Jawaban Evaluasi Kasus Mal Pelayanan Publik [PDF]

Citation preview

JAWABAN EVALUASI AKADEMIK LATSAR 2021 SOAL 1. Mendeskripsikan rumusan kasus dan/ atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. 2. Melakukan analisis terhadap : A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan Pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus 3. Mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus



KASUS : Membangun efektifitas pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik 1. Rumusan Kasus/ Masalah Pokok -



Masih ada beberapa instansi penanggung jawab dan penyedia layanan yang masih belum mempunyai SOP berupa alur dan prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan



-



Aspek durasi waktu pemberian layanan masih belum ada sehingga kurang efektif dan efisien serta dapat merugikan waktu masyarakat yang sedang mengakses pelayanan



-



Seringkali ditemukan ketidakmampuan petugas pemberi layanan disebabkan karena kompetensi yang rendah



-



Masih ada penyedia layanan yang bersikap kurang ramah, kurang sopan atau tidak jelas dalam berbicara, memberitahukan suatu informasi dengan tidak ramah/santun.



-



Masih ada penyedia layanan masih belum menggunakan sarana prasarana yang layak



Aktor yang terlibat dan perannya: -



Kementerian PAN RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik (Diah Natalisa) ; terus mendorong sejumlah pemda untuk menerapkan konsep MPP di daerahnya,



mengkoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani (GIM), sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang meliputi 5 Gerakan, mendorong penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui satu sistem aplikasi yang terintegrasi 2. Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Dasar PNS -



Komitmen Mutu ; kemudahan perijinan, kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha, pola pikir diubah menjadi kerja sama yang berfokus pada komitmen melayani masyarakat, inkubator tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi, media membangun sistem kerja dan sinergi yang utuh, mempraktikkan perubahan budaya kerja yang melayani



-



Akuntabilitas; menjadi wahana leadership yang melahirkan para ASN teladan berjiwa hospitality Bentuk Pelanggaran Nilai-Nilai Dasar PNS



-



Akuntabilitas (kejelasan); masih ada beberapa instansi penanggung jawab dan penyedia layanan yang masih belum mempunyai SOP berupa alur dan prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan



-



Komitmen Mutu (efektif, efisien); aspek durasi waktu pemberian layanan masih belum ada sehingga kurang efektif dan efisien serta dapat merugikan waktu masyarakat yang sedang mengakses pelayanan



-



Etika Publik (memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan); seringkali ditemukan ketidakmampuan petugas pemberi layanan disebabkan karena kompetensi yang rendah



-



Etika Publik (memberikan pelayanan kepada publik dengan santun); masih ada penyedia layanan yang bersikap kurang ramah, kurang sopan atau tidak jelas dalam berbicara, memberitahukan suatu informasi dengan tidak ramah/santun.



-



Komitmen Mutu (kepentingan umum); masih ada penyedia layanan masih belum menggunakan sarana prasarana yang layak



Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Whole of Government:



-



Kolaborasi, Sinergitas; Kemenpan RB menghadirkan MPP yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat



-



Koordinasi: Kemenpan RB mengkoordinasikan Program GIM sebagai bagian dari GNRM



-



Respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral; Kemenpan RB mendorong penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui satu sistem aplikasi yang terintegrasi Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS: 1) Birokrasi yang rumit dan tidak transparan 2) Ketersediaan data dan informasi terbatas 3) Penggunaan teknologi informasi belum optimal dan data belum terintegrasi 4) Pemohon banyak mengeluarkan biaya dan tidak adanya kepastian waktu



3. Gagasan-gagasan alternatif -



Melanjutkan identifikasi bentuk proses bisnis dan tata kelola data lintas instansi yang mengintegrasikan karakter format dan definisi data yang berbeda



-



Mengintegrasi layanan dan interiperabilitas data yang membutuhkan rekayasa aplikasi ulang



-



Membentuk arsitektur spbe untuk menyamakan cara pandang bagi integrasi pelayanan publik