Kebijakan Kependudukan [PDF]

Citation preview

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN



Kebijakan Kependudukan 







Perubahan karakteristik demografi penduduk akan menghasilkan gambaran tentang kependudukan yang menjadi tanggungjawab pemerintah lokal, regional, dan nasional Perlunya usaha/tindakan/peraturan pemerintah yang mengatur (untuk mencapai tujuan yang ditentukan) tentang jumlah, tingkat perubahan, komposisi, persebaran secara geografis dari penduduk → langsung atau tidak langsung



Permasalahan Kependudukan



Pertumbuhan Penduduk Tinggi



Persebaran Tidak Merata



Permasalahan Sosial, Ekonomi, dsb



Kebijakan



Geography of Birth Rates



Geography of Death Rates



Geography of Natural Growth Rate



Piramida Penduduk



Transisi Demografi



Pertumbuhan Penduduk Pengawasan Kelahiran 



Masa depan jumlah penduduk kebanyakan negara terutama ditentukan oleh tingkat kelahiran/kesuburan penduduk saat ini dan keturunannya



Mengurangi kematian 



Misalnya: tingkat kematian bayi akibat penyakit dan masalah pengobatan yang tidak terjangkau oleh orang sakit  melalui kenaikan tingkat pendapatan, pendidikan, air bersih, pengobatan/kesehatan



Migrasi yang Terjadi 















Migrasi antara negara  tiap negara mempunyai peraturan sendiri untuk mengontrol perpindahan penduduk ke luar/masuk batas negaranya  imigrasi/emigrasi Kualitas  kebangsaan, ras, bahasa, pendidikan, keahlian, politik, income Contoh: Jepang tidak menerima imigrasi penduduk yang sama sekali tidak mempunyai darah Jepang Kuantitatif  berdasarkan jatah jumlah imigran yang diterima Amerika Serikat: 50.000 orang/tahun. Lokasi  masalah yang sulit



Peraturan Migrasi 



Pengetatan peraturan imigrasi dilakukan antara lain apabila: 1. 2.



3. 4. 



Tanah pedesaan untuk permukiman sudah padat Kebanyakan imigran yang masuk sudah tergolong “tidak disukai” Kemampuan untuk menerima imigran sudah sangat terbatas Sudah banyaknya pengangguran (Bouvier et al,1977)



Pengetatan peraturan emigrasi 1. 2. 3. 4. 5.



Takut kehilangan tenaga kerja (muda dan terampil) Mencegah perginya orang² yang pintar (tenaga ahli) “braindrain” Mengontrol larinya modal dalam negeri Mencegah pelarian pembangkang politik Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga (tenaga



Kepadatan Penduduk



Pemerataan Penduduk Lima pokok alasan pemerintah untuk redistribusi penduduk (Mabogunje, 1981) 1.



2.



3.



4.



5.



Alasan ekonomi → untuk mengurangi kepincangan pendapatan dan kesejahteraan. Alasan ekologi → untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Alasan sosial → untuk pemerataan kesejahteraan sosial dengan mendatangkan dokter, guru, tenaga ahli lainnya Alasan administrasi → biaya administrasi untuk penduduk yang tersebar adalah mahal dan sulit → bencana alam dan perang Alasan politik → melokalisasikan mereka yang dianggap berbahaya → kamp konsentrasi



Aliran Kebijakan Kependudukan Banyak pilihan cara tentang kebijakan untuk jumlah penduduk dan perubahannyakebutuhan tentang kebijakan kependudukan dan bentuknya tidak secara universal disepakati. Kalau ada, kebijakan tersebut kadang² berbeda/berlawanan antara satu negara dengan lainnya



Laissez-Fair (santai) 



banyak pemerintah negara bersikap ini dalam masalah kependudukan, kerena tiga alasan : 1. Kaitan antara jumlah penduduk dan masalah yang senarnya masih belum jelas. 2. Kesulitan politik untuk mencapai konsensus dalam kebijakan kependudukan  masalah pengangguran 3. Kebijakan “leave it alone” banyak dipakai pada banyak negara negara² yang tidak mempunyai kebijakan kependudukan tersebut mungkin karena kebutuhan atau diciptakan  termasuk daerah/negara yang tingkat pembangunannya tinggi, rendah fertilitasnya, dan tersedianya alat² kontrasepsi.



Pendukung Kelahiran (Pronatalist) Alasannya:  Tradisi dan agama masing² negara  Islam dan Katholik.  “Breeding-race” mengalahkan faktor lain  ketakutan terdesak oleh ras lain.  Masalah ekonomi  tingkat jumlah penduduk untuk mencapai pembangunan yang berhasil  Banyak negara saat ini ketakutan kekurangan penduduk akibat rendahnya fertilitas  negara² maju (Singapura dan Swedia)  Umumnya kebijakan pronatalist adalah kebetulan, hasil dari tindakan/usaha untuk mencapai tujuan lain  rencana pembangunan, perekonomian lebih baik, perumahan lebih banyak dan baik.



Perspektif Marxist 



prinsipnya pro-natalist Keluarga kecil → karena keadaan, distribusi tidak merata atas kebutuhan sosial-ekonomi dan kesempatan kerja → kemiskinan absolut menghilang → para wanita banyak yang bekerja dan kesempatan punya anak sedikit.



Antinatalist 



 







Pertumbuhan penduduk yang cepat → penyebab utama masalah sosial dan lingkungan hidup. Kapasitas tanah terbatas. Kondisi saat ini yang berbeda → tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dianggap unik. Kelompok penduduk tertentu agar lebih mempunyai rasa tanggungjawab tentang pentingnya keluarga kecil.



Indonesia 2010 



















Penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta (pertumbuhan penduduk 1,49%) atau lebih tinggi dari angka proyeksi nasional 1,34% atau sekitar 234 juta. Apakah BKKBN salah dalam menerapkan program KB ataukah justru keberhasilan Depkes untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia? Bertani selama ini merupakan pekerjaan utama 40% penduduk Indonesia (42,82 juta) Jumlah penduduk miskin juga masih tinggi sekitar 31 juta jiwa dengan rincian 19% lebih di desa, dan 11% di kota. Jumlah pengangguran masih tinggi, sekitar 8%.