarakan pada tanggal 8 - 12 Juli 2003 di Hotel Patra Jasa Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan hasil kongres, susunan PB PGRI Masa Bhakti 2003 – 2008 adalah sebagai berikut:  Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohmmad Surya  Ketua 1 : W.D.F. Rindo Rindo  Ketua 2 : Rusli Yunus  Ketua 3 : Ana Suhaina  Ketua 4 : Alwi Nurdin  Sekjen : Drs H Soemardi Thaher  Wakil Sekjen : Kusrin Wardoyo Kongres XIX PGRI diikuti sekitar 1.400 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Berbeda dengan kongres PGRI sebelumnya, kongres kali ini dirasakan lebih dinamis. Sidang pengesahan tata tertib persidangan pada tanggal 9 Juli 2003 misalnya, berlangsung lebih lama daripada yang dijadwalkan, karena banyaknya interupsi maupun usulan dari peserta. PGRI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan, paling lambat tahun 2005. PGRI juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan memberikan jaminan konstitusional bagi terselenggaranya pendidikan nasional dalam bentuk antara lain peningkatan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif murah. PGRI meminta pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya, terutama yang bertugas di daerah konflik dan di daerah terpencil PGRI mengimbau kepada para guru, agar mereka menggunakan hak politiknya dalam pemilu mendatang. Yaitu dengan menentukan pilihan terhadap wakil rakyat dan calon presiden/wakil presiden. KONGRES XX Kongres XX PGRI diselenggarakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2008 di Novotel Hotel Palembang Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil kongres, susunan PB PGRI Masa Bhakti 2008 – 2013 adalah sebagai berikut.  Ketua Umum : Dr. Sulistiyo, M.Pd.



[13]



                     



Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Sekjen Wakil Sekjen



: : : : : : : :



Prof. Dr. Anah Suhaenah Soeparno Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi, MM. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd Drs. Sugito, M.Sc Hambasi Abdullah Drs. H. Dahri, MM H. Sahiri Hermawan, SH., MH. Dra. Harfini Suhardi Drs. H. Giat Suwarno Drs. Wahyo Pradono, MM Bendahara : Drs. H. Sugiharto, MM Wk. Bend. : Drs. H. Muhir Subagia, MM Departemen Organisasi dan Kaderisasi : Drs. M. H. Usman M.Pd Departemen Ketenaga Kerjaan dan Kesra : Drs. H. Didi Suprijadi, MM. Departemen Informasi & Komunikasi : Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si Departemen Penelitian dan Pengembangan : Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum Departemen Pendidikan dan Pelatihan : Dra. Hj. Rachmawaty AR, MM Departemen Hubungan Kerjasama Luar Negeri : Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA Departemen Pembinaan Karier dan Profesi : Dra. Opih Rofiah Zainal Departemen Kerohanian : Drs. H. Malik Raden, MM. Departemen Pemberdayaan Perempuan : Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd Departemen Pengmb. Kesenian & Kebudayaan : Dr. Hj. Euis Karwati, M.Pd Departemen Pengabdian Masyarakat : Dra. Hj. Maysari Berty Departemen Advokasi & Perlindungan Hukum : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd



KONGRES XXI Kongres XXI PGRI berlangsung pada tanggal 1 - 5 Juli 2013, dihadiri sekitar 8.000 guru yang datang dari kabupaten dan kota di 33 provinsi di Indonesia. Tema Kongres adalah “Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu.” Salah satu agenda penting Kongres PGRI XXI dan Guru Indonesia 2013 yaitu pemilihan jajaran pengurus besar PGRI untuk periode 2013-2018 dimana salah satu keputusannya adalah terpilihnya kembali Dr. Sulistiyo, M.Pd. Menjadi Ketua Umum PGRI periode 2013-2018, melalui pemilihan secara aklamasi. PGRI mendesak perombakan total desain dan kebijakan pendidikan nasional. Pasalnya, selama ini pendidikan nasional dinilai telah bergerak tanpa arah, dan kadang dikendalikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan kapabilitas tidak memadai. Keadaan itu memunculkan anomali yang tidak diharapkan. Untuk mengembalikan pendidikan pada arah yang benar, PGRI mendesak agar sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dikaji ulang. Terkait pendidikan nasional. Kongres meminta agar ujian nasional (UN) dievaluasi kembali, dan merumuskan model evaluasi dalam rangka pengendalian mutu seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas. Salah satu substansi yang menjadi pembahasan kuat adalah mengembalikan pendidikan menjadi urusan pusat atau provinsi, terutama menyangkut guru. Otonomi daerah menyebabkan distribusi guru terhambat. UU Sisdiknas dan UU Otonomi Daerah perlu direvisi, karena dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan, negara membentuk satu sistem pendidikan nasional dan pendidikan merupakan alat pemersatu bangsa. Otonomi guru kerap disalahgunakan. Banyak perlakuan aparat di daerah yang melakukan pergantian dan mutasi terhadap guru pasca-pemilukada yang bernuansa politis. Selain itu, kongres PGRI juga menyatakan pemerintah bertanggung jawab meningkatkan mutu guru melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan guru jangan dilakukan hanya sesaat demi kepentingan Kurikulum 2013. Terkait tunjangan profesi, pemerintah dinilai belum menunjukkan komitmen kuat



[14]



untuk melakukan pembenahan. Faktanya, pembayaran tunjangan profesi guru lebih sering terlambat dan tidak merata. Pengurus Besar PGRI berdasarkan hasil kongres XII adalah sebagai berikut: A. Pengurus Harian :  Ketua Umum : Dr. Sulistiyo, M.Pd  Ketua : Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd  Ketua : Dr. H. Sugito, M.Si  Ketua : H. Sahiri Hermawan, SH,. MH.  Ketua : Drs. H. Muh. Asmin, M.Pd  Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd  Ketua : Prof. Dr. Sudarwan Danim  Ketua : Dr. Didi Suprijadi, MM.  Sekjen : M. Qudrat Nugraha, Ph.D  Wakil Sekjen : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd  Wakil Sekjen : Dra. Hj. Farida Yusuf, M.Pd  Wakil Sekjen : Dr. Supardi, M.Pd  Wakil Sekjen : Dr. H. Hadi Tugur, M.Pd., MM.  Bendahara : Prof. Dr. Dede Rosyada  Wakil Bendahara : Dr. Fathiaty Murtadho, M. Pd B. Sekretaris Departemen  Organisasi dan Kaderisasi :  Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan :  Komunikasi dan Informasi :  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :  Pendidikan dan Pelatihan :  Hubungan Luar Negeri :  Pembinaan & Pengembangan Profesi Guru, Dosen, & Tenaga : Kependidikan  Pembinaan Mental dan Spiritual :  Pemberdayaan Perempuan :  Olahraga, Seni, dan Budaya :  Kerjasama dan Pengembangan Usaha :  Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi :  Penegakan Kode Etik :  Pembinaan Karir Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan :



Drs. H. Giat Suwarno Drs. Usman Tonda, S.H., M. Pd Dr. H. Basyaruddin Thoyib, M.Pd Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum Drs. Suharno, M. Sajim, M.M. Drs. Warnoto, M. Pd Dra. Hj. Rachmawaty AR, M.M. Dr. H. Sastra Djuanda Dra. Murniasih Dr. Hj. Euis Karwaty, M.Pd Drs. Wahyo Pradono, M.M. H. Sibro Mulisi, B.A., S.Pd Dr. H. Muhir Subagja, M.M. Kadar, S. Pd, M. Pd



[15]



[16]