Makalah Pemberontakan BFO [PDF]

Citation preview

MAKALAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN FEDERAL Atau BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLAG (BFO) Disusun oleh kelompok 7



SMAN 1 SETU Jl.Pala Raya Perum.Graha Mustika Media Kec.Setu Kab.Bekasi No telp.021-29090340



Nama Anggota Kelompok : Sperandian Roma ; Agtha Kristin S. ; Andi Saputra ; Gandhi Theo Mula S.



A. PENDAHULUAN



ANALISIS MATERI



BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelolah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (19451949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing – masing negara bagia memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar. Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara – negara federal Belanda lebih kuat. Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyusul aksi politik Belanda yang ke – 2 pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar BelandaIndonesia di Den Haag. Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan balasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang – orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal.



B. SEJARAH  Kampanye “Negara Boneka” Van Mook



Hubertus Hohannes Van Mook



Pendiri Badan Permusyawaratn Federal (BFO) tidak lepas dari pembentukan negara federal di Indonesia. Rencana pembentukan negara federasi di Indonesia awal nya di cetuskan oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook. Rencana tersebut mengharuskan Van Mook mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Pengubahan ketatanegaraan mengalami hambatan karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia sehingga Van Mook mengawali rencana pembentukan negara federal dengan menyebarluaskan federalisme di



Indonesia pada konferensi yang berlangsung di Hoonge Veluwe. Konferensi tersebut gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang menginginkan RI juga masuk dalam Persemakmuran di bawah Belanda. Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15 Juli – 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan Konferensi Pangkal Pinang dan Konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi langkah awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai negara bagian yang pertama didirikan. Setelah itu Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah otonom lainnya di Indonesia.



Konferensi Malino 1946 Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk mewujudkan rencananya membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) di Indonesia. Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948 bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan daerah otonom di Indonesia, yaitu Negara Indonesia Timur, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Pasundan, Jawa Timur, Borneo Timur, Borneo Barat, Bandjar, Bangka, dan Riau. Pada konferensi federal van Mook mengajukan suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya, yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara atau Voorlopige Federale Regering (VFR). VFR rancangan van Mook merupakan lembaga pemerintahan yang telah ada di Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia. Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun usul pengubahan rancangan VFR. Kekecewaan tersebut membuat Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali mengadakan konferensi serupa yang bertujuan membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia. Konferensi tersebut



diadakan di Bandung tanggal 7 Juli 1948 dan diberi nama konferensi satuansatuan kenegaraan atau konferensi kenegaraan (Staatkundige Enheden Conferentie). Konferensi kenegaraan lebih dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg atau BFO).  Persidangan Anggota BFO memulai sidang pertamanya di Bandung pada 7 Juli 1948. Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.



Ide ana Ide Agung Gde Agung bersama Sultan Hamid II dari Pontianak



BFO kembali melanjutkan konferensi selama tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948. Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang dinamai Pemerintah Federal Interim (Federale Interim Regering atau FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari orangorang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat Jl. Pejambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir pasal. Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah otonom di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan jumlah penduduk. Golongan minoritas juga mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan perwakilan.



Tanggal 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan antara delegasi BFO, Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membahas rencana pembicaraan antara wakil Republiken dan Belanda. Delegasi Republik Mohammad Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB. Pertemuan RI-Belanda-BFO kemudian dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Hasil pertemuan ini diantaranya angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, dan Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pada 22 Juni 1949 kembali diadakan perundingan antara RI, BFO dan Belanda. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.  Konferensi Meja Bundar dan Republik Indonesia Serikat



Konferensi Inter-Indonesia Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949). Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.



Konferensi Meja Bundar di Den Haag KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda. KMB berakhir pada 2 November 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat Republik Indonesia Serikat, BFO juga menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).



C. Keanggotaan BFO terdiri atas pimpinan 15 negara bagian bentukan Belanda, yang memiliki populasi antara 100,000 hingga 11 juta jiwa.



Republik Indonesia Serikat. Negara konstituen Republik Indonesia ditunjukkan dengan warna merah. Negara Indonesia Timur ditunjukkan dengan warna emas. Konstituen lainnya digambarkan dengan warna biru. Daerah otonom ditunjukkan dengan warna putih.



Negara Bagian  Negara Indonesia Timur  Jawa Timur  Sumatra Timur  Madoera  Pasundan (Jawa Barat)  Sumatra Selatan Negara Otonom  Bandjar  Banka  Billiton  Jawa Tengah  Borneo Timur (tidak termasuk bekas wilayah Kerajaan Pasir)  Groot Dajak (Dajak Besar)  Riouw  Federasi Kalimantan Tenggara  Borneo Barat (Wilayah khusus) Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO. Tokoh tersebut adalah Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), R.T Adil Puradiredja (Pasundan), Sultan Hamid II (Borneo Barat), dan T. Mansoer (Sumatra Timur). Masing-masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI, sedangkan Sultan Hamid II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.



KESIMPULAN Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan belanda Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Sjahrir. Alasannya, van Mook yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis.



PENDAPAT Bfo sendiri adalah badan musyawarah negara negara federal diluar ri, yg dibentuk oleh belanda. Pada awalnya, bfo berada dibawah kendalibelanda. Namun lama kelamaan bdan ini tidak selalu memihak pada belanda. Pro-kontra tentang negara negara federal inilah yang kerap menimbulkan pertentangan.



SUMBER INFORMASI https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Federal https://brainly.co.id/tugas/3093404