Makalah G30SPKI [PDF]

Citation preview

MAKALAH SEJARAH NOKTA PERISTIWA G30S/PKI



DISUSUN OLEH : NAMA



: PRESEISILYA SELLY PALIMBONG



KELAS



: XII UPW 1



SMK NEGERI 2 PALU 2020



i



KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun maksud penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu tugas mata pelajaran sejarah. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, baik mengenai materi, mutu, penggunaan bahasa maupun cara penyajiannya. Maka saya mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata saya berharap semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.



Palu, 29 Februari 2020 Penyusun



ii



DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………



i



Daftar Isi ……………………………………………………………



ii



BAB 1. Pendahuluan ………………………………………………



1



BAB 2. Peristiwa ……………………………………………………



6



BAB 3. Penutup ……………………………………………………



21



Daftar Pustaka ……………………………………………………



22



iii



BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan



kaum



burjuis



nasional



dalam



menekan



pergerakan-pergerakan



independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.



1



Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.



2



Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaanperusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat". Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsurunsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis". Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.



3



Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.



4



Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyaikyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).



5



BAB II PERISTIWA 2.1. Awal peristiwa PERISTIWA G30S/PKI yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan yang dilakukan PKI, bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban, dan banyak korban berasal dari para Jendral AD. Gerakan PKI ini menjadi isu politik untuk menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno kepada MPRS. Dengan ditolaknya laporan Presiden Soekarno ini, maka Indonesia kembali ke pemerintahan yang berazaskan kepada pancasila dan UUD 1945. Pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 1965 secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota RI, Jakarta, telah terjadi “ gerakan militer dalam AD “ yang dinamakan “ Gerakan 30 September”, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan “ dekrit no 1” tentang “pembentukkan dewan revolusi Indonesia” dan “keputusan no.1” tentang “susunan dewan revolusi Indonesia”. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan “komandan”, Brigjen Soepardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Soenardi, dan Ajun komisaris besar polisi Anwas sebagai “wakil komandaan”.



6



Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komando TJadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jendral Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi AD, dan telah mengambil alih kekuasaan Negara dari presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi dan melempar Kabinet DWIKORA ke kedudukan demisioner. Latar belakang G30S/PKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme/marxisme-leninisme



ke



Indonesia



awal



abat



ke-20



penyusupanya kedalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunisme intenasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunisme internasional. Persiapan PKI : 1.



Membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasan.



2.



Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai



3.



Melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api ( JanuariOktober 1964 ) yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak, misalnya Peristiwa Jengkol, Bandar Betsy, dan Peristiwa Indramayu. Aksi teror misalnya Peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta.



4.



Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI khususnya TNI-AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya yaitu dengan melancarkan isu dewan jendral.tujuanya untuk menghilangkan



7



kepercayaan terhadap TNI-AD dan mengadu domba antara TNI-AD dengan presiden soekarno. 5.



Melakukan latihan kemiliteran di lubang buaya pondok gede jakarta. Latihan kemiliteran di lubang buaya .pondok gede jakarta latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan.



Sebab-sebab G30S/PKI a.



PKI merupakan partai terbesar di Indonesia Dengan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis, PKI berhasil menarik anggota cukup besar, tercatat pada tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta. Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat. PKI melakukan beberapa cara untuk mengembangkan diri, antara lain : -



Melakukan gerakan gerilia dipedesaan dan melakuan prapagandaprapaganda menyesatkan.



-



Melakukan gerakan revosioner oleh kaum buruh di perkotaan.



-



Membentukan pekerja intensif dikalangan ABRI.



-



Menyusup ke berbagai organisasi lain untuk mentransparansikan organisasi PKI.



b.



Mendekati Presiden Soekarno.



Politik luar negeri Indonesia yang lebih condong pada blok timur Pada masa demokrasi terpimpin, indonesia menganut politik NEFO, sehingga PKI dapat memperoleh dukungan dari Cina dan Unisoviet.



c.



Konsep Naskom (Nasionalis, Agama, Komunis) Dengan konsep ini, PKI dapat memperkuat kedudukannya di Indonesia, sehingga PKI memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengadakan aksi kudeta.



8



2.2. Peristiwa Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer



Indonesia



bahkan



memperhitungkan,



Belanda



akan



segera



memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri. Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan



9



bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll. Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masingmasing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun. Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negaranegara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs



10



(Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun. Setelah persiapan dianggap matang oleh para pemimpin PKI, maka mereka menentukan pelaksanaannya yaitu 30 September. Gerakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah ini didahului dengan penculikan dan pembunuhan terhadap jendral jendral TNI-AD yang dianggap anti PKI. Gerakan 30 September 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Gerakan ini dimulai pada dini hari, tanggal 1 Oktober dengan menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira muda angkatan darat. Mereka yang diculik dibunuh di Desa Lubang Buaya sebelah selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma oleh anggota-anggota pemuda rakyat Gerwani dan Ormas PKI yang lain. Ke-6 jendral yang dibunuh itu adalah Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayor Jendral R. Suprapto, Mayor Jendral M. T. Haryono , Mayor Jendral S. Parman, Brigadir DI Panjaitan, Brigadir Jendral Soetoyo Siswomiharjo. Sementara itu gerakan 30 september telah berhasil menguasai 2 sarana telekomunikasi yakni studio RRI dan kantor PN telekomunikasi. 2.3. Penumpasan Dalam situasi yang tidak menentu pimpinan angkatan darat diambil alih oleh Panglima Kostrad Mayor Jendral Soeharto. Ia melakukan konsolidasi pasukan TNI yang masih setia kepada pemerintahan. Dengan kekuatan ini, Mayor Jendral Soeharto melakukan serangkaian operasi penumpasan G30S/PKI.



11



Setelah merebut kembali stasiun telekomunikasi RRI, Mayor Jendral Soeharrto



menjelaskan



melalui



siaran



radio



bahwa



telah



terjadi



penghianatan yang dilakukan Gerakan 30 September/PKI. Mereka telah menculik beberapa perwira TNI AD. Lebih lanjut Mayjen soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno dan Jendral A. H. Nasution dalam keadaan sehat dan situasi Jakarta telah dikendalikan. Langkah selanjutnya adalah merebut Bandara Halim Perdana Kusuma yang diduga sebagai pusat Gerakan 30 September/PKI. Dalam waktu singkat tempat ini dapat dikuasai pasukan RPKAD Dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan ABRI dan masyarakat menyimpulkan bahwa dibalik Gerakan 30 September/PKI ini telibat PKI. Maka dimulailah operasi pengejaran terhadap anggota PKI ini. a.



Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah.



b.



Pada hari yang sama, Mayjen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting berikut melalui RRI. 1) Penumpasan G 30 S/PKI oleh angkatan militer. 2) Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner. 3) Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada.



c.



Pada tanggal 2 Oktober 1965 pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdanakusuma.



d.



Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi yang bernama Sukitman berhasil ditemukan sumur tua yang digunakan untuk menguburkan jenazah para perwira AD.



e.



Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para Jenderal AD dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Revolusi.



12



Untuk menumpas G 30 S/PKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam VII, Brigadir Suryo Sumpeno. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Untuk mengikis sisa-sisa G 30 S/PKI di beberapa daerah dilakukan operasi-operasi militer berikut. a.



Operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.



b.



Operasi Trisula di Blitar Selatan dipimpin Kolonel Muh. Yasin dan Kolonel Wetermin. Akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI D.N Aidit



dapat ditembak mati di Boyolali dan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal. 2.4. Dampak pasca peristiwa G30S PKI Situasi politik semakin memanas bahkan mencekam karena tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI belum terpenuhi. Keadaan ekonomi memburuk, rakyat mulai sulit mendapatkan kebutuhan pokok. 13 Januari 1966 harga bahan bakar minyak naik mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di segala bidang naik. Kemudian terjadi devaluasi uang (1000) lama menjadi (1) baru. Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI: a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD. b. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. c. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. d. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.



13



2.5. Monumen Peringatan Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jenderal besar Nasution adalah satu-satunya Jenderal yang berhasil lolos namun anak perempuannya Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendean gugur dari kebiadaban G 30 S/PKI.10 Dalam diri Nasution selalu berpikir siapa dibalik topeng G 30 S/PKI 1965. Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang terpancing oleh Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Tak sampai



menunggu



lama



akhirnya



Nasution



mendapatkan jawaban dari 1



Darmawan, Sukarno Memilih untuk Tenggelam agar Suharto Muncul, Bandung: Hikayat Dunia, 2008, hlm. 129.



2



A.H Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 5; Kenangan Masa Orde Lama, Jakarta: Haji Masagung, 1986, hlm. 145. pikirannya, bahwa dalang dibalik peristiwa 30 September 1965 adalah



PKI11. Nasution berkata. “Dan saya berharap kepada komponen bangsa yang mencintai kedamaian agar mewaspadai upaya balas dendam dari mereka dan pemutarbalikan sejarah yang telah dibuktikan oleh pengadilan G 30 S/PKI. Saya berharap pula kepada mereka yang dipersalahkan pada peristiwa G 30 S/PKI untuk tidak melakukan balas dendam karena akan berbuntut kepada pembalasan lagi dan bangsa Indonesia akan tetap terpuruk serta terpecah belah. Kepada seluruh komponen bangsa termasuk yang dipersalahkan pada peristiwa G 30 S/PKI untuk saling memanfaatkan dan mengubur semua



14



tragedi sedih bangsa, agar bangsa Indonesia tegar kembali menghadapi tantangan di masa depan”.12 Sejak hari itu tujuan politik militer Nasution semakin jelas yakni keinginannya menyingkirkan PKI dari peta perpolitikan Indonesia. Kepemimpinan



Nasution, dalam upaya menghancurkan



PKI akan



berlangsung dengan sendirinya. Usaha Nasution yang dibantu Angkatan Darat tempatnya bernaung untuk menyingkirkan PKI ternyata tidak semulus yang ia harapkan. Disebabkan karena Sukarno mempunyai kepentingan politik dengan adanya Partai Komunis tersebut, sehingga Orde Lama sangat melindungi keberadaan PKI. Tujuan Sukarno bukan lain untuk menjaga kelangsungan Demokrasi Terpimpinnya dengan dalil bahwa ideologi Nasakom PKI merupakan benteng pertahanan kepemimpinannnya. Kendati hanya berumur pendek, G



30 S/PKI mempunyai dampak



sejarah yang penting bagi perjalanan kehidupan politik di Indonesia. Peristiwa tersebut menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Soekarno (Orde Lama), sekaligus bermulanya masa kekuasaan Soeharto (Orde Baru). Sampai saat itu Soekarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak Soekarno bersama



pemimpin



nasional



lain,



Mohammad



Hatta,



pada



1945



mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno satu-satunya Presiden negara dan bangsa baru itu yaitu bangsa Indonesia. Dengan kharisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, Soekarno tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan perekonomian pasca kemerdekaan. Sampai tahun 1965



kedudukannya



sebagai presiden tidak tergoyahkan.



15



Presiden Soekarno merupakan orang yang paling mengutuk PKI pada awalnya yaitu sejak peristiwa Madiun Affair13 1948 akan tetapi setelah 10 tahun kemudian Soekarno melindungi PKI. Hal ini dikarenakan Soekarno yang anti imperialis atau anti Barat yang sejalan dengan paham PKI, sehingga pada masa Orde Lama, PKI sangat dihargai. Terbukti popularitasnya, baik G 30 S/PKI maupun Mayor Jenderal Soeharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Soekarno. Kesulitan memahami G 30 S/PKI antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Nasution berperan dalam kebangkitan tahun 1966 dengan mengajak Presedium KAMI dalam salah satu pertemuan di rumahnya, dengan hasil pembicaraan agar mereka memakai nama Angkatan 66 untuk menghayati suatu tahap kebangkitan nasional. Sedikit banyak Nasution telah menyumbangkan pemikiran dan pendapat serta siasat dalam bangkitan Angkatan 66 tersebut. Tahun 1967 pergeseran pemerintahan terjadi, akhirnya Soekarno dapat digulingkan dan menjadi tahanan politik yang dimana Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun 1968 Soekarno benar-benar turun dari jabatannya dan digantikan oleh Jendral Soeharto yang memulai babak Orde Baru. Peranan Nasution dalam pergeseran pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru banayk dipengaruhi oleh kepangkatannya sebagai Jendral Besar bintang empat. Penumpasan G 30 S/PKI, Nasution didaulat menjadi pembimbing dan penasehat dari pasukan TNI AD. Keikutsertaan Nasution dalam menggulingkan Orde Lama dapat dipastikan karena faktor pribadi, karena pencopotan jabatan dan wewenangnya sebagai Perwira AD serta alasan utama karena kematian putrinya Ade Irma Suryani akibat kebiadapan PKI. Nasution beranggapan bahwa Soekarno jelas-jelas terlibat dalam G 30 S/PKI.



16



Hubungan Nasution dan Soekarno awalnya sangat baik, tetapi pada 17 Oktober 1952 terjadi konflik pribadi di antara mereka. Nasution marah setelah reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat tidak didukung oleh pemerintah. Perwira yang loyal kepada Nasution mengerahkan 30.000 orang menuntut dibubarkannya kabinet di depan Istana. Percobaan kudeta itu gagal, karena Soekarno tidak mempan digertak. Sebaliknya, Nasution malah dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan digantikan Ahmad



Yani.



Pemerintah



terpaksa menolak



gagasan



Nasution akibatmunculnya protes dari para Perwira eks Pembela Tanah Air (PETA).14 Hal ini Nasution sendiri bukannya melakukan konsolidasi menyelesaikan masalah internal di tubuh Angkatan Darat, sebaliknya justru mencari sasaran ke Istana. Setelah dilepas dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution bukan tidak lagi mempunyai posisi yang penting dalam pemerintahan, tetapi dia ditempatkan sebagai Menteri Pertahanan yang merangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata.15 Pergeseran posisi



Nasution



dari



jabatan



Angkatan



Darat



tidak



lain



karena



penentangannya terhadap paham komunis yang pada waktu itu Soekarno sedang gencar- gencarnya menyerukan paham NASAKOM kepada seluruh rakyat Indonesia. Nasution setiap saat berada di belakang mendukung kebijakan Soekarno, tetapi memiliki keyakinan politik yang berbeda. Tidak dengan Ahmad Yani, walaupun tidak sepaham dengan ideologi komunis dia lebih lunak diajak berkompromi dengan Soekarno. Hubungan Nasution dan Soekarno semakin memanas setelah beredarnya isu bahwa akan ada genjatan dari Perwira-perwira tinggi Angkatan (Amerika Serikat)16



Darat



yang



dibantu



oleh



CIA



untuk



17



menggulingkan posisi Soekarno sebagai Kepala Negara.17 Isu yang beredar disebutkan bahwa Dewan Jendral akan menyusun kabinet dengan Perdana Menteri Jendral Nasution dan Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Letnan Jendral Ahmad Yani, dengan tegas Nasution membantah isu tersebut dan bantahan Nasution dapat masuk akal karena sejak Nasution menyerahkan jabatan KSAD kepada Ahmad Yani hubungan mereka lebih renggang dan tidak mungkin Nasution akan bekerja sama dengan Ahmad Yani untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan. Isu itu disebarkan oleh PKI terhadap Jendral Angkatan Darat tidak lain karena PKI menginginkan kepercayaan Soekarno kepada Angkatan Darat semakin hilang, sehingga PKI dengan leluasa memanfaatkan Soekarno untuk kepentingan politiknya. UUD 1945 pernah diselewengkan dan mencapai puncaknya pada peristiwa G 30 S/PKI. 30 September 1965 merupakan puncak aksi PKI untuk memporak-porandakan keadaan politik di Indonesia. G 30 S/PKI merupakan peristiwa penting di Indonesia, dengan adanya peristiwa ini Demokrasi Terpimpin pimpinan Soekarno harus berakhir yang kemudian berakhir pula kekuasaan Soekarno. Hikmah dari peristiwa G 30 S/PKI ini adalah kesadaran Bangsa Indonesia pada umumnya dan ABRI pada khususnya untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Peristiwa 1 Oktober 1965 ini terkandung sejarah persaingan antara kekuatan komunis dan kekuatan antikomunis yang berkepanjangan dan rumit. Orde Baru yang kemudian menggantikan Orde Lama mulai menapakkan kakinya untuk menyusuri jalannya sejarah. Berlangsun babakan baru bagi perjalanan bagi sejarah Indonesia. Makna Orde Baru disuarakan dalam dalam seminar Angkatan Darat merupakan suatu sikap mental yang tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khusunya sila



18



pertama yaitu: ketuhanan yang Maha Esa. Dalam skripsi ini penulis akan menyajikan bagaimana peran Jenderal Nasution seorang Jendral besar Angkatan Darat dalam peralihan kepemimpinan Orde Lama ke Orde Baru 1965-1969. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.



Pada 29 September - 4 Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia.



19



Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.



20



BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Peristiwa



G



30S/PKI



yang



lebih



dikenal



dengan



peristiwa



pemberontakan yang dilakukan PKI, bertujuan untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban, dan banyak korban berasal dari para Jendral AD. Gerakan PKI ini menjadi isu politik untuk menolak laporan pertanggungjawaban



Presiden



Soekarno



kepada



MPRS.



Dengan



ditolaknya laporan Presiden Soekarno ini, maka Indonesia kembali ke pemerintahan yang berazaskan kepada pancasila dan UUD 1945. Peristiwa G30S/PKI 1965 yang terjadi di Indonesia telah memberi dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu Dampak politik dan Dampak Ekonomi. Setelah supersemar diumumkan, perjalanan politik di Indonesia mengalami



masa



transisi.



Kepemimpinan



Soekarno



kehilangan



supermasinya. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno untuk mempertanggung jawabkan hasil pemerintahannya, terutama berkaitan dengan G30S/PKI. Dalam Sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno memberikan pertanggung jawaban pemerintahannya, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30S/PKI. Dalam waktu yang singkat G30S/PKI gagal dalam usahanya mengganti dasar negara pancasila dengan komunis. Hal ini menunjukan bahwa pancasila memang kokoh, itulah sebabnya tanggal 1 Oktober 1965 merupakan titik tolak kehancuran



21



G30S/PKI dan kemenangn pancasila dijadikan sebagai hari kesaktian pancasila. DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September http://anggiewidya.wordpress.com http://handikap60.blogspot.comperistiwa-g-30-spki-tahun-1965.html http://www.indonesiakaya.com/see/read/Monumen-Pancasila-Sakti-Saksi-BisuPeristiwa-G30SPKI



22