Makalah Ekonomi Publik Kelompok 2 [PDF]

Citation preview

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DAN KEGAGALAN PASAR, BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIVAT, EKSTERNALITAS Penulis



P.S



1. Gilang Ramahan



(1813031046)



2. Rosa Febri Nur Rusman



(1813031048)



3. Fikri Kailan



(1813031044)



: Pendidikan Ekonomi



Mata Kuliah : Ekonomi Publik Dosen



: Albet Maydiantoro, S.Pd.,M.Pd. Drs I Komang Winatha, M.Si



JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2021



KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menolong hambaNya menyelesaikan makalah yang berjudul “Campur tangan Pemerintah dan kegagalan pasar, barang publik dan barang privat, eksternalitas” ini dapat terselesaikan dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang lebih luas kepada pembaca. Penyusun sadar bahwa makalah ini masih banyak memerlukan perbaikan. Untuk itu penulis mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Bandar Lampung, 6 April 2021



Penyusun



ii



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang....................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................1 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN 2.1Pengertian dan peran Pemerintah........................................................................2 2.2 Kegagalan pasar dan eksternalitas......................................................................5 2.3 Barang Privat......................................................................................................8 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan.........................................................................................................10 3.2 Saran ..................................................................................................................10 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................11



iii



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jika dikatakan kemajuan dari suatu Negara tidak terlepas dari perangkat atau campur tangan Pemerintah dalam proses pengelolaan suatu Negara. Dalam pengelolaannya pemerintah memiliki beberapa peran diantaranya sebagai pengatur, produsen dan konsumen pada proses perekomomian. Seringnya masalah yang muncul pada lingkup perekonoman menyebabkan perlunya perneritah dalam mengatur dan mengarahkan jalannya suatu pasar. Rencana kerja dari periode tertentu dengan adanya target dalam eksekusinya atau biasa kita sebut dengan anggaran. Pada penerapan kebijakan fiskal pemerintah memerlukan suatu beban yang berasal dari penerimaan Negara. Hal ini tercemin dengan diterapkannya anggaran Negara. 1.2 Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud dengan pemerintah dan bagaimana peran pemerintah? b. Apa yang dimakud dengan kegagalan pasar dan eksternalitas? c. Apa itu Barang privat? 1.3 Tujuan Penulisan a. Dapat menjelaskan pengertian Pemerintah dan peran dari pemerintah b. Dapat menjelaskan kegagalan pasar dan eksternalitas c. Dapat menjelaskan pengertian barang privat



1



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Pengertian dan Peran pemerintah Jika ditanya pengertian pemerintah apakah itu? Maka banyak dari kita berfikir terkait perangkat Negara yang mengatur masyarakat, ada juga yang berfikir bahwa pemerintah merupakan aparat Negara yang hanya mementingkan kepentingannya saja. Terlepas dari pengertian pemerintah dari berbagai sudut pandang itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait peran dari pemerintah pada lingkup ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, dalam Priyarsono 2002) mendefinisikan pemerintah sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, penguasa suatu negara (bagian Negara, badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah), negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta, pengurus atau pengelola. Menurut



definisi,



pemerintah



merupakan



badan-badan



untuk



menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan..Di sini ada konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah “kekuatan” yang digunakan untuk melaksanakan sebuah keputusan.Jika seorang individu melanggar aturan, maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara.Pada tingkat apapun, pemerintah



adalah



satu-satunya



badan



dengan



kewenangan



untuk



melakukannya.Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk meminta setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak. Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat.Lebih sempit lagi pengertian pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut.Dalam penggunaan populer, 'pemerintah' mengacu hanya untuk tingkat tertinggi janji politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota kabinet.Tetapi dalam pemerintahan arti luas, peemrintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai



2



dan melaksanakan keputusan untuk masyarakat atau melayani kepentingan publik. Jadi dengan definisi pemerintah sebagai pelayan publik, bisa dikatakan bahwa hakim dan polisi merupakan bagian dari pemerintah, bahkan meskipun orang-orang tersebut biasanya tidak ditunjuk oleh metode politik seperti pemilu. Dari definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut. Di Negara kita terkenal dengan penggunaan istilah trias politica dimana kekuasaan Negara terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Namun pada penerapannya kekuasaan eskekutiflah yang paling dominan dalam pengaturan perekonomian di Negara karena kaitannya identik dengan sebutan pemerintah seperti presiden. Pemerintah dapat berperan sebagai produsen atau konsumen penting (dalam beberapa kasus bahkan menjadi penjual tunggal atau pembeli tunggal) komoditas-komoditas tertentu. Pemerintah mendorong atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu melalui berbagai peraturan, subsidi, atau pun pajak. Tak kalah pentingnya, pemerintah meredistribusi (membagi ulang) pendapatan masyarakat melalui berbagai program yang disebut transfer payment. Kegiatan ekonomi dapat menimbulkan eksternalitas. Ini sebuah konsep yang akan diulas secara lebih rinci dalam modul-modul mendatang. Untuk mudahnya, ada kegiatan transaksi namun terjadinya di luar mekanisme pasar. Bis kota menghembuskan asap hitam ke arah pejalan kaki. Pejalan kaki mau tidak mau menerima pemberian itu. Ada transaksi, tapi tidak mekanisme pasar yang dapat menentukan harga yang harus “dibayar” (secara negatif!) oleh penerima kepada pemberi asap. Contoh lain, taman indah yang dibangun tetangga sebelah rumah. Tiap hari kita menikmati pemandangan indah itu, namun tak berlaku mekanisme pasar yang dapat menetapkan harga yang harus kita bayarkan kepada tetangga kita yang menyediakan jasa berupa pemandangan taman yang indah itu. Itulah contoh-contoh eksternalitas negatif dan positif. Adanya eksternalitas negatif menyebabkan produksi asap hitam bis kota terlalu banyak bila dibandingkan dengan taraf yang optimal. Sebaliknya, adanya eksternalitas positif



3



menyebabkan produksi pemandangan taman indah tetangga kita terlalu sedikit bila dibandingkan dengan taraf yang optimal. Dengan alasan adanya eksternalitas itu pemerintah menetapkan berbagai standar mutu lingkungan hidup. Pemerintah menghukum pembuang sampah (atau polutan) yang sembarangan. Di pihak lain, pemerintah memelihara taman-taman kota di kawasan publik. Pendidikan dapat juga dipandang sebagai kegiatan yang menimbulkan eksternalitas positif. Manfaat dari pendidikan bagi masyarakat lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakannya. Jadi sangat wajar bila pemerintah tidak saja menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi, namun juga mensubsidi penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Sesungguhnya masih



sangat



banyak



contoh-contoh



lain



peranan



pemerintah



dalam



perekonomian berikut penjelasan Ekonomi Publik atas fenomena itu. Misalnya, perlunya pemerintah menetapkan standar keselamatan kerja, mendorong riset untuk inovasi teknologi, melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan, memelihara anak-anak terlantar, yatim piatu, dan fakir miskin, dan sebagainya. Semua dapat dijelaskan dengan teori Ekonomi Publik. Untuk mendanai semua kegiatan campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu tentu saja pemerintah membutuhkan pemasukan. Sumber utama untuk pendanaan itu adalah pajak. Maka, salah satu topik besar dalam Ekonomi Publik adalah soal perpajakan teori perpajakan, pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi, penetapan pajak optimal, pajak atas kapital, pajak pendapatan, dan sebagainya. Pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. Pajak merupakan modal dasar pembangunan. Hal ini telah dilakukan pada RAPBN 2001. Lebih dari dua pertiga modal dasar pembangunan adalah berasal dari pajak. Mekanisme bekerjanya sistem pajak seperti ini dapat dijelaskan seperti berikut. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa multiplier effect dalam bentuk, misalnya employment creation dan peningkatan



4



output. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai forced saving, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2) Fungsi pemerintah untuk meyelenggarakan peradilan. 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni.Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannnya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam prakek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu.Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomain moden, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu: 1) Peranan alokasi 2) Peranan distribusi, dan 3) Peranan stabilisasi. 2.2 Kegagalan Pasar dan eksternalitas Segala aktivitas yang dilakukan akan menghasilkan suatu efek. Begitu pula dengan penggunaan barang publik. Kondisi ideal dari supply and demand adalah di mana seluruh permintaan konsumen dapat terpenuhi oleh produsen barang. Namun, seringkali kondisi ideal tersebut tidak berjalan dengan lancar



5



sehingga terjadi kejadian dimana alokasi supply and demand suatu barang tidak efisien. Hal tersebut kemudian disebut sebagai kegagalan pasar. Salah satu contoh dari kegagalan pasar adalah eksternalitas. Menurut Due dan Friedlander dalam buku Sitompul dikutip pada modul Ekonomi Publik (1984:61), eksternalitas timbul dari interaksi antara fungsifungsi produksi dari perusahaan atau fungsi-fungsi kegunaan dari perorangan yang tidak tercermin di dalam harga barang-barang tersebut. Sedangkan menurut Mankiw (2003:285), eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksternalitas adalah dampak yang dihasilkan seseorang dari suatu kegiatan yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan eksternalitas adalah, seperti yang telah disebutkan, kegagalan pasar, ketersediaan barang publik, dan kegagalan pemerintah. Karena sifat-sifatnya, ketersediaan barang publik akhirnya mengakibatkan



penurunan



keinginan



atau



inisiatif



masyarakat



untuk



berkontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik.  Sedangkan kegagalan pemerintah disebabkan karena terdapat suatu kelompok tertentu yang memiliki kepentingan masing-masing yang menghambat efisiensi dengan mencari keuntungan melalui cara politik. Dampak yang dihasilkan bisa berupa dampak positif maupun negatif sehingga dari segi dampak, eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah hasil kegiatan suatu pihak yang memberikan efek yang positif bagi pihak-pihak lain tanpa adanya pengaruh terhadap pihak yang melakukan kegiatan.  Sedangkan eksternalitas negatif merupakan hasil kegiatan suatu pihak yang memberikan efek negatif kepada pihak-pihak, baik pihak pelaku kegiatan maupun pihak yang tidak bersangkutan (bystander). Pada saat eksternalitas muncul dikarenakan kegagalan pasar, pemerintah dapat mengambil tindakan penanggulangan dengan memilih dan melakukan salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan-pilihan tersebut adalah menerapkan regulasi atau



6



pendekatan komando dan kontrol, atau menerapkan sistem pajak Pigovian dan subsidi. Kegagalan Pasar dan Perlunya Peran Pemerintah Pengetian kegagalan pasar secara sederhana identik dengan kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya pada masyarakat.Namun pengertian ini tidak mutlak, tergantung dengan tujuan bagaimana suatu sistem yang diterapkan. Sebagaimana Jepang mengartikan kegagalan pasar sebagai kondisi dimana mekanisme pasar tidak mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga pasar menjadi tidak memadai dalam penyediaan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengiriman layanan penting bagi masyarakat. Teori tradisional kegagalan pasar menggambarkan kegagalan pasar sebagai kondisi dimana terjadi kerugian atau kehilangan alokasi atau efisiensi. Hasil dari pasar tidak optimal atau kurang efisien sehingga menyebabkan eksternalitas atau barang public. Stiglitz (1997a. p. 64) mencatat adanya tiga tipe pasar yang tidak efisien, yaitu product mix inefficiency dimana pasar memproduksi sangat banyak satu barang dan sedikit barang yang lain, ecxchange inefficiency dimana beberapa barang yang diproduksi di pasar tidak mampu mencapai keinginan dari individu, dan production inefficiency, ketika produksi suatu barang menjauhi dari batas kemungkinan produksi. Dewasa ini boleh di katakan tidak ada negara yang aktivitas ekonominya bebas dari campur tangan pemerintah. Kecenderungan tersebut juga terjadi di negara yang perekonomiannya paling liberal atau kapitalis sekalipun. Bila dilihat sejarah ke belakang hal ini merupakan siklus yang terus berputar, pada masa Merkantilisme dimana peran pemerintah cukup dominan dalam perekonomian mengalami kegagalan yang ditandai dengan lahirnya teori Klasik Adam Smith. Kemudian diganti dengan peran swasta yang begitu dominan dalam perekonomian suatu negara. Namun peran swasta tersebut juga menemui kegagalan yang dikenal sebagai kegagalan pasar (market failure). Hal ini ditandai dengan adanya depresi besar akibat mekanisme pasar yang tidak berjalan sebagai mestinya, yang pada akhirnya pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam perekonomian.



7



Dengan



kata



lain



peran



pemerintah



tetap



diperlukan,



bukan



dihapuskan.Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar inilah yang pada mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar melalui invisible hand dinilai tidak mampu secara efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya yang menuurut Weimer dan Vinibg (1992) adalah merupakan kegagalan pasar tradisional. Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Mangkusoebroto, 1999). Kegagalan pasar barulah merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi campur tangan pemerintah. Barton (2000) menyebutkan pula bahwa dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu social equity dan kegagalan pasar. Berdasarkan alasan-alasan itu, secara garis beasar peran pemerintah dengan public policiesnya adalah mengkoreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi.dan alokasi sumber daya dan barang, serta merealokasi oportunitas dan barang untuk mencapai nilai-nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya (Weimer dan Vining, 1992 ). 2.3 Barang Privat Barang privat (private goods) adalah barang apa pun yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Barang konsumen dan barang modal adalah contoh umum barang privat. Untuk mendapatkannya, konsumen harus membayarnya. Persediaannya juga berkurang ketika dikonsumsi oleh pengguna tertentu. Barang privat kontras dengan barang publik. Penggunaan barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contoh barang publik adalah rambu lalu lintas. Sedangkan, untuk barang privat, mereka dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen individu atau peruahaan untuk kebutuhan/keuntungannya sendiri. Sebagian besar barang yang kita konsumsi setiap hari adalah private goods . 8



Private goods juga disebut dengan barang ekonomi. Ini karena untuk memproduksinya, kita perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh sumber daya sebagai input dan langka. Karena memiliki biaya, produsen membebankan harga kepada konsumen ketika mereka membelinya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan barang-barang ini, kita harus membayarnya. Private goods memiliki dua karakteristik utama, yakni: 1.



Excludability. Tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain.



2.



Rivalitas (rivalrly). Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan



untuk



orang



lain.



Jika



kita



membeli



satu



dari



100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual ke orang lain.  



9



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan Dalam perekonomain moden, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam golongan besar, Peranan alokasi, Peranan stabilisasi. Sedangkan kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya pada masyarakat. Namun pengertian ini tidak mutlak, tergantung dengan tujuan bagaimana suatu sistem yang diterapkan. Jika berkata terkait barang privat maka barang apa pun yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Barang konsumen dan barang modal adalah contoh umum barang privat 3.2 Saran Pada penulisan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dalam peulisan, maka dari itu penulis memohon saran yang dapat membangun untuk penulisan makalah penulis yang akan datang.



10



DAFTAR PUSTAKA Prastya Ferry.2012.Modul Ekonomi Publik Teori sektor Publik.Malang dan Peran Pemerintah. Priyarsono.2012.Pengertian dan Ruang Lingkup ekonomi Publik.Modul Hal1.1-1.3



11