Presentasi Standarisasi - Prov Kaltara [PDF]

Citation preview

PEDOMAN PRAKTIS PENGGUNAAN STANDARISASI   HARGA BARANG DAN JASA  



Oleh : Biro Umum dan Humas Provinsi Kalimantan Utara



Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan I.



Penanggung Jawab



II. Ketua



: Sekretaris Daerah



III.Wakil



Ketua I



IV.Wakil



Ketua II



V. Sekretaris VI.Wakil



: Pj. Gubernur Kalimantan Utara



Sekretaris



: Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Kalimantan Utara : Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan



Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan VII. Anggota



: 1. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguna Daerah 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14. Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal



Lanjutan 3.2 Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan VII. Anggota



: 15. Kepala Badan Lingkungan Hidup 16.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa 17. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 20. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 21. Kepala Biro Keuangan dan Aset 22. Kepala Biro Pemerintahan Umum 23. Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat 24. Kepala Biro Layanan Pengadaan 25. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan 26. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 27. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan



Tim Penyusun Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan VIII. Sekretariat/



Pengumpul Data



:



1. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol 3. Kepala Bagian Kepustakaan dan Kearsipan 4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 5. Kepala Bagian Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi 6. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 7. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan 8. Staff Analis Kerjasama Teknis Standardisasi Biro Umum dan Humas 9. Hasnadi, S. Kom (PTT) 10. Suwandi, S. Kom (PTT) 11. Ridha Hamzah, S.K ep, Ns (PTT) 12. Dahlansyah (PTT)



Rangkaian kegiatan sebagai berikut : 



Menerima arahan dari Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Daerah untuk pengumpulan data penyusunan Standar Harga Satuan







Menginformasikan kepada unit-unit kerja terkait (Surat No: 900/066/Um.Hms-III/IV/2015 perihal Permintaan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Keg. TA 2016), Surat No: 900/131/SETDA perihal Surat Susulan Permintaan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Keg. TA 2016 dan Surat No:900/156/SETDA perihal Tindaklanjut Permintaan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Keg. TA 2015)







Masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun dan menyerahkan usulan Standar Harga Satuan







Pengumpul data menerima usulan Standar Harga dari masing-masing unit kerja







Menghimpun usulan Standar Harga



Lanjutan… 



Memeriksa setiap usulan dan mencocokkan dengan harga pasar/data pembanding







Pembahasan bersama standar harga satuan dengan Instansi terkait (dituangkan dalam Barita Acara rapat)







Masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah menyempurnakan usulan standar harga sesuai hasil pembahasan bersama. (dituangkan dalam kertas kerja yang ditandatangani oleh Kepala satuan unit kerja)







Validasi dan verifikasi harga barang yang akan dituangkan dalam buku Peyusunan Standarisasi Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015



Lanjutan…  Menghimpun



draf final standar satuan harga dan harga satuan pokok kegiatan



 Menyiapkan



laporan dan konsep Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Standar Harga dan harga satuan pokok kegiatan



 Menyampaikan



konsep Surat Keputusan Gubernur Ke Biro Hukum dan Organisasi



 Pencetakan  Distribusi



dan penjilidan



buku ke seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.



STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA 



Definisi :







Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.







Merupakan harga satuan tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



Penggunaan SHBJ 



Standar Harga Barang dan Jasa yang diatur adalah batasan tertinggi, artinya di dalam satuan harga dimaksud telah memuat unsur pajak, unsur biaya pengangkutan atau unsur biaya lainnya. Pengadaan barang dan jasa yang melebihi harga patokan ataupun pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam daftar, tatacara pengadaannya harus melalui ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.







Pengecualian harga dari pengadaan barang dan jasa , dapat dilakukan apabila pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dan digunakan diluar provinsi KALTARA. Terhadap pengadaan yang demikian maka standar yang digunakan adalah harga standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ditempat di mana pengadaan tersebut dilakukan.



Susunan SHBJ 



Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur susunan/ tata urutan daftar harga barang maupun jasa. Namun demikian untuk memudahkan pengguna dalam mencari harga barang/jasa yang dibutuhkan perlu disusun secara sistematis.



Dalam Penyusunan SHBJ yang disusun oleh Biro Umum dan Humas Setda Provinsi KALTARA, disusunan SHBJ diatur sebagai berikut : 



Kelompok Jasa Memuat jasa-jasa yang secara umum digunakan oleh setiap SKPD. Dalam kelompok jasa ini ada juga jasa yang penggunaannya hanya diperuntukkan bagi instansi tertentu. Namun demikian apabila ada SKPD yang memerlukan jasa tersebut, memungkinkan untuk menggunakan jasa yang bersifat khusus tersebut.



Lanjutan…. 



Kelompok Barang. Memuat barang-barang baik yang secara umum digunakan oleh setiap SKPD maupun barang-barang yang khusus dibutuhkan oleh SKPD tertentu. Susunan penyajian daftar barang diatur dari barang-barang yang bersifat umum dan digunakan oleh setiap SKPD, sampai barang-barang yang bersifat khusus yang digunakan oleh SKPD tertentu.



BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



Menyusun Usulan Standar:            



Honorarium Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Daerah Honorarium Tim Penyusunan Laporan APBD II/APBD I/APBN Honorarium Tim Asistensi RKA dan DPA Uang saku penari/Peserta Even/Pameran/Promosi Pariwisata Non PNS Honorarium Tim Pengendali LPSE Honorarium Tim Koordinasi Program Raskin Honorarium Tim Asistensi Percepatan PLTA Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah Honorarium Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Honorarium Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BBM Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Honorarium Tim Penyusunan Laporan Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara



BIRO LAYANAN PENGADAAN Menyusun Usulan Standar: Honorarium



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan Diatas Rp. 200.000.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Pekerjaan Diatas Rp. 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Paket Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 Honorarium Pajabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan Di atas Rp. 50.000.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan Nilai Paket Pekerjaan Diatas Rp. 50.000.000,00 Organisasi Pengelola Layanan Pengadaan Organisasi Pengolah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI Menyusun Usulan Standar: 



Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS







Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan







Honorarium Tim Pengadaan Barang







Honorarium Pemeriksaan Barng/Penerima Hasil Pekerjaan







Standardisasi Harga Barang dan Jasa Bidang Laut dan ASDP







Standardisasi Harga Barang dan Jasa Bidang Darat dan Udara







Standardisasi Harga Barang dan Jasa Bidang Kominfo



BIRO PEMERINTAHAN UMUM Menyusun Usulan Standar: Honorarium



Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara Honorarium Tim Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Tim Verifikasi Berkas Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di Kalimantan Utara Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Pokja P3D Honorarium Panitia HUT OTDA Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Tim Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Tim Penilai Camat Berprestasi Provinsi Kalimantan Utara Honorarium Panitia HUT RI Provinsi Kalimantan Utara



DINAS KESEHATAN Menyusun Usulan Standar: 



Honorarium Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) Kesehatan







Honorarium Tim Penyusun Profil/Renstra Dinkes







Honorarium Tim Verifikasi & Penilaian Kredit Poin







Honorarium Tim Sistem Informasi Kesehatan (SIK)







Honorarium Pengawas dan Pengelolaan Obat







Honorarium Tim Pengelola Surat Tanda Registrasi (STR) Pelayanan Kesehatan







Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Pelayanan Kefarmasian







Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Tenaga Kesehatan Teladan







Honorarium Kegiatan Pelaksanaan MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi)







Honorarium Tim Visitasi Perizinan Rumah Sakit







Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Penilaian RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu)







Belanja Hadiah Lomba Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan







Honorarium Juri Lomba Balita Sehat Indonesia



Lanjutan..... 



Hadiah Lomba Balita Sehat Indonesia







Jasa Pelayanan Kesehatan







Operasi Bibir Sumbing







Honorarium Pendampingan Akreditasi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, dan Self Assesment







Honorarium Pendampingan Verifikasi Puskesmas, Klinik Pratama, Klinik Bersalin Berprestasi di Tingkat Kab/Kota







Honorarium Tim Pengelolah Vaksin







Honorarium Tim Pelaksana Bulan Eliminasi Kaki Gajah



BADAN LINGKUNGAN HIDUP Menyusun Usulan Standar: 



Standardisasi Alat Laboratorium







Standardisasi Peralatan Pemantauan Kualitas Lingkungan



BIRO KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Menyusun Usulan Standar: 



Standarisasi biaya diklat







Standarisasi biaya untuk mahasiswa ijin belajar







Standarisasi biaya untuk mahasiswa pegawai tugas belajar







Standarisasi untuk pelaksaan Diklat







Standarisasi bantuan Pegawai



DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM



Menyusun Usulan Standar: 



Honor Tim Kegiatan Rakor IDAGKOP dan UMKM







Honor Tim Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perindagkop dan UMKM







Honor Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindagkop dan UMKM







Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM







Honor Tim Pengelolah Profil Dinas Perindagkop dan UMKM







Honor Tim Pengelolah Renstra Dinas Perindagkop dan UMKM



BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Menyusun Usulan Standar: Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium



Tim Penyusunan Raperda Tim Pembahasan Raperda Tim Penyusunan Pergub. Tim Penyusunan Keputusan Gubernur Tim Klarifikasi Raperda Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota Tim Evaluasi Raperda Kab./Kota Tim Publikasi Hukum Daerah Tim Pengelola JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Tim Penataan Dan Peremajaan Data Dokumentasi Produk Hukum Daerah Tim Penyusunan Anjab (Analis Jabatan) Dan Abk (Analis Beban Kerja) Prov. Kaltara Penerima Kuasa Penyelesaian Kasus Perdata Dan TUN (Tata Usaha Negara) Tim Koordinasi Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tim Pembahasan Penanganan Perkara Tim Penyusunan Lakip Setda dan Lakip Prov. Kalimantan Utara Tim Perjanjian Kinerja Tim Fasilitas Evaluasi SAKIP Tim Penyusun RKT Tim Fasilitas dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Tim Reformasi Birokrasi



INSPEKTORAT



Menyusun Usulan Standar: 



Honorarium Penilai Angka Kredit Auditor dan P2UPD







Honorarium Tim Pengendalian Gratifikasi







Honorarium Penyusun LHP







Honorarium Tindak Lanjut







Honorarium LP2P







Honorarium Supervisi Penyusunan APBD







Honorarium Pembicara Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)







Honorarium Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan



DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Menyusun Usulan Standar:  Standardisasi



Alat Peraga Sekolah



 Standardisasi



Peralatan Kesenian



DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN Menyusun Usulan Standar:  Standardisasi



Harga Bibit Tanaman  Standardisasi Harga Pupuk, Herbisida, Fungisida dan Bakterisida  Standardisasi Harga Bahan dan Alat Kimia Kultur Jaringan Tanaman  Standardisasi Harga Peralatan Pertanian  Standardisasi Harga Tanaman Kayu dan Tanaman MPTS  Honorarium Pelaksana Kegiatan Planologi Kehutanan  Honorarium Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan  Upah Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Standardisasi Perluasan Tanaman Kakao/Kopi/Karet/Kelapa Sawit/Nilam  Standardisasi Perluasan Tanaman Pala/Cengkeh/Lada/Teh  Standardisasi Alat dan Mesin Perkebunan  Standardisasi Harga Bibit Tanaman  Standardisasi Pakan dan Ransum  Standardiasasi Sarana Kimia Peternakan  Standardisasi Bibit dan Budidaya Peternakan  Standardisasi Harga Vaksin dan Obat Ternak



Lanjutan… 



Standardisasi Obat-Obatan Hewan







Standardisasi Bahan Pemeriksaan Unggas, Hewan Besar/Kecil, Kandang Observasi Rabies, Pemeriksaan Darah, Pemeriksaan PCR (Polimerase Chan Reaction), Pemeriksaan Bedah Bangkai, Pemeriksaan Fisik dan Kimia, Pemeriksaan Mikrobiologi dengan Metode SNI/RIT, Pemeriksaan Mikrobiologi secara Biomolekuler (PCR), Pemeriksaan Residu Antibiotik, Pengujian Residu, Pemeriksaan Daging dan Pengujian Mutu Produk Peternakan.







Standardisasi Peralatan Inseminasi Buatan







Operasional Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan







Standardisasi Peralatan Peternakan dan Kesehatan Hewan



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Menyusun Usulan Standar:                      



Honorarium Tenaga Khusus Satgas Penanggulangan Bencana Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Instruktur/Tenaga Ahli Penyuluh, Pelatihan, Simulasi Penanggulangan Bencana Standardisasi Iklan Layanan Masyarakat, Sarana Sosialisasi Penananggulangan Bencana Standardisasi Bantuan Korban Bencana Standardisasi Uang Komando Tanggap Darurat Bencana Standardisasi Asuransi Jiwa untuk Satgas PB Standardisasi Konsumsi Makan dan Minum Standardisasi Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Tanggup Darurat Penanggulangan Bencana Standardisasi Sistem Informasi Kebencanaan (Tarakan Disaster Informasi Network) Standardisasi Kajian Akademis Raperda Penanggulangan Bencana Standardisasi Kontigensi Plan, Rencana Penanggulangan Bencana Standardisasi Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Resiko Bencana Standardisasi Penyusunan Protap/SOP Standardisasi Workshop Analisa Kerusakan/Korban Bencana Standardisasi Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Standardisasi Sarana Mobilitas Penanggulangan Bencana Standardisasi Pakaian Kerja Lapangan Standardisasi Perbengkelan Pemadam Kebakaran Standardisasi Sarana Kantor Standardisasi Logistik Kedaruratan Sarana Mobilisasi Logistik & Perlengkapan Penyelenggaraan Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana



BIRO KEUANGAN DAN ASET Menyusun Usulan Standar:  Belanja Pegawai (Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap/Non PNS  Honorarium Pembicara/Narasumber  Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang  Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  Honorarium Tim Asistensi Recana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)  Honorarium Tim Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD)  Honorarium Tim Penyusunan Laporan Akhir Tahun  Honorarium Tim Penyusunan Laporan Prognosis Semesteran  Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah  Honorarium Tim Penyusunan Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



Lanjutan….               



Honor Tim Verifikasi Dan Monitoring Hibah Dan Bansos Honor Tim Penyusunan Laporan APBD I/APBD II/APBN Honor Tim Supervisi Komponen RKA Honorarium Tim Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium Tim Penata Usahaan Pengelolaan Gaji PNSD Honorarium Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Honoraraium Penelitian Kelengkapan Dokumen Honorarium Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Honorarium Pembinaan Penganggaran Keuangan Daerah Honorarium Pembinaan Pelaporan Keuangan Daerah Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian BMD Honorarium Tim Inventarisasi dan Monitoring BMD Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Tunjangan Operator SIMDA



BADAN PENGELOLA PERBATASAN Menyusun Usulan Standar: 



Standardisasi Sewa Speedboat dan Carter Pesawat



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Menyusun Usulan Standar:  Honorarium Tim Penyusunan KUA-PPAS APBD, KUA-PPAS Perubahan APBD  Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  Honorarium Kelompok Kerja Pengawas dan Pengendali Data Spasial dan GIS Provinsi Kaltara  Honorarium Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi KALTARA dan Pokja BKPRD Kaltara  Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Prasarana Wilayah Melalui Dana Alokasi Khusus dan APBN pada Bidang Infrastruktur di Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara  Honorarium Tim Koordinasi Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam  Honorarium Tim Kelompok Kerja Heart of Borneo (HoB)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Menyusun Usulan Standar: 



Honorarium Kegiatan Perda dan Trantib SATPOL PP







Honorarium Kegiatan pada SKPD/Lintas Sektol dan Lintas SKPD (SK.PA)







Honorarium Kegiatan Perda dan Trantib SATPOL PP (SK.PA)







Honorarium Pelaksana Teknis







Honorarium Penjaga dan Pengawas Lapangan







Honorarium Penanganan Perkara







Standardisasi Biaya Pelayanan Korban Kekerasan Berbasis Gender, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang







Honorarium Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja







Insentif Piket Jaga Malam Satpol PP







Honorarium Petugas Penjagaan Pejabat Negara dan Tamu Negara







Biaya Operasional Kegiatan lainnya dalam Rangka Kondusivitas Daerah







Honorarium Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Hari Besar







Honorarium Lembur







Standardisasi Pakaian Dinas Satpol PP dan Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas Satpol PP



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Menyusun Usulan Standar: 



Honorarium Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan Parpol







Honorarium Tim Monitoring Ormas







Honorarium Tim Pemantauan Situasi Politik







Honorarium Tim Peninjauan Lapangan Rekomendasi Ijin Penelitian dan Surat Keterangan Terdafar







Honorarium Tim Fasilitas Pokja, Indeks Demokrasi Indonesia







Honorarium Tim Fasilitas Forum Komunikasi Ormas



DINAS PENDAPATAN DAERAH 



Menyusun Usulan Standardisasi harga barang dan jasa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara



BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN Menyusun Usulan Standar: 



Honor penunjang Kegiatan Acara Keagamaan







Honor kegiatan Olahraga







Honor Tim Verifikasi dan Monitoring Hibah dan Bansos







Honor Pembinaan Pemenang MTQ Nasional







Honor Dewan Hakim MTQ/STQ



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Menyusun Usulan Standar: 



Standardisasi sarana budidaya perikanan







Standardisasi Pakan







Standardisasi Harga Ikan Hias







Standardisasi Sarana Penangkapan Ikan







Standardisasi Peralatan Perikanan Penunjang







Standardisasi Sarana Sertifikasi Pasca Panen







Standardisasi Media Mikrobiologi







Standardisasi Bahan Kimia







Standardisasi Peralatan Laboratorium



DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Menyusun Usulan Standar: 



Standarisasi Harga Perkiraan Sementara Barang-barang Kebutuhan di Bidang Sosial



BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Menyusun Usulan Standar : Honorarium Bimtek Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Honorarium Panitia Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Provinsi Kaltara Honorarium Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Provinsi Kaltara Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penggerak PKK Honorarium Panitia PIN dan Gelar TTG Tingkat Provinsi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Peningkatan Tata Niaga Produk BUMDes Honorarium Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Honor Kegiatan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender dan Anak Honor Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Honorarium Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Honorarium Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan Honorarium Kegiatan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan



Lanjutan.... 



Honorarium Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana







Honorarium Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaaan







Honorarium Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolah Keuangan Desa







Honorarium Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa







Standardisasi Barang Berupa ATK







Standardisasi Peralatan Elektronik







Standardisasi Makan dan Minum







Standardisasi Pakaian Dinas







Standardisasi Honor Narasumber



BIRO UMUM DAN HUMAS Menyusun Usulan Standar: 



Standarisasi harga suku cadang kendaraan







Standarisasi jasa servis kendaraan







Standarisasi jasa servis AC







Standarisasi sewa tenda dan dekorasi







Standarisasi plakat



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU MENYUSUN USULAN STANDAR : 



Honor Event Pameran Tim Promosi dan Investasi Daerah







Honor Panitia Pelaksana Workshop Strategi Promosi Potensi dan Investasi Daerah







Honor Peningkatan Kapasitas SDM Sosialisasi Peningkatan Pelayanan PTSP







Honor Staff Front Office dan Back Office Honorer







Honor Tunjangan Khusus Tim Pembina Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu







Honor Pokja ULP







Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan







Honor Tim Sosialisasi RUPM & Honor Narasumber







Honor Tim Sosialisasi Profil dan Potensi







Honor Panitia Pelaksana Kegiatan







Honor Tim Pengendali dan Pengawasan Perizinan







Honor Tunjangan Khusus Perizinan



SEKRETARIAT DPRD 



MENYUSUN USULAN STANDAR:



1.



PIN ANGGOTA DEWAN



2.



PAPAN NAMA DADA ANGGOTA DEWAN



3.



KARTU ANGGOTA DPRD



4.



HONORARIUM TENAGA AHLI S1 DAN S2



5.



TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN WAKIL PIMPINAN DPRD



6.



TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



7.



UANG DUKA DALAM TUGAS



8.



UANG DUKA KETIKA MENJALANKAN TUGAS



9.



PAKAIAN DINAS



10.



GENERAL CHECK UP ANGGOTA DPRD



11.



BIAYA DEKORASI RAPAT PARIPURNA



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 



BELUM MENGAJUKAN USULAN STANDARISASI



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 



MASIH PROSES LELANG OLEH PIHAK KE 3