Latar Belakang Kelahiran Ilmu Perbandingan Administrasi Negara [PDF]

Citation preview

Latar Belakang Kelahiran Ilmu Perbandingan Administrasi Negara



Pentingnya studi perbandingan Administrasi Negara terutama disebabkan oleh 5 faktor, yaitu: 1. Banyak Negara-negara baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II. 2. Semakin luasnya keterlibatan Amerika Serikat di dalam urusan-urusan internasional. 3. Semakin besarnya keterlibatan PBB dalam menangani masalah-masalah internasional, terutama terhadap Negara-negara yang menjadi anggotanya. 4. Merupakan motivasi para ahli ilmu administrasi Negara untuk mengembangkan teoriteori administrasi Negara guna kepentingan akademis maupun praktis. 5. Timbulnya suatu kesadaran baru, baik di kalangan ilmuan maupun para praktisi bahwa ekologi administrasi Negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses-proes dan perilaku aparatur dalam administrasi Negara.



Beberapa Peristiwa Penting Yang Mengawali Kelahiran Studi Perbandingan Administrasi Negara



1. Kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat yang dikenal dengan kebijaksanaan Marshall Plan, yakni suatu proyek untuk membantu pembangunan/penataan kembali sistem perekonomian Negara-negara Eropa yang telah hancur akibat Perang Dunia keII. 2. Pada tahun 1952, Publik Administration Clearing House (PACH) merupakan suatu lembaga sebagai pusat pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyebaran informasi administrasi Negara, bertindak sebagai sponsor utama pada konferensi Comparative Administration yang di selenggarakan di Princetone, Amerika Serikat. 3. Pada tahun 1953, International Political Sciense Assosiation (IPSA) memprakarsai diselenggarakannya diskusi panel tentang Comparative Public Administration yang di ketuai oleh Charles S. Ascher. Selanjutnya di bawah naungan IPSA ini berbagai penelitian tentang studi perbandingan administrasi Negara telah banyak dilakukan di Negara-negara Eropa. 4. Guna lebih mengekfektifkan Kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat untuk membantu pembangunan Negara-negara yang sedang berkembang yang diilhami oleh keberhasilan Marshall Plan, maka pada tahun berikutnya Act for International



Development diundangkan dan akan ditangani oleh Technical Coorporation Administration di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 5. Pada tahun 1959, terbentuklah Comparative Administration Group (CAG). Kelompok inilah dikemudian hari memiliki andil yang paling besar dalam mengembangkan kajian/ studi perbandingan administrasi Negara tersebut. Muncul nya Perbandingan Administrasi Negara dan Kaitan dengan Marshall Plan Perang Dunia II



Sejarah awal munculnya Perbandingan Administrasi Negara dan kaitkan dengan Marshal Plan atau (PD II) berawal sebelum abad ke 20, Administrasi Negara belum memiliki identitas karena masih terjalin dalam studi Pemerintahan yang bersifat legalitas, formalitas, dan statis. Namun pada tahun 1947 mulai dikembangkan namun masih menjadi bagian dalam Ilmu Perbandingan Pemerintahan yang terikat dengan pendekatan struktural institusional, di samping individualistik sebagai penghambat perkembangan Perbandingan Ilmu Administrasi Negara. Kemudian setelah PD II dengan adanya pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendapatkan perhatian dan awal kelahiran Perbandingan Ilmu Administrasi Negara. Selanjutnya, Konferensi Princeton (1952) membahas lebih lanjut masalah riset dan metode pengajaran yang sistematik dari Perbandingan Administrasi Negara tsb. Setelah diselenggarakan konferensi tsb tahun 1952, perhatian terhadap PerbandinganAdministrasi Negara semakin meningkat terbukti semakin banyaknya karya tulis dalam bidang tsb dipelopori William J. Siffin (1957), dan sejak 1957 itulah hingga kini Ilmu Perbandingan Administrasi Negaraterus mengalami perkembangannya. Istilah Perbandingan dalam Perbandingan Ilmu Administrasi Negara, terkandung pengertian mengajarkan serta menarik segi persamaan atau perbedaan dari gejala atau fenomena atau sasaran. Perkembangan studi perbandingan dalam Ilmu Administrasi Negara secara umum dapat dibedakan ke dalam dua sudut pandang, yaitu di tinjauan dari sudut perkembangan ilmu



dalam



hal



ini



yang



dilakukan



atau PublicAdministrationist, sewaktu



oleh



melakukan



para



ilmuwan



berbagai



administrasi



aktivitas



Negara



penelitian



dan



penelaahan akademis dalam memajukan administrasi negara dan di tinjauan dari sudut perkembangan praktek yaitu apa yang dirasakan dan dialami langsung oleh para praktisi administrasi negara atauPublic Administrator pada saat harus mengatur, mengurus, menangani dan mengelola negara serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap publik yang membutuhkan pemenuhan



berbagai kebutuhan baik berupa barang atau jasa maupun pemenuhan tuntutan dan atau kepentingannya. Perkembangan administrasi negara semenjak lahirnya pada tahun 1886, telah melalui beberapa paradigma yaitu: 1. Paradigma Dikhotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926) Menurut Frank J Goodnow dan Leonard D White ada dua fungsi pokok pemerintah yaitu politik dan administrasi. Politik dimaksudkan mengarah pada berbagai aktivitas kegiatan membuat kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai



negara



(termasuk



cara



bagaimana



mencapainya),



sedangkan



administrasi



berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan atau pihak yang meneksekusinya. Kegiatan ini harus dilakukan oleh lembaga atau institusi yang berbeda satu sama lain dan tidak saling mencampuri tugas dan tanggungjawabnya. Apabila dikaitkan dengan pemikiran Montesquieu dalam konsep Trias Politica, Badan legislatif dengan ditambah kemampuan penafsiran dari badan yudikatif mengemukakan keinginan-keinginan



negara



dan



kebijakan



formal.



Sedangkan



Badan



eksekutif



mengadministrasikan kebijakan-kebijakan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik. Penekanan pada paradigma ini adalah pada locus, mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi berada yaitu berpusat pada birokrasi pelaksana pemerintahan. Dwight Waldo memberikan 4 dorongan munculnya administrasi, yaitu politik seharusnya sudah tidak usah mengganggu lagi administrasi, manajemen memberikan sumbangan analisisnya terhadap administrasi, administrasi negara mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang value free dan misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiensi. 2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927 – 1937) WF Willoughby menulis Principles of Public Administration sebagai buku teks kedua yang membahas secara penuh bidang administrasi negara, berarti padaparadigma ini locus berada pada esensi prinsip-prinsip administrasi yang merupakan prasyarat utama bagi administrasi negara untuk dapat disebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri.Administrasi negara bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan kebudayaan, lingkungan, fungsi, misi atau kerangka institusi yang bisa berbeda satu sama lain antara negara bangsa di dunia. Selain itu prinsip administrasi dapat diterapkan dan diikuti di bidang apapun tanpa terkecuali, serta dapat dipergunakan untuk menyelesaikan, memecahkan dan menjawab berbagai problema dan tantangan yang dihadapi oleh negara beserta masyarakatnya.



Prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan dan dipakai oleh negara-negara yang berbeda dalam hal kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi dan atau kerangka institusi. Sehingga bisa terjadi administrasi negara yang sama di barat atau di timur belahan dunia, asalkan prinsip-prinsip administrasi digunakan akan menghasilkan sesuatu yamg relatif sama. Selepas paradigma II Administrasi negara mengalami masa pancaroba tantangan dan ketidakpercayaan



dari



berbagai



pihak



berkenaan



dengan



prinsip-prinsip



yang



dikembangkannya. Periode ini oleh Nicholas Henry disebut masa tantangan krisis identitas. 3. Masa Tantangan : Krisis Identitas. (1937 – 1947) Pada periode sekitar sepuluh tahun ini berbagai kritikan terhadap administrasi negara mulai bermunculan, mengarah kepada keberatan terhadap pemisahan administrasi dengan politik dan ketidak-konsistenan prinsip. Herbert A Simon menegaskan bahwa pengembangan dua bidang Administrasi Negara (dikotomi politik administrasi negara dan prinsip-prinsip administrasi negara) tidak bisa berjalan berdampingan.Dua bidang kajian ini mulai banyak ditinggalkan dan administrasi negara harus berusaha mencari dan menemukan identitasnya yang baru. Pertanyaan,



kritik,



ketidakpercayaan



yang



muncul



terhadap



prinsip-prinsip



administrasi yang berkembang pada waktu itu (prinsip dianggap tidak konsisten) yang arahnya menyatakan bahwa Administrasi Negara belum bisa dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tiga masalah dalam Administrasi Negara menurut Robert A Dahl dalam bukunya The Science of Public Administration : Three Problems, yang merupakan upaya menyimpulkan terhadap semua kritik yang telah dimajukan oleh ilmuwan administrasi maupun ilmu yang lain meliputi values atau nilai-nilai yang dipakai dan berkembang bersama-sama



berupa



prinsip



admnistrasi



ada



yang



bertentangan, Personality atau



kepribadian dari para pelaksanana administrasi atau administrator berbeda satu sama lain yang memiliki pengaruh yang cukup besar, dan Social Environment (lingkungan sosial) dimana administrasi berada, juga berbeda satu sama lain sehingga dapat dianggap tidak universal. Pada sekitar tahun 1942-1945 terjadi perang yang melibatkan beberapa Negara yang disebut dengan Perang Dunia II. Pasca PD II (1945 dst) dampak yang muncul dan ditemukan di berbagai belahan dunia adalah timbul negara–negara baru merdeka yang melepaskan diri dari Negara penjajah dengan berbagai cara masing-masing yang berbeda satu sama lain. Negara-negara baru ini terutama posisinya terletak di belahan Timur dunia (benua Asia Afrika) dan juga di bagian selatan benua Amerika. Terkait dengan fenomena munculnya negara-negara yang baru merdeka, PBB sebagai organisasi internasional yang anggotanya



terdiri dari berbagai negara di dunia, menghimbau kelompok negara maju (terutama yang menang perang) agar bersedia membantu perkembangan negara baru untuk mengejar ketinggalannya dari negara-negara yang sudah lebih awal maju. AS yang merupakan kelompok Negara yang menang perang menanggapi positif himbauan PBB tersebut dan memunculkan program bantuan teknis (technical aids) yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Marshall Plan, karena pada waktu itu diajukan dan dikemukakan oleh George Marshall yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Program yang diusulkan ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan sebuah Negara, antara lain berupa bantuan fisik, non fisik, teknik, ilmu pengetahuan, ekonomi keuangan dan lain sebagainya. Para ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dari Negara-negara Barat dikirim ke Negara-negara baru merdeka di belahan Timur dunia dan memberikan pembelajaran terhadap para penyelenggara Negara-negara yang baru merdeka agar mereka memiliki kemampuan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Negara-negara yang lebih maju. Ajaran tentang administrasi Negara juga disebarluaskan untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Dengan adanya program bantuan teknis ini negara-negara yang baru merdeka dapat segera mengejar ketinggalannya, dapat memajukan masyarakatnya untuk dapat berkembang sebagai layaknya Negara-negara yang telah lama merdeka. Dengan perkataan lain diharapkan Timur akan sama dengan Barat tetapi kenyataan membuktikan ternyata yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, perkembangan negara-negara di belahan Timur dunia tidak sama sepenuhnya dengan yang dibelahan Barat. Berarti selain prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam administrasi Negara masih ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan administrasi Negara, sehingga program bantuan teknis (technical aid programs) khususnya yang berhubungan dengan administrasi negara dalam batas-batas tertentu dianggap berhasil tapi di sisi yang lain lebih banyak gagal. Dampak dari pengalaman ilmuwan maupun praktisi yang dialami di negara-negara baru merdeka yang menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara maju memberikan kesadaran bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam administrasi negara tidak berlaku umum. Ada berbagai kondisi keadaan yang bersifat lokal yang ikut menentukan keberhasilan dari masing-masing Negara. Dengan perkataan lain meskipun berbagai Negara menggunakan dan mennerapkan prinsip administrasi Negara yang sama, dampak atau hasil yang didapat akan menjadi tidak sama karena adanya faktor-faktor lain yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat Negara yang bersangkutan.



Kenyataan itu ditegaskan oleh Robert A Dahl bahwa para ilmuwan administrasi Negara agar tidak ketinggalan dengan bidang ilmu pengetahuan yang lain harus mengembangkan studi Perbandingan Administrasi Negara. Studi yang menggunakan metode dan perbandingan ini dimaksudkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan baik yang bersifat keilmuan maupun teknis administratif. Pernyataan yang lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Dwight Waldo bahwa studi yang bersifat membandingkan ini akan dapat melintasi berbagai karakter sosial budaya yang berbeda dan agar dapat ditemukan aspek administrasi yang sungguh-sungguh bebas dari lingkungan nasional dan sosial di masingmasing Negara bangsa. Selanjutnya studi administrasi Negara tidak hanya terkekang pada studi mengenai aktifitas yang bersifat teknik dan proses belaka. Namun Perkembangan yang sangat menonjol dari Ilmu Perbandingan Administrasi Negara ini nampak jelas setelah masa berakhirnya perang dunia II. Titik tolak perkembangan Ilmu Administrasi Negara adalah tumbuhnya kesadaran dunia yang memandang penting atau perlu adanya suatu cabang studi baru IlmuAdministrasi Negara. Hal ini sangat relevan dengan banyaknya Negara yang baru tumbuh yang ternyata menimbulkan masalah internasional dan mau tidak mau memerlukan perhatian serius dari organisasi di dunia yang ada. Masuknya negara-negara baru bergabung kedalam organisasi dunia ternyata menumbuhkan masalah baru diantara sesama negara, terlebih bagi negara berkembang yang merasa bertanggung jawab atas kehadiran negara-negara baru dan sedang berkembang itu. Ilmu Perbandingan Adminitrasi Negara ini dijadikan “sarana” utama didalam rangka pemberian suatu bantuan terhadap negara-negara yang baru tumbuh maupun negara-negara yang sedang berkembang. Disamping itu, ia dijadikan sarana utama bagi suatu negara dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik didalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral. Dalam suatu jalinan kerja sama yang bilateral maupun yang multilateral untuk mencapai suatu keuntungan sepihak yang diperoleh dari jalinan kerjasama tsb. Selain motif untuk mencapai keuntungan sepihak, jalinan kerjsama antar negara ini dimaksud untuk memperoleh keuntungan bersama dalam arti masing-masing pihak dapat memetik hasil dari adanya jalinan kerjasama antara sesamanya. Usaha untuk memperoleh keuntungan bersama ini akan lebih mudah disepakati dan lebih jelas pula arah maupun sasarannya, jika masing-masing pihak saling mengenal dalam mengadakan jalinan kerja sama.



Dalam hubungan ini dapat dikemukakan yang klasik dan spesifik yaitu jalinan kerja sama antara negara-negara bekas jajahan Inggris yang kini menjadi negara anggota persemakmuran Inggris. Kerjasama antar negara-negara persemakmuran Inggris sangatlah erat dan nampak nyata serta terwujud. Negara-negara yang tergabung di dalam Persemakmuran ini belum semuanya dapat dikatakan sebagai negara-negara yang telah maju. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik negara-negara yang bersangkutan, kebutuhan yang dirasakannya semakin mendesak, sarana atau modal yang dimiliki bahkan perbedaan dalam kelahirannya dari negara-negara Persemakmuran Inggris tersebut sebagai negara merdeka. Dalam perwujudannya yang lain lagi, jalinan kerja sama antar negara ini dilakukan oleh negaranegara yang sedang berkembang dalam usaha mengejar ketertinggalannya jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memahami kemajuan. Dalam hubungan ini, dapatlah dikemukakan disini bahwa negara-negara yang tergabung dalam regional coorperation ASEAN adalah suatu perwujudan dari kerja sama antara negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara.



Perkembangan ilmu perbandingan administrasi merupakan hasil dari adanya perkembangan progresif Ilmu Administrasi Negara, disamping dimulainya industrialisasi oleh negara-negara Eropa dan penemuan-penemuan persenjataan baru sebagai akibat kemajuan teknologi. Sangat terasa kemanfaatannya bagi Ilmu Perbandingan Administrasi sebab disamping kehadirannya tersebut sungguh mendapat tempat terutama pada negara-negara yang kalah setelah kapitulasi Perang Dunia II, maka didorong oleh kebutuhan praktis negara-negara yang terkena musibah akibat Perang Dunia tersebut, tercetuslah suatu gagasan baru untuk menolong negara-negara di prakarsai oleh USA. Bantuan yang dikenal dengan nama MARSHAL PLAN itu, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat yang kalah perang dan kepada negara-negara Eropa Barat yang kalah perang dan kepada negara-negara lain yang membutuhkan bantuan Amerika Serikat. Hubungan antara bantuan itu dengan Ilmu Perbandingan Administrasi dalam kaitannya dengan luar negeri ialah untuk suatu studi perbandingan administrasi yang akan mengungkapkan bantuan apa yang paling tepat dberikan kepada negara-negara yang kalah perang yangmemerlukan bantuan agar negaranegara itu dapat membangun kembali perekonomian yang hancur akibat peperangan.



Perlunya ilmu perbandingan administrasi sebagai alat penunjang data dapat memberikan suatu gambaran tentang penganalisisan hal-hal yang harus diperhatikan dalam studi perbandingan, faktor-faktor yang harus diperbandingkan agar dapat mendorong kemajuan



studi perbandingan, masalah pokok yang harus dihadapi didalam mengadakan studi perbandingan, unsur manfaat, asas dan cara mempelajari studi perbandingan, sehingga dapat memberikan andil dalam merealisasikan bantuan. Manfaat studi perbandingan tersebut adalah dengan bantuan negara si pemberi bantuan tidak akan sia-sia sebab sebelumnya sudah diteliti terlebih dahulu dan hasilnya pun diharapkan akan tepat mengenai sasaran yang dituju dan benar-benar



dibutuhkan



untuk



rehabilitasi



pembangunan



kembali



perekonomian,



perdagangan, industri, dan lain-lain yang bertalian dengan kepentingan kehidupan suatu bangsa yang menderita akibat kalah perang. Merumuskan suatu program bantuan tidak semudah seperti perkiraan, akan tetapi benar-benar diperlukan pengetahuan yang cukup luas terutama sekali administrasi negara dari negara negara yang dberi bantuan sehingga sudah dapat diterka bantuan apa saja kiranya yang dapat diberikan kepada negara-negara tersebut. Untuk itu perlu diketahui pula sejumlah data administratif secara tepat dan jalan pintas satusatunya adalah lewat jalur studi perbandingan.