Makalah Teori Administrasi Publik Klompok [PDF]

Citation preview

MAKALAH TEORI ADMINISTRASI PUBLIK KELOMPOK 8 DIMENSI KEBIJAKAN ADMINISTRASI PUBLIK



Disusun Oleh : 33. Afifah Nur Rahma



(1902016088)



34. Rahmad Hidayat



(1902016089)



35. Selviana



(1902016091)



36. Vinsentius Deden



(1902016092)



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN 2020



KATA PENGANTAR 1



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Kebijakan Publik” ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas Teori Administrasi Publik “Kebijakan Publik”. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini berlangsung sehingga dapat terealisasikanlah makalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, makalah yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.



Samarinda, 10 Oktober 2020



Penyusun



Daftar isi 2



HALAMAN JUDUL…..............................................................................................................1 KATA PENGANTAR ...............................................................................................................2 DAFTAR ISI ……………………………………………………….....................................… 3 BAB PENDAHULUAN...........................................................................................................4 1.1 belakang…………………………………………………...................................4



I Latar



1.2 Rumusan Masalah …………………………………………...................................… 4 1.3 Tujuan ……………………………………………......................................4



Penulisan



BAB PEMBAHASAN............................................................................................................5 2.1 Batasan dan …………………………………………….....................5



Ruang



II



Lingkup



2.2 Dimensi Kebijakan……………………………………………................................…5 2.3 Prinsip-Prinsip Dimensi Kebijakan Publik ……………………………………........… 6 2.4 Paradigma Dimensi Publik...........................................................................6



Kebijakan



2.5 Analisis Dimensi Kebijakan..........................................................................................7 2.6 Proses Dimensi Publik..................................................................................8 2.7. Isu Penting Kebijakan.....................................................................................9



Kebijakan Dimensi



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan …………………………………………………………........................11 3.2 Saran ……………………………………………………………..............................11 Daftar Pustaka...........................................................................................................................12



3



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi (dimensi manageman) dan organ tubuh (dimensi organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang akan diputuskan. Dimensi kebijakan ini sangat penting sebagai penentu tentang apa yang hendak di kerjakan. Apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan atau aspirasi tertentu. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau error. Untuk memproses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasioniltis dan politik, maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Ada tiga jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analis kebijakan , yaitu dikenal dengan “tipe 1” yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu. “tipe 2 “ yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu, “tipe 3” yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu diluar kepentingan kaum miskin. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa Sajakah Batasan dan ruang lingkup dimensi kebijakan ? 2. Apa itu Dimensi Kebijakan ? 3. Apa saja prinsip-prinsip dimensi kebijakan ? 4. Kapan terjadinya pergeseran Paradigma ? 5. Seperti apa analisis dimensi Kebijakan ? 6. Bagaimana proses dimensi Kebijakan ? 7. Apa saja isu-isu penting Dimensi Kebijakan ? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Mendeskripisi atasan dan ruang lingkup dimensi kebijakan 4



2. 3. 4. 5. 6. 7.



Mendeskripsi Dimensi Kebijakan Mendeskripsi prinsip-prinsip dimensi kebijakan Mendeskripsi pergeseran paradigma Mendeskripsi analisis dimensi kebijakan Mendeskripsi proses dimensi kebijakan Mendeskripsi isu-isu penting dimensi kebijakan



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Batasan dan Ruang Lingkup Istilah ”Kebijakan ” sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah ”Kebijaksanaan” sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebalikny, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat. Graycar mengatakan bahwa kebijakan/policy dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk,proses, dan kerangka kerja (Donovan dan Jakson, 1991: 14). Sebagai suatu konsep”filosofis” kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu ”produk” kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu ”proses” kebijakan menunjuk pada cara dimana melalaui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai ”serangkaian kerja”,kebijakan merupakan suatu p[roses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Begitu banyaknya istilah ”kebijakan Publik” terkesan tidak seragam , namun kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikanya kepada yang miskin, (3) bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau meberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu,dan (4) bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Sedangkan menurut J.Q Wilson, yang dikutip Peterson(2003) tipe kebijakan terdiri atas: a. Tipe Majoritarian, yaitu kecenderungan mendidtribusikan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat. Contoh masyarakat umum membayar biaya social security dan begitu banyak masyarakat yang pensiun menerimanya.



5



b. Tipe enterpreneurial, kecenderungan mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok saja tetapi kegunaan dinikmati secara luas. c. Tipe client, yaitu membebani masyarakat luas melalui subsidi, yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja. d. Tipe interest group yaitu mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada kelompok tertentu saja, seperti kompetisi. 2.2 Dimensi Kebijakan Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi (dimensi manageman) dan organ tubuh (dimensi organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang akan diputuskan. Dimensi kebijakan ini sangat penting sebagai penentu tentang apa yang hendak di kerjakan. Apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan atau aspirasi tertentu. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau error.



2.3 Prinsip-Prinsip Dimensi Kebijakan Publik 1. Tahap-tahap kebijakan, yang pembuatannya terdiri atas (1) agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis dampak; dan (5) feedback, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. 2. Analisis kebijakan, proses analisis kebijakan dibedakan atas perstukturan masalah atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan. 3. Implementasi kebijakan, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan, dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efesiensi dan efektivitasnya. Sedangkan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya.



2.4 Paradigma Dimensi Kebijakan Publik a. Paradigma welfare economics, yaitu mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif kebijakan kita harus terlebih dahulu menghitung untung ruginya dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis. b. Paradigma public choice, yaitu menyarankan agar dlam memilih alternatif kebijakan, keputusan publik atau lembaga yang mengatasnamakan atau mewakili publik harus diutamakan.



6



c. Paradigma structure yaitu memberikan arahan bahwa dam memilih alternatif harus memperhitungkan kepentingan dari berbagi lapisan masyarakat yang ada termasuk apa yang dinikmati mereka atau sebaliknya dampak yang menimpa mereka. d. Paradigma information processing ,yaitu menyarankan agar dalam memilih suatu alternatif kebijakan, informasi dan data yang dibutuhkan harus diteliti tingkat kualitasnya dan diproses serta dianalisis secara benar dan disimpulkan secara tepat. Pergeseran Paradigma 1) Tahun 1935 Vifredo Pareto mengemukakan bahwa kebijakan hanya dapat di adopsi apabila menguntungkan paling kurang satu orang, tetapi tidak merugikan seorang pun. 2) Tahun 1951 Daniel Lerner dan Harold D. Laswell menyarankan penggunaan analisis yang sistematik dalam kebijakan dalam rangka menghindari perilaku irasional 3) Tahun 1959 Charles Lindbloom dalam tulisannya yang berjudul “the science of Muddling through” mengungkapkan bahwa kebijakan sebaiknya dibuat melalui proses yang incremental dan bukan melalui proses “rational comprehensive” 4) Tahun 1962 Morton Kroll menyarankan agar kebijakan sebaiknya di pelajari sebagai suatu kesatuan dari tiga elemen yaitu pola tentang nilai-nilai, sistem, etika, dan pengaturan institusional 5) Tahun 1966 Thomas R. Dye melaporkan bahwa variabel ekonomi seperti tingkat urbanisasi, industrialisasi, kekayaan, pendidikan, lebih secara signifikan mempengaruhi output kebijakan dari negara bagian (AS) daripada Variabel politik seperti voters 6) Tahun 1970 LL. wade fan R.L Curry Jr menggunakan analisis ekonomi untuk mengembangkan suatu teori normatif pilihan publik, dimana mereka mengintegrasikan preferensi masyarakat, kemudian produksi, dan hambatan anggaran dalam suatu model pembuatan kebijakan 7) Tahun 1975 James E.A memfokuskan perhatian kepada kriteria pengambilan keputusan yang digunakan para aktor, yaitu nilai, afisiasi parpol, kepentingan konstituen, opini publik. Dsb.  2.5 Analisis Dimensi Kebijakan William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan 7



Analisis kebijakan publik (public policy analysis) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik (public policy process). Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat. Kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya. Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan yang bersifat penandaan (designative) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif. Prosedur analisis berdasarkan letak waktu dalam hubungannya dengan tindakan dibagi dua yaitu ex ante dan ex post. Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang (ex ante), sedangkan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu (ex post). Analisis ex post berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif yang biasa dilakukan oleh ahli ahli ilmu sosial dan politik, sedangkan analisis ex ante berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, sistem analisis dan operations research. Anal isis kebijakan biasanya terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi dan kesimpulan. 2.6 Proses Dimensi Kebijakan Publik Analisis kebijakan publik dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan menggunakan metode analisis kebijakan yang luas untuk menghasilkan informasi yang lebih banyak dan lebih baik pada tiap fase pembuatan kebijakan; menerjemahkan informasi dan analisis dalam bahasa yang dimengerti oranglain; mempersiapkan dokumen kebijakan tertulis termasuk memo-memo, RIA (Regulatory Impact Assessments), makalah tentang masalah kebijakan, dan laporan – laporan penelitian tentang solusi yang berpotensi untuk memecahkan masalah ; dan menggunakan pengarahan secara lisan, pertemuan, percakapan, dan konferensi untuk mengomunikasikan isi dari dokumen-dokumen kebijakan. 1. Perumusan Masalah (Problem Structuring) Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan – kesempatan yang tidak terealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Memahami masalah kebijakan merupakan hal yang penting, karena para analis kebijakan terlihat lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah. Ciri-ciri masalah adalah interdependence, subjectivity, artificiality, dan dynamics. Terdapat tingkatan (hierarki) isu-isu dalam masalah kebijakan. Dalam menentukan masalah kebijakan, kita perlu memahami tingkatan isu dan posisinya dalam jenis (kebijakan strategi/opersional).



8



2. Peramalan Suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai tiga bentuk utamai yaitu: 1)Proyeksi 2)Prediksi 3)Perkiraan 3. Rekomendasi Rekomendasi merupakan proses rasional dimana para analisis memproduksi informasi dan argumen – argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik. Prosedur-prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah- masalah kemanusiaan (deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi) dapat dibandingkan dan dipertimbangkan menurut waktu digunakannya prosedur-prosedur tersebut (sebelum atau sesudah tindakan) dan jenis pertanyaan yang sesuai (empirik, valuatif, atau normatif). Dalam membuat rekomendasi, analisis kebijakan secara khusus menjawab berbagai persoalan tentang sasaran, biaya, hambatan-hambatan, ekternalitas waktu, risiko, dan ketidakpastian. Pilihan publik dan swasta berbeda dalam tiga hal : hakikat proses kebijakan publik, hakikat tujuan kebijakan yang bersifat kolektif, dan arti barang-barang publik. Dua pendekatan utama untuk rekomendasi analisis kebijakan publik adalah analisis biaya manfaat dan analisis biaya efektifitas. 4. Pemantauan Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat penandaan dan terutama yang berkepentingan untuk menetapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik. Pemantauan menghasilkan yang bersifat penandaan setelah kebijakan dan program diadopsi, lalu diimplementasikan, sedangkan peramalan menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan sebelum tindakan dilakukan. Informasi yang dihasilkan melalui pemantauan memiliki setidak-tidaknya empat fungsi, yaitu ketundukan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi. Ada dua jenis hasil kebijakan, yaitu keluaran dan dampak. Tindakan kebijakan terdiri dari masukan dan proses. Sementara tindakan itu, tindakan kebijakan memiliki dua tujuan utama, regulasi dan alokasi. Pemantauan dapat dipiliih dalam empat jenis pendekatan: akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, pemeriksaan sosial, serta sintesis riset dan praktik. Pendekatan-pendekatan terhadap pemantauan memerhatikan hasil-hasil yang berkaitan dengan kebijakan, berfokus pada tujuan, dan orientasi pada perubahan. 5. Evaluasi Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dari metodemetode analisis kebijakan yang lain: titik berat kepada nilai hubungan ketergantungan antara nilai dan fakta; orientasi masa kini dan masa lalu; dan dualitas nilai. Kriteria 9



evaluasi kebijakan: evektifitas, estimasi, kecukupan, kesamaan, daya tanggap, dan kelayakan. Tiga pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan adalah evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan.



2.7. Isu Penting Dimensi Kebijaka Dalam proses penyususnan dan pembuatan kebijakan publik terdapat isu menarik yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.



Isu Etika Kebijakan Isu Reformasi Kebijakan Publik Isu Partisipasi dalam kebijakan Publik Isu Kualitas, Efektifitas, dan Kapasitas Kebijakan isu Kepalsuan Kebijakan



Isu kebijakan publik di atas harus kita perhatikan dan harus diwaspadai, karena kalau tidak ada perbaikan akan mengalami kerugian dalam kebijakan publik tersebut.



10



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan Kesimpulan Kebijakan publik dibuat agar hidup masyarakat dapat teratur, setiap kebijakan mempunyai dampak yg baik bagi masyarakat luas. Maka dari itu perlu sekali kebijakan dalam skala atau lingkup mulai dari yang terkecil hingga yang besar. Kebijakan publik demikian dapat mengatur kita agar kita bisa hidup teratur dan terorganisir dengan baik. 3.2 Saran Penulis berharap agar pemerintah mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk perubahan dibidang pendidikan. Selain itu harus mampu merangsang masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam sebuah inovasi dibidang pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.



11



DAFTAR PUSTAKA https://rifkiismarismailblog.wordpress.com/2016/12/02/enam-dimensi-strategis-administrasipublik-konsepteori-dan-isu-yeremies-t-keban-ph-d/ https://yannawari.wordpress.com/2016/02/15/proses-analisis-kebiijakan/ https://idtesis.com/analisis-kebijakan-publik/#:~:text=William%20N.%20Dunn %20(2000),politik%20dalam%20rangka%20memecahkan%20masalah%2D https://www.academia.edu/28670149/6_Dimensi_Kebijakan_AN_docx



12