Ipem4429 [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS TAKE HOME EXAM (THE) SEMESTER 2021/22.1 (2021.2)



Nama Mahasiswa



: Santika Priyanti Ningrum



Nomor Induk Mahasiswa/NIM



: 041545335



Tanggal Lahir



: 05 Januari 1999



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4429/Manajemen Pelayanan Umum



Kode/Nama Program Studi



: FHISIP



Kode/Nama UPBJJ



: IPEM4429/Manajemen Pelayanan Umum



Hari/Tanggal UAS THE



: Kamis/ 27 Desember 2021



Tempat tanda tangan Tanda Tangan Peserta Ujian



Petunjuk 1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini. 2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. 3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. 4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Mahasiswa



: Santika Priyanti Ningrum



NIM



: 041545335



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4429/Manajemen Pelayanan Umum



Fakultas



: FHISIP



Program Studi



: S1 Ilmu Administrasi Negara



UPBJJ-UT



: UPBJJ-UT Batam



1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id. 2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. 3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE. 4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya). 5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. 6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Batam, 27-12-2021 Yang Membuat Pernyataan



santika priyanti ningrum



1. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan legitimasi demokrasi serta menghendaki penyelenggaraan pemerintahan delberative ? Upaya pemerintaha dalam meningkatkan legitimasi demokrasi: - Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, akan mempengaruhi kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu meningkatkan peran serta masyarakat. - Peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi di lingkungan aparatur pemerintah. - Dengan berpedoman pada UU 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku, maka pemerintah akan mampu meningkatkan legitimasi dalam berdemokrasi di Indonesia. Contoh pelaksanaan legitimasi dalam demokrasi yaiytu rakyat dapat menerima dan mengakui kewenganan, keputusan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena hal ini bersifat fundamental. Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang Delberative: - Dengan terus meningkatkan musyawarah dan penyelesaian masalah melalui diskusi atau dialog diantara pemerintah dengan warga negara. -



Untuk menciptakan hukum yang responsif, maka rakyat juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dalam demokrasi



-



Menerapkan asas kedaulatan rakyat adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah.



-



Pemerintah harus tetap menempatkan masyarakat sebagai instrumen dasar dari tindakan pemerintah. Hal ini karena, dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik dapat dipilih dan diawasi langsung oleh masyarakat.



Contoh penyelenggaraan pemerintah yang delberative: masyarakat melalakukan musrenbang, karena walaupun adanya pemilihan langsung untuk wakil rakyat oleh masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah otomatis akan membuat suara rakyat terakomodasi. Tetapi tetap ada tuntutan dan kebutuhan agar proses penentuan kebijakan-kebijakan publik yang sangat penting harus melalui partisipasi masyarakat atau setidaknya konsultasi publik. 2. Cara membangun keterampilan dan kepekaan pegawai terhadap pentingnya memahami dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat? - Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan warga maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan warga - Terus meningkatkan kemampuan dalam bidang kerja pelayanan masyarakat, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar institusi publik



-



-



-



Menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melayani warga, hal ini akan membuat kita terus berusaha melakukan yang terbaik dalam pelayanan maupun menangani keluhan warga pengguna layanan Meningkatkan partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat Tetap menjunjung kesamaan hak warga yang dilayani tanpa melihat aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas Contoh Tidak membeda-bedakan ras atau golongan yang datang diantara warga yang ingin dilayani semua harus diperlakukan sama Pelayanan buruk seperti ini sering dihadapi oleh pasien-pasien di puskesmas yang tidak dilayani dengan baik oleh pegawai nya karena hanya menggunakan kartu Indonesia Sehat bukan dari pasien yang membayar pribadi. Bahkan yang sudah keadaan emergency pun para pegawai banyak yang acuh dan mengatakan tidak ada tempat lagi. Hal ini sangat bertentangan dengan etika pelayanan publik yang baik



3. Bagaimana sejarah “pakta Integritas” dan cara untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya ? dan berikan contoh kasusnya di Indonesia Transparency Internasional adalah pihak pertama kali mengembangkan konsep tersebut pada tahun 1990-an. Pakta integritas ini didukung oleh organisasi antikorupsi yang berbasis di Jerman, Pakta integritas adalah sebuah perjanjian multi-pihak yang dibuat oleh badan publik yang berusaha untuk mendapatkan barang dan jasa dengan nilai yang signifikan.Hal ini dibuat untuk mencegah korupsi di kontra publik, Meningkatkan kepercayaan pada otoritas publik dan berkontribusi pada reputasi yang lebih baik, serta meningkatkan persaingan, mendorong efisiensi biaya dan penghematan Perjanjian ini biasanya mencakup komitmen tertulis dari semua pihak untuk menghormati standar integritas tertentu selama proses pengadaan. Di Indonesia sendiri Pakta integritas sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (“Permen PANRB 49/2011”). Cara meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pakta integritas : - Meningkatkan komitmen yang tegas dalam melaksanakan pakta integritas melalui deklarasi Pakta Integritas secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kepercayaan diri dan rasa optimis bahwa korupsi bisa dicegahsecara bertahap. - Melaksanakan semua prinsip-prinsip yang ada dalam pakta integritas seperti : komitmen pemimpin dan staff, komitmen pelaku usaha, pemantau independen, mekanisme pengaduan, mekanisme resolusi konflik, perlindungan saksi, penerapan hukum dan kesepakatan rahasia. - Menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap komitmen yang ada dalam pakta integritras - Bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas.



-



Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi. Apabila melanggar, maka akan menerima konsekuensi hukum.



Contoh pelaksanaan pakta integritas ini adalah saat adanya wabah covid-19 seperti ini maka banyak kegiatan yang terhenti dan mengalami keterbatasan akibat pemberlakuan new normal. Maka untuk para pengusaha yang tetap ingin melaksanakan usahanya harus mendatangani pakta Integritas agar terus besungguh-sungguh dan berkomitmen dalam menjalankan usahanya dan tetap patuh pada protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah agar mengurangu risiko penularan penyakit tersebut. Karena salah satu poin dibuatnya Pakta Integritas adalah menjamin lingkungan atau tempat usaha yang dijalankan bersih dan aman karena menerapkan protokol kesehatan. 4. Analisis tentang implementasi TIK dalam upaya penerapa e-goverment di Indonesia dan contoh kasus praktek e-government didaerah asal saudara E-Government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memanfaatkan internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat. Adanya penerapan e-government juga mampu membantu mewujudkan good government yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan menjadi lebih baik dan maksimal. Tujuan adanya teknologi informasi dalam e-government adalah untuk meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang diharapkan oleh seluruh warga negara, dan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik atau pemerintah. Selain itu Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan serta Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. E-Government mempunyai banyak keuntungan, antara lain: 1. Peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan publik dapat dilakukan selama 24 jam, berkat adanya teknologi internet. 2. Dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dilakukan dalam format digital, hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas proses akan menjadi lebih efisien dan hemat. 3. Database dan proses terintegrasi (akurasi data lebih tinggi, mengurangi kesalahan identitas dan Iainlain). 4. Semua proses dilakukan secara trans-paran, karena semua proses berjalan secara online. Berikut adalah penerapan e-government di daerah kota Batam : Berdasarkan panduan dari Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Walikota Batam No.06A Tahun 2006 Tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Batam lebih mempertegas lagi perlunya pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Keberadaan Portal Pemerintah Kota Batam merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kota Batam untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan bermanfaat bagi Masyarakat Batam, masyarakat Indonesia



maupun masyarakat Mancanegara. Kini Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam siap melangkah lebih maju lagi dengan semangat, inovasi, integritas, optimisme dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Pemerintah Kota Batam mulai membenahi dan berinovasi terhadap berbagai Sistem Informasi, salah satunya adalah http://batamkota.go.id/. Manfaat yang ada dari penerapan ini adalah komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. fungsi website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Selain itu Pengaruh website terhadap kepuasan masyarakat Batam secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi. Dimana tingkat Kesalahan data-data maupun informasi pada Website sangat rendah sehingga sangat membantu masyarakat dalam menemukan informasi maupun data yang dibutuhkan.