Makalah Pancasila [PDF]

Citation preview

MAKALAH PANCASILA



“Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan dan KendalaKendalanya Dalam Negara yang Multikultural”



Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd.



Disusun Oleh: Kelompok 15 1. Linda Mawarni



(P17331221015)



2. Radifa Ainun Wahyuning Muflih



(P17331221020)



3. Eka Vivi Rahayu



(P17331221019)



PROGAM STUDI D4 KEBIDANAN JEMBER POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG 2022 1



KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Pancasila yang berjudul “Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan dan Kendala-Kendalanya Dalam Negara yang Multikultural” ini dengan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd.. Selain itu, makalah ini dibuat dengan harapan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang “Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan dan Kendala-Kendalanya Dalam Negara yang Multikultural”, baik bagi pembaca maupun penulis. Terimakasih kepada selaku dosen pengampu Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd. mata kuliah Pancasila serta teman-teman sekalian yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini, baik secara moril maupun materil. Kami menyadari sekali bahwa dalam penulisan makalah yang berjudul “Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan dan Kendala-Kendalanya Dalam Negara yang Multikultural” ini masih jauh dari kata sempurnaan,baik dari segi bahasa maupun dalam hal pengkonsolidasian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna sebagai acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.



Jember, 29 Agustus 2022



Kelompok 15



2



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 2 BAB I ......................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN .................................................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 4 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................ 5 1.3 Tujuan............................................................................................................................... 5 BAB II ....................................................................................................................................... 6 PEMBAHASAN ....................................................................................................................... 6 2.1 Pengertian Pembangunan Nasional .................................................................................. 6 2.2 Strategi Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan ............................................................ 7 2.3 Upaya Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan .............................................................. 8 2.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan .................................. 9 2.5 Faktor-Faktor Pendukung Pembangun Kesehatan Di Indonesia ................................... 10 2.6 Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Kesehatan di Indonesia ............................... 12 2.7 Tujuan Pembangunan Kesehatan ................................................................................... 15 2.8 Kendala Kesehatan Dalam Negara Multicultural........................................................... 16 BAB III.................................................................................................................................... 18 PENUTUP............................................................................................................................... 18 3.1 Kesimpulan..................................................................................................................... 18 3.2 Saran ............................................................................................................................... 18 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 19



3



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan di bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untukmeningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiaporang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktifsecara



sosial



sangatditentukan



oleh



sertakesinambungan



dan



ekonomis.



kesinambungan



dengan



Keberhasilan antar



upaya-upaya



pembangunan



upaya



yang



program



telah



kesehatan



dan



dilaksanakan



sektor, oleh



periodesebelumnya. Program pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan padadinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermindalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupunrehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatanyang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja,namun sektor terkait lainnya seperti sector pendidikan, ekonomi, sosial danpemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakanhak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, sehingga Indonesia dikategorikan negara multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang



4



terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Faktor utama yang mendorong terbentuknya multikulturalisme adalah latar belakang (historis), kondisi geografis, dan keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Dalam konteks ini, multikulturalisme masyarakat dapat memunculkan sifat-sifat tertentu dalam kelompok masyarakat yang ada. Kajian tentang multikulturalisme di Indonesia ini pada umumnya lebih memusatkan perhatian pada tujuan daripada proses untuk mencapainya. Mereka menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan sebagainya yang lebih merupakan isu falsafah humanistik-individual daripada sosialkolektif, padahal suatu model adalah berbicara tentang konsep-konsep dan strategistrategi untuk mewujudkan konsep-konsep yang abstrak itu menjadi tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kendala-kendala dalam negara yang multicultural pada bidang kesehatan.



1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan pembangunan kesehatan ? 2. Apa strategi pembangunan bidang kesehatan ? 3. Apa saja upaya pembangunan dalam bidang kesehatan ? 4. Apa peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan? 5. Apa saja faktor pendukung pembangunan kesehatan? 6. Apa saja faktor penghambat pembangunan kesehatan? 7. Apa tujuan pembangunan kesehatan? 8. Apa saja kendala kesehatan dalam negara multicultural?



1.3 Tujuan 1. Mengetahui pengertian pembangunan dalam bidang kesehatan. 2. Mengetahui strategi apa saja pembangunan dalam bidang kesehatan. 3. Mengetahui upaya pembangunan dalam bidang kesehatan. 4. Mengetahui peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 5. Mengetahui faktor pendukung pembangunan dalam bidang kesehatan. 6. Mengetahui faktor penghambat pembangunan dalam bidang kesehatan. 7. Mengetahui tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan. 8. Mengetahui kendala kesehatan dalam negara multikultural. 5



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Pengertian Pembangunan Nasional Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Program pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sector pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang diarahkan guna mencapai kesadaran dan kemampuan untuk mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai dari tujuan pembangunan kesehatan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan. Kemampuan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, fisik, mental, maupun sosial ekonomi, dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang di pengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta



6



ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari kesehatan sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggitingginya adalah tingkat kondisi kesehatan yang maksimal dan mungkin dapat di capai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang dan masyarakat harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kesehatan, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan tersebut juga di tegaskan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan tersebut maka pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus di embannya dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan kesehatan, yaitu hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan kewajiban untuk ikut serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya guna peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan harus diarahkan dan memperhatikan fungsi sosial untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu.



2.2 Strategi Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Strategi pembangunan nasional harus berdasarkan pada kebijakan nasional, mencakup garis besar kegiatan dimana semua sektor yang terlibat untuk mewujudkan kebijaksanaan tersebut. Beberapa hal penting yang harus diterapkan adalah : 1. Pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan Setiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan di Indonesia harus memberikan konstribusi positif terhadap kesehatan, yaitu terbentuknya lingkungan sehat dan pembentukan perilaku sehat. 2. Profesionalisme Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta didukung oleh penerapan nilai-nilai moral dan etika. 3. Desentralisasi



7



Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Disamping itu masalah kesehatan banyak yang bersifat spesifik daerah. Desentralisasi yang pada inti pokoknya adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintah dan rumah tangga sendiri dipandang lebih sesuai untuk pengolahan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi SDM kesehatan dan penyediaan obat/OAI/perbekalan farmasi yang cukup dan peningkatan sarana prasarana pelayanan yang terstandar. 5. Meningkatkan inovasi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka arah kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada pengembangan pelayanan kesehatan dengan menggunakan sarana prasarana kesehatan secara medis maupun tradisional. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan promosi dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan lingkungan sehat maka arah kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan media promosi. 7. Mengendalikan penyakit menular/tidak menular dengan optimalisasi surveilance penyakit dan pemberian pengebalan individu maka arah kebijakan pembangunan kesehatan.



2.3 Upaya Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.



8



4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. 5. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. 6. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalah gunaan narkotik dan obatobatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.



2.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut seta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dibedakan menjadi: 1. Peran Serta Masyarakat Sebagai Suatu Kebijakan Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted). 2. Peran Serta Masyarakat Sebagai Strategi Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik,maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas. 3. Peran Serta Masyarakat Sebagai Alat Komunikasi Peran serta masyarakat didaya gunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh 9



suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif. 4. Peran Serta Masyarakat Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess). 5. Peran Sera Masyarakat Sebagai Terapi Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.



2.5 Faktor-Faktor Pendukung Pembangun Kesehatan Di Indonesia Faktor-faktor pendukung pembangunan kesehatan di Indonesia upaya pembangunan kesehatan diperlukan dukungan berbagai faktor seperti birokrasi (pemerintah), ahli kedokteran, ilmu ilmu sosial serta teknologi, sosial budaya masyarakat, medis tradisional, dan hubungan internasional. Birokrasi (pemerintah), pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Men.Kes/SK/III/1982 tanggal 2 Maret 1982 menetapkan berlakunya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) untuk menentukan arah, tujuan dan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai kesatuan yang menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Baik yang diselenggarakan pemerintah, organisasi, maupun perorangan. Untuk pembangunan kesehatan, pemerintah pusat menyediakan anggaran setiap tahun, baik untuk perangkat keras maupun lunak. Anggaran untuk sektor ini terus meningkat. Tahun 1992–1997 ± antara 1,5–2,5% dan tahun meningkat menjadi 2004–2009 ± 5–7,5% dari Anggaran Belanja Negara. Dalam RPJM 2009–2014 anggarannya sekitar ± 7,5–9%. Selain itu ada juga biaya yang berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang rinciannya belum diketahui.



10



Pendanaan pembangunan kesehatan yang dibutuhkan ditujukan kepada sektor-sektor antara lain, perencanaan perluasan jangkauan upaya kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan, pengadaan dan pengendalian obat-obatan, managemen upaya kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat, dan kerja sama lintas sektoral. Ahli-ahli kedokteran, ilmu-ilmu sosial dan teknologi, disiplin kedokteran, terus berusaha mengembangkan ilmunya, baik terkait penyakit fisik dan psikologis serta pengobatan dan penyembuhannya. Perkembangan spesialisasi di bidang kedokteran pun meluas, seperti spesialisasi gizi radiologi, THT, kebidanan, anak, mata, kulit, penyakit dalam, paru, saraf, gigi dan mulut serta orthodontik, ahli bedah/ortopedi dan traumatologi, ahli jiwa/psikiater, termasuk akupuntur. Demikian juga pembinaan kesehatan menyeluruh. Mulai promotif/konstruktif, preventif, rehabilitatif bahkan preservatif, selain fungsi kuratif. Pihak kedokteran juga bekerja sama dengan ahli lainnya menangani masalah kesehatan secara meluas. Dalam disiplin ilmu sosial, Ilmu-ilmu sosial menyumbangkan data, konsep, teori, model pendekatan, membantu pengembangan ilmu kesehatan. Sosiologi misalnya mengidentifikasi 'key-person' dalam masyarakat yang berguna untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Antropologi menyumbangkan pengetahuan kebiasaan makan golongan-golongan etnik, menu makanan yang disajikan sehari-hari, pembagian makanan di antara anggota keluarga, pengetahuan mengenai nilai dan norma gizi makanan lokal. Ahli hukum dapat menetapkan butir hukum mengenai etik kedokteran pada tenaga kesehatan dan masyarakat awam atau kebijaksanaan harga makanan terkait pemenuhan gizi dan kualitas kesehatan. Ahli pertahanan dan keamanan misalnya, mengembangkan konsep stabilitas yang sehat sehingga memberi iklim cerah untuk pembangunan kesehatan di segala sektor. Ahli agama, misalnya, memberikan dasardasar hukum agama mengenai akhlak, yang berkaitan dengan kegiatan dan demikian seterusnya. Untuk teknologi sendiri, faktor pendukung dari disiplin ini terhadap kemajuan upaya kesehatan adalah semakin derasnya perhatian para teknolog dalam merancang dan memproduksi peralatan-peralatan modern, khususnya peralatan yang memberi kemudahan bagi proses kegiatan pemeriksaan (cek) kesehatan, diagnosa serta penyembuhan sesuatu penyakit dengan sistem laser. Termasuk dalam hal ini peralatan-peralatan rumah sakit. Tidak ketinggalan juga, kemajuan dalam perangkat komputer.



11



Faktor sosial budaya, warga masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lainnya di dunia ini dalam prinsip upaya kesehatan. Penanggulangan penyakit merupakan bagian dari tanggung jawab warga masyarakat yang sehat khususnya kerabat terdekat terhadap seseorang yang menderita penyakit. Ide pembangunan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, bahkan yang bersifat rehabilitasi, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pola kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun barangkali porsinya masih kecil. Warga masyarakat umumnya memperlihatkan kemauannya mendatangi tempat pelayanan kesehatan jika ada yang sakit. Malah bersedia membiayai



penyembuhan



penyakitnya



atau



keluarganya.



Ada



yang



bersedia



menyumbangkan harta benda, uang, dan juga darah, baik terhadap negara, lembaga swasta maupun terhadap usaha perorangan. Begitu pula menjaga kesehatan rumah tangga, masyarakat, serta ekologinya. Warga banyak menunjukkan kesadaran tinggi, melahirkan perilaku menguntungkan kesehatan.



2.6 Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Kesehatan di Indonesia Faktor-faktor penghambat pengembangan kesehatan di Indonesia faktor penghambat disoroti dari sudut sosial budaya. Telah dibentangkan di awal unsur budaya universal, meliputi antara lain, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Faktor agama dan kepercayaan gaib non religi. Agama yang hidup di tanah air memiliki nilai dan norma pembentukan mental bangsa di bidang ritual dan seremonial serta akhlak berupa moral serta etika dan tatakrama dalam kehidupan. Selanjutnya ada juga ajaran agama tentang campur tangan tuhan seketika tatkala umatnya sudah keterlaluan dalam perilaku menyimpang dalam penjamahan alam atau komunikasi sesama manusia. Khusus dalam hal pembangunan kesehatan di Indonesia, banyak didapatkan data tentang pengaruh kepercayaan yang dapat menghambat upaya pembinaan kesehatan secara biomedis. Misalnya kepercayaan bahwa penyakit seseorang disebabkan oleh campur tangan agen penyakit yang bersumber dari luar diri dan luar lingkungan alam manusia. Dipercayai juga penyembuhannya, mesti dengan membujuk atau mengusir agen atau mengobati dosa kepada supranatural penyebab penyakit itu. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang penderita berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik. Di samping itu banyak pula kepercayaan tentang penyakit diare balita di berbagai wilayah di Indonesia ciri pertumbuhan seperti: "mau pandai jalan dan bicara”, "tumbuh gigi", dsb. Penderita tidak diobati, dibiarkan mengalami dehidrasi (kekurangan cairan tubuh) lebih lama dan bisa 12



membawa kematian. Di beberapa tempat anak menderita sakit kulit, korengan, dipercayai karena banyak makan yang asam-asam, sehingga jadi korengan. Dari itu asam harus dipantangkan. Padahal vitamin C yang bersumber pada makanan yang asam-asam penting bagi pembentukan kulit baru jika luka atau sakit. Jika penyakit diare balita atau anak korengan itu bertambah parah, dianggap karena kemasukan roh halus atau kesambat, maka penyembuhannya membujuk atau mengusir roh tadi, melalui penyembuh tradisional atau agama. Hal ini memperlambat pengendalian ledakan penduduk yang juga berdampak negatif ke kesehatan Lalu dari segi ekonomi. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang miskin (40% penduduk Indonesia dari acuan sembilan bahan pokok/dapur), merasa berat memikul biaya pengobatan biomedis yang diselenggarakan di Puskesmas, rumah sakit dan klinik pemerintah, terutama yang diselenggarakan swasta. Warga masyarakat sering menghindari pengobatan biomedis, pergi ke penyembuh medis tradisional yang biayanya sukarela atau pengobatan sendiri Dari segi ilmu pengetahuan. Hambatan dari segi ilmu pengetahuan, dapat bersumber dari lembaga pengembangan ilmu pengetahuan biomedis, dari sistem medis tradisianal serta dari warga masyarakat. Dari bagian pengembangan ilmu di lembaga pendidikan kesehatan misalnya fakultas kedokteran, terlihat antara lain: 1. Konsep baru dalam pembangunan kesehatan belum disosialisasikan secara luas sehingga kurang dipahami masyarakat 2. Pengembangan fakultas dalam beberapa segi lebih mementingkan mutu internasional daripada kebutuhan pembangunan nasional, lokal, pulau terluar dan komunitas adat terpencil. 3. Orientasi fakultas masih mempertahankan zaman emas spesialis klinik, sedikit sekali pada kesehatan prima. 4. Pandangan lebih dominan atas pendekatan monodisipliner daripada inter dan multidisipliner. 5. Bagian kesehatan masyarakat belum mampu mengubah suasana orientasi penyakit ke arah kesehatan secara Luas. Hal ini terbawa oleh dokter-dokter atau paramedis sebagai alumni yang berpraktik di institusi-institusi kesehatan, baik di Pemerintahan maupun Swasta. Dari bagian medis tradisional lain lagi. Sistem pengetahuan dari pelayanan kesehatan secara tradisional banyak yang bersifat lisan dan karena itu sulit dimengerti, diawasi dan dibakukan. Peralihannya dari satu angkatan yang tua ke angkatan muda berikutnya juga 13



bersifat lisan dan diam-diam (esoteris). Biasanya melalui sistem magang. Seorang yang ingin menjadi penyembuh seperti dukun, dengan atau tanpa isyarat ilham kesaktian, mulai dengan membantu seorang dukun yang sudah terkenal dan seringkali sejak ia masih kecil. Hal penting dari pemraktik medis modern dan medis tradisional, yang jadi hambatan adalah: 1. Perbedaan dalam proses sosialisasi dan profesionalisasi, sehingga persepsi terhadap sesuatu objek yang sama akan dapat berbeda. 2. Suasana saling mengecilkan arti upaya kesehatan antara satu dengan lainnya. 3. Kurangnya ilmu pengetahuan dari masing masing sistem medis itu yang sesuai dengan tuntutan perkembangan berbagai penyakit yang timbul



seperti



penyembuhan asma, tumor/kanker, dan aids. Dalam segi teknologi, dilihat dari sistem medis modern, banyak alat diagnosa dan therapi baru belum dimiliki oleh kebanyakan rumah sakit dan puskesmas daerah, khususnya tingkat II dan kecamatan. Adapun dari sistem medis tradisional sering sekali menggunakan peralatan-peralatan dari benda-benda yang kurang higienis atau tidak steril, sehingga terjadi dampak negatif. Seorang paraji (dukun bayi) sering sekali memotong tali pusar bayi dengan sembilu, pisau atau gunting yang kurang bersih. Kemudian bekas potongan ditutup dengan abu dapur yang mungkin mengandung bakteri. Hal demikian, dapat menimbulkan kejang-kejang bagi bayi, menderita tetanus dan akhirnya meninggal. Dari segi organisasi sosial. Pranata sosial di desa, ujung tombak pembangunan kesehatan nasional belum manggembirakan. Misalnya Posyandu sebagai inti kekuatan pranata kesehatan di pedalaman, banyak tersendat bahkan mati. Terkadang disebabkan warga masyarakat yang suami-istri sama-sama bekerja. Atau anak mereka banyak kecilkecil sementara saat posyandu buka, tidak ada yang jaga sebagian anaknya. Jika dibawa semua anak biaya jajan anak lebih membengkak. Saat lain, disebabkan petugas teknis medis Puskesmas (dokter atau para medis) yang membinanya sering datang terlambat atau tidak datang. Di sudut lain warga masyarakat kurang mau ke Posyandu karena kalau ada anak sakit, Posyandu tidak mengobatinya kecuali sekedar menganjurkan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, sehingga warga masyarakat lebih cenderung langsung saja ke Puskesmas daripada ke Posyandu. Lalu, segi pranata hukum ”Legalitas” kesehatan. Sejumlah praktik medis tradisional telah dilegalisasi oleh Kementerian Kesehatan seperti akupuntur, tetapi pemraktik lainnya seperti magik-religious, herbalis, dukun patah tulang, dan paraji, belum secara resmi 14



mendapat izin praktik. Masalahnya selain cara bekerjanya yang belum dapat diketahui secara tepat, juga masih memerlukan diskusi para ilmuan seperti yang dikemukakan oleh Boedhihartono tentang apakah mereka berhak mengeluarkan "surat sakit seorang pasien", “surat keterangan meninggal", "sebagai saksi di pengadilan tentang visum sebab-sebab meninggalnya seseorang karena black magic atau biasa", atau "berlaku tidaknya surat keterangan penyembuhan tradisional untuk mendapatkan asuransi kesehatan maupun asuransi kecelakaan yang berhubungan dengan jiwa atau harta benda, dsb”. Tentu perlu melibatkan Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional, bahkan Kementerian Agama. Apakah semua pengobatan atau penyembuhan medis tradisional akan diperlakukan sama atau ada kekecualian, masih belum tuntas hingga sekarangwalaupun landasan hukumnya sudah ada, yaitu pada UU No. 36 Tahun 2009. Di Indonesia banyak terdapat masyarakat tradisional dan bahkan kumunitas terpencil. Sifat anggota masyarakat seperti ini masih penganut sistem kepercayaan yang sukar membedakan tindakan rasional dengan irrasional. Jadi sistem pengobatan tradisional masih perlu dipetarangkum dan didokumentasikan secara menyeluruh. Hingga sekarang belum terdata secara rinci. Kekayaan data pengobatan alternatif sungguh penting sebagai dasar menentukan kategorisasi, acuan, prosedur atau proses yang serasi. Tidak tumpang tindih dengan biomedis dalam bentuk inkorporasi, integrasi, adopsi atau legalisasi atau apapun strategi yang disepakati. Dari segi bahasa. Acapkali istilah atau penjelasan dalam dunia kedokteran tidak dipahami warga masyarakat sewaktu dikomunikasikan oleh petugas kesehatan. Sehingga warga yang awam cenderung salah menginterpretasi (mis-komunikasi). Begitu juga tentang pemraktik medis tradisional cenderung menjelaskan kepada warga masyarakat istilah kedokteran modern (untuk jastifikasi) dengan mengkomunikasikannya dengan istilah-istilah medis tradisional yang sebenarnya tidak sama. Disatu segi warga masyarakat merasa dapat dukungan spiritual yaitu mendapatkan pengobatan sebenarnya dari pengobat tradisional seperti dukun sebagai pengganti dokter biomedis. Akan tetapi sesungguhnya penyakit menuntut penyembuhan ke tingkat medis modern (biomedis), seperti penyakit infeksi, tetanus dan tumor yang dipandang karena kesambat atau terkena black magic.



2.7 Tujuan Pembangunan Kesehatan Tujuan dengan adanya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 15



masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu: 1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidangkesehatan.Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. 2. Peningkatan status gizi masyarakat. 3. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). 4. Pengembangan keluarga sehat sejahtera. Sasaran kebijakan pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum dikelompokan sebagai sasaran kebijakan pembangunan seperti, peningkatan kerjasama lintas sector, peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, peningkatan lingkungan sosial budaya.



2.8 Kendala Kesehatan Dalam Negara Multicultural 1. Konektivitas Kendala konektivitas menjadi penyebab utama sistem kesehatan digital (E-Health) di Indonesia tidak berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil yang seharusnya butuh akses kesehatan yang sama dengan masyarakat kota. Jika konektifitas sudah merata di seluruh Indonesia, maka bisa dipastikan masyarakat bisa mendapat akses kesehatan yang baik karena bisa berkonsultasi dengan dokter meski berjauhan. Biayanya pun jauh lebih murah. 2. Kejelasan regulasi Menurut sebuah survei dari Deloitte Indonesia, Bahar, dan Chapter, sebesar 15,6 persen pengguna masih merasa tidak puas dengan adanya layanan kesehatan digital. Ketidakpuasaan ini terjadi karena pengguna mengkhawatirkan keamanan data yang diinput ke dalam layanan kesehatan digital tersebut. Itupun belum adanya aturan tentang tata cara pengantaran obat agar tidak terkontaminasi benda lain hingga sampai kepada pasien. Selain keamanan data, yang masih menjadi masalah utama dalam perkembangan layanan digital ini antara lain, terjadinya komunikasi yang kurang baik antara dokter dengan penderita penyakit karena tidak memeriksa penyakit secara langsung. Apalagi secara pengalaman, banyak dokter yang tidak terbiasa memeriksa 16



3.



4.



5.



6.



penyakit hanya melalui telepon. Kendala-kendala soal regulasi di atas, tentu menjadi kendala pada perkembangan e-health. Pemerintah hendaknya mengatur regulasi tersebut secara cepat mengingat pengguna layanan kesehatan digital semakin bertumbuh. Bonus demografi Populasi Indonesia merupakan populasi ke-4 terbesar di dunia, yang banyak didominasi oleh usia muda dan masyarakat ekonomi kelas menengah. Bonus demografi ini menjadi kekuatan untuk Indonesia untuk bersaing di kancah global. Akan tetapi, bonus demografi ini tak dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang baik. Anak muda dan masyarakat yang dianggap mampu memajukan Indonesia justru jadi tak terlindungi karena tidak ada pelayanan kesehatan yang baik. Negara kepulauan Menjadi negara kepulauan, memang sangat berpengaruh besar terhadap potensi ekspor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Indonesia terkenal dengan beragam SDA dan keindahan alam yang mampu menarik wisatawan berkunjung. Di sisi lain, distribusi pangan dan distribusi kesehatan banyak terkendala karena tidak bisa ditempuh hanya dengan jalur darat. Pelayanan rendah Tingkat pelayanan rumah sakit di Indonesia relatif rendah. Ini tercermin dari kendala masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Pasien yang menderita penyakit berat diminta menanti pelayanan hingga 1 bulan lamanya di rumah. Sebagai contoh, banyak masyarakat di daerah Medan yang akhirnya memilih Penang, Malaysia, untuk berobat ketimbang di Indonesia. Teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik Teknologi yang ada tak dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan kesehatan. Padahal, pengguna internet di Indonesia paling tinggi ketimbang negara lain. Contoh pemanfaatan teknologi dengan baik adalah iWatch kita pasang di tangan kita, itu bisa mendeteksi kondisi jantung dan kondisi sistem tubuh lainnya. Tapi saat berobat, kita tidak memberitahukan kepada dokter kalau kita punya rekam manual melalui iWatch itu. Padahal kalau diberitahu, dokter bisa langsung merekomendasikan pengobatan yang lebih tepat.



17



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan Pembangunan dalam bidang kesehatan hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu untuk pembangunan dalam bidang kesehatan, adapun beberapa hal penting yang harus diterapkan seperti pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan, profesionalisme, desentralisasi, dsb. Terdapat juga upaya- upaya pembangunan nasional dibidang kesehatan yang perlu untuk diperhatikan juga. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di bidang kesehatan, untuk pendukung pembangunan kesehatan di Indonesia upaya pembangunan kesehatan diperlukan dukungan berbagai faktor seperti birokrasi (pemerintah), ahli kedokteran, ilmu ilmu sosial serta teknologi, sosial budaya masyarakat, medis tradisional, dan hubungan internasional. Sedangkan pada faktor-faktor penghambat pengembangan kesehatan di Indonesia, faktor penghambat disoroti dari sudut sosial budaya. Telah dibentangkan di awal unsur budaya universal, meliputi antara lain, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Tujuan dari pembangunan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Lalu, kendala-kendala yang perlu diperhatikan juga dalan negara multikultural seperti kendala konektivitas, kejelasan regulasi, bonus demografi, negara kepulauan, pelayanan rendah, dan teknologi yang tidak dimanfaat secara baik.



3.2 Saran Sebagai tenaga kesehatan kita perlu memahami apa itu pembangunan dalam bidang kesehatan agar dapat mengerti tujuan dari apa yang kita ambil untuk pembangunan dalam bidang kesehatan itu sendiri. Dari sini kita juga mengerti upaya-upaya apa yang dapat kita gunakan untuk pembangunan dalam bidang kesehatan. Serta memahami apa saja faktorfaktor penghambat, pendukung dan kendala pada negara multikultural pembangunan dalam bidang kesehatan. Jika para tenaga kesehatan telah memahami apa itu pembangunan dalam bidang kesehatan, tujuan, faktor-faktor penghambat dan pendukung, tujuan kita untuk memajukan pembangunan di bidang kesehatan akan jauh lebih mudah. 18



DAFTAR PUSTAKA



Anonim. (2010). Masalah-Masalah Sosial Budaya Dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Masyarakat dan Budaya, 231-254. Anonim. (2017). Strategi dan Arah Kebijakan. 1-4. Anonim. (2022, Agustus Selasa). Pusat Kesehatan Masyarakat. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pusat_Kesehatan_Masyarakat Anonim. (t.thn.). Pembangunan di Bidang Kesehatan. 1-9. Sembel, H. (t.thn.). Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan. Diambil kembali dari Academia.edu: https://www.academia.edu/36748479/PEMBANGUNAN_DALAM_BIDANG_KESE HATAN Ulya, F. N. (2019, Agustus Senin). 6 Kendala Ini Membuat Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tak Maksimal. Diambil kembali dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2019/08/19/171503026/6-kendala-ini-membuatpelayanan-kesehatan-di-indonesia-tak-maksimal?page=2



19