LK 9 Best Practice ANDRI [PDF]

Citation preview

LK 9 LAPORAN BEST PRACTICE PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN



DISUSUN OLEH ANDRI MURFIN



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENDIDIKAN SMP LABSCHOOL PALU 2019



DAFTAR ISI JUDUL HALAMAN PENGESAHAN BIODATA PENULIS KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah B. Jenis kegiatan C. Manfaat kegiatan BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN A. B. C. D. E.



Tujuan dan sasaran Bahan/materi kegiatan Metode/ cara melaksanakan kegiatan Alat/instrumen Waktu dan tempat kegiatan



BAB III HASIL KEGIATAN BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. SIMPULAN B. Rekomendasi DAFTAR PUSTAKA LAMPIR



HALAMAN PENGESAHAN



Pengembangan dalam bentuk Best Practice berjudul Pembelajaran Teks report melalui Pendekatan Saintifik dengan Model Discoveri Learning di SMP Labschool Palu Sulawesi Tengah.. Nama



: Andri Murfin



Asal Sekolah



: SMP Labschool Palu



Telah disetujui dan disahkan pada / oleh Hari



: Jumat



Tanggal



: 8 November 2019



Mengetahui, Kepala SMP Labschool Palu



H. I Nyoman Muliasa S, Pd., M.Pd NIP. 19651231 198803 1 072



BIODATA PENULIS



1



Nama



Andri Murfin



2



NIP



-



3



NUPTK



0448769670130033



4



Jabatan



Guru Labschool Palu



5



Pangkat / Gol.Ruang



-



6



Tempat / Tanggal Lahir



Kalukubula-16-11-1991



7



Jenis Kelamin



Laki-laki



8



Agama



islam



9



Pendidikan Terakhir



S-2



10



Unit Kerja



SMP Labschool



11



Alamat



Jl Guru Tua Kalukubula



Palu , 8 November 2019 Penulis



Kalsum Jotolembah NIP. 19680301 200604 200 6



KATA PENGANTAR



Assalammualaikum. Wr.Wb



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 8 November 2019.



Dalam penyusunan Best Practice penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat.



1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu 2. Kepala SMP Labschool Palu yang telah memberi izin, kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengadakan penelitian ini seluas – luasnya 3. Semua rekan guru di SMP Labschool Palu yang telah memberi bantuan selama proses penelitian sampai dengan terwujud dalam bentuk Best Practice ini. 4. Suami dan anak - anak tercinta yang selalu memberi dukungan doa dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah. 5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa apapun dalam menyelesaikan best practice ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini.



Waalaikumsalam Wr.Wb



Palu, 8 November 2019



Penulis



Andri Murfin



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah Kompetensi guru dalam menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, tercermin pada kepribadian guru. Sebagai guru memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik, melainkan dituntut pula agar pelajaran yang diterapkan oleh guru dapat dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menyerap ilmu pengetahuan, iman, ketakwaan, ibadah, amal shaleh, dan ahlak mulia dari pelajaran yang diajarkan oleh guru. Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Namun, jika pengertian kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan PPKn yakni pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman bathin dan kesehatan mental pada umumnya. Maka kompetensi guru PPKn adalah kewenangan untuk menentukan PPKn yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar. Kompetensi guru tersebut meliputi: kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Berdasarkan UU Sisdiknas No.14 tentang guru dan dosen pasal, menentukan bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Kemampuan seperti ini tidak hanya menyangkut aspek akademis, tetapi juga menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan intelektual dan system nilai peserta didik” Berkaitan dengan pemikiran tersebut, tampak bahwa pendidikan yang bermutu di Sekolah adalah pendidikan yang mengantarkan peserta didik pada pencapaian standar akademis yang diharapkan dalam kondisi perkembangan diri yang sehat dan optimal. Perilaku seharian anak didik khususnya di sekolah akan terkait erat dengan lingkungan. Hal itu tidak akan terwujud apabila anak dituntut untuk berperilaku terpuji, sementara



kehidupan sekolah terlalu banyak elemen yang tidak baik dan tercela. Anak akan menertawakan ketika dituntut berdisiplin, jika para guru dan karyawan menunjukkan perilaku tidak disiplin. Mereka akan menganggap aneh ketika disuruh masuk kelas sebelum jam pelajaran, sementara mereka sering menyaksikan keterlambatan guru dan karyawan. Apabila ingin menjadikan anak didik berkarakter yang kuat, maka sekolah atau lembaga itu sendiri harus menjadi lembaga berkarakter. Lembaga yang berkarakter yaitu suatu lembaga yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas mampu mengaplikasikannya. Sekolah menengah pertama merupakan pendidikan untuk remaja menengah awal, hal-hal yang menjadi permasalahan pembelajaran di SMP Labschool Palu dalam proses pembelajaran adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis HOTS belum maksimal diterapkan, karena pembelajaran ini belum terbiasa dilakukan ditambah peserta didik yang biasanya hanya menerima materi melalui metode ceramah, di ubah menjadi kegiatan pembelajaran berbasis HOTS di Kelas. Maka dari itu, bertolak dari uraian di atas, penulis bermaksud melaporkan hasil pembelajaran dalam laporan bets practice, penggunaan media–media pembelajaran diharapkan berhasil meningkatkan minat dan hasil belajar siswa secara signifikan. Bahkan, penulis berkeyakinan pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran terbaik yang pernah penulis lakukan baik dari segi proses dan hasil belajar. Oleh karena itu penulis melaporkan perbaikan pembelajaran tersebut sebagai kegiatan best practice berjudul “Penggunaan model discovery learning dengan mengkaji dokumen historis dalam Pembelajaran PPKn .”



B. Jenis Kegiatan Kegiatan yang dilaporkan dalam best pracitice ini adalah kegiatan pembelajaran PPKn dengan menggunakan model Discovery learning yang telah terbukti membuat proses dan hasil belajar PPKn di kelas VII menjadi baik. Pembelajaran seperti ini telah dilakukan penulis selama ± Satu Tahun pada beberapa kelas.



C. Manfaat Kegiatan 1. Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas diri



terutama dalam masalah penggunaan model-model pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran



sehingga



2. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pembinaan



pada guru-gurunya terutama dalam masalah penggunaan model-model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN



A. Tujuan dan Sasaran Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan Penggunaan model Discovery learning dengan mengkaji dokumen historis dalam Pembelajaran PPKn dalam menerapkan pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS). Sasaran pelaksanaan best practice ini adalah siswa kelas VII di SMP Labschool Palusebanyak 25 Peserta didik.



B. Bahan/Materi Kegiatan Bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah materi



kelas VII dengan



materi pokok membahas perumusan Dasar Negara.. Pembelajaran menggunakan Discovery learning, dengan metode diskusi. Kegiatan pembelajaran sesuai pendekatan saintifik mulai dari mengamati, menanya, mencari informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan adapun KD dan IPK adalah : KOMPETENSI DASAR 1.1.



Mensyukuri proses perumusan dan Proses Pembentukan BPUPKI



1.1.1



2.1.



Menghargai proses perumusan dan Proses Pembentukan BPUPKI



2.1.1



3.1.



Memahami proses perumusan dan Proses Pembentukan BPUPKI



3.1.1



3.1.2



4.1.



Menyaji hasil analisis proses perumusan dan Proses Pembentukan BPUPKI



4.1.1



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Menyaji hasil analisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara



C. Cara Melaksanakan Kegiatan Cara yang digunakan dalam pelaksanaan best practice ini adalah menerapkan Penggunaan model Discovery learning dengan mengkaji dokumen historis dalam Pembelajaran PPKn.



Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan best practice yang telah dilakukan penulis.



1. Pemetaan KD Pemetaan KD dilakukan untuk menentukan pasangan KD yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS). Berdasarkan hasil telaah KD yang ada di kelas VII, penulis memilih tema Penggunaan model Discovery learning dengan mengkaji dokumen historis dalam Pembelajaran PPKn pada Kelas VII SMP Labschool Palu.



2. Analisis Target Kompetensi Hasil analisis target kompetensinya sebagai berikut. 1.1 Mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 2.1 Menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 3.1 Memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 4.1 Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila



3. Perumusan Indikator Pencapaian Kompetesi 1.1.1 2.1.1 3.1.1 3.1.2 4.1.1



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara



4. Pemilihan Model Pembelajaran Model pembelajaran yang dipilih adalah model Discovery learning. 5. Pengembangan Desain Pembelajaran Pengembangan desain pembelajaran dilakukan dengan merinci kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan sintak model Discovery learning .



6. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berdasarkan hasil kerja 1 higga 5 di atas kemudian disusun perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKS, dan instrumen penilaian.



D. Media dan Instrumen Media pembelajaran yang digunakan dalam laporan ini adalah (a) materi mengenai Proses Pembentukan BPUPKI.”, (b) video “pembelajaran mengenai Proses Pembentukan BPUPKI” Instrumen yang digunakan dalam best practice ini ada 2 macam yaitu (a) instrumen untuk mengamati proses pembelajaran berupa lembar observasi dan (b) instrumen untuk melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan uraian singkat.



E. Waktu dan Tempat Kegiatan Best Practice ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 November tahun 2019 bertempat di kelas VII SMP Labschool Palu.



BAB III HASIL KEGIATAN



A.



Hasil Hasil yang dapat diilaporkan dari Best Practice ini diuraikan sebagai berikut.



1.



Proses pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS) yang dilakukan



dengan



menerapkan



model



pembelajaran



Discovery learning



berlangsung aktif. Siswa menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun temannya. Aktifitas pembelajaran yang dirancang sesuai sintak Discovery learning mengharuskan siswa aktif selama proses pembelajaran. 2.



Pembelajaran berorientasi higher order thiking skills (HOTS) yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Discovery learning meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan transfer knowledge. Setelah membaca, meringkas, dan mendiskusikan Proses Pembentukan BPUPKI, siswa tidak hanya memahami konsep teks eksplanasi (pengetahuan konseptual) dan bagaimana membuat ringkasan yang benar (pengetahuan prosedural), tetapi juga memahami konsep modernisasi. Pemahaman ini menjadi dasar siswa dalam mempelajari materi PPKn tentang Proses Pembentukan BPUPKI. Pemahaman tentang konsep tersebut membantu siswa dalam Menelaah Proses Pembentukan BPUPKI.



3.



Penerapan model pembelajaran Discovery learning meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi siswa untuk bertanya dan menanggapi topik yang dibahas dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran sebelumnya yang dilakukan penulis tanpa berorientasi HOTS suasana kelas cenderung sepi dan serius. Siswa cenderung bekerja sendirisendiri untuk berlomba menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Fokus guru adalah bagaimana siswa dapat menyelesikan soal yang disajikan; kurang peduli pada proses berpikir siswa. Tak hanya itu, materi pembelajaran yang selama ini selalu disajikan dengan pola deduktif (diawali dengan ceramah teori tentang materi yang dipelajari, pemberian tugas, dan pembahasa), membuat siswa



cenderung menghapalkan teori. Pengetahuan yang diperoleh siswa adalah apa yang diajarkan oleh guru. Berbeda kondisinya dengan Best Practice pembelajaran berorientasi HOTS dengan menerapkan Discovery learning ini. Dalam pembelajaran ini pemahaman siswa tentang konsep Proses Pembentukan BPUPKI benar-benar dibangun oleh siswa melalui pengamatan dan diskusi yang meuntut kemampuan siswa untuk berpikir kritis. 4.



Penerapan



model



pembelajaran



Discovery



learning



juga



meningkatkan



kemampuan siswa dalam menemukan serta memecahkan masalah. Discovery learning yang diterapkan dengan menyajikan teks tulis dan video berisi permasalahan



kontekstual



mampu



mendorong



siswa



menemukan



serta



merumuskan pemecahan masalah. Sebelum menerapkan Discovery learning, penulis melaksanakan pembelajaran sesuai dengan buku guru dan buku siswa. Meskipun permasalahan yang disajikan dalam buku teks kadang kala kurang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, tetap saja penulis gunakan. Jenis teks yang digunakan juga hanya pada teks tulis dari buku teks. Dengan menerapkan Discovery learning, siswa tak hanya belajar dari teks tulis, tetapi juga dari video serta diberi kesempatan terbuka untuk mencari data, materi dari sumber lainnya. B.



Masalah yang Dihadapi Masalah yang dihadapi terutama adalah belum terbiasanya siswa belajar dengan model Discovery learning. Dengan tujuan untuk mendapat nilai ulangan yang baik guru selalu mengguakan metode ceramah, siswa pun merasa lebih percaya diri menghadapi ulangan (penilaian) setelah mendapat penjelasan guru melalui ceramah.



C.



Cara Mengatasi Masalah Agar siswa yakin bahwa pembelajaran dengan Discovery learning dapat membuat mereka lebih meguasai materi pembelajaran, guru memberi penjelasan sekilas tentang apa, bagaimana, mengapa, dan manfaat belajar berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills/HOTS).



Bab IV Simpulan dan Rekomendasi A. Simpulan Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembelajaran tematik dengan model pembelajaran Discovery learning layak dijadikan best practice pembelajaran berorientasi HOTS



karena dapat



meingkatkan kemampuan siswa dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. 2. Dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara sistematis dan cermat, pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery learning yang dilaksanakan tidak sekadar berorientasi HOTS, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21.



B. Rekomendasi Berdasarkan hasil best practice pembelajaran tematik dengan model pembelajaran Discovery learning, berikut disampaikan rekomendasi yang relevan. 1. Guru seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku siswa dan buku guru yang telah disediakan, tetapi berani melakukan inovasi pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan latar belakang siswa dan situasi dan kondisi sekolahnya. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna. 2. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar, tidak terbatas pada hafalan teori. Kemampuan belajar dengan cara ini akan membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam dan lebih tahan lama (tidak mudah lupa). 3. Sekolah, terutama kepala sekolah dapat mendorong guru lain untuk ikut melaksanakan pembelajaran berorientasi HOTS. Dukungan positif sekolah, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan kesempatan bagi penulis utuk mendesiminasikan best practice ini akan menambah wawasan guru lain tentang pembelajaran HOTS.



DAFTAR PUSTAKA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 15, 16, 17 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 12070 Telepon/Faksimile: 021-5725707, 5725681 http://ditpsmp.kemdikbud.go.id http://eprints.ums.ac.id/50015/5/BAB%20I.pdf



LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8



: Foto-foto kegiatan : RPP : Bahan Ajar : LKS : Kisi-kisi soal piliha ganda dan uraia : Soal, kunci, dan pedoman penyekoran : Lembar observasi proses pembelajaran : Kuesioner motivasi belajar siswa



LAMPIRAN I DOKUMENTASI ON 2 1.



pendahuluan



Menayakan kabar,



berdoa



absen dll



Menyanyikan lagu



Apresepsi



wajib



pengetahuan awal



Memeriksa kesiapan



Memeriksa



buku



kebersihan



Menjabarkan KD



Menjabarkan Tujuan



Mepenjelasan materi



2. Kegiatan inti



Mengamati vidio



Penjelasan sinkat vidio



Membimbing merumuskan pertanyaan



Peserta didik merumuskan pertanyaan



Mencari informasi



Mencari informasi



Asosiasi/diskusi



baca tulis



digital



kelompok



Menyusun laporan/bahan tayang



Pertanyaan dari diskusi kelompok



hasil laporan/bahan tayang



Konfirmasi jawaban



3. Penutup



Menyimpulkan dan mejelaskan manfaat



Menjelaskan materi yang akan dpelajari selanjutnya



Menjelaskan tata tertib diskusi



Penjelasan Menyusun laporan/bahan tayang



Presentasi Kelompok



LAMPIRAN II Rencana Pelaksanaan Pembelajaran I Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Materi Alokasi waktu



: SMP LABSCHOOL UNTAD PALU : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan : VII / Ganjil : Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara : 3 Jam Pembelajaran



A. Kompetensi Inti (KI) 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) KOMPETENSI DASAR 1.1.



2.1.



3.1.



4.1.



Mensyukuri proses perumusan dan 1.1.1 penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Menghargai proses perumusan dan 2.1.1 penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Memahami proses perumusan dan 3.1.1 penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 3.1.2



Menyaji hasil analisis proses perumusan 4.1.1 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI.  IPK Penunjang Menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI.  IPK Kunci Menyaji hasil analisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara IPK Kunci



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. SIKAP SPIRITUAL 1.1.1 Melalui Proses pembelajaran  condition siswa  Audiens Bersyukur  Degree atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.  Behavior



1. SIKAP SOSIAL 2.1.1 Melalui Proses pembelajaran  condition siswa  Audiens Berperilaku peduli  Degree sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara.  Behavior 2. PENGETAHUAN 3.1.1 Melalui Proses pembelajaran  condition siswa  Audiens dapat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI.  Behavior Dengan Baik dan benar  Degree 3.1.2 Melalui Proses pembelajaran  condition siswa  Audiens dapat menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI.  Behavior Dengan Baik dan benar  Degree 3. KETERAMPILAN 4.1.1 Melalui Proses pembelajaran  condition siswa  Audiens dapat Menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara UUD  Behavior Dengan Baik dan benar  Degree



D. Nilai Karakter 1) Religius 2) Mandiri 3) Gotong Royong 4) Kejujuran 5) Kerja keras 6) Percaya diri 7) Kerjasama E. Materi Pembelajaran Materi Reguler 1). Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara a. Pembentukan BPUPKI BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang Dasar Negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UndangUndang Dasar. b. Perumusan Dasar Negara Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undangundang dasar). Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan hukkum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Naskah mukadimah ”Piagam Jakarta” memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alinea keempat Pembukaan



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai Dasar Negara. 3. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Materi Pengayaan 1). Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara a. Pembentukan BPUPKI BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang Dasar Negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UndangUndang Dasar. b. Perumusan Dasar Negara Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan hukkum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Naskah mukadimah ”Piagam Jakarta” memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi Ramedial Perumusan Dasar Negara Usulan mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Oleh Ir. Soekarno rancangan pembukaan hukkum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”. Naskah mukadimah ”Piagam Jakarta” memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. banyak persamaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. Metode pembelajaran discovery learning, metode diskusi dengan model pembelajaran kajian dokumen historis. F. Media dan bahan a) Laptop b) Infokus c) Power point d) Speaker



G. Sumber belajar  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016 Buku Guru Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016 Buku Siswa Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.  Internet  Media Cetak



H. Proses Pembelajaran Pembelajaran Pertemuan Kesatu Materi pokok pertemuan pertama membahas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Materi pokok ini memiliki alokasi waktu 1 × 120 menit atau satu kali pertemuan. Model pembelajaran menggunakan discovery learning, metode diskusi dengan model pembelajaran kajian dokumen historis. Prinsip dari model pembelajaran kajian dokumen historis, yaitu peserta didik difasilitasi pengetahuan, untuk mencari/ menggunakan dokumen historis sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan/ketentuan/peristiwa sejarah, dan sebagainya menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait masa kini



Langkah-Langkah Pembelajaran TAHAP PEMBELAJARAN



KEGIATAN PEMBELAJARAN



ALOKASI WAKTU



A. Kegiatan Pendahuluan Pendahuluan (persiapan/orientasi)



Apersepsi



Motivasi



Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa,  (PPK Religius) menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.  Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai materi pembentukan BPUPKI dan  Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai.  Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran  Tranfer Knowledge  Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik  Tranfer Knowledge Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila  (PPK Nasionalisme) dilanjutkan melakukan tanya jawab tentang Lagu Garuda Pancasila.



4



8



3



B. Kegiatan Inti Sintak 1  Guru membagi peserta didik dalam menjadi 6 Stimulation (memberi kelompok. stimulus/ rangsangan)  Guru meminta peserta didik mengamati dan mengamati Vidio Pembelajaran  (GLN Digital) dan peserta mencatat hal-hal yang penting atau yang ingin diketahui dalam gambar tersebut.  Guru dapat memberi penjelasan singkat tentang Vidio, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik berkaitan dengan pembentukan BPUPKI.  Tranfer Knowledge Sintak 2 Problem  Peserta didik secara kelompok menyusun Statement (pernyataan/ pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan identifikasi masalah) pembentukan BPUPKI. Guru dapat membimbing peserta didik menyusun pertanyaan seperti :  Problem Solving  Critical Thingking a. Kapan BPUPKI dibentuk? b. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? c. Siapa saja anggota BPUPKI? d. Apa tujuan pembentukan BPUPKI?  Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.  Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. Sintak 3 Data Collecting Guru membimbing peserta didik untuk mencari (mengumpulk an data) informasi dengan melakukan kajian dokumen historis  (GLN Budaya Kewarganegaraan) dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun, juga mencari melalui sumber belajar lain seperti buku referensi lain atau internet.  (GLN Baca Tulis dan Teknologi)  Collaborative Sintak 4 Data Processing  Guru membimbing peserta didik untuk (mengolah Data) mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya, seperti :  Problem Solving  Collaborative a. Mengapa ada orang Jepang menjadi anggota BPUPKI? b. Apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPUPKI? c. Apa hubungan asal daerah anggota BPUPKI dengan keterwakilan rakyat Indonesia? Sintak 5 Verification  Guru membimbing kelompok untuk menyusun (pembuktian) laporan hasil telaah tentang pembentukan BPUPKI. Laporan dapat berupa display, bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran. Manfaatkan sumber daya alam atau bahan bekas yang ada di lingkungan peserta didik untuk membuat bahan tayang yang akan



10



15



15



15



30



didiskusikan.Creativity  Critical Thingking Creativity  Guru mendiskusikan dan membuat kesepakatan tentang tata tertib selama penyajian materi oleh kelompok, seperti berikut ini.  Critical Thingking Creativity.Cominication b. Setiap peserta didik saling menghormati pendapat orang lain. c. Mengangkat tangan sebelum memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. d. Menyampaikan pertanyaan atau pendapat setelah dipersilahkan oleh guru (moderator). e. Menggunakan bahasa yang sopan saat menyampaikan pertanyaan atau pendapat. f. Berbicara secara bergantian dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sintak 6 Generalization Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban (menyimpulkan) peserta didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan bila jawaban benar dengan pujian atau tepuk tangan bersama. Cominication  Tranfer Knowledge C. Kegiatan Penutup



10



10 1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal. 2. Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan pembentukan BPUPKI, dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut. a. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari sejarah pembentukan BPUPKI bagi kalian? b. Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? c. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? d. Apa rencana tindak lanjut akan kalian lakukan? e. Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? 3. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil telaah kelompok. 4. Guru melakukan tes tertulis dengan menggunakan Uji Kompetensi 1.1 atau soal yang disusun guru sesuai indikator pencapaian kompetensi. 5. Guru menjelaskan rencana pembelajaran selanjutnya dan menugaskan peserta dididk membaca materi pertemuan berikutnya, yaitu perumusan Dasar Negara. 120



I. Penilaian 1. Penilaian Kompetensi Sikap Teknik penilaian kompetensi sikap untuk pertemuan pertama menggunakan teknik penilaian pengamatan sikap. Pedoman pengamatan sikap dapat menggunakan format :



Pedoman Pengamatan Sikap Kelas : ............................. Hari, Tanggal : ............................. Pertemuan Ke-: ............................. Materi Pokok : ............................. Aspek Penilaian No Nama Peserta Mensyukuri Menghargai Jasa Peduli Tanggung Didik Pancasila Pahlawan Jawab 1 4 4 3 3 2 3 Dst …… Skor penilaian menggunakan skala 1-4, yaitu : Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai. Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai. Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai. Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai.



Kerjasama 4



Jika contoh penilaian terjadi seperti yang ditampilkan di atas, nilai untuk Ani adalah berdasarkan modus (skor yang paling banyak muncul), yakni 4 atau Sangat Baik. 2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan Teknik penilaian kompetensi pengetahuan pada pertemuan pertama dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru. No 1



2 3



Pertanyaan Pada saat penjajahan jepang, bangsa indonesia merasakan Penderitaan selama ± 3,5 Tahun. Namun dengan seiringnya waktu, jepang menjanjikan suatu kemerdekaan. Salah satunya ialah dengan membentuk suatu lembaga, yang dikenal BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Kapan BPUPKI dibentuk? Sebutkan 10 anggota dari BPUPKI?



Skor Kunci 18 Karena jepang pada saat itu memiliki banyak musuh, salah satunya ialah negara sekutu seperti, amerika, inggris dll, sehingga jepang ingi menarik simpati masyarakat indonesia agar membatnya berperang melawan negara sekutu.



6 10



1 Maret 1945 Ketua (Kaicoo) : Dr. K. R. T. Rajiman Wediodiningrat Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : Ichibangase Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : R. P. Soeroso (1) Ir. Soekarno, (2) Moh. Yamin, (3) Dr. R. Kusumah Atmaja, (4) R. Abdulrahim Pratalykrama, (5) R. Aris,



(6) K.H. Dewantara, (7) K. Bagus H. Hadikusuma, (8) M. P. H. Bintoro, (9) A.K. Moezakkir, (10) B. P. H. P. Poeroebojo, (11)R.A.A. Wiranatakoesoema, (12) Ir. R. Asharsoetdjo, (13) Oeji Tjiang Tjoei, (14) Drs. Moh. Hatta, (15) Oei Tjong Hauw, (16) H. Agoes Salim, (17) M.Soerarjo Kartohadikusumo, (18) R.M. Margono Djojohadikusumo (19) K. H. Abdul Halim, (20) K. H. Masjkoer, (21)R. Soedirman, (22) Prof. Dr. P. A. H. Djajadiningrat, (23) Prof. Dr. Soepomo, (24) Prof. Ir. Roesono, (25) Mr. R. P. Saragih, (26) Ny. Maria Ulfah Santosa, (27) RMT. A Soerjo, (28) R. Ruslan Wongsokusumo, (29) R. Soesanto Tirtoprodjo, (30) Ny. R. S. S. Soenarjo Mangunpoespito, (31) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo, (32) Liem koen Hian, (33) Mr. J. Latuharhary, (34) Mr. R. Hindromartono, (35) R. Soekardjo, (36) Hadji Ah. Sanoesi, (37) A. M. Dasaad, (38) Mr. Tan Eng Hoa, (39) Ir. R. M. P. Soerachaman Tjokroadisoeryo (40) R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, (41) K. R. M. T. H. Wongsonegoro, (42) Mr. A. Soebardjo, (43) Prof. Dr. R. Djenal Asiki Widjajakoesoemo, (44) Abikoesno Tjokroseojoso, (45) Parada Harahap, (46) Mr. R. M. Sartono, (47) K. H. M. Mansoer, (48) K. R. M. A. Sosrodiningrat, (49) Mr. R. Soewarndi, (50) K. H. A. Wachid Hasjim, (51) P. F. Dahler, (52) Dr. Soekiman, (53) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, (54) R. Otto Iskandar Dinata, (55) A. Baswedan, (56) Abdul Kadir, (57) Dr. Samsi, (58) Mr. A. A. Maramis, (59) Mr. Samsoedin,



4



Rakyat indonesia sangat menginginkan kemerdekaan, sehingga dibentuklah BPUPKI.



16



(60) Mr. R. Sastromoeljono Bagi bangsa Indonesia tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.



Apa tujuan pembentukan BPUPKI?



Nilai =



Skor Perolehan × 100 Skor Maksimal



3. Penilaian Kompetensi Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.



No



Nama



Penilaian Kompetensi Keterampilan Kemampuan Memberi Menjawab/ Masukan/Saran Mengapresiasi Berargumentasi 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1



Kemampuan Bertanya 4



3



Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (V) Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang Nilai = Skor Perolehan × 100 Skor Maksimal



No



Aspek



1



Kemampuan Bertanya



2



Kemampuan Menjawab/ Argumentasi



3



Kemampuan Memberi Masukan



Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 jelas Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 4



Pedoman Penskoran (Rubrik) Penskoran apabila selalu bertanya apabila sering bertanya apabila kadang-kadang bertanya apabila tidak pernah bertanya apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas apabila materi/jawaban benar, rasional dan tidak jelas apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak apabila selalu memberi masukan apabila sering memberi masukan apabila kadang-kadang memberi masukan apabila tidak pernah memberi masukan apabila selalu memberi pujian



4



Mengapresiasi



Skor 3 apabila sering memberi pujian Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian



Pengayaan Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain sebagai berikut. 1. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas. 2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya. Remedial Remedial dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dapat dilakukan dengan : (1) Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas, (2) Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas, (3) Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan. Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistis, yang melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua. Interaksi Guru dan Orang Tua Interakasi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut. 1. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik mempersiapkan sosiodrama. 2. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.



Juli 20 …….



Mengetahui,



Palu ,



Kepala SMP Labschool Palu



Guru Mapel PPKn



H. I Nyoman Muliasa S, Pd., M.Pd NIP. 19651231 198803 1 072



Andri Murfin, M.Pd Nip. -



Lampiran 3:



Bahan Ajar



Proses Perumusan Pancasila



Gambar 1. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sudah sangat sesuai dengan bangsa Indonesia. A. Nilai-Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila Sejak akhir tahun 1944, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di manamana dari Sekutu dalam Perang Dunia II. Banyak wilayah yang diduduki Jepang jatuh ke tangan Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan Sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan Sekutu.



1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia



ditambah 7 orang tanpa hak suara. a. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945) BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. 1) Mr. Mohammad Yamin Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar Negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: a) peri kebangsaan; b) peri kemanusiaan; c) peri ketuhanan; d) peri kerakyatan; e) kesejahteraan rakyat.



Gambar 2. Suasana siding BPUPKI 2) Mr. Supomo Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalahmasalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: a) persatuan; b) kekeluargaan; c) keseimbangan lahir dan batin; d) musyawarah; e) keadilan sosial. 3) Ir. Sukarno



Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini: a) kebangsaan Indonesia; b) internasionalisme atau peri kemanusiaan; c) mufakat atau demokrasi; d) kesejahteraan sosial; e) Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila. b. Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945) Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti berikut:



Piagam Jakarta Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.



2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.



Gambar 3. Ketua dan wakil ketua PPKI PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, Dr.Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.



a. Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum siding dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan



pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. c. Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan dua perubahan. Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua, Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45–48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut. 1) Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. a) Ketuhanan Yang Maha Esa. b) Kemanusiaan yang adil dan beradab. c) Persatuan Indonesia. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan 3)



peralihan, dan



2 ayat aturan tambahan.



Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal



demi



pasal.



Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia



LAMPIRAN 4 LKPD No 1



Pertanyaan Pada saat penjajahan jepang, bangsa indonesia



Kunci



merasakan Penderitaan selama ± 3,5 Tahun. Namun dengan seiringnya waktu, jepang menjanjikan suatu kemerdekaan. Salah satunya ialah dengan membentuk suatu lembaga, yang dikenal BPUPKI.



Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? 2



Kapan BPUPKI dibentuk?



3



Sebutkan 10 anggota dari BPUPKI?



4



Rakyat indonesia sangat menginginkan kemerdekaan, sehingga dibentuklah BPUPKI.



Apa tujuan pembentukan BPUPKI?



LAMPIRAN 5 DAN LAMPIRAN 6 ADA DI LK 4



R-9 Rubrik Laporan Best Practise Rubrik ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil refleksi dari peserta. A. Langkah-langkah penilaian hasil kajian: 1. Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pembekalan pada LK-9!



2. Berikan nilai pada hasil kajian berdasarkan penilaian anda terhadap hasil kerja peserta sesuai rubrik berikut!



B. Kegiatan Praktik 1. Memuat Lembar Judul 2. Memuat Halaman Pengesahan yang ditanda tangani Kepala Sekolah 3. Memuat Biodata Penulis dengan lengkap 4. Memuat Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Lampiran 5. Menguraikan Latar Belakang Masalah dari kesenjangan harapan dengan kenyataan yang ada dengan jelas 6. Menguraikan jenis dan manfaat kegiatan dengan jelas 7. Memuat tujuan dan sasaran, Bahan/Materi Kegiatan, Metode/Cara Melaksanakan Kegiatan, Alat/Instrumen, Waktu dan Tenpat Kegiatan dengan jelas 8. Menguraikan hasil kegiatan dengan penjelasan hasil yang diperoleh, masalah yang dihadapi dan cara mengatasi masalah tersebut dengan jelas 9. Memuat simpulan dan rekomendasi yang relevan 10. Memuat daftar pustaka sesuai materi yang dituangkan 11. Memuat lampiran yang dilengkapi dokumentasi, instrumen dan hasil pembelajaran Rubrik Penilaian: Nilai



Rubrik



90  nilai  100



Sebelas aspek sesuai dengan kriteria



80  nilai  90



Sembilan aspek sesuai dengan kriteria, dua aspek kurang sesuai



70  nilai  80



Tujuh sesuai dengan kriteria, empat aspek kurang sesuai



60  nilai  70



Lima sesuai dengan kriteria, enam aspek kurang sesuai