Kasus Bangladesh [PDF]

Citation preview

KASUS BANGLADESH



DISUSUN OLEH : Kelompok 1 ANGGOTA : 1.Khrisna Daniswara 2.Annisa Mutia Rani 3.Melinda Arum 4.M.Yoga 5.Arya Dwi Pramudipta 6.R.Ilfi 7.Rts.Mutiara



Kelas : XII IIS 4



TAHUN AJARAN 2018/2019



Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah Negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat,utara,dan timur,Myanmar di tenggara, serta Teluk Bneggala di selatan. Bangladesh dan Benggala barat di India membentuk kawasan etno-linguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna Negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh adalah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan (Pakistan Timur) yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 kilometer. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, namun pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Negara ini dimasukan sebagai salah satu bagian dari "Next Eleven". Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama dibalik pertumbuhan ini. Secara geografis, negara ini berada di Delta GanggaBrahmaputra yang subur. Bangladesh mengalami banjir muson dan siklon tahunan. Antara tahun 1905 hingga 1911, dilakukan usaha untuk memisahkan provinsi Benggala menjadi dua zona, dengan Dhaka sebagai ibu kota zona timur.[11] Ketika India dibagi pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis religius. Bagian barat Benggala masuk ke wilayah India, dan bagian timur bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut Benggala Timur (nantinya menjadi Pakistan Timur).[12]



Pada tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala Timur dengan dihapuskannya sistem zamindar feudal.[13] Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat. Gerakan Bahasa Bengali pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan Barat dan Timur. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya dan Liga Awami muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Bengali. Mereka meminta otonomi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1966, pemimpin pergerakan Sheikh Mujibur Rahman dipenjara. Ia dilepaskan pada tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat. Pada tahun 1970, Siklon Bhola menyerang pantai Pakistan Timur. Siklon ini menewaskan hingga setengah juta jiwa,[15] namun pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangi suara terbanyak dalam pemilihan parlemen,namun Sheikh Mujibur Rahman dilarang berkuasa, sehingga kemarahan rakyat berbahasa Bengali semakin meningkat. Setelah pembicaraan dengan Mujib, Presiden Yahya Khan menangkapnya pada 26 Maret 1971, dan melancarkan Operasi Searchlight. Target utama operasi tersebut adalah kaum intelektual dan orang Hindu.Operasi ini menewaskan banyak orang. Sebelum ditangkap, Sheikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kolkata, India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar, distrik Kustia, Pakistan Timur, pada 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai perdana menteri pertamanya.



Perang Kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama sembilan bulan. Mukti Bahini (Tentara Pembebasan) melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan. Pejuang kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971, dengan 90.000 orang ditawan oleh India.Jatiyo Smriti Soudho, didirikan untuk mengenang korban Perang Kemerdekaan Bangladesh. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer, dengan Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak. Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974.Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui BAKSAL yang baru dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh (PNB). Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981.Penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussain Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran. Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Istri Zia, Khaleda Zia, memimpin Partai Nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum tahun 1991 dan menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wajed (putri Mujib) memenangi pemilu 1996, namun kalah kepada Partai Nasionalis Bangladesh pada tahun 2001.



Pada 11 Januari 2007, setelah terjadinya kekacauan politik, pemerintahan sementara (caretaker) ditunjuk untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajalela di Bangladesh. Pemerintah sementara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil, dan anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008.Sheikh Hasina Wajed memenangi pemilu dan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada 6 Januari 2009. Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer.Presiden ialah kepala negara. Kedudukannya banyak diisi dengan menghadiri upacara-upacara kenegaraan.Kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Kekuasaan presiden bertambah selama masa jabatan pemerintahan pemelihara. Dua agama utama di Bangladesh adalah Islam (89,7%) dan Hindu (9,2%).[69] Aliran Islam yang paling banyak dianut adalah aliran Sunni, sementara sisanya adalah Syi'ah, Ahmadiyyah, atau Sufi.Mayoritas kelompok Bihari menganut aliran Islam Syiah. Kelompok agama lain adalah Buddha (0.7%, kebanyakan Theravada), Kristen (0.3%, kebanyakan Katolik Roma), dan animisme (0.1%). Bangladesh adalah negara Muslim terbesar ke-4 setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Islam merupakan agama negara, tetapi agama lain juga boleh dianut.Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui negara ini sebagai negara Islam yang demokratis dan moderat. Sejak merdeka pada 1971, Bangladesh selalu dilanda kerusuhan dan kudeta. Dua partai besar di Bangladesh, yaitu Liga Awami dan Bangladesh Nationalist Party (BNP) atau



Partai Nasionalis Bangladesh selalu berlawanan. Kedua partai tersebut berkuasa secara bergantian di Bangladesh. Pada 2006, pemerintah mengumumkan pemerintahan sementara atau darurat sampai terlaksananya pemilu untuk memilih pemimpin yang baru. Namun,pemilu pada Januari 2007 dibatalkan karena Liga Awami yang saat itu merupakan partai oposisi dan parta-partai koalisinya memboikot pemilu tersebut. Pemerintahan sementara tersebut berakhir pada saat pemilu yang berlangsung pada 29 Desember 2008. Dalam pemilu tersebut, Liga Awami mendapat suara terbanyak dan memimpin pemerintahan baru di Bangladesh sejak Januari 2009. Pada tahun 2014, Bangladesh kembali mengadakan pemilu. Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2014 juga diwarnai kerusuhan. Banyak TPS yang dibakar oleh para pendukung partai oposisi. Dalam pemilu tersebut, Liga Awami kembali mendapatkan suara terbanyak. Kemenangan dalam pemilu tersebut menyebabkan Liga Awami kembali berkuasa di Bangladesh. Sampai saat ini, kerusuhan di Bangladesh masih terus berlangsung. Partai pemerintah yang berkuasa dan partai oposisi selalu terlibat pertikaian yang melibatkan para pendukung dari masing-masing partai. Pertikaian tersebut menyebabkan kerusuhan di Bangladesh. Dunia internasional, seperti PBB dan Amerika Serikat ikut bersuara agar kerusuhan di Bangladesh dihentikan. Mereka menyerukan agar pihak yang bertikai di Bangladesh dapat menahan diri untuk menghindari kerusuhan.