Latihan Soal UPKP V Tahun 2018 - Tata Aturan Kepegawaian [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

LATIHAN SOAL UPKP TK. V TAHUN 2018 MATERI : TATA ATURAN KEPEGAWAIAN



Disusun Oleh Tim Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018



TATA ATURAN KEPEGAWAIAN JUMLAH SOAL : 25 BUTIR WAKTU : 20 MENIT



PILIHAN GANDA (MULTIPLE CHOICE). PILIHLAH JAWABAN BERIKUT YANG PALING SESUAI DAN BENAR



1



Jabatan dalam ASn terdiri dari 3 jabatan, antara lain tersebut dibawah ini, kecuali … a. Jabatan Administrator b. Jabatan Kepala Kanwil c. Jabatan Pengawas d. Jabatan Pelaksana



2



Untuk dapat diangkat dalam jabatan administrasi, PNS harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain berikut dibawah ini, kecuali … a. Kompetensi Teknis b. Kompetensi Manajerial c. Kompetensi Sosio Kultural d. Kompetensi IT



3



Dalam PP 11 Tahun 2017, PNS dapat diberhentikan dari jabatan administrasi bila melakukan tindakan berikut kecuali, …. a. Mengundurkan diri dari jabatan b. Diberhentikan sementara sebagai PNS c. Tidak memenuhi persyaratan jabatan d. menjalani cuti besar



4



Dibawah ini termasuk jabatan fungsional keterampilan, kecuali …. a. Ahli b. Penyelia c. Mahir d. Terampil



5



Dibawah ini termasuk penyetaraan jabatan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014, kecuali… a. Jabatan Eselon IV = Jabatan Pengawas b. Jabatan Eselon I = Jabatan Tinggi Pratama c. Jabatan Eselon III = Jabatan Administrator d. Jabatan Eselon V dan Fungsional Umum = Jabatan Pelaksana



6



Dalam UU ASN, Hak PNS yang tidah terdapat dalam Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah … a. Cuti, Fasilitas, Tunjangan b. Jaminan Hari Tua, Tunjangan, Fasilitas c. Jaminan Hari Tua, Pengembangan Kompetensi, Cuti d. Fasilitas, Pensiun, Jaminan Hari Tua



7



Lembaga Pemerintah yang mempunyai kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit dan Mengawasi Penerapan Asas Kode Etik dan Kode Perilaku ASN , adalah …. a. Kementerian PAN RB b. KASN c. LAN d. BKN



8



Memeriksa dokumen terkait pelanggaran pegawai ASN, dan meminta klarifikasi pemeriksaan laporan pelanggaran pegawai ASN, merupakan beberapa contoh dari …. a. Tugas KASN b. Wewenang KASN c. Fungsi KASN d. Kewajiban KASN



9



Ketua KASN, wakil ketua, dan anggota yang telah terpilih selanjutnya ditetapkan oleh … a. Kepala BKN b. Menteri PAN-RB c. DPR d. Presiden



10 Seleksi Kompetensi Dasar Calon PNS meliputi … a. Karakteristik Pribadi, Intelegensi Umum, Wawasan Kebangsaan b. TPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia c. Intelegensi Umum, Wawasan Kebangsaan, Pancasila d. Sejarah, Intelegensi Umum, Wawasan Kebangsaan 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK, dilakukan dengan hormat karena hal berikut kecuali … a. Dihukum penjara karena tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun dan kejahatan tersebut dilakukan dengan tidak berencana. b. Meninggal Dunia c. Atas permintaan sendiri d. Perampingan organisasi 12 Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PPPK berupa jaminan berikut yaitu… a. JHT, Jamkes, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Bantuan Hukum b. JHT, Jamkes, Jaminan Kematian, c. Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, JHT d. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kematian 13 PNS yang telah menunjukan kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa hal berikut kecuali .. a. Kesempatan menghadiri acara resmi / kenegaraan b. Kesempatan Prioritas untuk Pengembangan Kompetensi c. Tunjangan tambahan d. Kenaikan Pangkat Istimewa 14 Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, merupakan jenis bagian dari Hukuman … a. Hukuman Disiplin Ringan b. Hukuman Disiplin Sedang c. Hukuman Disiplin Berat d. Teguran Lisan



15 Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 26 hari kerja maka dapat dikenakan …. a. Teguran Lisan b. Penundaan KGB 1 tahun c. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 tahun d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun 16 Seorang Pegawai Negeri Sipil, apabila dia mencapai sasaran kinerja hanya 24% dari target yang ditetapkan maka akan mendapatkan …. a. Hukuman Disiplin Berat b. Hukuman Disiplin Sedang c. Hukuman Disiplin Ringan d. Teguran Lisan 17 Apabila ada PNS yang mengalami gugur kandungan, maka berhak mengajukan… a. Cuti Alasan Penting b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin d. Cuti Besar 18 Bagi PNS, apabila sedang menjalani persalinan anak ke-4, dapat mengajukan…. a. Cuti Bersalin b. Cuti Besar c. Cuti diluar Tanggungan Negara d. Cuti Alasan Penting 19 Cuti diluar tanggungan Negara, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling lama … a. 3 tahun b. 4 tahun c. 5 tahun d. 6 tahun 20 Dibawah ini termasuk usaha kesejahteraan PNS meliputi program berikut, kecuali … a. Pensiun dan hari tua b. Askes c. Bantuan Hukum d. Asuransi Pendidikan Putera Puteri PNS 21 Setiap pegawai dipungut iuran 10% tiap bulan nya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan dengan rincian …. a. 4% iuran dana pensiun, 2% iuran pemeliharaan kesehatan, 3% iuran hari tua dan perumahan b. 4,25% iuran dana pensiun, 2% iuran pemeliharaan kesehatan, 3,75% iuran hari tua dan perumahan c. 4% iuran dana pensiun, 2,75% iuran pemeliharaan kesehatan, 3,25% iuran hari tua dan perumahan d. 4,75% iuran dana pensiun, 2% iuran pemeliharaan kesehatan, 3,25% iuran hari tua dan perumahan 22 Peraturan Menteri Keuangan tentang izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan untuk PNS lingkup Kemenkeu diatur dalam … a. PMK nomor : 148/PMK.01/2012 b. PMK nomor : 144/PMK.01/2014 c. PMK nomor : 158/PMK.01/2012 d. PMK nomor : 418/PMK.01/2012



23 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang assessment center di lingkungan Kemenkeu adalah … a. PMK nomor : 47/PMK.01/2009 b. PMK nomor : 47/PMK.01/2016 c. PMK nomor : 47/PMK.01/2017 d. PMK nomor : 47/PMK.01/2010 24 Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenkeu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor : … a. 454/KMK.01/2011 b. 454/KMK.01/2012 c. 445/KMK.01/2011 d. 445/KMK.01/2012 25 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS Janda/ Dudanya diatur dalam … a. PP No.37 Tahun 2014 b. PP No.37 Tahun 2015 c. PP No.37 Tahun 2016 d. PP No.37 Tahun 2017



KUNCI JAWABAN TATA ATURAN KEPEGAWAIAN 1



B



14



B



2



C



15



D



3



D



16



A



4



A



17



B



5



B



18



B



6



D



19



C



7



B



20



C



8



B



21



D



9



D



22



A



10



A



23



A



11



A



24



A



12



A



25



A



13



C