Wajib Daftar Perusahaan [PDF]

Citation preview

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN



1. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan Daftar perusahaaan adalah daftar catatan resmi yang di adakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib di daftarkan o;leh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perushaan. 2. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada, selanjutnya pada tahun 1982 wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36



sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273) 3. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah : Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturanperaturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai halhal yang wajib didaftarkan; a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki



atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan. b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan. c. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.



4. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ). Tujuan daftar perusahaan adalah a. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan. b. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan. c. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. d. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. e. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).



5. Kewajiban Pendaftaran Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ). 6. Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran Menurut Pasal 9 : Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Penyerahan formulir pendaftaran di lakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu : a. Di tempat kedudukan kantor perusahaan; b. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan; c. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan



dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang ( Pasal 10 ). Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan. 7. Hal-hal yang Wajib Didaftarkan Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut : A. Umum Berisi tentang 1. Nama perseroan. 2. Merek perusahaan. 3. Tanggal pendirian perusahaan. 4. Jangka waktu berdirinya perusahaan. 5. Kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan. 6. Izin-izin usaha yang dimiliki. 7. Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya. 8. Alamat setiap kantor cabang. 9. Kantor pembantu. 10. Agen serta perwakilan perseroan. B. Mengenai Pengurus dan Komisaris Berisi tentang 1. Nama lengkap dengan alias-aliasnya, setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang. 2. Nomor dan tanggal tanda bukti diri. 3. Alamat tempat tinggal yang tetap. 4. Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia.



5. Tempat dan tanggal lahir. 6. Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI. 7. Kewarganegaran pada saat pendaftaran 8. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang 9. Tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan C. Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris Berisi tentang: 1. Modal dasar. 2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham. 3. Besarnya modal yang ditempatkan. 4. Besarnya modal yang disetor. 5. Tanggal dimulainya kegiatan usaha 6. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum. 7. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran D. Mengenai Setiap Pemegang Saham Berisi tentang: 1. Nama lengkap dan alias-aliasnya. 2. Setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang. 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri. 4. Alamat tempat tinggal yang tetap. 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia. 6. Tempat dan tanggal lahir. 7. Negara tempat lahir jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I. 8. Kewarganegaraan. 9. Jumlah saham yang dimiliki. 10. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham. E. Akta Pendirian Perseroan Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.



8. Perusahaan yang Wajib Didaftarkan dan Tidak Wajib Didaftarkan Adapun yang didaftar ialah segala macam perusahaan yang ada di Negara Republik Indonesia, baik yang nasional maupun perusahaan asing. a. Perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan diri ini dapat berbentuk: 1. Koperasi 2. Badan Hukum 3. Persekutuan 4. Perusahaan Perseorangan 5. Perusahaan selain tersebut di atas. b. Perusahaan yang tidak wajib didaftarkan Tidak semua perusahaan harus mendaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan. Adapun perusahaan yang tidak wajib mendaftarkan ialah: 1. Perusahaan jawatan (Perjan) seperti yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969 (LN Tahun 1969-40) bsd. Indische Bedrijivenwet (S. 1927-419). Perusahaan bentuk ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran karena tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Penjeladan paal 6 ayat (1). 2. Perusahan kecil perseorangan yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan dan laba yang benarbenar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah seharihari. Perusahaan kecil perseorangan ini dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau dengan bantuan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, tidak memerlukan izin usaha dan tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.