Tugas Kelompok PI Kelompok 2 5A Akuntansi [PDF]

Citation preview

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA REFORMASI Dosen pengampu : H Erik Irawan Suganda, M.A.



Disusun Oleh: Resna Eka Putri



(022118030)



Isma Septi Nopita



(022118041)



Muhammad Bagas Rudianto



(022118042)



May Lisa Ajrin



(022118047)



Tia Mutriani



(022118306)



Alifvian Umar Sabirin



(022118318)



Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan



Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi dinegara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Sistem perekonomian di Indonesia mengalami kegundahan yang mengakibatkan para tokoh negara berusaha merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat dibawah pengawasan dari pemerintah. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa orde baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Perekonomian Indonesia pada masa reformasi tak bisa dilepaskan dari adanya peristiwa krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun Krisis moneter inilah yang memaksa penguasa Orde Baru Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh



1



pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. 1. Sistem Perekonomian pada Era B.J. Habibie (1998 – 1999) Presiden Ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menjabat sejak 21 Mei 1998 sempai 20 Oktober 1999. Habibie naik menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena tekanan dari mahasiswa dan kondisi perekonomian Indonesia yang diterpa krisis moneter. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Di Bidang Ekonomi, Beliau berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. BJ Habibie melakukan kebijakan sebagai berikut : 1. Melakukan



restrukturisasi



dan



rekapitulasi



perbankan



melalui



pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 1998. BPPN berfungsi untuk melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Selain itu bertanggungjawab juga untuk melakukan proses likuidasi terhadap beberapa bank swasta yang bermasalah. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah 3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00



2



4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri 5. Mengimplementasikan



kebijakan moneter atas



saran International



Monetary Fund (IMF) yang sebelumnya sudah mengucurkan pinjaman sebesar 8.34 miliar dollar AS. 6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat 7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Namun, meski sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, di akhir masa pemerintahannya, pereknomian Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Pada pertengahan tahun 1999, nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali menurun. Selain itu, arus investasi ke Indonesia pasca krisis moneter 1998 masih tersendat. Hal ini kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya merangkak 0.79%. Namun, hal tersebut jauh lebih baik dari tahun 1998 yang pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan sampai -13.13%. Setelah memimpin selama 17 bulan, Habibie kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid bersama Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilantik pada 20 Oktober 1999. Kelebihan pada sistem perekonomian era B.J. Habibie: 1. Berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. 2. Memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 



Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara







Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah







Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00







Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri







Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF 3







Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat







Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Kekurangan pada sistem perekonomian era B.J. Habibie: 1. Diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket 2. Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia. Menurut kami, pada era pemerintahan B.J. Habibie adalah era paling baik. Melalui kepemimpinan B.J Habibie Indonesia perlahan menemukan titikterang untuk keluar dari krisis yang terjadi. Habibie juga menerapkan pemerintahan yang terbuka mengakibatkan masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintahan tentang bagimana berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Karena di era ini dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di bawah Rp. 10.000 dan hingga saat ini kita belum bisa mengembalikan seperti di era beliau. 2. Sistem Perekonomian pada Era Abdurrahman Wahid (1999 – 2001) Bidang perekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikelurakannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden



4



terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istomewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan BJ Habibie meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang semula Rp. 7.500 (1999) menjadi Rp. 9.800 (2001), Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun dari 580 menjadi 458, begitu pun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% (2000) menjadi 3,6% (2001). Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis, dari 2% (1999) menjadi 12,6% (2001). Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah berama-sama dengan Bank Dunia brupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi dan sanitasi, juga memberikan bantuan Kredit Usaha Mikro. pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut: 



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.



5







Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.







Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.







Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.



Kebijakan-kebijakan pada masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur): 



Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).







Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).







Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.



Kelebihan pada sistem perekonomian Abdurrahman Wahid (Gus Dur): 1) Member kebebasan seluas – luasnya kepada setiap suku terutama tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas2nya 2) Berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi Kekurangan pada sistem perekonomian Abdurrahman Wahid (Gus Dur): 1) Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNIPolri. 6



2) Kasus Buloggate dan Koupsi. 3) Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. 4) Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. Menurut kami, Gus Dur adalah sosokyang unik, baik dari tindakan maupun cara berfikirnya, sehingga tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap apa yang ia lakukan. Kebijakan Gus Dur sebagai presiden mendapat sorotan dari berbagai kalangan, karena sikap dan tanggapannya pula kontroversial membuat ia menjadi bahan buruan para wartawan. Kebijakan yang diambilnya membuat orang terheran – heran sehingga menimbulkan banyak tanggapan yang berbeda. 3. Sistem Perekonomian pada Era Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004) Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden.Megawati Soekarnoputri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001, sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang



membekukan



lembaga



MPR/DPR



dan



partai



Golkar.



Megawati



Soekarnoputri dilantik pada 23 Juli 2001 sebelumnya dari tahun 1999-2001 Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur). Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Karir Politik Megawati Soekarnoputri yang penuh liku dan warna seakan searah dengan garis kehidupan perjalanan bahtera rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Masuknya Megawati Soekarnoputri ke kancah politik berarti Megawati Soekarnoputri telah ingkar kepada keluarganya untuk tidak



7



terjun kedunia politik. Tetapi, Megawati Soekarnoputri terus berjuang untuk membuktikan kepada bangsa dan Negara bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin di Indonesia.Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden wanita pertama di Indonesia (2001- 2004) pastinya memotivasi masyarakat khususnya perempuan guna mewarisi semangat juang Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri dalam masa pemerintahannya dimana sistem pemerintahannya disebut kabinet gotong royong, Megawati Soekarnoputri berusaha memperbaiki keadaan Indonesia, sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian megawati Soekarnoputri memperlihatkan kepada publik langkah apa yang pasti untuk memulihkan iklim investasi menjadi kondusif, menaikkan produktifitas dan efisiensi serta membangun stabilitas politik dan keamanna Nasional. Kebijakan Bidang Ekonomi Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mewarisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk dari pada pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah. Di bidang ekonomi, Megawati Soekarnoputri sudah berusaha membuat perangkap ketergantungan publik terhadap pemerintahannya lewat kebijakan yang belum tuntas dilaksanakan hingga akhir masa jabatan kepresidenannya. Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan yang popular disebut “White paper” pada medio 2003, dengan mengakhiri hubungan kerja sama pemulihan krisis ekonomi dengan dana moneter internasional (IMF). Kelebihan pada sistem perekonomian era Megawati: a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.



8



b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -nusakambang- kan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati. c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat d. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Kekurangan pada sistem perekonomian era Megawati: a. Kurangnya pemahaman dalm bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat b. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya. c. Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa Menurut kami, perekonomian di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiscal serta keadaan keuangan dan perbankkan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja. Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidak pastian, terutama karena terkait masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman tahun2002.



9



Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram dibawah kabinet gotong royong ini. 4. Sistem Perekonomian pada Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) Presiden Indonesia ke-6 ini dipilih oleh rakyat pada pemilu 2004 dengan masa jabatan yang dimulai 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pimpinan Partai Demokrat. Pandangan ekonomi nasional menurut Partai Demokrat yang mengajukan konsep ekonomi kebangsaan memiliki ciri: (a) mementingkan kepentingan nasional dan (b) terbuka terhadap ekonomi lain dan globalisasi, yang lebih lanjut bercirikan tidak mengejar pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih bersandar pada kekuatan nasional, dan mengakui adanya plurarisme (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 179). Partai Demokrat berpendapat bahwa desentralilasai fiskal harus diperluas. Daerah harus mendapat bagian dari PPh dan PPN sehingga daerah terdorong untuk berinisiatif menarik investasi. Investasi di daerah tanpa desentralisasi PPh hanya mendatangkan keuntungan finansial yang tidak seberapa bagi daerah yang bersangkutan. Keuntungan PPh badan tidak jatuh ke Pusat (Setiawan dan Nainggolan, 2004, 180- 181). Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak dunia mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pada periode 2005-2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap era berbeda sangat tergantung pada kebijakan sang presiden. Di era SBY, pemerintah memilih stabilisasi makroekonomi dan politik dengan subsidi energi yang besar. Faktor utama yang menjadi senjata ampuh yang mendorong kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiscal yang tinggi dan pengurangan hutang negara. Salah satu



10



kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang termasuk kategori ekonomi lemah, dan ini bisa dilihat pendapatan perbulannya kurang lebih dari RP. 1.000.000,-, kebijakan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sarana pendidikan yang ada diberbagai daerah Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintahan SBY terkait dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Sejatinya, dimasa pemerintahan SBY selama dua periode ini sudah banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh Negara Indonesia, baik dimasa jabatan pemerintahan SBY-JK atau dimasa SBY-Boediyono. Selama 10 tahun ini bisa menghantarkan Indonesia lebih maju, khususnya dari perkembangan ekonomi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun apa yang telah dicapai dari berbagai perubahan ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun kedepan. Keberhasilan Perekonomian Era Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun: 1) Pelunasan utang Dana Moneter Internasional (IMF) dilakukan pada tahun 2006 atau lebih cepat empat tahun dari jadwal jatuh tempo. 2) Dalam 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5 persen-6 persen. Terbukti, rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%. Perekonomian Indonesia mampu bertahan ditengah krisis dan finansial yang melanda zona Eropa 3) Sektor investasi juga meningkat dari 23 persen pada 2004 menjadi 31 persen pada 2013. 4) Kinerja



sektor perbankan



menunjukan



peningkatan



yang cukup.



Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,88 persen serta penyaluran kredit sebesar 21,62 persen. 5) Persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014.



11



6) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerja formal naik dari 29,38 persen menjadi 39,90 pada 2013 7) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sebelumnya tercatat mencapai 68,7 naik menjadi 73,45 pada 2013. 8) Sistem jaminan kesehatan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Kekurangan Sistem Perekonomian Era Susilo Bambang Yudhoyono Menurut INDEF: 1) Tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5%. 2) Terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2013. 3) Neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. 4) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu. 5) Efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. 6) Turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013. 7) Kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen. 8) Nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk. 9) Defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83% pada 2014 menjadi defisit 1,19% pada 2013. 10) Tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23% menjadi 22,17% pada 12



2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2% menjadi 20,89% dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4% menjadi 8,06%. Menurut kami, disetiap era kepresidenan pasti terdapat keberhasilan dan kegagalannya masing-masing. Hal tersebut tidak dapat dipukul rata untuk mencari era kepemimpinan siapakah yang memiliki sistem perekonomian terbaik. Karena disetiap era pasti terdapat kondisi dan tantangan yang berbeda. Seperti pada era kepresidenan SBY, terjadi tsunami Aceh, kenaikan harga BBM dan siklus krisis keuangan pada tahun 2008-2009 sehingga membuat perekonomian melambat karena dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah. Kritik ekonomi yang lain untuk SBY selama menjabat ialah gagal membangun infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 8 persen dalam APBN. Sementara, anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi, hingga 19 persen. Sehingga, penambahan anggaran infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi. Sektor konstruksi terus menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun begitu pertumbuhan ekonomi pada era ini dapat dikatakan stabil karena rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% dan Indonesia mampu bertahan ditengah krisis dan finansial yang melanda zona Eropa. 5. Sistem Perekonomian pada Era Joko Widodo (2014 – Sekarang) Pada masa Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dan kebudayaan. Salah satu dalam prioritas ekonomi yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mewujudkan nawacitanya, Jokowi-JK sepanjang memerintah pada periode I menelurkan paket kebijakan ekonomi (PKE). Pada kuartal IV-2018, pemerintah menelurkan PKE XVI yang merupakan paket terakhir dari seluruh rangkaian. Perubahan dalam PKE tersebut antara lain memperluas penerapan insentif bagi peletakan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di



13



dalam negeri. Upaya nyata lainnya, Pemerintahan Jokowi-JK selama ini juga fokus pada pembangunan infrastruktur antara lain untuk tujuan konektivitas, ketahanan pangan, maupun telekomunikasi. Selain itu pemerintah juga banyak menggelontorkan insentif bagi dunia usaha seperti tax holiday dan tax allowance. Perekonomian Indonesia di lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh dari target pertumbuhan 7 persen, ekonomi Indonesia justru mentok di kisaran 5 persen. Di akhir periode pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perlambatan dan hanya bertumbuh sebesar 5,02 persen Pertumbuhan industri manufaktur terus berada di bawah 5%. Pada tahun 2018 industri manufaktur tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Tercatat pertumbuhan industri manufaktur tahun 2018 sebesar 4,07% sedangkan tahun



sebelumnya



tumbuh



4,74%. Padahal dalam



RPJMN



2015-2019



pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan tumbuh 8%. Masa awal pemerintahan Jokowi-JK memangkas subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi energi yang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp342 triliun dipangkas 65 persen (Rp223 triliun) menjadi Rp119 triliun pada tahun anggaran 2015. Pemotongan dana subsidi yang tidak produktif ini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dari Rp155 triliun menjadi Rp256 triliun. Tak pernah terjadi lonjakan lebih dari Rp100 triliun dalam satu tahun anggaran untuk pos pengeluaran mana pun. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke angka 7-8 % pada akhir 2019. per Maret 2019, tingkat kemisikinan masih berada di angka 9,4% tetapi persentase tersebut menurun dari 11,3% di era SBY. Keberhasilan Perekonomian di Era Joko Widodo – Jusuf Kalla: 



Naiknya skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud



komitmen



pemerintah



melakukan



perbaikan



struktural



berkesinambungan. Selain itu, rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang ditargetkan pemerintah



14







Pembangunan infrastruktur secara masif







Tingkat kemiskinan berada di angka 9,4%, menurun dari 11,3% di era SBY. berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi single digit







merealisasikan kebijakan reforma agraria.







inflasi yang terjaga. Indonesia selama lima tahun berhasil menjaga inflasi dalam sasaran 3,5% secara berturut-turut.







rasio elektrifikasi di Indonesia terus membaik. Pada tahun 2014 rasio elektrifikasi di Indonesia hanya 81,5% kini rasio elektrifikasi berada di level 96,6%







Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah awalnya menargetkan IPM bisa mencapai 76,3 poin pada 2019 namun baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018, Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terus membaik dalam 5 tahun terakhir.







rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.



Kekurangan Perekonomian di Era Joko Widodo – Jusuf Kalla: 



Pertumbuhan



ekonomi



mencapai



7%



tersebut



tidak



terealisasi.



pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dikisaran 4,88% hingga 5,17%. 



Rupiah mengalami depresiasi sampai Rp 14.684 di kuartal III 2018







Pertumbuhan industri manufaktur terus berada di bawah 5%, target 8%







Defisit neraca dagang yang pada akhirnya berimbas pada defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD)







Proporsi ekspor dan impor di Indonesia yang tidak berbanding lurus.







Meningkatnya Jumlah Utang Luar Negeri, Posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp 5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp 4.596,6 triliun, pinjaman Rp 10,53 triliun, dan ULN Rp 828,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB telah naik menjadi 34,53 persen dari sebelumnya 33,63 persen pada Juli 2020. Untuk tahun ini, bunga utang



15



Indonesia telah mencapai Rp 338,8 triliun atau setara 17 persen dari APBN 2020. Keberhasilan di era Joko Widodo dan di era siapapun ini patut diapresiasi karena keberhasilan tersebut dapat berdampak bagi perekonomian nasional, tetapi sebisa mungkin keberhasilan tersebut harus ditingkatkan kembali sehingga dapat merealisasikan target dan meskipun target tersebut tidak sesuai dengan realita nya tetapi persentase tersebut mengalami perbaikan dalam 5 tahun tersebut dan ada kegagalan di pertumbuhan ekonomi itu bisa diperbaiki dengan berbagai cara. dalam kebijakan reforma agria memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan dan ini akan membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya. Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Menurut kami, kekurangan yang terjadi di perekonomian di era Joko Widodo ini dilihat persentasenya target tersebut tidak terealisasi sesuai dengan targetnya, dimana pertumbuhan ekonomi yang stagnant di kisaran 5 % dan itu harus segara ada solusinya dan dilihat juga di era ini sektor investasi sedang gencar tarik investor dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan dilihat dari tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan dari era sebelumnya dan kemungkinan ini bisa diperbaiki dan dilihat dari keberhasilan maupun kekurangan di era Jokowi ini, Jokowi mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia meskipun persentase yang terealisasi tidak sesuai dengan target tetapi persentase tersebut membaik dari 5 tahun kepemimpinannya. Setiap pemimpin dalam suatu negara memiliki ciri khas kepemimpinan yang akan mempengaruhi semua sektor yang terdapat di bawahnya. Keberhasilan di era siapapun ini patut diapresiasi karena keberhasilan tersebut dapat berdampak bagi perekonomian nasional, tetapi sebisa mungkin keberhasilan tersebut harus ditingkatkan kembali sehingga dapat merealisasikan target dan meskipun target tersebut tidak sesuai dengan realita nya tetapi persentase tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada era reformasi ini mengalami perbaikan dan kembali meningkat di masa pemerintahan Era B.J. Habibie hingga masuk pada pemerintahan Era Joko



16



Widodo. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kebijaksanaan Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi: 1) Pada pemerintahan orde reformasi, pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. 2) Pada masa kepemimpinan PresidenAbdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalanekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerjaBUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malahpresiden terlibat skandal Bruneigate yang



menjatuhkan



kredibilitasnya



dimata



masyarakat.



Akibatnya,



kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati. 3) Masa



Kepemimpinan



kontroversial



pertama



Susilo presiden



Bambang



Yudhoyono:



Yudhoyono



adalah



kebijakan mengurangi



subsidiBBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini di latar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidangbidangyang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



17