Perbedaan Marhaenisme Soekarno Dan Sultan Syahrir [PDF]

Citation preview

Nama



: Esa Tri Rara, 2010103010084



Mata Kuliah : Pemikiran Politik Indonesia 02 PERBEDAAN IDEOLOGI MARHAEINISME SOEKARNO DAN SULTAN SYAHRIR Soekarno sulit untuk dikategorikan ke dalam satu bidang pemikiran tunggal. Namun, beberapa pemikiran yang sering dikaitkan dengan Soekarno meliputi nasionalisme, marhaenisme, demokrasi terpimpin, anti-imperialisme, dan sebagian kecil elemen Islam. Sebagai presiden pertama Indonesia, Soekarno memiliki visi untuk mempersatukan dan memajukan bangsa Indonesia. Ia menekankan persatuan nasional dan kesetaraan sosial dan ekonomi, serta memandang bahwa kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia hanya bisa dicapai melalui perjuangan dan solidaritas nasional. Sedangkan Sutan Syahrir termasuk ke dalam bidang pemikiran sosial demokratis. Ia adalah seorang intelektual dan politisi Indonesia yang terkenal sebagai tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan sebagai perdana menteri pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Sutan Syahrir adalah pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang mempromosikan gagasan tentang sosialisme demokratis di Indonesia. Ia memandang bahwa pemerintahan sosialis dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada sistem kapitalisme atau komunisme. Marhaenisme adalah sebuah ideologi politik yang dicetuskan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang menekankan pada nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Soekarno memandang bahwa negara Indonesia harus merdeka secara politik, ekonomi, dan budaya dari kekuatan asing, dan bahwa rakyat harus memiliki akses yang sama terhadap kekayaan nasional. Dalam pandangan Soekarno, Marhaenisme harus diimplementasikan melalui program-program sosial yang kuat dan redistribusi kekayaan dari kelas atas ke kelas bawah. Sementara itu, Sultan Syahrir adalah seorang tokoh politik yang juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah pendiri Partai Sosialis Indonesia dan mengusulkan ideologi sosialisme demokratis sebagai panduan bagi partainya. Syahrir memandang bahwa sosialisme dapat dicapai dengan cara demokratis dan bahwa pemerintah harus memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Ia juga menekankan pada pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam suatu negara sosialis.



Perbedaan mendasar antara Marhaenisme Soekarno dan sosialisme demokratis Sultan Syahrir terletak pada pendekatan mereka terhadap sosialisme. Soekarno lebih memilih pendekatan



yang



lebih



otoriter



dan



mengutamakan



peran



pemerintah



dalam



mengimplementasikan program-program sosialnya, sedangkan Syahrir lebih memilih pendekatan yang lebih demokratis dan menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Meskipun keduanya memiliki visi yang sama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, pendekatan dan metodenya berbeda. Selain itu, Marhaenisme Soekarno juga menekankan pada konsep kepribadian Marhaen atau Martabat Rakyat yang tinggi. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa rakyat Indonesia memiliki martabat yang tinggi dan harus dihargai oleh pemerintah dan negara. Soekarno juga menekankan pada pentingnya kepemimpinan karismatik dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan Marhaenisme. Sementara itu, Sultan Syahrir lebih menekankan pada pentingnya persamaan sosial dan keadilan, dan ia melihat sosialisme sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Dalam pandangan Syahrir, pemerintah harus bertindak sebagai mediator antara berbagai kepentingan di masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan dalam kebijakan dan program pemerintah. Sultan Syahrir mengusung nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Namun, perbedaan pendekatan dan metode dalam menerapkan ideologi tersebut juga mencerminkan perbedaan dalam pandangan mereka terhadap peran negara dalam mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat. Marhaenisme Soekarno cenderung menekankan peran pemerintah yang lebih besar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menempatkan pemerintah sebagai mediator tunggal antara berbagai kepentingan. Sementara itu, sosialisme demokratis Sultan Syahrir menekankan pada peran partisipasi aktif rakyat dalam proses politik dan menempatkan kekuasaan di tangan masyarakat. Sumber : Anderson, B. R. O'G. (2009). Ideology and power in Indonesia: The Indonesian communists under Sukarno. Equinox Publishing. Feith, H. (2007). The decline of constitutional democracy in Indonesia. Equinox Publishing. McVey, R. T. (Ed.). (1973). Indonesia. Yale University Press.