JAWABAN TUGAS 3 BIROKRASI INDONESIA [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN TUGAS MATA KULIAH TUGAS 3



Nama : Lara Sari Nim : 043689383 Kode/Nama Mata Kuliah : IPEM4317/Birokrasi Indonesia Kode/Nama UPBJJ :13/Batam



1. Gaung reformasi birokrasi sudah dicanangkan sejak berlakunya Undangundang No. 22/1999. Jelaskan bagaimana yang akan terjadi bila terjadi kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi!



Jawaban : Dampak kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terjadinya hambatan yang berpengaruh terhadap kondisi keterpurukan bangsa,sehingga terjadi situasi buruk terhadap pelayanan public misalnya ; biaya yang harus dikeluarkan masyarakat secara illegal dalam pengurusan berbagai dokumen,seperti : pengurusan KTP,pembuatan SIM,perpanjangan STNK, pengurusan IMB,sertifikat tanah,izin usaha,tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), yang kesemuanya ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat.Itulah sebabnya maka tuntutan untuk segera membenahi birokrasi pemerintahan,semakin kuat.



2. Dengan adanya model teknokratik-birokratis membuat harapan negara Indonesia terhadap model birokrasi masa depan yang ideal khususnya dalam hubungan dengan kekuasaan. Jelaskan model ideal bangun birokrasi yang dimaksud!



Jawaban : Model ideal bangun birokrasi adalah menyiapkan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,diperlukan kesungguhan dan kualitas birokrat,baik dipusat,maupun di daerah.Karena ini terkait dengan sikap mental dan budaya kerja birokrasi.



3. Salah satu paradigma atau pendekatan yang digunakan untuk mengetahui permasalahan birokrasi adalah New Public Management (NPM). Berbagai tanggapan terhadap paradigma tersebut diemukakan oleh para pakar, diantaranya Holmes dan Shand yang menganggap NPM sebagai pendekatan manajerial yang baik. Jelaskan peran NPM menuurut Holmes dan Shand tersebut!



Jawaban : Holmes dan Shand (1995:555) menganggap paradigm NPM sebagai pendekatan manajerial yang baik,yaitu sbb: 1) Pendekatan pembuatan keputusan yang berorientasi result dan strategis, 2) Perubahan hierarki yang tersentralis kearah manajemen desentralistis, 3) Fleksibilitas untuk mencari alternative untuk kepentingan public yang mengarah ke hasil efektif, 4) Fokus kesesuaian antara otoritas dan responsibilitas sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja, 5) Menciptakan lingkungan yang kompetitif di dalam organisasi public, 6) Penguatan kapasitas strategis agar pemerintah lebih merespon perubahan eksternal, 7) Akuntabilitas dan stransparansi yang lebih besar, 8) Anggaran dan sistem manajemen yang memadai untuk mendukung dan mendorong perubahan.