Rangkuman MOOC Agenda 2 Modul 1 Dan 2 [PDF]

Citation preview

Agenda II Modul 1 : Berorientasi Pelayanan A. Konsep Pelayanan Publik -



Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.



-



tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu



1. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2. Penerimalayanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat 3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. -



Prinsip Pelayanan public: Partisipatif, Transparan, Responsif, Tidak Deskriminatif, Mudah dan Murah, Efektif dan Efisien, Aksesibel dan Akuntabel.



-



Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 10 menyatakan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.



-



Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Soal Pilihan Ganda : Materi Pokok 1. Konsep Pelayanan Publik (Halaman 30-33) Jawaban: 1.B 2.C 3.C 4. B 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.A



B. Berorientasi Pelayanan -



Dalam



penyelenggaraan



mendengar Tidak mereka



dan



hanya



memenuhi



terkait



butuhkan



pelayanan



dengan akan



penyelenggaraan



layanan,



penyelenggaraan



pelayanan.



publik



tuntutan bentuk tetapi jam



kebutuhan dan



jenis



juga



klien



wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat



warga



pelayanan



terkait



pelayanan, Sebagai



pemerintah



dengan



prosedur, masyarakat,



wajib negaranya.



publik



yang



mekanisme dan



biaya birokrasi



-



perilaku dipahami



Berorientasi dan



dimplementasikan



Pelayanan oleh



setiap



yang ASN



di



semestinya instansi



tempatnya



bertugas, yang terdiri dari: 1.



memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;



2.



ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan



3.



melakukan perbaikan tiada henti.



Soal: Soal Pilihan Ganda : Materi Pokok 2. Berorientasi pelayanan (Halaman 47-50) Jawaban



: 1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.B



Modul 2. Akuntabilitas A. Potret Pelayanan Publik Negeri Ini -



Tugas berat Anda sebagai ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Karena, bisa jadi, secara aturan dan payung hukum sudah memadai, namun, secara pola pikir dan mental, harus diakui, masih butuh usaha keras dan komitment yang ekstra kuat.



Soal: a. Banyak perbaikan yang terjadi di layanan publik yang bisa ditemukan di keseharian Anda, pilihlah salah satu kasus yang pernah Anda alami, dan tulislah perubahan/perbaikan yang terjadi dari kondisi sebelumnya. b. Masih ada beberapa layanan publik yang belum berubah dari versi buruknya, pilihlah salah satu layanan yang Anda ketahui masih belum berubah tersebut, dan tuliskan harapan perubahan yang Anda inginkan. c.



Lihatlah video unik pada tautan ini yang berakting terkait sebuah layanan yang sudah berubah



dari



bentuk



selebelumnya:



https://www.instagram.com/reel/CX3Oa0rJoQ7/?



utm_medium=share_sheet Jawaban: a. Penggunaan Aplikasi SakPole dari Bappenda Jawa Tengah sangat memudahkan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah b. Proses Penerbitan Sertifikat tanah yang masih terkesan sangat ribet dan membutuhkan banyak biaya. Harapannya proses dibuat lebih simple dan tidak terlalu ribet seperti sekarang. c.



Akan sangat menyenangkan jika pelayanan public bisa sepeti itu dan hal itu bisa terwujud dari kebijakan dan sistem yang dibuat serta pelayan public yang sudah BerAKHLAK.



B. Konsep Akuntabilitas



-



akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban



untuk



bertanggung



jawab,



sedangkan



akuntabilitas



adalah



kewajiban



pertanggungjawaban yang harus dicapai. -



Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017).



-



Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya 24 laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.



-



Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).



-



Akuntabilitas publik terdiri atas



dua macam, yaitu: akuntabilitas vertical (vertical



accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). -



Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder



Soal: 1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya? Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut? 2. Bacalah kembali pembuka Bab II yang dikutip dari Laporan Tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia, menurut Anda, bagaimana kasus itu bila dilihat dari konteks Akuntabilitas? 3. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan. Jawaban 1. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Menurut saya responsibilitas



adalah bagaimana kita bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diberikan sedang akuntabilitas bagaiman kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita terhadap atasan dan institusi bahkan masyarakat luas. 2. Kasus laporan Sdr Romi atas tindakan penganiayaan anaknya kepada Polsek Candasari berlangsung sangat lama dan terkesan berbelit belit serta tidak akuntabel. Hal itu karena terkesan kasusnya ditutup-tutupi oleh polsek Candasari. 3. Sangat Penting. Akuntabilitas harus mendukung proses pelayanan public yang lebih cepat dan tanggap.



C. Panduan Perilaku Akuntabilitas -



Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah: 1) kepemimpinan, 2) transparansi, 3) integritas, 4) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6) kepercayaan, 7) keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan.



Soal: 1. Studi kasus hal 46 2. Mengisi Tabel hal 48 Jawaban 1. Mekanisme pengadaan barang secara elektronik atau e – procurement termasuk dalam akuntabilitas proses karena dengan menggunakan e – procurement proses pengadaan berlangsung lebih terbuka dan dapat meminimalkan tejadinya main mata antara petugas pengadaan barang dan pihak ketiga. 2. No 1



2 3



Poin-poin yang dianalisis Kondisi apa yang membuat cerita di video itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi? Jenis tindak pidanakorupsi apa yang relevan dengan cerita di video itu? Siapa saja pihak di dalam video itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi?



Jawaban Kondisi saat pemenang tender memberi hadiah/gratifikasi secara illegal kepada pejabat atau petugas lelang Gratifikasi atau suap 1. Pemberi Gratifikasi 2. Penerima Gratifikasi



Kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam video itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi?



4



Jika gratifikasinya diterima oleh yang bersangkutan



D. Akuntabel dalam konteks organisasi Pemerintahan -



Ada 2 jenis umum konflik kepentingan yaitu keuangan (Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi) dan nonkeuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau orang lain).



-



Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Konflik Kepentingan: • Penyusunan Kerangka Kebijakan, • Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan, • Penyusunan Strategi Penangan Konflik Kepentingan, dan • Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Konflik Kepentingan.



Soal: 1. Studi kasus hal 61 2. Mengisi Tabel hal 63 Jawaban: 1. Ketika ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk pemenang tender tanpa proses yang transparan termasuk dalam konfilk kepentingan Non Keungan karena menggunakan posisi dan kedudukannya untuk memenangkan pemenang tender. 2. No 1 2 3 4 5 6 7



Poin-poin yang dianalisis Kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi? Jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu? Siapa saja pihak di dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi? Apa dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi? Bila Anda harus memilih salah satu peran dalam berita itu, Apa yang akan Anda lakukan? Kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana



Jawaban Kondisi Mark Up anggraan dan SPJ Fikti Jenis tindak pidana menyebabkan kerugian negara 1. 2. 3. Kondisi



Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Rekanan pengadaan barang ketika SPJ dan kenyataan tidak sesuai



Mungkin akan membuat oranglain mengikuti tindakan tersebut Berperan menjadi PPTK untuk membuat SPJ yang nyata Kondisi ketika SPJ yang dilaporkan dan kenyataan tidak sesuia sehingga menimbulkan kerugian



8



Korupsi? Jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu?



Negara Korupsi uang Negara sehingga menimbulkan kerugian negara