Infrastruktur Berkelanjutan [PDF]

Citation preview

Menurut Gregory Mankiw (2003), infrastruktur adalah salah satu wujud public capital yang terdiri dari fasilitas-fasilitas yang dipakai secara bersama-sama dan dioperasikan oleh pemerintah. Menurut Grigg (1988), infrastruktur adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan secara fisik bagi publik untuk memenuhi keburuhan dasar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi [ CITATION Idr21 \l 1033 ]. Secara umum, infrastruktur adalah fasilitas dasar dalam bentuk fisik maupun nonfisik untuk memenuhi kepentingan umum. Infrastruktur fisik meliputi jaringan jalan, drainase, jaringan listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan, infrastruktur nonfisik adalah pelayanan publik. Infrastruktur perkotaan dibagi menjadi empat komponen utama yakni air, energi, transportasi, serta pola penggunaan lahan. Pembangunan



berkelanjutan



berkaitan



dengan



pembangunan



kota



berkelanjutan. Pembangunan kota berkelanjutan diinterpretasikan oleh pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pelayanan infrastruktur merupakan salah satu indikator utama pembangunan berkelanjutan. Permen PU Nomor 494/PRT/M2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota) menyebutkan bahwa salah satu fokus dalam mencapai terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan sarana prasarana perkotaan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan. Pembangunan berkelanjutan sudah mulai dilakukan di perkotaan Indonesia, salah satunya melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program Pengembangan Kota Hijau ini memiliki delapan atribut yakni green planning and design, green community, green open space, green transportation, green waste, green water, green energy, dan green building. Enam diantara delapan atribut tersebut berkaitan dengan aspek infrastruktur perkotaan. Namun, sayangnya hingga saat ini persoalan-persoalan terkait pengelolaan infrastrktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan masih banyak terjadi. Jumlah penduduk perkotaan yang terus bertambah berdampak pada peningkatan kebutuhan akan infrastruktur. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan perencanaan dan kebijakan menyeluruh supaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi dapat menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah membuat berbagai program, strategi,



dan kebijakan guna mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan, tetapi hingga saat ini pembangunan infrastruktur di perkotaan masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari segi pelayanan maupun kelayakan. Untuk mengetahui keberlanjutan suatu pembangunan, diperlukan indikator atau standar yang harus terpenuhi. Untuk infrastruktur keberlanjutan sendiri, terdapat 5 kriteria, yakni kriteria lingkungan, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria teknologi, dan kriteria tata kelola pemerintahan dengan 50 indikator pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Tabel 3.1). Tabel 3. 1 Kriteria dan Indikator Pembangunan Infrastruktur Kriteria Kriteria Lingkungan 1.



I n d i k a t o r



Daya dukung lahan 2. Laju kerusakan gunung dan bukit 3. Laju perkembang an lahan terbangun 4. Kawasan kumuh perkotaan 5. Kualitas udara 6. Kualitas air 7. Kualitas tanah 8. Ketersediaan sumber air baku 9. Jumlah titik kemacetan 10. Lansekap kota



Kriteria Sosial



Kriteria Ekonomi



1. Laju pertumbuhan penduduk 2. Jumlah penduduk miskin 3. Perkembanga n IPM 4. Sistem limbah oleh masyarakat 5. Pembuatan bidang resapan oleh masyarakat 6. Pengolahan sampah oleh masyarakat 7. Pembuatan sumur bor dan dangkal oleh masyarakat 8. Tingkat keamanan dan ketertiban 9. Tingkat pengangguran 10. Tingkat pelanggaran lalu lintas 11. Perilaku



1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Laju pertumbuhan PAD 3. Laju pertumbuhan investasi 4. Laju pertumbuhan APBD 5. Tingkat pendapatan perkapita 6. Tingkat upah 7. Laju pertumbuhan ekonomi lokal 8. Tarif pelayanan infrastruktur 9. Peningkatan nilai/harga lahan kota



Kriteria Teknologi 1. Ketersediaan saluran drainase 2. Ketersediaan sistem limbah kota 3. Tingkat pelayanan air bersih 4. Pengelolaan sampah 5. Ketersediaan ruang terbuka hijau 6. Ketersediaan jalan dan panjang jalan 7. Ketersediaan jalur sepeda/kend araan non motor 8. Ketersediaan jalur pejalan kaki atau pedestrian 9. Ketersediaan angkutan umum



Kriteria Tata Kelola Pemerintahan 1. Peraturan tentang infrastruktur 2. Perencanaan infrastruktur 3. Institusi yang mewadahi antarsektor infrastruktur 4. Kepemimpina n yang vivioner 5. Pemanfaatan ruang kota 6. Penegakan hukum 7. Kondisi sosial politik daerah 8. Call center 9. Anggaran infrastruktur 10. Kapasitas SDM pemerintahan 11. Partisipasi masyarakat



masyarakat terhadap keberlanjutan infrastruktur



Sumber: [ CITATION Per15 \l 1033 ]



Dari 50 indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang memiliki pengaruh yang paling besar untuk kriteria-kriteria pembangunan. Untuk meningkatkan status keberlanjutan kriteria lingkungan, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria teknologi, dan kriteria tata kelola pemerintahan, indikator-indikator inilah yang harus diperhatikan, 1. Kriteria Lingkungan Terdapat empat indikator berpengaruh untuk kriteria lingkungan, yakni tingkat kualitas udara, laju kerusakan gunung dan bukit, tingkat kualitas air, dan kualitas tanah. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh jumlah gas yang dihasilkan kendaraan bermotor dan limbah gas industri. Laju kerusakan gunung dan bukit sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan dan intensitas kegiatan deforestasi. Tingkat kualitas air dipengaruhi oleh pembuangan limbah atau pengeboran sumur. Sedangkan, kualitas tanah dipengaruhi oleh aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat. 2. Kriteria Sosial Ada enam indikator yang berpengaruh untuk kriteria sosial yakni indeks pengembangan manusia (IPM), pembangunan sistem limbah oleh masyarakat, tingkat pengangguran, pengelolaan sampah oleh masyarakat, pembuatan bidang resapan oleh masyarakat, dan pembuatan sumur bor oleh masyarakat. a. Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Indeks Pengembangan Manusia (IPM) diukur melalui tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan daya beli. Ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya dengan ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja masyarakatnya. b. Pembangunan sistem limbah oleh masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan limbah padat, cair, dan gas serta pembuatan bidang resapan dan sumur bor juga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. c. Tingkat Pengangguran



Tingkat pengangguran dpengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas menuju infrastruktur tersebut. Salah satu dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah meningkatnya tingkat kriminalitas perkotaan. 3. Kriteria Ekonomi Indikator berpengaruh untuk kriteria ekonomi yakni laju investasi, tingkat pendapatan perkapita, dan laju ekonomi lokal. Laju investasi sangat dipengaruhi ileh ketersediaan invrastruktur seperti sarana dan prasarana transportasi. Peningkatan investasi diharap mampu meningkatkan PDRB dan pendaparan perkapita. Laju ekonomi lokal didukung oleh ketersediaan ruang dan fasilitas pendukung seperti industri rumah tangga, ekonomi kreatif, dan sektor informal. 4. Kriteria teknologi Indikator yang mempengaruhi kriteria teknologi meliputi tingkat pelyanan air bersih,



ketersediaan



Ruang



Terbuka



Hijau



(RTH),



ketersediaan



jalan,



pengelolaan sampah, ketersediaan limbah kota, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, ketersediaan jalur sepeda, dan ketersediaan angkutan umum. Kriteria teknologi merupakan kriteria yang memiliki pengaruh paling besar terhadap infrastruktur berkelanjutan. Sedangkan, indikator yang paling berpengaruh terhadap kriteria teknologi adalah tingkat pelayanan air bersih, dilanjutkan dengan indikator yang berkaitan dengan teknologi transportasi. 5. Kriteria tata kelola pemerintahan Terdapat lima indikator berpengaruh terhadap kriteria tata kelola pemerintahan, yakni penegakan hukum, call center, intitusi yang mewadahi antar sektor, kepemimpinan, dan kondisi sosial politik daerah. Untuk meningkatkan status keberlanjutan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum harus dipertegas, terutama



penegakan



hukum



pemanfaatan



ruang.



Penegakan



hukum



pemanfaatan ruang yang tegas akan menjaga kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan peraturan zonasi yang telah disusun dalam RTRW. Adanya respon pemerintah terhadap suara dan partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah dapat



menyusun



program



pembangunan



berkelanjutan



melalui



hasil



kesepakatan bersama masyarakat yang kemudian akan menjadi konsensus bersama. Perencanaan infrastruktur berkelanjutan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur mengacu pada dokumen perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berbasis spasial, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah), serta RIS (Rencana Induk Sektoral) yang berbasis sektor. Sayangnya, meskipun perencanaan dan pedoman perencanaan pembangunan infrastruktur telah tersedia, permasalahan terkait indikator-indikator pembangunan infrastruktur berkelanjutan masih sering kita temui. Contohnya seperti kemiskinan, kemacetan, polusi udara, rendahnya kualitas SDM, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan infrastruktur yang ada saat ini masih belum mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Namun hal ini akan dapat teratasi apabila fokus pembangunan diarahkan pada indikatorindikator utama terlebih dulu dengan tetap mempertimbangkan indikator-indikator di bawahnya.



Ciptakarya. (2016, Februari 23). Program Pengembangan Kota Hijau. Retrieved from sim.ciptakarya.pu.go.id: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/programpengembangan-kota-hijau Idris, M. (2021, Maret 21). Arti Infrastruktur: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contohnya. Retrieved from Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/03/21/094946626/arti-infrastrukturpengertian-jenis-fungsi-dan-contohnya Pandit, A., dkk. (2011). An Infrastructure Ecology Approach for Urban Infrastructure Sustainability and Resiliency. Persada, C. (2015). Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Jurnal Disertasi Unila, 18. Redana, I. W. (2017). MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN. Prosiding Simposium II – UNIID 2017, 204.