Tugas 2 Pengantar Ilmu Pemerintahan [PDF]

Citation preview

PERAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH Dibuat Untuk Tugas 3



Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Disusun oleh, ERNIKA SUSANTI 041244043



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN



UPBJJ-UT PALANGKARAYA 2020



PENDAHULUAN



PENGERTIAN BIROKRASI Sebelum mengkaji mengenai birokrasi, akan digambaran terlebih dahulu mengenai biro dan siapa birokrat itu. Biro (bureau) merupakan suatu bentuk organisasi. Sedangkan pengertian organisasi itu sendiri menurut Chaster I Benard, dalam Down (1967) adalah suatu koordinasi kegiatan-kegiatan atau kekuatankekuatan dua orang atau lebih yang secara sadar dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk Biro itu sendiri diartikan sebagai organisasi yang berskala besar, memiliki pekerja yang bekerja secara penuh “full time”, promosi dalam biro berdasarkan pada penilaian kinerja dan hasil utama bukan dievaluasi secara langsung atau tidak langsung dalam pasar tempat terjadinya transaksi secara sukarela. Kemudian birokrat sendiri menurut Downs, bukanlah diartikan setiap orang yang menjadi anggota biro. Akan tetapi diartikan sebagai orang yang bekerja yang ditandai dengan karakteristik organisasi diatas, yaitu birokrat adalah orang yang bekerja pada organisasi berskala besar, orang yang bekerja full time, kemudian kebijakan kepegawaian organisasi (penggajian, promosi, pensiun) merupakan bagian penting  dari anggota orgaanisasi dan didasarkan pada kinerja mereka, serta hasil kerja dalam organisasi yang mereka kerjakan yang dinilai. Beberapa hal penting tentang birokrat : 1. Birokrat dapat bekerja pada organisasi walaupun bukan berbentuk biro. Pengertian ini memperbolehkan kita menhyebut birokrat pada organisasi swasta, yang secara intrinsik berbeda dengan biro 2. Tidak semua pegawai dalam suatu biro dapat menjadi birokrat 3. Secara individual birokrat lebih kurang memiliki ciri efisien, jujur, bekerja keras, teliti dan nilai-nilai yang pada umumnya berbeda dengan nonbirokrat.



Setelah itu dapatlah



disimpulkan pengertian birokrasi. Pertama, birokrasi



biasanya menunjuk pada suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro. Kedua,  birokrasi juga dapat berarti sebagai suatu metode tertentu untuk mengalokasian



sumber



besar. Ketiga, birokrasi



daya



dalam



diartikan



suatu



organisasi



yang



berskala



sebagai “bureauness” or”quality



that



distinguishes bureaus from other types of organization”. Dalam hal ini birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengertian tersebut diatas dapat digunakan sesuai dengan konteks yang digunakan dalam mengartikan birokrasi. Teori Birokrasi Max Weber Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman, dalam bukunya “The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism” dan “The Theory of Social and Economic Organization”, menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk organisasi. Menurut observasi beberapa pakar komunikasi, konsep organisasi sebenarnya telah berkembang cukup lama, yakni mulai abad 20. Konsep-konsep birokrasi secara awam



lekat



dengan



istilah



“tak



efektif”,



“lambat”,



“kaku”,



bahkan



“menyebalkan.” Istilah-istilah seperti ini pada satu sisi menemui sejumlah kebenarannya pada fakta lapangan, namun sebagian lain merupakan stereotipe yang sesungguhnya masih dapat diperdebatkan keabsahannya. Menurut Max Weber birokrasi diartikan sebagai “ideal type organization”yang mempunyai ciriciri sebagai berikut: 1. Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas. 2. Kantor diorganisasikan secara hierarkis atau adanya rangkaian komando. 3. Pejabat menejerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian. 4. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan. 5. Hubungan antar menejer dengan karyawan berbentuk imperasional. 6. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat (Efisiensi).



Konsep-konsep inilah yang sekarang dikenal sebagai teori klasik (classical theory) atau terkadang beberapa orang mengenalnya sebagai teori tradisional. Hingga hari ini, dampak dari teori klasik pada organisasi masih mendominasi. Birokrasi adalah kata kunci utama yang dapat menghantarkan pada pemaknaan praktik classical theory, khususnya Indonesia yang terkenal dengan keruwetan birokrasinya yang telah membudaya. Dalam memahami teori organisasi klasik, maka nama besar Weber akan sulit untuk dilepaskan. Tokoh paradigm interpretatif  yang menjadi sangat popular dengan buah pemikirannya, yakni Karakteristik Organisasi Weberian (Organisasi Formal), akan selalu identik dengan keyword ‘birokrasi’, karena memang pada konsepnya terdapat konsep birokrasi yang mendetail. Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturanaturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya. Menutur Weber karakteristik birokrasi dapat diperjelasseperti apa yang dikemukakan oleh Kristiadi (1999)  dalam ( Joko Widodo,2005:12-13) sebagai berikut: 1. Lingkup kewenangan berdasarkan pembagian kerja yang sistematis 2. Pejabat terikat pada disiplin dan pengawasan yang ketat dan sistematis dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. 3. Semua kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis 4. Jabatan-jabatan mengikuti asas hierarki 5. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal 6. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah. Pejabat bersangkutan diangkat dan bukan dipilih 7. Jabatan itu merupakan karier berdasarkan waktu atau kecakapan Dalam prinsip-prinsip bentuk birokrasi harus terdapat adanya antara lain:



1. Struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan. 2. Manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya. 3. Organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian. 4.  Mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedang dilaksanakandalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri. Teori Weber pada komunikasi organisasi menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan (positional communication). Relasionalitas dibentuk antar jabatan, bukan antar individu. Teori ini juga termasuk dalam tradisi posisional karena masih berada satu payung kajian mahzab klasik, selain teori empat sistem dari Likert. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hierarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang. Dalam teorinya, Weber mengemukakan 10 ciri organisasi, yaitu: 1.  Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatanjabatan.



2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi  (job description). 3.  Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan). 4.  Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis. 5.  Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. 6.  Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi. 7.  Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota. 8.  Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. 9.   Pegawai yang dipilih utk bekerja berdasarkan kualifikasi teknis. 10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Sebenarnya, Weber tidak pernah secara spesifik membangun sebuah teori birokrasi. Weber hanya mengamati organisasi negara yang dijalankan sebuah dinasti di masa hidupnya. Birokrasi tersebut bercorak patrimonial sehingga tidak efektif di dalam menjalankan kebijakan negara. Sebab itu, Weber membangun pengertian birokrasi sebagai sebuah organisasi yang legal rasional.   Konsep Birokrasi Martin Albrow Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi. Albrow membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah : 1. Birokrasi sebagai organisasi rasional Birokrasi sebagai organisasi rasional sebagian besar mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan sebagai segalanya terukur secara pasti dan jelas. Kajian sosial tidap pernah menghasilkan sesuatu yang pasti



menurut hipotesis yang diangkat. Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan



organisasi. Perbedaan



dengan



Weber



adalah,



jika



Weber



memaklumkan birokrasi sebagai “organisasi rasional”, Albrow memaksudkan birokrasi sebagai “organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka.” 2. Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi Birokrasi merupakan antitesis (perlawanan) dari dari vitalitas administratif dan kretivitas manajerial. Birokrasi juga dinyatakan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas dan depersonalisasi. Selain itu, birokrasi juga mengacu pada ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar. Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri. 3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat. 4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik) Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan. Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.



5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Stafstaf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi. 6. Birokrasi sebagai suatu organisasi Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut. 7. Birokrasi sebagai masyarakat modern Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.   CONTOH Banyak sekali contoh-contoh birokrasi, karena birokrasi itu sendiri ada di setiap organisasi informal maupun formal. Kelompok kami akan menyebutkan beberapa contok bentuk birokrasi dan setelah itu akan kami jelaskan tentang peran birokrasi. Misalnya saja birokrasi berdasarkan tugasnya, ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif. Di Indonesia contoh yang paling mendekati adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki otoritas untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pemekaran organisasi atau sebaliknya, perampingan. Tidak hanya itu masih ada beberapa bentuk birokrasi dalam pemerintahan Indonesia misalnya: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang



berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, ‘kredit-kredit macet’ mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya. Dari contoh birokrasi-birokrasi yang disebutkan diatas setiap birokrasi dalam pemerintahan memiliki peran dalam pemerintahan. Peran birokrasi dalam pemerintahan modern adalah sebagai berikut: 1. Administrasi Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. 1.  Pelayanan Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompokkelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini. 1. Pengaturan (regulation) Fungsi



pengaturan



dari



suatu



pemerintahan



biasanya



dirancang



demi



mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan



birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini. 1. Pengumpul Informasi (Information Gathering) Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.   DAFTAR PUSTAKA Blau,Peter M.1987. Birokrasi dalam Masyrakat Modern. Jakarta: Universitas Indonesia( UI-Press) Guy, Benvesniste. 1991. Birokrasi. Jakarta: CV. Rajawali Widodo MS, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedia Publishing.   Sumber Lain : http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/pengantar.html http://enikkirei.multiply.com/journal/item/115/TEORI-BIROKRASI-MAXWEBER http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/12/perjalanan-birokrasi-indonesiadari.html