Landasan Hukum Posyandu [PDF]

Citation preview

LANDASAN HUKUM POSYANDU 1. Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu. 6. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. 9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 13. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 14. PP No.7 tahun 2005 tentang RPJMN



LANDASAN HUKUM TERKAIT PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan



3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 6. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 7. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 9. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RANPG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG 11. Surat Keputusan Menteri Koordinatoe Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan 12. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 Perbaikan Gizi



tentang



Kelompok



Kerja



Gerakan



Nasional



Percepatan