Rencana Pembangunan Infrastruktur Pupr Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah PDF [PDF]

Citation preview

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Disampaikan Oleh: Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Palangkaraya, 28 September 2016



OUTLINE



1



RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR



2



PENDEKATAN WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



3



STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



4



PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



5



PENUTUP



1



RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR



STRUKTUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI



Garis Komando Garis Koordinasi



Staf Ahli Inspektorat Jenderal



Direktorat Jenderal Sumber Daya Air



Direktorat Jenderal Bina Marga



Direktorat Jenderal Cipta Karya



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Badan Penelitian dan Pengembangan



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15 Tahun 2015



Sekretaris Jenderal



Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan



Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN SEKTOR LAIN



K/L Lain



Perhubungan PUPR



Pariwisata



BPIW



Perindustrian PDT dan lain-lain



VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019



TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PUPR YANG HANDAL* DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG *handal: diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 6



TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAWACITA)



TANTANGAN NASIONAL YANG SELARAS DENGAN NAWACITA



Kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju pengembangan wilayah yang seimbang (KBI berkontribusi >80% terhadap PDRB Nasional dibandingkan KTI yang tidak sampai 20%, sejak 1983-2013)



Mengembangkan infrastruktur untuk mengatasi tingginya urbanisasi



dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan maupun perdesaan (Populasi penduduk perkotaan meningkat 6 kali lipat sejak 1970-2010, dari 20 juta menjadi 120 juta jiwa)



Meningkatkan konektivitas antar daerah serta antara laut dan darat



untuk meningkatkan daya saing nasional Pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi



Posisi Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)



• UU No. 17 Tahun 2007



Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



• RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019



• Perpres No. 5 Tahun 2015



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian • Permen PUPR No. 13.1 Tahun 2015 PUPR 2015 - 2019 Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah



Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019



Permen PUPR No. 13.1 Tahun 2015 Disusun Berdasarkan



SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019



DUKUNGAN SEKTOR JALAN



1.000 km



• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru



Konstruksi jalan bebas hambatan



47.017 km Pemeliharaan jalan nasional



500 km Dukungan jalan daerah



• terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan



2.650 km Pembangunan jalan nasional



28.059 m Pembangunan Jembatan



• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan



pariwisata pada 25 KSPN



prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA



Pembangunan pembangunan



65 waduk/ 74 65 waduk Draft RTRWN DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR



SEKTOR PERUMAHAN



67,52 m3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung]



Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]



3 ribu Km



DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA



Irigasi Baru Baru



Rehabilitasi Irigasi Pengamanan abrasi pantai



500 Km



• Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250.000 unit dan Peningkatan Kualitas 1.5 jt



1 juta Ha 1Irigasi juta Ha



3 juta Ha



• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit



INDIKATOR Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak



KONDISI AKHIR THN 2014



TARGET AKHIR THN 2019



70 %



100 %



38.431 Ha



0 ha



62 %



100 %



10



KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN PUPR PER PROGRAM TAHUN 2015-2019 Sumber : Renstra PUPR 2015-2019



Keterangan : * : RAPBN-P 2016 ** : Pagu Indikatif 2017



931.585



659.222



11



PENDANAAN APBN INFRASTRUKTUR PUPR TERHADAP RENSTR PUPR 2015-2019



Pendanaan Infrastruktur PUPR



Nilai (Milyar Rupiah) Tahun 2015



2016



2017



2018



2019



Renstra PUPR 2015 – 2019



114.846



169.452



209.162



221.025



217.100



APBN



119.692



104.080



95.585*



106.813**



-



-



Selisih Pendanaan



+4.846



65.372



73.867



102.349



-



-



Keterangan : * : RAPBN-P 2016 ** : Pagu Indikatif 2017



12



REKAPITULASI PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN PUPR TA.2016 (dalam ribu rupiah)



NO



UNIT ORGANISASI



RENSTRA TA 2016



APBN TA 2016



APBN-P TA 2016



1



Sekretariat Jenderal



726.000.000



435.431.285



435.431.285



2



Inspektorat Jenderal



113.000.000



105.813.829



105.813.829



3



Balitbang



608.000.000



500.647.513



500.647.513



4



Ditjen Bina Konstruksi



924.000.000



681.971.765



633.571.765



5



Ditjen Cipta Karya



24.201.000.000



17.855.312.951



16.772.112.951



6



Ditjen Bina Marga



69.948.000.000



45.200.871.601



40.224.971.601



7



Ditjen Sumber Daya Air



62.215.000.000



30.427.440.685



28.484.740.685



8



Ditjen Penyediaan Perumahan



8.780.000.000



7.697.759.159



7.342.362.419



9



Ditjen Pembiayaan Perumahan



362.000.000



224.171.215



224.171.215



10



BPIW



949.000.000



500.312.500



410.512.500



11



BPSDM



625.000.000



450.966.362



450.966.362



169.452.000.000



104.080.698.865



95.585.302.125



JUMLAH



Sumber: Surat Menteri PUPR No. KU.05.09-Mn/407 tanggal 20 Mei 2016



13



REKAPITULASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PUPR TA.2017 (dalam ribu rupiah)



NO



UNIT ORGANISASI



RENSTRA TA 2017



PAGU INDIKATIF TA 2017



SELISIH



1



Sekretariat Jenderal



768.000.000



569.375.000



(198.625.000)



2



Inspektorat Jenderal



120.000.000



107.653.000



(12.347.000)



3



Balitbang



772.000.000



789.000.000



17.000.000



4



Ditjen Bina Konstruksi



1.144.000.000



500.271.000



(643.729.000)



5



Ditjen Cipta Karya



26.855.000.000



18.440.973.000



(8.414.027.000)



6



Ditjen Bina Marga



52.105.000.000



42.143.834.333



(9.961.165.667)



7



Ditjen Sumber Daya Air



72.407.000.000



34.013.992.082



(38.393.007.918)



8



Ditjen Penyediaan Perumahan



52.732.000.000



9.009.013.000



(43.722.987.000)



9



Ditjen Pembiayaan Perumahan



383.000.000



240.813.000



(142.187.000)



10



BPIW



1.188.000.000



403.512.000



(784.488.000)



11



BPSDM



688.000.0000



603.587.000



(84.413.000)



209.162.000.000



106.813.923.415



102.348.076.585



JUMLAH



14



KETERPADUAN PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR PUPR PUPR DENGAN DENGAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL



14



Cth : Jabodetabek, Mebidangro, Mamminasata



PELABUHAN (Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung)



BANDARA (Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati)



KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa)



KONEKTIVITAS MULTIMODA



KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL



DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR



Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta



10 PKSN



Cth : Danau Toba, Tj.Lesung



10



KAWASAN STRATEGIS METROPOLITAN



(Cth : Belawan, Cilacap, Bitung) (Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang)



KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS



12



PELABUHAN PERIKANAN



ASDP



Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung



40



13 PROVINSI LUMBUNG PANGAN



KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar (Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo)



Cth : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan



KETERPADUAN DENGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR LINTAS SEKTOR Kuala Tanjung Bitung



SAMPIT



Patimban



Jalur Rencana Pelabuhan Hub Jalur Rencana Pelabuhan Feeder Prioritas Pelabuhan Utama



Island



Sumatera



Java



Kalimantan



Bali-Nustra



Seaport 1. Malahayati 2. Belawan )* Kuala Tanjung )* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi: Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru 8. Tanjung Priok )* 9. Tanjung Perak )* 10.Tanjung Emas 11.Sampit 13.Samarinda 14.Balikpapan: Kariangau 15.Pontianak 16.Kupang



Island



Sulawesi



Maluku Papua



Seaport 17.Makasar )* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung )* 21.Ternate: A. Yani 22.Ambon 23.Sorong 24.Jayapura



Pelabuhan yang sudah didukung jalan akses atau sudah terhubung dengan jalan nasional tercatat sebanyak 165 Pelabuhan dengan rincian sebagai berikut: •40 pelabuhan utama (PU); •122 pelabuhan pengumpul (PP);(58 pelabuhan yang sudah terbangun tapi aksesnya belum memadai •5 pelabuhan hub.



Prioritas Pelabuhan Hub Internasional (Hasil Rakor dengan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 20 Agustus 2015): 1.Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia Bagian Barat 2.Pengganti Pel Cilamaya (Pel Patimban Indramayu), disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan segera dibangun 3.Pelabuhan Bitung, dipersiapkan untuk hub internasional laut. 16



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 15 BANDAR UDARA BARU DAN BANDAR UDARA DAN PENGUMPUL



Pulau



Sumatera Jawa



Bandar Udara 1.Letung 2.T ambelan



Pulau



3. Kerta Jati: Majalengka



Bali-Nusra 4. Kabir- Patar



5. Muara Teweh: Beringin 6. Tebelian: Susilo 7. Maratua Kalimantan 8. Samarinda Baru: Temindung/ Sungai Siring 9. Buntu Kunik: Pontiku/ Tana Toraja Baru 10.Morowali Sulawesi 11.Miangas 12.Siau: Sitaro



Bandar Udara



Maluku



13. Namniwel: Namlea



Papua



14.Werur 15.Koroway Batu







Dukungan jaringan jalan nasional: bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT) (Permen PU No. 03/PRT/M/2012)







Dari 15 bandar udara, hanya 3 bandar udara (Kertajati, Tebelian, Samarinda Baru) yang merupakan bandar udara pengumpul pada tahun 2020 – 2030 dan telah diakses oleh jaringan jalan nasional



Terdapat 20 bandar udara yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014): •Terdapat 13 bandar udara yang beririsan dengan 15 bandar udara versi Trilatertal Meeting (Bappenas), kecuali Namniwel dan Koroway Batu •Hanya 5 bandar udara yang merupakan Bandar Udara Pengumpul (Primer/ Sekunder/ Tersier) s/d tahun 2020  kewenangan nasional 17



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 25 KSPN 2015-2019 (10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung



Danau Toba, Sumatera Utara



Wakatobi, Sulawesi Tenggara



Morotai, Maluku Utara



Derawan-Sanglaki, Kaltim



Weh, Aceh



Sentarum, Kalbar



Sungai Musi, Palembang



Toraja, Sulsel Raja Ampat, Papua Barat



Teluk Dalam, Nias



Mandeh, Pesisir Selatan



Tanjung Putting, Kalteng



Bunaken, Sulut



Muaro, Jambi



Kota Tua, Jakarta



Kuta Sanur, Nusa Dua , Bali



Pangandaran, Jawa Barat



Menjangan, Pemuteran Bali Bromo-TenggerSemeru, Jawa Timur



Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Tanjung Lesung, Banten



Borobudur, Jawa Tengah



Kintamani-Danau Batur, Bali



Mandalika, NTB Rinjani, NTB



Komodo Labuan Bajo, NTT Ende, Kelimutu, NTT



Keterangan: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas



18



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 48 KOTA TERPADU MANDIRI 34 KTM dalam WPS  Prioritas 7 KTM Tahun 2017 - 2019 SEBATIK PULAU RUPAT LUNANG SILAUT



SUBAH



SIMANGGARIS



MALOY KALIORANG



GERBANG MAS PERKASA



BATU BETUMPANG



MOROTAI SENGGI



PARIGI MOUTONG TAMPALORE



KOBISONTA MALUKU



PADAULOYO



LAGITA



MAHALONA TELANG PARIT RAMBUTAN



HIALU - SULTRA



TOBADAK



RAWAPITU LAMPUNG



PUNAGA



MESUJI TAMBORA - NTB



RASAU JAYA



PONU - NTT



GERBANG KAYONG - KALBAR



TINANGGEA



LAMUNTI CAHAYA BARU



7 KTM



SALOR - PAPUA



• •



PRIORITAS 2017-2019 • •



LABANGKA



KANTISA



Rawapitu, Lampung Gerbang Kayong, Kalimantan Barat Tambora, NTB Ponu, NTT



• • •



Hialu, Sulawesi Tenggara Kabisonta, Maluku Salor, Papua



MUTING



KETERPADUAN DENGAN 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL - KPPN (AGROPOLITAN, MINAPOLITAN, KTM) DALAM RPJMN 2015-2019 IDI RAYEUK, PEUNARON, PEUREULAK, RANTAU PEUREULK (PEUREULAK) KERAJAAN, AJIBATA, BONATUA LUNASI (SIDIKALANG)



LEDO, SIMPANG HILIR, JAWAI, JAWAI SELATAN (SAMBAS) KUBU, SUNGAI AMBAWANG, SADANIANG (RASAU JAYA) TELUK BATANG (SUKADANA) PULAU BESAR, SELAT NASIK, MANGGAR (TANJUNG PANDAN)



RANTAU PULUNG, SANGKULIRANG, (SANGATA) P. DERAWAN, SAMBALIUNG (TANJUNG REDEB) KAYONG UTARA (GERBANG KAYONG) TOMMO, KAROSSA, TOBADAK (MAMUJU)



TOWUTI, BUNGKU, TINANGGEA (KOLONEDALE)



POSO PESISIR UTARA (POSO)



MOROTAI SELATAN (DARUBA)



MOMUNU, TILOAN (BUOL)



MABA TENGAH, WASILE, WASILE TIMUR (MABA)



WONOSARI, MOOTILANGO, TOLANGOHULA, ANGGREK (KWANDANG)



HERAM, MUARA TAMI (ARSO) KEPULAUAN 9, MISOOL, SALAWATI (MISOOL) SERAM UTARA TIMUR SETI, BULA (BULA) BARAT, PRAFI, SIDEY (MANOKWARI)



IV JURAI, KOTO I TARUSAN, LUNANG, SILAUT (TAPAN) AIR SALEK, BANYUASIN, MUARA TELANG (TANJUNG SIAPIAPI)



SIKAP DALAM, BELITANG, BUAY PEMUKA PELIUNG (BATURAJA) MESUJI, RAWA PITU (MESUJI) KORONCONG (CIBALIUNG) ARUT, KUMAI, PANGKALAN BANTENG, PANGKALAN LADA (PANGKALAN BUN)



MARTAPURA, NJIR PASAR, JEJANGKIT, DAHA SELATAN (MARABAHAN)



KABANGKA, KONTU KOWUNA (RAHA)



DUAMPANUA, LANSIRANG, MATIRO SOMPE, SUPPA (PINRANG)



KETAHUN, ARGAMAKMUR, PADANG JAYA (BATIK NAU)



WANGI2 SELATAN (WANGI-WANGI) BALUSU, MALLUSETASI, MARITENGAE (BARRU)



LARANGAN, SAMPANG (PAMEKASAN)



KELIMUTU, SOA (ENDE)



MUNCAR (BANYUWANGI) KERAMBITAN, SALAMADEG (TABANAN)



PRAYA BARAT, KERUAH, SURASI (PRAYA)



DOMPU, HU’U (RABA) MOYO HILIR, MOYO UTARA, UTAN (SUMBAWA)



KURIK, MALIND, TANAH MIRING (MERAUKE)



KOMODO (LABUAN BAJO)



TAHUN 2017 PRIORITAS 14 KPPN



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN INTERMODA KERETA API [KONEKTIVITAS]



Belawan



Dumai Bitung Samarinda Pekanbaru Pontianak



Palembang



Teluk Bayur



Banjarmasin Makassar Panjang Tj.Priok Tj.Emas Tj.Perak



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Kementerian PUPR mendukung dalam hal perlintasan tak sebidang dan peningkatan akses jalan menuju stasiun, dukungan mitigasi banjir dan dukungan air bersih 21



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN ASDP



22



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 17 KAWASAN INDUSTRI (KI) PRIORITAS 2015-2019



Sumber: RPJMN 2015-2019 23



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 12 KAWASAN METROPOLITAN 2015-2019 MEBIDANGRO



CEKUNGAN BANDUNG



BANJARBAKULA



BIMINDO



MAMMINASATA



PALAPA SARBAGITA



PATUNG RAYA AGUNG



JABODETABEKPUNJUR



Kota Metropolitan Eksisting



KEDUNGSEPUR



Kota Metropolitan Baru



MATARAM RAYA GREBANGKERTOSUSILA



MEBIDANGRO



Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo



GREBANGKERTOSUSILA



Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan



PALAPA



Padang, Lubukalung, dan Pariaman



SARBAGITA



Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan



PATUNG RAYA AGUNG



Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir



MATARAM RAYA



Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara



JABODETABEKPUNJUR



Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur



MAMMINASATA



Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar



CEKUNGAN BANDUNG



Bandung, Cimahi, Bandung (Kab), Bandung Barat, dan Sumedang



BIMINDO



Bitung, Minahasa Utara, dan Manado



KEDUNGSEPUR



Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi



BANJARBAKULA



Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut



24



MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KPS DANAU TOBA 2025 Saribudolok-Tanjung Morawa Berastagi-Medan



Gerakan masyarakat sadar wisata Terpenuhinya infrastruktur dasar (jalan, air bersih, pengolahan air kotor, listrik, telekomunikasi, dll) di pusatpusat kegiatan utama (Sidikalang, Pangururan, Dolok Sanggu, Tarutung, Balige, Prapat, Merek)



Merek ‘Wisata Pemandangan’



Sidikalang ‘Pertanian’



Prapat ‘Wisata Air, Pusat Akomodasi, & Jasa’



Pangururan ‘Wisata Budaya, Pantai, dan Resort’



Dolok Sanggul



Tanah Ponggol



Kawasan hutan lindung pada Kawasan Danau Toba berfungsi dengan baik



: Kawasan Pariwisata Berskala Dunia : Simpul Perkebunan : Simpul Perikanan



Jalan tol -Prapat-TarutungSibolga sebagai bagian dari tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-TarutungSibolga (175 kilometer) Bandara Sibisa dan Silangit sebagai simpul transportasi udara di Kawasan Danau Toba dan dapat menjadi simpul utama kawasan



Balige



Kualitas air Danau Toba memenuhi standar kualitas perairan dan kembali menjadi Aek Natio (sumber air kehidupan) yang lestari bagi masyarakat lokal



Pelayanan dan kualitas pelabuhan penyeberangan yag ada di KDT berstandar internasional Kawasan Danau Toba bagian Utara menjadi alternatif pusat pertumbuhan wilayah dan pariwisata



Jaringan jalan lingkar dalam dan luar Kawasan Danau Toba mantap dan handal Meningkatnya dan meratanya kualitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba



Tebing TinggiPematang Siantar KEK Sei Mangkei



Sibolga



Padang Sidempuan



Permukiman masyarakat perkotaan dan perdesaan berkualitas dan sehat (tidak kumuh, air minum 100%, dan akses sanitasi layak 100%) Tersedianya perumahan yang berkarakter lokal bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba : Pusat Permukiman : Pelabuhan Penyeberangan : Bandar Udara



DEVELOPMENT PLAN KPS DANAU TOBA TAHUN 2015-2019 • Rekonstruksi Jalan Sp. Bandara Silangit Muara (on going, target selesai Oktober untuk Kutacane festival Danau Merek Toba)(2016) ‘Wisata Pemandangan’ • Pembangunan Jalan TOL Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (2016) • Pembangunan Tebing Tinggi – Siantar – Parapat (MYC)(2016) • Pelebaran Jalan Pangururan – Ambarita Singkil – Tomok - Lagundi Onan Runggu (2017)



• Pembangunan Infrastruktur Kaw Permukiman Perdesaan Kec. Siborong-borong– Kab Tapanuli Utara, Kab Toba Samosir, Kab Humbang Hasundutan (2016) • Penataan lingkungan KSPN Danau Toba (Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Danau Toba) (2017) • Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah Antara Kab Samosir (2017)



Saribudolok-Tanjung Morawa Berastagi-Medan



Tebing Tinggi KEK Sei Mangkei



• Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kab. Simalungun;(konstruk si )(2016) • Studi Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Toba Tersebar (2017)



Prapat



‘Wisata Air, Pusat Akomodasi, & Jasa’



Kisaran



Dolok Sangul Balige



Rantau Prapat



Barus



Sibolga



Padang Sidempuan



• Pembangunan PSU Rumah Umum berjumlah 62 unit di Grand Paviliun, Kabupaten Dairi (2016) • Pembangunan Rumah Susun Kab Asahan 12 unit (2017)



MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KPS SEI MANGKEI 2025 ke Tebing Tinggi



KI Inalum / Pel. Kuala Tanjung



Indrapura



Perdagangan



Kota Baru Industri Hijau Sei Mangkei



Lima Puluh



Sei Mangkei



ke Kisaran/ Dumai



Jalan Tol Tebing TinggiKisaran Jalan Simpang Mayang-Sei MangkeiLima Puluh-Simpang Inalum-Kuala Tanjung ke Pematang Siantar



KI



TPA/TPST 3R



Pipa Gas Belawan - Sei Mangkei



Dryport



WWTP/IPLT



Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung



Rusun



IPA



DEVELOPMENT PLAN KPS SEI MANGKEI 2015-2019 Peningkatan Jalan Simpang Mayang-Sei Mangkei-Lima Puluh-Simpang Inalum-Kuala Tanjung (2017) Penanganan (Flyover) Simpang Kuala Tanjung (DED) (2017)



Rusun untuk Pekerja KEK Sei Mangkei untuk menampung ±5.000 pekerja 2 TB (2017)



Pelebaran Simpang dan Pembangunan Flyover Perlintasan KA Lima Puluh (2017) Pembangunan jalan akses Lima Puluh, Sei Bejangkar (2018) Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas IPAL KEK Sei Mangkei (2018) • Pembangunan sistem pengendalian banjir di Kawasan Industri Sei Mangkei (2015) • Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kabupaten Simalungun (2016 • Pembangunan Bendung anak Sungai Bah Bolon Industri 500 lt/dt (2017) • Pembangunan Embung 28 di Kab. Simalungun (2018)



DEVELOPMENT PLAN WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2015-2019 Pembangunan Embung Sungai Buluh Kapuas Hulu (2016) Pembangunan Sarpras Air Baku Kota Sambas (2017)



Pelebaran Jalan Nanga Badau (2017) Pemb. Jembatan Ruas TemajukNanga Badau (2017)



• Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan (2015) • Pembangunan Jalan Temajuk - Aruk (2016) • Pelebaran Jalan Bts Serawak Entikong (2017)



• •



• Pembangunan Fasilitas dan Penggenangan Embung Sebatik Kab. Nunukan (2015) • Pemb. Embung Pulau Bunyu Kab. Bulungan (2017) • Pengembangan Waduk Peso, Long Sempajang Kab. Bulungan (2018)



Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) (2015) Pemeliharaan Jalan Sanggau – Sekadau (2017) Rumah Khusus beserta PSU dan Mebeulair di Kws. Industri Mandor (2018)



Pembangunan jalan Mensalong - Tau Lumbis Buka Hutan (2017-2018)



Pembangunan Embung di Kabupaten Sintang (Tahap I) (2015)



Pembangunan Jembatan Sambas Besar (2 tahap) (2018)



• Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Nunukan (2015) • Peningkatan Kualitas Permukiman Pedesaan Perbatasan Kab Kapuas Hulu(2016) • Pengembangan Infr astruktur Permukiman Long Apari (2017) Pemeliharaan Jalan Ruas Nanga-SemangutPutussiabu (2017) Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau Sekadau (Relokasi) (2015)



MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2025 Pengembangan Jaringan Jalan Penghubung Lintas Pulau Kalimantan



Jalan Mensalong Tou Lumbis



KTM Simanggaris



Jalan Paralel Perbatasan Temajuk-Sebatik



Bandara Paloh



KTM Sebatik



KSPN Sambas



Pelabuhan Pengumpan Nunukan



KSPN Kayan Mentarang



KSPN Long Bangun KTM Subah KTM Gerbang Mas Perkasa KSPN Long Sentarum KI Landak Kegiatan : Kelapa Sawit, Bauksit



KI Sanggau Kegiatan : Kelapa Sawit, Perkayuan



PLBN Aruk, Nanga Badau, Entikong



30



KONDISI JALAN PARALEL PERBATASAN TAHUN 2016



827 Km KALTARA



Gambar Paralel Perbatasan Kalimantan Ruas Seluas – Entikong



Total Panjang Jalan Paralel Perbatasan = 1.900 Km Total Panjang Jalan Terbuka/Tembus = 1.454 Km Total Panjang Jalan Belum Terbuka/Tembus = 446 Km



223 Km KALTIM



Total Panjang Jembatan Paralel Perbatasan 1.919 Meter



Alokasi TA.2016 Rp. 1,2 Triliun



Nunukan



850 Km KALBAR MUKAH



= Tembus = Belum Tembus



SIBU Bintagor SARIKEI



Long Boh



KUCHING KOTA



Temajuk



RUAS TEMAJUK – BADAU TUNTAS PADA TAHUN 2016



Bts. Kalbar/ Kaltim



1.900 Km



Bts. Kaltim/ Kaltara



37 Km



1,5 Km



147 Km



Tebedu



Ruas Aruk – Seluas



SRI AMAN



Engkilili



148 Km



Serian



56 Km



SAMARAHAN



56 Km



Jagoi Babang



: Aspal = 506 Km : Agregat/Japat = 186 Km : Tanah = 762 Km : Belum Tembus = 446 Km Sei.Ular



KONDISI AWAL



Pembangunan Zona Inti PLBN berupa: 1. Bangunan Utama 2. Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan 3. Bangunan Pemeriksaan Kargo 4. Bangunan Utilitas (Rumah Pompa & Power House) 5. Monumen 6. Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan 7. Jalan 8. Lansekap 9. Jalur Pedestrian •Luas Lahan : 8,03 Ha •Luas Bangunan : 19.493 m²



PROGRES EKSISTING



1 32



STATUS SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI KALIMANTAN TENGAH RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



NO



PROVINSI



21 Kalimantan Tengah



PKN



• Palangkaraya (I/C/1)



PKW



PKSN



KSN



• Kuala Kapuas (II/C/1) • Pangkalan Bun (I/C/1) • Buntok (II/C/1) • Muarateweh (II/C/1) • Sampit (I/C/1)



I – IV : Tahapan Pengembangan A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi A/2 : Pengembangan Baru A/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi B : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi C : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi C/2 : Pengembangan Baru C/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi D : Pengendalian Kota-Kota Berbasis Mitigasi Bencana D/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam D/2 : Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana * Kota Berwarna Merah Merupakan usulan dalam draft RPP Perubahan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN



33



DATA ALOKASI APBN PUPR PER PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN



PROVINSI



JUMLAH PENDUDUK (JIWA)



KALIMANTAN BARAT



4.716.093



KALIMANTAN TENGAH



2.439.858



KALIMANTAN SELATAN



3.992.790



KALIMANTAN TIMUR



3.351.432



4,000,000,000 KALIMANTAN UTARA



618.208



APBN PUPR PER TAHUN (DALAM RUPIAH)



2013



2014



2015



2016



1.890.763.96 3.616.452.38 2.331.724.511 2 4 1.946.314.85 1.608.462.60 1.782.657.885 1.717.295.511 7 4 1.458.641.82 1.926.978.06 1.718.672.92 1.527.507.698 6 2 2 2.922.072.60 2.520.431.39 2.517.747.75 2.993.665.731 6 7 4 1.681.561.39 1.177.640.41 0 5.737.500 8 4 2.782.703.839



APBN PUPR (RUPIAH)



3,500,000,000 3,000,000,000



2,500,000,000



KALIMANTAN BARAT



2,000,000,000



KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN



1,500,000,000



KALIMANTAN TIMUR 1,000,000,000



KALIMANTAN UTARA



500,000,000 0 2013



2014



2015



TAHUN



2016 34



DATA ALOKASI DAK PUPR PER PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN



PROVINSI



JUMLAH PENDUDUK (JIWA)



KALIMANTAN BARAT



4.716.093



920.945.000



KALIMANTAN TENGAH



2.439.858



456.464.000



556.123.000



626.526.000



717.530.000



KALIMANTAN SELATAN



3.992.790



405.483.000



455.499.000



481.970.000



1.148.289.000



KALIMANTAN TIMUR



3.351.432



171.954.000



245.927.000



230.300.000



688.596.000



KALIMANTAN UTARA



618.208



120.715.000



201.483.000



174.493.000



154.416.000



DAK PUPR PER TAHUN (DALAM RIBU RUPIAH)



2012



2013



2014



2015



1.234.540.000 1.193.813.000 1.221.865.000



APBN PUPR (RIBU RUPIAH)



1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000



KALIMANTAN BARAT



800,000,000



KALIMANTAN TENGAH 600,000,000



KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR



400,000,000



KALIMANTAN UTARA 200,000,000 0 2012



2013



2014



2015



TAHUN 35



PERBANDINGAN BESARAN PAD TIAP KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011-2015



PAD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan th 2011-2015 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000



b. B



Ka



Ka



b. B



ar it



o



Se la ar tan ito Ka U b. Ka tar a Ko b. Ka taw Ka pu b. ar as in Ko gi ta n w B ar ar at Ko ing in ta T Pa im la ng ur ka Ra Ka y b. Ka a Ka nga b. n S Ka eru ya b. n Su Ka kam b. ar La a Ka m an b. da Gu u Ka nun g b. M Pu as la Ka b. ng P M i ur sau un Ka g b. Ba Ray a ri t o Ti m ur



-



2011



2012



2013



2014



2016



Sumber: Hasil Olahan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016



PERBANDINGAN APBD TIAP KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015



Sumber: Hasil Olahan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016



2



PENDEKATAN WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)



Untuk mencapai sasaran strategis PUPR melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).



KAWASAN PERKOTAAN



KAWASAN PERDESAAN



KAWASAN INDUSTRI



DRY PORT



ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH



KAWASAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN



KAWASAN INDUSTRI



HUB



ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH



HUB



Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan fokus kepada pengembangan infrastruktur di daerah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas regional dan mendukung Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan Keterpaduan Perencanaan antara infrastruktur dengan kawasan strategis seperti kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan pelabuhan. Kesinkronan program diperlukan untuk meningkatkan sinergi dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan sesuai fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana. Strategi ini bertujuan membentuk spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi wilayah serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan hinterland pedesaannya. Dengan demikian, melalui WPS, kita dapat menyiapkan wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.



39



SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS DI INDONESIA



Profil



22. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin Jalan Nasional Kalimantan Tengah (Palangkaraya-Kualakapuas) Kondisi: Mantap Palangkaraya (PKN) Luas : 2.400 km2 Jumlah Penduduk: 220.962 jiwa (2013) PDRB: 24,78 juta per kapita; IPM: 79,52 (2013)



B



= Simpul Batubara



BB



= Simpul Besi Baja



SK



= Simpul Sawit dan Karet



Kualakapuas (PKW) Luas : 348 km2 Jumlah Penduduk: 19.433 jiwa (2013) PDRB: 7,8 juta per kapita (2013)



Simpul Kegiatan Sawit dan Karet Kegiatan Utama: Perkebunan sawit dan karet



Banjarmasin (PKN) Luas : 72,67 km2 Jumlah Penduduk: 648.029 jiwa (2013) PDRB: 9,2 juta per kapita; IPM: 75,28 (2013)



Jalan Nasional Kalimantan Selatan (Banjarmasin-Martapura) Kondisi: Mantap Kota Batulicin Luas : 127,71 km2 Jumlah Penduduk: 15.690 jiwa (2013) PDRB: 12,67 juta per kapita (2013)



Martapura (PKW) Luas : 42 km2 Jumlah Penduduk: 106.962 jiwa (2013) PDRB: 16,31 juta per kapita (2013)



Pelabuhan Batulicin Kelas : Pelabuhan Pengumpul



Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kelas : Pelabuhan Utama Internasional Luas : ± 100 ribu m2 Kapasitas Kargo: 413.737 TEUs (2014)



KI Batulicin Luas: 530 Ha Jenis Industri: Industri Besi Baja



Bandara Syamsoeddin Noor Kelas : Bandara Pengumpul Skala Sekunder Luas : 257 hektar Kapasitas Penumpang: 1,3 juta penumpang



PLTU Asam Asam Kapasitas: 4 x 65 MW



KTM Lamunti Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah



Pelaihari Luas : 378,95 km2 Jumlah Penduduk: 67.646 jiwa (2013) PDRB: 8,7 juta per kapita (2013)



KTM Cahaya Baru Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan



Waduk Riam Kanan Kapasitas 1.200.000 m3



41



Kawasan WPS 22-Palangka Raya-Banjarmasin-Batulicin Kab. Nunukan



Kab. Tana Tidung Kota Tarakan



Kab. Bulungan



Kab. Berau Kab. Malinau Kab. Samba s



WPS 21



Kota Kab. Singkawang Bengkayan g Kab. Kab. Pontianak



Landak



Kota Pontiana k



Kab. Kayong Utara



Kab. Sanggau



WPS 23



WPS 20



Kab. Ketapan g



Kab. Murung Raya



Kab. Sintang



Kab. Lamandau



Kab. Kotawaringi n Timur



Kab. Katinga n



Kab. Kutai Kartanegara



Kab. Kutai Barat Kab. Barito Utara Kab. Kapuas



Kota Palan gkaray a



Kab. Pulang Pisau



WPS 22



Kab. Seruyan



Kota Bontang



Kota Samarinda



Kab. Gunun g Mas



Kab. Melawi



Kab. Kotawaringi Kab. n Barat Sukamar a



- Kota Palangka Raya - Kab.Gunung Mas - Kab.Pulang Pisau - Kab.Kapuas - Kab.Barito Selatan



Kab. Kutai Timur



Kab. Kapuas Hulu



Kab. Sekada u



Kab. Kubu Raya



Kab. Mahakam Ulu



Kab. Barito Kab. Paser Selatan Kab. Kab. Tabalong Barito Timur Kab. Kab. Balangan Hulu Sungai UtaraKab. Kab. Hulu Sungai Hulu Sungai Tengah Kab. Selatan



Kab. Barito Tapin Kuala Kab. Kota Banjar Kota Banjarmas Banjarbaru in Kab. Tanah Laut



Kota Balikpapan Kab. Penajam Paser utara



Kab. Kotabaru



Kab. Tanah Bumbu



Keterangan : Batas provinsi : Batas Kabupaten/Kota : Batas Negara : Jalan Nasional : Jalan Provinsi



3



STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RUANG LINGKUP I. Kebijakan Pembangunan Nasional -RPJPN (UU No.17 tahun 2007) -RPJMN 2015-2019 (Pepres No.2 tahun 2015) -Nawacita (tercantum dalam RPJMN) -KEK (UU No. 39 tahun 2009) -KAPET (Kepres No. 150 tahun 2000) -Proyek Stretegis Nasional (Perpres No. 3 tahun 2016)



II. Kebijakan Pembangunan Kementerian PUPR RENSTRA Kementerian PUPR (Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015)



III. Kebijakan K/L lain -Kementerian Pariwisata (KSPN) -Kementerian Perindustrian (Kawasan Industri) -Kementerian Perhubungan (Tol Laut dengan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul) -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KTM Transmigrasi) -dll



VII. Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah dan Jangka Panjang di tiap WPS dan antar WPS • Teknis • Pendanaan • Sosial • Lingkungan Hidup • Kelembagaan



IV. Kebijakan Pembangunan Daerah RTRW Provinsi, Kota/Kab RPJMD RAD (Rencana Aksi Daerah)



V. Kondisi/Potensi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



VI. -



Potensi Pendanaan APBN Swasta APBD Provinsi APBD Kota/Kab PHLN/Loan SBSN



ISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG



I



II



III



ISI ARAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR ARAHAN STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI TIAP WPS DAN ANTAR WPS



PROFIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI TIAP WPS DAN ANTAR WPS



3



LINGKUP Amanat Pembangunan Nasional Untuk Infrastruktur PUPR Amanat Peraturan Perundang-Undangan Untuk Infrastruktur PUPR Amanat Internasional Untuk Infrastruktur PUPR



1



Arahan RTRW Nasional



2



Arahan RTRW Pulau



3



Arahan RTRW Provinsi



4



Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional



5



Arahan RTRW Kabupaten/Kota



6



Arahan KEK



7



Arahan KAPET



1 2



1



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Geografi dan Adminstratif Wilayah



2



Demografi



3



Topografi



4



Geohidrologi



5



Geologi



6



Klimatologi



7



Sosial dan Ekonomi



8



ISI



IV



ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR



1 2 3



1



1



V



ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG BINA MARGA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG BINA MARGA



2 3



1



LINGKUP Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun



ISI 1



VI



ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA



VII



ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PENYEDIA PERUMAHAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PENYEDIA PERUMAHAN



2 3



1



1 2 3



1



LINGKUP Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Penyedia Perumahan Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Penyedia Perumahan Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun



ISI KETERPADUAN PROGRAM VIII INFRASTRUKTUR PUPR UNTUK 5 TAHUN DAN 20 TAHUN IX



PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL



LINGKUP



1



1 2 1 2



X



ASPEK PENDANAAN 3 4



Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR Untuk 5 - 20 Tahun di WPS dan Antar WPS



Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal, UKLSPPL UPL, dan SPPLH) Analisis Perlindungan Sosial Profil Perkembangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Profil Perkembangan Investasi Pembangunan Infrastruktur PUPR (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur PUPR untuk 5 - 20 Tahun Strategi Peningkatan Infratsruktur PUPR untuk 5 -20 Tahun



Format Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah Provinsi : Kabupaten/Kota : Sumber Pembiayaan (Rp) No



(1)



Sektor / Program



Rincian Kegiatan



Lokasi



(2)



(3)



(4)



Sumber Daya Air



Bina Marga



Cipta Karya



Perumahan Rakyat



Vol.



(5)



Satuan



(6)



Tahun



(7)



APBN Rupiah Murni



PHLN



(8)



(9)



DAK



APBD Prov



APBD Kab/Kota



BUMD



(10)



(11)



(12)



(13)



KPS / Masyar Swasta akat (14)



(15)



CSR (16)



I. UMUM 1. Strategi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pengembangan wilayah yang fokus pengembangannya pada 1 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) WPS Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin (WPS 22).



2. Di dalam WPS terdapat kawasankawasan pertumbuhan yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan antar pusat pertumbuhan maupun infrastruktur akses menuju outlet-outlet pemasaran, yang sekaligus membentuk sistem transportasi antarmoda (darat, laut dan sungai).



Strategi Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah 1) Pembangunan konektivitas dan pengembangan jalur logistik mendukung pengembangan wilayah berupa pembangunan tulang punggung wilayah pertumbuhan (WPS) dan antar wps berupa konektivitas untuk mengembangkan potensi ekonomi. 2) Pemanfaatan sumber daya dengan membangun: a. Infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air; b. Infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan;



3) Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman melalui pembangunan infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru;



STRATEGI 1 PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN JALUR LOGISTIK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH Konektivitas dan Pengembangan Jalur Logistik di wilayah pertumbuhan strategis berupa infrastruktur jalan merupakan tulang punggung wilayah pertumbuhan. Jaringan jalan utama pembentuk Jaringan Jalan Trans Kalimantan tersebut merupakan prioritas utama untuk ditangani maupun sebagai dukungan terhadap transportasi air dan udara yang meliputi:  Pembangunan Jembatan Tumbang Samba  Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Kuala Kapuas-Batas Prov Kalsel  Pelebaran Jalan Ruas Jln Dermaga Seberang (Muara Teweh)  Pelebaran Jalan Ruas Jln Malawaken (Muara Teweh)  Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Kuala Kapuas - Batas Prov Kalsel  Pelebaran Jalan Ruas Bts Kota Pangkalan Bun-Kumai



STRATEGI 2 PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR a. Pembangunan infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air 1. Pembangunan Embung Serbaguna Sungai Hijau Kec Pangkalan Banteng dan Tampenek 2. Pembangunan Prasarana Air Baku Kota Muara Teweh, Kuala Kurun, dan Sampit. 3. Pembangunan Pengendali Sedimen dan Pengarah Arus di Kalahien. 4. Pembangunan pengaman pantai Desa Sei Tabuk Jetty. 5. Pembangunan Pos Hidrologi di Kota Palangkaraya b. Pengembangan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan 1. Pembangunan jaringan DI Kalamus.



STRATEGI 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN Berbagai pusat kawasan pertumbuhan di dalam WPS maupun kawasan-kawasan pertumbuhan di luar WPS memerlukan dukungan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur air bersih, penanganan permukiman kumuh, maupun perumahan sehat. a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru  Pembangunan Rumah Khusus RSUD Muara Teweh, Imadudin Pangkalan Bun, Marjani Sampit, dan Dr Doris Sylvanus  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PB di Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur



Adapun dukungan infrastruktur PUPR untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedang diprogramkan antara lain: • Pembangunan IPAL skala kawasan di 8 kab/kota • Pembangunan IPLT di 4 kab/kota dan Rehabilitasi IPLT di 1 kab/kota • Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Kec Kapuas Hilir



STRATEGI 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN (LANJUTAN)  Pembangunan TPS 3R di Kabupaten Kapuas  Pembangunan Drainase Lingkungan di 4 lokasi  Pembangunan TPA di Kabupaten Murung Raya



4



PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



USULAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PUPR DI KALIMANTAN TENGAH RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



NO



1



SEKTOR



Bina Marga



USULAN PROGRAM UTAMA (2015-2019)



LOKASI



Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan jalan lintas Selatan Pulau Kalimantan Pengembangan jalan Kolektor Primer menghubungkan antar wilayah di pulau, Jaringan jalan penghubung lintas Pulau Kalimantan



2



Sektor Cipta Karya



Penanganan kawasan permukiman kumuh



34 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah



Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan



32 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah



57



PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN



Jalan Nasional Trans Kalimantan Lintas Selatan Jalan Nasionsl Lintas Tengah Jalan Nasional Lintas Penghubung Jalan Nasional Lintas Utara Pararel Perbatasan Missing Link Lintas Tengah (SNR)



PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Kepmen PUPR No. 290 Tahun 2015 tentang Penentapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional)



PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Kepmen PUPR No. 290 Tahun 2015 tentang Penentapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional)



PETA KONDISI JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER I TAHUN 2016 Lintas Selatan, 851,62 KM (32 Ruas) Lintas Tengah, P=612,16KM (18 Ruas) Penghubung Lintas, P= 538,30 KM (14 Ruas) Total : 2.002,08 KM (64 Ruas) Jalan Mantap : 86,6% Jalan Tidak Mantap : 13,4%



(1734 KM) (268 KM)



Jalan Aspal : 83,9% (1679 KM) Jalan Agregat/Tanah : 16,1 % (322 KM) Jalan Aspal L