PPKN + Kunci [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Latihan Soal



Tes Semester Gasal Kelas XI Tahun Pelajaran 2014-2015 Mata Pelajaran : PPKn 1.



Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut .... a. Komisi HAM PBB d. Koentjoro Poerbopranoto b. John Locke e. UU No. 39 tahun 1999 c. Aristoteles



2.



Hak Asasi Manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena .... a. Sudah dibawa sejak manusia lahir d. Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan b. Bersifat sangat pribadi dan ekslusif e. Merupakan eksistensi manusia bermartabat c. Diturunkan dari orang tua kandung



3.



Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam .... a. UU No. 5 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999 b. Keppres No. 181 tahun 1998 e. Keppres No. 129 Tahun 1999 c. UU No. 26 Tahun 2000



4.



Hambatan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain .... a. Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat b. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM c. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM d. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya e. Lemahnya ekonomi masyarakat



5.



Faktor aparat dan penindakannya (law enforcement) merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di indonesia, yaitu berupa .... a. Waktu yang belum optimal d. Tingkat pendidikan heterogen b. Prosedur kerja terbagi-bagi e. Sering memberi kemudahan c. Tidak taat asas dan aturan



6.



Berikut ini adalah empat Hak Asasi Manusia yang disampaikan Franklin Delano Roosevelt adalah sebagai berikut, kecuali .... a. Hak mengeluarkan pendapat d. Hak menganut agama b. Hak untuk berorganisasi e. Hak bebas dari rasa takut c. Hak mencukupi kebutuhan



7.



Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk …. a. Membantu negara-negara yang terjajah b. Mengingatkan negara-negara bekas penjajah c. Mendukung perjuangan negara-negara yang masih dijajah d. Mengakui dan menghormati Piagam HAM sedunia e. Memboikot barang-barang yang berasal dari negara-negara bekas penjajah



8.



Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia adalah .... a. mengembangkan kebebasan pers b. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah d. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan e. Memilih jaksa agung yang berani



9.



Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah, kecuali …. a. Peristiwa Tanjung Priok d. Haur Koneng di Tasikmalaya b. DOM di Aceh e. Penggulingan Soeharto c. Kasus di Papua



10. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah …. a. PP Nomor 30 Tahun 1993 d. Keppres Nomor 50 Tahun 1993 b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994 e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993 c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997 11. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal .... a. Pasal 29 ayat 2 d. Pasal 28 J ayat 2 b. Pasal 28 I ayat 5 e. Pasal 28 I ayat 4 c. Pasal 28 J ayat 1 12. Contoh sikap menghormati pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain .... a. Melakukan musyawarah untuk mufakat d. Cinta tanah air dan bangsa b. Kerja keras dengan terpaksa e. Menikmati hasil karya orang lain c. Cinta sesama 13. Peristiwa kejahatan berat yang berskala internasional penanganannya menjadi tanggung jawab …. a. Dewan Keamanan PBB d. Pemerintah negara pihak yang menjadi korban b. Pemerintah negara tempat peristiwa e. Pemerintah negara-negara didunia c. Mahkamah Internasional 14. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai denagan nilai Pancasila adalah .... a. Diberi kebebasan dalam memiliki harta d. Boleh memeluk agama tanpa batasan b. Kebebasan mengemukakan pendapat e. Melaksanakan perubahan sesuai ajaran agama c. Mempunyai martabat yang luhur 15. Dibawah ini yang termasuk lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah …. a. PWI d. KORPRI b. ICW e. KONTRAS c. PGRI 16. Diantara prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, artinya negara .... a. Menghormati hak dan persamaan d. Mengakui dan menghormati HAM b. Patriotisme dalam perjuangan e. Menjamin HAM c. Melindungi HAM 17. Yang dianggap sebagai piagam Hak Asasi Manusia tertua di dunia adalah …. a. Bill of Rights d. Petition of Rights b. Magna Charta e. Universal Declaration of Human Rights c. Habeas Corpus Act 18. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia yang merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia sedunia yaitu pada tanggal .... a. 11 Desember d. 15 Desember b. 21 April e. 10 Desember c. 10 Nopember 19. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .... a. Pasal 28 d. Pasal 28B ayat (2) b. Pasal 28A e. Pasal 28C ayat (1) c. Pasal 28B ayat (1) 20. Politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan merupakan contoh kejahatan kemanusiaan yang berat. Politik tersebut lazim disebut .... a. Genocida d. Aneksasi b. Projustisia e. Koneksitas c. Apartheid



21. Berikut negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah …. a. Papua Nugini dan Timor Leste d. Singapura dan Filipina b. Australia dan Brunei Darussalam e. Brunei Darussalam dan Australia c. Filipina, Malaysia, dan Timor Leste 22. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ini penegasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. 25 A d. 28 A b. 26 ayat (1) e. 29 ayat (2) c. 27 ayat (1) 23. Wilayah Indonesia secara geografis berada di antara dua benua, yaitu …. a. Asia dan Australia d. Asia dan Eropa b. Asia dan Amerika e. Afrika dan Asia c. Amerika dan Eropa 24. Kepulauan Indonesia terletak di antara dua samudera dan diapit oleh dua benua yaitu …. a. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; Benua Asia dan Benua Australia b. Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan; Benua Asia dan Benua Afrika c. Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan; Benua Australia dan Benua Eropa d. Samudera Hindia; Benua Asia e. Samudera Pasifik; Benua Australia 25. Secara astronomis, letak Indonesia berada pada garis …. a. 60LU - 60LS dan 950BT - 1410BT d. 110LU - 1410LS dan 950BT - 1410BT 0 0 0 0 b. 6 LU - 11 LS dan 95 BT - 141 BT e. 60LU - 110LS dan 750BT- 1410BT c. 110LU - 110LS dan 950BT - 1410BT 26. Dibawah ini adalah tokoh nasional yang berlatar belakang etnis Tionghoa adalah …. a. Joko Widodo d. Basuki Tjahaja Purnama b. Jusuf Kalla e. Prabowo Subianto c. Ridwan Kamil 27. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. 25 d. 28 b. 26 ayat (1) e. 28 A c. 27 ayat (1) 28. Berikut yang bukan warga negara Indonesia menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, adalah …. a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia b. Anak hasil hubungan gelap antara ayah warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing c. Anak dari seorang ayah berkewarganegaraan Indonesia dengan ibu warga negara asing d. Anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia ayah dan ibunya tidak diketahui kewarganegaraannya e. Anak warga negara asing yang telah berdomisili lebih dari lima tahun berturut-turut di Indonnesia 29. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. Pasal 28 E ayat (1) d. Pasal 29 ayat (2) b. Pasal 28 E ayat (2) e. Pasal 30 c Pasal 29 ayat (1) 30. Hal yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan antar umat beragama adalah …. a. Saling menjatuhkan antar umat beragama b. Mengadakan dialog antar umat beragama membahas kerukunan c. Bersikap acuh terhadap pemeluk agama lain d. Ikut membantu teman yang sedang berkonflik e. Menyebarkan isu SARA



31. Setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat negara, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut adalah …. a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat b. Kemerdekaan memiliki sesuatu c. Kemerdekaan beragama dan berkeyakinan d. Kemerdekaan berorganisasi e. Kemerdekaan memiliki keluarga 32. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum adalah dengan cara-cara berikut ini, kecuali …. a. Dialog antar umat beragama b. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah c. Tidak hanya mentaati aturan agamanya tetapi juga mentaati hukum negara yang berlaku d. Terlibat dalam organisasi-organisasi keagamaan yang bersifat terlarang e. Mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman 33. Segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Hal ini merupakan hakikat …. a. Siskamling d. Sishankamrata b. Kerakyatan e. Hansip c. Kesemestaan 34. Indonesia tidak akan kuat apabila tidak didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh.



Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negaranya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, kalian harus senantiasa berupaya menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap dibawah ini, kecuali …. a. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara d. Kesadaran berbangsa dan bernegara b. Cinta tanah air dan rela berkorban e. Disiplin dan kerja keras c. Ikut dalam organisasi terlarang



35. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan …. a. Kerakyatan, Kesemestaan, dan Kewilayahan b. Kerakyatan dan Kewilayahan c. Kerakyatan, Kesemestaan, dan Kedaerahan d. Kedaerahan dan Kewilayahan e. Kesadaran dan Kerakyatan 36. Dalam Sishankamrata yang merupakan komponen kekuatan utama adalah …. a. Presiden d. TNI b. Rakyat e. TNI dan POLRI c. POLRI 37. Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang merupakan bunyi dari pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tugas dari …. a. TNI Angkatan Darat d. Kepolisian Negara Republik Indonesia b. TNI Angkatan Laut e. HANSIP c. TNI Angkatan Udara 38. Berikut yang bukan merupakan syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara asing adalah …. a. Dapat berbahasa Indonesia d. Telah berdomisili selama 5 tahun berturut-turut b. Berusia 18 tahun atau sudah kawin e. Memiliki keluarga dari warga negara Indonesia c. Sehat jasmani dan rohani 38. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adalah bunyi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. Pasal 29 d. Pasal 30 ayat (4) b. Pasal 30 ayat (1) e. Pasal 30 ayat (5) c. Pasal 30 ayat (2)



39. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dan harmonis dengan cara …. a. Tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan b. Tidak mau mengalah dalam berpendapat c. Membiarkan orang lain dalam kesulitan d. Memperhatikan pangkat dan tingkat kekayaannya e. Acuh dan cuek dalam kehidupan sehari-hari 40. Wilayah di luar wilayah Indonesia berlaku kedaulatan negara Indonesia disebut wilayah …. a. Teritorial d. ZEE b. Landas kontinen e. Udara c. Ekstra teritorial 41. Ada 10 Pilar Demokrasi konstitusional menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai arti atau makna .... a. Dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan YME b. Menyelenggarakan demokrasi menurut UUD NRI Tahun 19945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa c. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat d. Demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 dengan diberlakukannya pengadilan yang merdeka e. Demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 yang ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat indonesia 42. Dilihat secara etimologis, kata demokrasi berasal dari kata demos dan cratein yang artinya …. a. Rakyat berkuasa d. Kekuasaan rakyat b. Rakyat lebih tinggi e. Kekuasaan pemerintah c. Rakyat dan negara 43. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri negara demokrasi adalah …. a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia d. Pemerintahan berdasarkan kehendak raja b. Terdapat lembaga perwakilan rakyat e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia c. Supremasi hukum dalam kehidupan 44. Kedaulatan rakyat, Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, Kekuasaan mayoritas ,Hak-hak minoritas. Merupakan prinsip Demokrasi soko guru yang dikutip oleh …. a. Sri Wuryan dan Abraham Samad d. Sri Wuryan dan Abraham Linclon b. Miriam Budiardjo dan Henry B. Mayo e.Syaifullah dan Henry B. Mayo c. Sri Wuryan dan Syaifullah 45. Presiden Amerika Serikat yang terkenal sebagi peletak konsep dasar demokrasi dengan pemikirannya yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah …. a. Barack Obama d. George Bush b. Abraham Lincoln e. Bill Clinton c. Franklin D. Roosevelt 46. Apabila pemerintah menjalankan pemerintahan menurut aturan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat dan setiap pelanggaran aturan ditindak secara tegas, negara demokrasi yang demikian adalah negara demokrasi yang menjunjung …. a. Asas praduga tak bersalah d. Kekuasaan rakyat b. Supremasi hukum e. Keadilan dalam masyarakat c. Hak asasi manusia 47. Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk …. a. Kesejahteraan rakyat b. Mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa c. Menolak atheism d. Meciptakan keseimbangan perikehidupan individundan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya e. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan hukum rimba



48. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. isi pasal tersebut merupakan pelaksanaan demokrasi Indonesia dilihat dalam sudut pandang …. a. Empirik d. Dasar Hukum b. Bahasa e. Normatif c. Kongkrit 49. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya merupakan isi dari penerapan demokrasi yang terwujud pada era reformasi dengan ditandainya turunnya Presiden Soeharto hal ini terjadi pada era pemerintahannya …. a. Ir. Soekarno d. Susilo Bambang Yudhoyono b. B.J. Habibie e. Joko Widodo c. Megawati Soekarno Putri 50. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri negara demokrasi Pancasila adalah …. a. Supremasi hukum d. Pembagian kekuasaan b. Sistem konstitusional e. Pengadilan oleh pihak swasta c. Perlindungan hak asasi manusia 51. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk …. a. Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan b. Menggunakan emosi dalam menyelesaikan persoalan c. Menuntut hak yang berlebihan tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban d. Selalu mengkritik dan tidak pernah memberikan solusi e. Mengadakan perubahan dengan cara kekerasan 52. Menurut Affan Gaffar terdapat indikator-indikator suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan sebagai sistem yang demokratis. Dibawah ini yang tidak termasuk indikator-indikator tersebut adalah …. a. Akuntabilitas d. Rekruitmen politik yang terbuka b. Rotasi kekuasaan e. Pemilihan umum c. Perebutan kekuasaan yang mutlak 53. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, sikap yang harus ditonjolkan ialah sikap …. a. Ramah tamah dan gotong royong d. Gotong royong dan toleransi b. Gotong royong dan kekeluargaan e. Toleransi dan kekeluargaan c. Ramah tamah dan kekeluargaan 54. Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat dengan demikian maka spstem pemerintahan Indonesia berubah menjadi …. a. Sistem presidensial d. Sistem otoriter b. Sistem parlementer e. Sistem sentralisasi c. Sistem desentralisasi 55. Pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden, Misalnya saja setiap daerah memiliki UMR dan pajak yang berbeda-beda merupakan penerapan demokrasi Pancasila …. a. Demokrasi dengan kemakmuran d. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara b. Demokrasi dengan otonomi daerah e. Demokrasi dengan HAM c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat 56. Era Reformasi ditandai dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang menuntut presiden Soeharto turun dari jabatannya dan akhirnya presiden Soeharto menyatakan berhenti di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal …. a. 20 Mei 1998 d. 20 Juni 1998 b. 21 Mei 1998 e. 21 Juni 1998 c. 22 Mei 1998



57. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan contoh penerapan demokrasi di lingkungan …. a. Keluarga d. Bangsa dan Negara b. Masyarakat e. Tempat tinggal c. Sekolah 58. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu …. a. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku b. Menyelesaikan persoalan dengan kekerasan c. Mengadakan perubahan secara cepat tanpa memperhatikan resikonya d. Memilih pemimpin dengan memaksakan calon yang di inginkannya e. Menggunakan emosi dalam musyawarah 59. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di lingkungan …. a. Keluarga d. Bangsa dan negara b. Masyarakat e. Timpat tinggal c. Sekolah 60. Mendukung kelancaran dan menjaga perdamaian dalam proses Pemilihan Umum merupakan contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di lingkungan …. a. Keluarga d. Bangsa dan negara b. Masyarakat e. Timpat tinggal c. Sekolah 61. Tokoh yang berpendapat tentang kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif yang terkenal dengan teori Trias Politica adalah …. a. Montesquie d. Plato b. John Locke e. Aristoteles c. J.J. Rosseaue 62. Lembaga negara yang bertugas merumuskan dan menetapkan perundang-undangan disebut lembaga …. a. Eksekutif d. Eksaminatif b. Yudikatif e. Asosiatif c. Legislatif 63. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan …. a. Konstitutif d. Eksaminatif b. Eksekutif e. Moneter c. Yudikatif 64. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem pemerintahan negara kita menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk ke dalam lembaga …. a. Eksekutif d. Eksaminatif b. Yudikatif e. Asosiatif c. Legislatif 65. Pada Kabinet Kerja era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat nama Anies Baswedan yang merupakan mantan Rektor Universitas Paramadina dan penggagas Indonesia Mengajar yang dipercaya untuk menduduki jabatan …. a. Menteri Kelautan dan Perikanan b. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi c. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah d. Menteri Pemuda dan Olahraga e. Menteri Dalam Negeri



66. Pada Kabinet Kerja era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat nama Susi Pudjiastuti yang merupakan pemilik maskapai penerbangan Susi Air dan penuh kontroversial dengan berbagai gebrakannya yang dipercaya untuk menduduki jabatan …. a. Menteri Kelautan dan Perikanan b. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi c. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah d. Menteri Pemuda dan Olahraga e. Menteri Dalam Negeri 67. Tugas dan kewenangan pemimpin negara yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri, oleh karena itu memerlukan orang lain untuk membantunya yaitu seorang menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh …. a. Presiden d. Mahkamah Konstitusi b. Wakil Presiden e. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) c. Mahkamah Agung 68. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas …. a. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan b. Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kemeterian Perdagangan c. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial d. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan e. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian ESDM 69. Keberadaan Kementerian Negara Republik diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pernyataan diatas secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. 14 d. 17 b. 15 e. 18 c. 16 70. Selain Kementerian yang menangani urusan pemerintahan, ada juga Kementerian Koordiantor yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada didalam lingkup tugasnya. Berikut adalah Kementerian Koordinator baru yang ada pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla …. a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c. Kemeneterian Koordinator Bidang Kemaritiman d. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat e. Kementerian Koordinator Bidang Keuangan 71. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Merupakan bunyi UUD Negara Republik Idonesia Tahun 1945 pasal …. a. Pasal 18 ayat (1) d. Pasal 18 ayat (4) b. Pasal 18 ayat (2) e. Pasal 18 ayat (5) c. Pasal 18 ayat (3) 72. Pemerintah daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berdasarkan pada …. a. Asas desentralisasi d. Asas sentralisasi b. Asas otonomi dan tugas pembantuan e. Asas tugas pembantuan c. Asas otonomi khusus



73. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Merupakan pengertian dari …. a. Tugas pembantuan d. Desentralisasi b. Pemerintah daerah e. Otonomi khusus c. Asas otonomi 74. MPR dapat memberhentikan Presiden pada masa jabatannya apabila terbukti melakukan tindakan tercela yang telah dibuktokan oleh …. a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) d. Mahkamah Konstitusi (MK) b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) e. Komisi Yudisial (KY) c. Mahkamah Agung (MA) 75. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama adalah urusan dari pemerintah …. a. Pemerintah Pusat d. Pemerintah Kota b. Pemerintah Provinsi e. Pemerintah Desa c. Pemerintah Kabupaten 76. Lembaga legislatif di Indonesia menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah …. a. Mahkamah Agung d. Badan Pemeriksa Keuangan b. DPR dan DPD e. Presiden dan Wakil Presiden c. Mahkamah Konstitusi 77. Berikut perangkat daerah yang hanya ada di tingkatkabupaten/kota, yakni …. a. Sekretariat Daerah d. Dinas Daerah b. Sekretariat DPRD e. Kecamatan c. Badan Daerah 78. Bupati dan Walikota dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada …. a. Gubernur d. DPRD b. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) e. Rakyat c. Presiden 79. LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden yang keberadaannya diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001. Berikut yang merupakan LPNK adalah …. a. TNI dan POLRI d. MPR/DPR b. BIN (Badan Intelijen Negara) e. Mahkamah Konstitusi c. Mahkamah Agung 80. Berikut adalah LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang secara hierarki masih berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi adalah …. a. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) b. Badan Urusan Logistik (BULOG) e. Badan Narkotika Nasional (BNN) c. Badan Pusat Statistik (BPS) 81. Tujuan utama dibuatnya hukum adalah …. a. Menciptakan keadilan b. Menciptakan ketertiban c. Menciptakan kemakmuran



d. Mencapai kesejahteraan e. Menciptakan kecerdasan



82. Setiap orang yang diduga bersalah tidak boleh dijatuhi hukum atau ditimpakan hukuman apa pun sampai yang bersangkutan dibuktikan oleh hukum. Pernyataan ini merupakan penjabaran konsep …. a. Kesederajatan di depan hukum d. Netralitas b. Praduga tak bersalah e. kemakmuran bersama c. Keadilan 83. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah .... a. Mahkamah Agung d. Pengadilan Negeri b. Mahkamah Konstitusi e. Pengadilan Tinggi c. Komisi Yudisial



84. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Merupakan bunyi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal …. a. 1 ayat (1) d. 27 ayat (1) b. 1 ayat (2) e. 27 ayat (2) c. 1 ayat (3) 85. Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan oleh hakim yang sekarang terhadap kasus yang sama. Adalah sumber hukum yang dikenal dengan istilah .... a. Undang-undang d. Kebiasaan b. Yurisprudensi e. Doktrin c. Traktat 86. Perlindungan hukum adalah sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur perlindungan yang dapat dikatakan sebagi perlindungan hukum adalah …. a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya b. Tidak adanya kepastian hukum bagi pelanggar hukum yang berat c. Jaminan kepastian hukum d. Berkaitan dengan hak-hak warga negara e. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya 87. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain adalah …. a. Hukum dan penegak hukumnya d. Proses peradilan yang mudah di suap b. Kesadaran hukum yang rendah e. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum c. Penegak hukum yang korup 88. Pelanggaran terhadap norma hukum baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hukum ini digolongkan pada .... a. Hukum pidana d. Hukum waris b. Hukum adat e. Hukum perdata c. Hukum acara 89. Orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut …. a. Advokat d. Panitera b. Hakim e. Notaris c. Jaksa 90. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan (pemegang kekuasaan kehakiman) dan Advokat atau Penasehat Hukum, dari beberapa lembaga tersebut yang berperan sebagai penegak keadilan adalah …. a. Kepolisian d. Advokat b. Kejaksaan e. Penasehat hukum c. Lembaga peradilan 91. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah salah satu kewenangan istitusi/lembaga penegak hukum yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, institusi/lembaga penegak hukum tersebut adalah …. a. Kejaksaan d. Hakim b. Kepolisian e. Satpol PP c. TNI 92. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana yaitu …. a. Pengawasan peredaran barang cetakan b. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat d. Melakukan penuntutan e. Pengamanan kebijakan penegakan hukum



93. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1. Peraturan itu bersifat memaksa 2. adanya perintah dan larangan 3. Peraturan dibentuk oleh badan-badan resmi yang memiliki kewenangan 4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut bersifat tegas dan memaksa Yang bukan merupakan unsur-unsur hukum dalah …. a. 1, dan 4 d. 4 saja b. 2 dan 3 e. 3 dan 4 c. 2 saja 94. Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding baik perkara pidana atau perdata bagi masyarakat umum adalah …. a. Pengadilan Negeri d. Pengadilan Tata Usaha Negara b. Mahkamah Agung e. Pengadilan Tinggi Militer c. Pengadilan Tinggi 95. Dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sanksi hukum yang termasuk dalam hukuman tambahan adalah .... a. Hukuman mati d. Hukuman kurungan b. Pencabutan hak-hak tertentu e. Hukuman penjara sementara waktu c. Hukuman seumur hidup 96. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara disebut .... a. Korupsi d. Manipulasi b. Nepotisme e. Pemerasan c. Kolusi 97. Berikut adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dilingkungan sekolah .... a. Mengabaikan perintah orang tua d. Tidak mengikuti kerja bakti ataupun ronda malam b. Tidak memperhatikan penjelasan guru e. Menonton tv sampai larut malam c. Tidak mematuhi rambu lalu lintas 98. Berikut norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sanksi/hukumannya terlihat jelas dan nyata adalah norma .... a. Hukum d. Kesopanan b. Agama e. Kedisiplinan c. Kesusilaan 99. Upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketenteraman, kepastian dan sebagainya, merupakan hakikat dari .... a. Perlindungan hukum d. Partisipasi hukum b. Penegakan hukum e. Lembaga hukum c. Pelanggaran hukum 100.1. Mematuhi perintah orang tua 2. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga 3. Melaksanakan tugas ronda 4. Menghormati tetangga disekitar rumah 5. Membayar pajak 6. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan bangsa dan negara ditunjukkan oleh nomor .... a. 1 dan 2 d. 4 dan 6 b. 3 dan 4 e. 2 dan 4 c. 5 dan 6