Tugas Bindo Mengonstruksi Teks Editorial [PDF]

Citation preview

Nama : Cecilia Valencia Kelas/ No : 12 IPA 2/ 06



1. Berita 1 (sumber:tribunnews)



Jakarta PSBB Total Lagi, Langkah Mundur Penanganan Covid-19 di Ibu Kota? TRIBUNNEWS.COM - Provinsi DKI Jakarta dinilai mengalami kemunduran dalam penanganan pandemi Covid-19. Jakarta diketaui kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal atau PSBB total mulai hari ini, Senin (14/9/2020). Sebelumnya DKI Jakarta melakukan pelonggaran sejumlah aktivitas dalam status PSBB masa transisi. Diharapkan, PSBB masa transisi menjembatani PSBB dengan kenormalan baru. Namun kenyataannya tak sesuai dengan harapan Pemprov Jakarta. Kembalinya DKI Jakarta memberlakukan PSBB seperti semula disebut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) wujud gagalnya kebijakan Gubernur DKI, Anies Baswedan. "Jakarta kembali ke PSBB awal itu bukti Anies Baswedan gagal total. Keputusan kembali ke PSBB awal itu sama saja Anies sudah menyerah dan melempar handuk putih ke tengah arena kota Jakarta," ungkap Tigor kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Senin (14/9/2020). Diketahui Jakarta kembali ke PSBB berdasarkan Pergub 88 tahun 2020 seperti bulan Maret-Juni 2020 lalu. "Berarti Jakarta mengalami kemunduran dan kondisi pandemi Covid-19 tambah parah," ungkapnya. Kebijakan Anies Baswedan dinilai membuat Jakarta mundur dan gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta. Sementara itu dalam jumpa pers yang dilangsungkan Anies kemarin, dikatakan tidak mungkin ekonomi berkembang jika kesehatan tidak terbangun. "Anies mau mengatakan sikap pemerintah pusat yang mau mengedepankan soal ekonomi itu salah. Anies mau mengatakan dan membius publik bahwa dia orang baik yang mendahulukan kesehatan publik bukan semata ekonomi," papar Tigor.



Berita 2(sumber : cnnindonesia)



PSBB Jakarta, Jokowi Minta Daerah Tak Buru-buru Tutup Wilayah Jakarta, CNN Indonesia -- hingga dua pekan ke depan. Langkah ini diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai upaya untuk meredam laju penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota RI tersebut. Pada hari pertama penerapan PSBB Jakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, meski tidak menyinggung secara langsung kebijakan Anies yang kembali menerapkan PSBB, Jokowi sempat meminta agar kepala daerah tak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran. "Strategi intervensi berbasis lokal, untuk intervensi pembatasan berskala lokal ini penting sekali lagi dilakukan, sehingga sekali lagi, jangan buru-buru menutup wilayah, menutup sebuah kota, sebuah kabupaten," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (14/9). Menurut Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, penerapan strategi intervensi berbasis lokal ini dilakukan secara berjenjang hanya di wilayah yang termasuk zona merah dan mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan.



Cara itu dinilai lebih ampuh mengendalikan penyebaran virus, karena tak seluruh wilayah di suatu daerah termasuk zona merah. "Penangannya lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten/kota tidak semua berada di posisi merah semua, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir," katanya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai rapat terbatas juga mengklaim rumah sakit di Jakarta masih mampu merawat pasien virus corona. Untuk diketahui, salah satu alasan Anies memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB sebelumnya adalah kapasitas ruang isolasi dan ICU rumah sakit di Jakarta yang terus tergerus seiring penambahan kasus yang semakin banyak. "Untuk DKI Jakarta masih mampu melakukan perawatan pasien Covid-19," ujar Terawan. Terawan mengatakan, kapasitas perawatan yang masih tersedia sebanyak 4.271 tempat tidur untuk pasien Covid-19 gejala sedang. Dari jumlah tersebut, baru 1.088 tempat tidur yang terisi. Rencananya, akan ada penambahan 1.022 tempat tidur. Sementara untuk pasien dengan gejala berat yang memerlukan ruang ICU, Terawan menyebut hanya 115 yang terisi dari kapasitas 584 tempat tidur. Pemerintah juga berencana menambah kapasitas tempat tidur ICU sebanyak 138, sehingga total menjadi 722 tempat tidur. Menurut Terawan, setidaknya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar bagi 3.000 orang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi pasien gejala ringan



Berita 3 (sumber : kompas.com)



Sikap Jokowi soal Pengetatan Kembali PSBB DKI Jakarta JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) DKI Jakarta secara lebih ketat yang diumumkan Gubernur Anies Baswedan dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak 10 April 2020, dan berlaku 14 hari sejak ditetapkan. Pada 5 Juni 2020, DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi dengan kebijakan yang lebih longgar, walau kemudian diperketat lagi mulai 14 September 2020. Meski tak menyinggung secara langsung kebijakan Anies di Ibu Kota, Jokowi mengkritik kepala daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB. Jokowi lebih memilih penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB untuk menekan laju penularan Covid-19 di daerah berstatus zona merah (risiko tinggi). Melalui Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Jokowi berpesan agar setiap kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam penanganan virus corona dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Berikut sikap Jokowi terhadap PSBB DKI Jakarta yang terlihat saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020). Berskala mikro Jokowi meminta kepala daerah tak serta-merta memberlakukan PSBB)total. Ia menyarankan kepala daerah agar mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal. "Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ia meminta kepala daerah bekerja berbasis data yang detail dalam menekan laju penularan Covid-19.



Dengan demikian, ia menginginkan kepala daerah memperhatikan penyebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi. Jokowi meyakini bahwa pengambilan kebijakan berdasarkan data berjenjang seperti itu akan menghasilkan keputusan yang tepat. Alhasil, aktivitas perekonomian di tempat yang tidak berzona merah tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan. Ia meyakini bahwa strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. "Tidak semua berada di posisi merah sehingga penanganannya jangan digeneralisir. Di satu kota juga tidak semua kecamatan, desa merah semua. Ada yang hijau, ada yang kuning, strategi beda-beda, strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan," kata dia.



2. isu-isu utama: 1. Isu aktual : Jakarta kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal hingga dua pekan ke depan. Langkah ini diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai upaya untuk meredam laju penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota RI tersebut. 2. Isu fenomenal : Jokowi mengkritik kepala daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB. Jokowi sempat meminta agar kepala daerah tak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran. 3. Isu kontroversial: penerapan strategi intervensi berbasis lokal ini dilakukan secara berjenjang hanya di wilayah yang termasuk zona merah dan mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan. Ia meyakini bahwa strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. Pernyataan umum: Jakarta kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal hingga dua pekan ke depan. Langkah ini diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai upaya untuk meredam laju penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota RI tersebut. Jokowi mengkritik kepala daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB, meminta agar kepala daerah tak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran. Jokowi lebih memilih penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB. penerapan strategi intervensi berbasis lokal ini dilakukan secara berjenjang hanya di wilayah yang termasuk zona merah dan mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan. Ia meyakini bahwa strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. 3. Data-data pendukung : • •



Angka pasien baru covid-19 di Ibu kota naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu. Rasio positif di Jakarta dalam dua pekan terakhir juga lebih dari 10%



•



Terawan mengatakan kapasitas perawatan yang masih tersedia sebanyak 4.271 tempat tidur untuk pasien Covid-19 gejala sedang. Dari jumlah tersebut, baru 1.088 tempat tidur yang terisi. Rencananya, akan ada penambahan 1.022 tempat tidur



4. Argumen : dalam dua pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru covid-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka pasien baru covid-19 di Ibu kota naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu. Rasio positif di Jakarta dalam dua pekan terakhir juga lebih dari 10%. Situasi ini lebih buruk dibanding bulan lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5%. 5. Dalam dua pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru covid-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Hal itu menunjukkan kurang baiknya penanganan virus ini di ibukota. Tidak hanya di Ibukota saja, kota-kota lain juga meninjukan peningkatan angka positif pasien, sehingga banyaknya zona merah di tiap kota dibanding zona hijau. Tiap bulannya, situasi semakin memburuk. Terlihat dari data bulan lalu, rasio positif di Jakarta masih di ambang batas aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5%. Sedangkan bulan berikutnya naik 5% menjadi 10%. Apabila tidak ditangani segera, angka positif pasien akan terus meningkat dan memperburuk keadaan di Indonesia. 6. Melalui Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Jokowi berpesan agar setiap kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam penanganan virus corona dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyarankan untuk penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB. Karena strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. Selain itu kuragnya kapasitas ruang perawatan yang ada, jika angka pasien semakin meningkat. Terawan mengatakan kapasitas perawatan yang masih tersedia sebanyak 4.271 tempat tidur untuk pasien Covid-19 gejala sedang. Dari jumlah tersebut, baru 1.088 tempat tidur yang terisi. Namun rencananya, akan ada penambahan 1.022 tempat tidur. 7.



Pembatasan Skala Besar atau Lokal? Jakarta kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal hingga dua pekan ke depan. Langkah ini diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai upaya untuk meredam laju penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota RI tersebut. Jokowi mengkritik kepala daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB, meminta agar kepala daerah tak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran. Jokowi lebih memilih penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB. penerapan strategi intervensi berbasis lokal ini dilakukan secara berjenjang hanya di wilayah yang termasuk zona merah dan mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan. Ia meyakini bahwa strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. Hal itu dikarenakan dalam dua pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru covid-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Angka pasien baru covid-19 di Ibu kota naik drastis dibanding data pada akhir Juli lalu. Rasio positif di Jakarta dalam dua pekan terakhir juga lebih dari 10%. Situasi ini lebih buruk



dibanding bulan lalu, ketika rasio positif di Jakarta sempat berada di ambang batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5%. Dalam dua pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru covid-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Hal itu menunjukkan kurang baiknya penanganan virus ini di ibukota. Tidak hanya di Ibukota saja, kota-kota lain juga meninjukan peningkatan angka positif pasien, sehingga banyaknya zona merah di tiap kota dibanding zona hijau. Tiap bulannya, situasi semakin memburuk. Terlihat dari data bulan lalu, rasio positif di Jakarta masih di ambang batas aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5%. Sedangkan bulan berikutnya naik 5% menjadi 10%. Apabila tidak ditangani segera, angka positif pasien akan terus meningkat dan memperburuk keadaan di Indonesia. Melalui Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Jokowi berpesan agar setiap kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam penanganan virus corona dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyarankan untuk penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB. Cara itu dinilai lebih ampuh mengendalikan penyebaran virus, karena tak seluruh wilayah di suatu daerah termasuk zona merah. Karena strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah. Selain itu kurangnya kapasitas ruang perawatan yang ada, jika angka pasien semakin meningkat. Terawan mengatakan kapasitas perawatan yang masih tersedia sebanyak 4.271 tempat tidur untuk pasien Covid-19 gejala sedang. Dari jumlah tersebut, baru 1.088 tempat tidur yang terisi. Namun rencananya, akan ada penambahan 1.022 tempat tidur.Pembedaan ruang perawatan sesuai gejala dapat mengurangi angka positif pasien. Terawan menyebut hanya 115 yang terisi dari kapasitas 584 tempat tidur. Pemerintah juga berencana menambah kapasitas tempat tidur ICU sebanyak 138, sehingga total menjadi 722 tempat tidur. Menurut Terawan, setidaknya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar bagi 3.000 orang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi pasien gejala ringan.