Sistem Pemerintahan Indonesia Orde Lama [PDF]

Citation preview

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA ORDE LAMA



BAB 1 PENDAHULUAN A.Latar Belakang Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi



demo



besar-besaran



menuntut



pembuatan



suatu



Negara



Kesatuan.Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahkan ia bertindak sebagai pemimpin besar revolusi B.Tujuan Masalah Dalam penulisan ini di harapkan agar kita mahasiswa yang merupakan



bagian



generasi



penerus



bangsa



selanjutnya



harus



mempelajari dan mengetahui tentang sejarah / peristiwa- peristiwa yang terjadi pada orde lama. C.Rumusan Masalah Bagaimana sejarah orde lama di indonesia, kekuasaan politik, konfigurasi politik dan system pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada masa Orde lama,dan mengapa orde lama berakhir,…?



BAB 2



Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968,Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di



saat



menggunakan



sistem



ekonomi



liberal,



Indonesia



menggunakan sistem pemerintahan parlementer. pada dasarnya Sistem ekonomi



bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sistem ekonomi ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap struktur ekonomi, perubahan mengurangi



sosial,



mengurangi



ketimpanganT,



dan



atau



menghapuskan



pengangguran



kemiskinan,



dalam



konteks



pertumbuhan ekonomi II. SISTEM PEMERITAHAN ORDE LAMA system pemerintahan yang terjadi pada orde lama diantaranya sebagai berikut : a.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Akar Sistem Pemerintahan di Indonesia Pelajaran sejarah juga pasti membahas tentang sistem pemerintahan orde lama ini. Seolah menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat berada pada masa-masa kelam. Saat keadaan politik dan sosial di Indonesia belum stabil. Pembahasan tentang sistem pemerintahan orde lama ini akan cukup menarik untuk diikuti.Tahun 1945 adalah tahun paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia diraih pada tahun itu. Bebas dari pengaruh penjajah untuk kemudian mulai menata segala sesuatunya sendiri. Masa-masa itulah yang dikenal dengan istilah



orde lama. Tidak salah jika sistem pemerintahan orde lama disebut-sebut sebagai awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa orde lama inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memroklamirkan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Bahwa sistem pemerintahan orde lama ini adalah akar dari semua sistem pemerintahan yang saat ini berlaku. Sietem pemerintahan orde lama adalah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan orde lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Berakhirnya sistem pemerintahan orde lama berganti dengan sistem pemerintahan orde baru. Penamaan orde baru merupakan nama yang diberikan oleh Soeharto yang berkuasa pada era orde baru. Soekarno sendiri tidak begitu suka dengan sebutan “orde lama” untuk era kepemimpinannya. Ia lebih suka menyebut eranya dengan sebutan “orde revolusi”. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan merebut kemerdekaan, tantangan selanjutnya adalah mengatur negara ini dengan sistem yang sesuai.Dan sistem pemerintahan orde baru adalah sistem pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.Meskipun sistem pemerintahan orde lama dianggap banyak melakukan trial and error terhadap sistem pemerintahan Indonesia.



Namun, pengaruh dari sistem pemerintahan tersebut sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Hingga akhirnya Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahahan beberapa kali untuk mencari sistem paling sesuai. keadaan Indonesia saat itu benar-benar sulit. Entah itu sistem pemerintahan orde baru apalagi reformasi. Semuanya seolah belum begitu "menunjukkan giginya". Masih bungkam, atau sama sekali takpunya gigi?Tokoh dari sistem pemerintahan orde lama yang dimiliki Indonesia adalah siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan segenap pemikiran, kepintaran, dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai "membangun badan" negara ini. Di luar tanggapan masyarakat, apakah beliau berhasil atau tidak. b.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Indonesia Era Soekarno Selama pemerintahan Soekarno, pernah diterapkan beberapa sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian, sistem pemerintahan presidensial diganti



dengan



betuk



pemerintahan



parlementer.



Juga



pernah



menerapkan sistem pemerintahan demokrasi liberal yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Semua sistem tersebut pada dasarnya terangkum dalam istilah sistem pemerintahan orde lama. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan orde lama yang pertama kali diterapkan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia. Namun, sistem ini hanya berjalan kurang lebih selama tiga bulan. Perubahan sistem presidensial terjadi karena adanya penyimpangan terhadap UUD 1945. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan negara terfokus kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan orde lama ini tidak



menggunakan teori pemisahan negara seperti yang ada di dalam trias politica yang dirancang Montesquieu. Jadi, dalam sistem ini, tidak ada lembaga pemegang supremasi tertinggi. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang masa kepemimpinannya ditentukan oleh konstitusi. c. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia Sistem pemerintahan parlementer juga pernah dianut Indonesia pada sistem pemerintahan orde lama. Namun, sistem parlementer yang digunakan masih parlementer semu (quasy parlemenary). Pemerintahan parlementer lahir atas dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1950. Sutan Syahrir merupakan perdana menteri pertama di dalam sistem pemerintahan ini. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan orde lama yang menjadikan posisi parlemen memiliki peranan penting di dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang untuk mengangkat perdana menteri . d. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia Indonesia,



dalam



sistem



pemerintahan



orde



lama



pernah



menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. lembaga pemerintahan mana pun. Jika dilihat seperti itu, sistem pemerintahan orde lama terkesan otoriter. Pada 1959 hingga 1966, Soekarno mengenalkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kedudukan presiden pada sistem ini makin kuat. Ia memiliki kekuasaan yang mutlak. Presiden bisa dijadikan alat untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang dianggap menghalanginya. Kebebasan berpendapat dan kegiatan partai politik sangat dibatasi. Sistem demokrasi terpimpin ini juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan



orde lama. Belajar dari trial and error-nya sistem pemerintahan masa orde lama harusnya menjadikan Indonesia lebih tahu sistem apa yang harus diterapkan. Sayangnya, pada masa orde baru pun, banyak sekali terjadi gejolak karena tidak sesuainya sistem pemerintahan yang diterapkan. Namun, pada era reformasi ini, kondisi sistem pemerintahan Indonesia sepertinya makin membaik dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Sebuah sistem yang bagaimanapun lahir dari sistem pemerintahan orde lama yang terjadi jauh sebelumnya. Semua ini tidak lepas dari proses belajar sejak diberlakukannya berbagai sistem pemerintahan orde lama. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari orde lamalah bangsa kita mulai cerdas dan membangun tatanan pemerintahan yang lebih baik.



Baik atau buruknya nilai rasa yang dimiliki ketika



membicarakan sistem pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan tersebut nyatanya ikut mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang mampu berdiri hingga sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri jika Soekarno, bagaimanapun keadaannya, adalah sosok pemikir hebat yang berani mengambil risiko. III. PERKEMBANGAN KEKUASAAN POLITIK DI INDONESIA MASA ORDE LAMA Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan



PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme. Landasan



kepemimpinan



Soekarno



dibangun



atas



dasar



nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT). IV. KONFIGURASI POLITIK ERA ORDE LAMA Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden



tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Berbagai “Experiment” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “excessive”



(berlebihan)



baik



dalam



bentuk



“Ultra



Demokrasi”



(berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 19501959, maupun suatu kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).[6] Sistem “Trial and Error” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa:  Gerakan separatis pada tahun 1957  Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959. Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden Pada masa ini juga terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini:



•



1950-1951 - Kabinet Natsir



•



1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo



•



1952-1953 - Kabinet Wilopo



•



1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I



•



1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap



•



1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II



•



1957-1959 - Kabinet Djuanda



V. BERAKHIRNYA ORDE LAMA Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu; 1.adanya konsep difungsi ABRI 2.pengutamaan golongan karya 3.manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif 4.diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat 5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang (flating mass) 6.karal kehidupan pers Konsep diafungsiABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah



ditempatkan



oleh



kepala



staf



angkatan



darat.mayjen



A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bhakan menjadi semacam KEWAJIBAN JIKALAU MILITER BERPARTISIPASI DI BIDANG POLITIK PENERAPAN , konjungsi ini menurut pennafsiran militer



dan



penguasa



orde



baru



memperoleh



landasan



yuridi



konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat. VI.Kelebihan Dan Kelemahan system Pemerintah Orde Lama :



a.kelebihan : 1.presiden dan menteri selama masa jabatan nya tidak dapat di jatuhkan DPR 2.pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak di banyangi krisis cabinet. 3.presiden tidak dapat memberlakukan dan membubarkan DPR



b. kelemahan : 1.adanya kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden 2.sering terjadinya penggantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden 3.pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang berpengaruh 4.pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.



BAB III PENUTUP KESIMPULAN Sistem politik di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sistem pemerintahn presidensial yang diberlakukan pada sistem pemerintahan negara Indonesia serta demokrasi sebagai alatnya, di mana esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, toh masih terdapat banyak intrik dan skandal di dalamnya. Ada begitu banyak defiasi dan kebobrokan yang terjadi dalam kekuasaan eksekutif pada negara Indonesia dari waktu ke waktu. Masa orde lama adalah masa dimana bangsa Indonesia mencari jati diri sebagai bangsa yang berdaulat.Pada masa orde lama banyak terjadi penyimpangan yang berlawanan dengan pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tetapi hal ini bukanlah sebatas renungan belaka ataupun sebuah sejarah yang pernah kita lewati. Segala hal yang telah terjadi pada kekuasaan eksekutif pada masa orde lama hendaknya menjadi pembelajaran politik bagi kekuasaan eksekutif pada era reformasi sekarang ini. Masyarakat Indonesia membutuhkan kekuasaan politik yang menjalankan tugas fungsi, dan perannya dengan baik, bukan kekuasaan poltik yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dituntut adanya atensi pada setiap kekuasaan dalam ajaran trias politika untuk dapat menjalankan checks and balances sebagaimana mestinya, sehingga dari waktu ke waktu kekuasaan poltik di Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern, menjaga relevansinnya dengan kehidupan modern, sertra mengadakan transformasi politik.



DAFTAR PUSAKA



Pemerintahan pada Demokrasi Terpimpin



Pemerintahan Pada Demokrasi Terpimpin



Sejarah Indonesia (1959-1966) adalah masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin" sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.



A. Konstituante Gagal Menyusun Undang Undang Dasar Baru Agenda pemilu yang telah tertunda sepuluh tahun baru dapat dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, yang mengacu pada UUD Sementara (UUDS) pasal 1 ayat 2. Pada Pemilu pertama ini memiliki dua agenda, yaitu : 1. Memilih wakil rakyat di DPR tanggal 29 Sepetember



Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260. dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 2. Memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pasal 1 Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



>



Dibentuk Kabinet Gotong-Royong yang terdiri atas wakil-wakil semua partai dan



golongan fungsional.



>



Dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil semua partai



dan golongan fungsional, yang fungsinya memberikan nasehat kepada cabinetkabinet. 



Arah Politik luar negri



Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)



B. Kehidupan Politik Masa Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistim Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilainya menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Dalam penggambaran kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan. 1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.



3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. 4. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurangkurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia. 5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. 6. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan. Demikianlah kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai-partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional pada masa itu. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya dengan cirinya utamanya yang sangat otoriter pada waktu itu di era demokrasi terpimpin.



DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966) Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dikeluarkannya SUPERSEMAR pada tanggal 11 Maret 1966. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan. TUGAS DEMOKRASI TERPIMPIN : Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Namun pada pelaksanaannya masa Demokrasi Terpimpin mengalami berbagai macam bentuk penyimpangan. Penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarno Kebijakan Politik Dalam Negeri A. Pembentukan MPRS Sesuai dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu : 1. Setuju kembali kepada UUD 1945 2. Setia kepada perjuangan RI 3. Setuju kepada manifesto politik Tugas MPRS : mengesahkan GBHN Dalam sidang-sidangnya, MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti : 1. Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN



2. Penetapan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Berencana tahap 1 (1961-1969) 3. Menetapkan Presidan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup B. Pembentukan DPR-GR DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan manifesto politik 2. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat 3. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin C. Pembentukan DPAS DPAS dibentuk melalui Penpres No.3 th 1959, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. D. Pembentukan Kabinet Kerja Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Ir. Juanda sebagai Wakil Presiden E. Pembentukan Front Nasional Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No.13 Th 1959. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan : 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional 3. Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah RI F. Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Penataan ini meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian G. Penyederhanaan Partai-partai Politik Penyederhanaan yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai dengan Penpres no.7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dgn tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan karena kedua partai tersebut terlibat dlm pemberontakan PRRI & Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 H. Nasakom dan Resopim Nasakom : Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dgn menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, & Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.



Resopim : Tujuan ajaran RESOPIM (Revolusi,Sosialisme Indonesia,& Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-16. Kebijakan Politik Luar Negeri : 1. Politik Nefo dan Oldefo Politik konfrontasi dgn pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo dan Nefo. Nefo (New Emerging Forces) merupakan kekuatan baru yg sedang muncul yaitu negaranegara progresif revolusioner yg anti imperialisme & kolonialisme. Oldefo (Old Establishes Forces) merupakan kekuatan lama yg telah mapan yaitu negaranegara kapitalis yg neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. 2. Politik Konfrontasi Malaysia Politik Konfrontasi Malaysia disebabkan krn pemerintah tidak setuju dgn pembentukan negara federasi Malaysia yg dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut : 1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 3. Politik Mercusuar Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yg dpt menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yg diharapkan dpt menempatkan Indonesia pada kedudukan yg terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yg sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ), pendirian kompleks Olahraga Senayan serta MONAS (Monumen Nasional). 4. Politik Gerakan Non-Blok Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yg kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsabangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.



Kebijakan Ekonomi



:



A. Pembentukan Depernas Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin. Pada 1963 Depernas diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Tugas Bappenas adalah 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS B. Melakukan Devaluasi mata uang rupiah Tujuan dilakukan Devaluasi : 1. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi 2. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat 3. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.



C. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) Pada tgl 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON). Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Penyimpangan-Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin A. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1. Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. 2. Pembentukan MPRS oleh Presiden 3. Penetapan jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup oleh MPRS 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan Pembentukan DPR-GR 5. Pembentukan DPAS Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri 6. Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis/PNI, Agama/NU, komunis/PKI) 7. Adanya ajaran RESOPIM(Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno B. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri 1. Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)



2. Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional(Monas).