IPEM4429 [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS TAKE HOME EXAM (THE) SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)



Nama Mahasiswa



: Eka Ajeng Safitri



Nomor Induk Mahasiswa/NIM



: 031376087



Tanggal Lahir



: 15 Desember 1998



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4429/Manajemen Pelayanan Umum



Kode/Nama Program Studi



: 50/Ilmu Administrasi Negara



Kode/Nama UPBJJ



: 21/Jakarta



Hari/Tanggal UAS THE



: Sabtu/12 Desember 2020



Tanda Tangan Peserta Ujian



Petunjuk



1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini. 2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. 3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. 4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA



Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik



Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Mahasiswa



: Eka Ajeng Safitri



NIM



: 031376087



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4429/Manajemen Pelayanan Umum



Fakultas



: FHISIP



Program Studi



: Ilmu Administrasi Negara



UPBJJ-UT



: Jakarta



1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id. 2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. 3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE. 4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya). 5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. 6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.



Bekasi, 12 Desember 2020 Yang Membuat Pernyataan



Eka Ajeng Safitri



1. Nilai pubklik (public value) adalah konsep yang mengacu pada perhitungan tentang sejauh mana organisasi penyedia jasa publik dapat menjamin bahwa setiap rupiah uang negara yang mereka pakai dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang memenuhi pembayar pajak. dalam organisasi pemerintah, arah kerja para aparatur tidak dipengaruhi oleh dimensipola hubungan the consumer and the boss. Uang yang dipakai oleh birokrasi berasal dari sistem perpajakan yang dipungut secara "paksa", bukan dari "boss" (atasan/pemilik perusahaan) seperti pada sektor swasta. Konsumen/pengguna jasa juga "membeli" jasa birokrasi kebanyakan tidak dari proses yang sifatnya sukarela, melainkan karena dorongan dari ketentuan hukum (undang-undang). Rakyat tidak memilih secara pribadi terhadap produk yang ditawarkan oleh birokrasi. Karenanya kita tidak bisa memastikan apakah mereka telah cocok dan puas terhadap kinerja dan pelayanan birokrasi. Lalu apabila tidak ada kepastian akan kecocok dan kepuasan masyarakat, maka kita juga akan kesulitan untuk memastikan apakah birokrasi telah betul-betul menghasilkan sesuatu yang berharga (dimata rakyat). Menurut Moore (1995:31) sesungguhnya pola hubungan the boss and the consumer dapat diciptakan dalam lingkup kerja birokrasi, yakni melalui mekanisme "pasar politik" (political marketplace). Dalam hal ini konteks, penjabat birokrasi dapat dikatakan berhasil (sukses) setidaknya secara konseptual, apabila dia bisa menjalankan tugas yang dibebankan oleh rakyat melalui lembaga perwakilan (DPR/D). Para anggota legislatiflah yang menentukan produk yang harus dihasilkan oleh organisasi birokrasi karena merekalah yang mengumpulkan aspirasi kolektif warga negara. Hanya saja, konsep political marketplace ini tidak dapat memberikan jaminan kepuasan terhadap aspirasi individual karena kebijakan yang disusun oleh lembaga perwakilan sifatnya sangat umum dan cenderung memerepsesikan keinginan rakyat secara seragam. Oleh karena itu, disamping harus memperhatikan mandat yang didapat dari political marketplace, birokrasi juga harus dapat menentukan stakeholdernya secara tepat, untuk kemudian berusaha memenuhi keinginan stakeholder-nya sebagai konsumen. Tentu saja, untuk dapat mewujudkan harapan publik dengan baik, lembaga pelayanan publik harus mampu mengukur kapasitas operasional dari institusi yang bersangkutan. Gabungan antara mandat dari political marketplace dengan suara aspirasi dari stakeholders dan pengenalan terhadap kemampuan internal inilah yang menjadi variable "public value". Dalam implemntasi penyelengggaran pelayanan publik di Indonesia konsep "public value" mengajarkan para manajer publik (serta politisi) harus dapat menjalskan dan membernarlan apa yang mereka lakukan kepada publik. pelayanan publik yang sukses tergantung pada dialog terus menerus dengan warga, yang harus dianggap sebagai stakholder setara dengan



pemerintah, pakar, perwakilan industri, media, peradilan, dan pengguna jasa. Dalam bahasa "public value", organisasi harus mencari legitimasi demokratis atas tindakan mereka denggan melibatkan "lingkungan otorisasi" mereka. Terminologi "melibatkan warga" mencakup pengertian yang lebih luas dan mendalam untuk meminta warga untuk sepenuhnya "ikut memeikirkan" bagaimana caranya supaya pelayanan semestinya dialksanakan dengan segala kekurangan dan kondisi yang ada. Konsep public value menawarkan kerangka kerja untuk bagaimana informasi dikumpulkan dengan komprehensif untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh manajer. Ini adalah kerangka untuk melakukan dialog berkelanjutan atau komunikasi terus menerus antara manajer publik dengan warga negara. Dengan kata lain, manajer dan institusi publik harus mengajak dan membuka akses bagi publik untuk berperan serta dalam pelayanan publik dengan mengetahui sepenuhnya kelebihan dan kekurangan organisasi. Tujuannya adalah bahwa manajer dan pegawai organisasi publik berbagi beberapa dilema mereka dengan masyarakat, mencari pandangan warga dan beradaptasi sesuai keputusan dan pendapat mereka. Selain itu juga mengajak warga masyarakat untuk merasa memiliki sepenuhnya terhadap institusi publik dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelayanan publik.



2. Dengan melalukan survei melalui kuesioner wawancara tatap muka.



3. Dalam pemberian pelayanan publik, etika memiliki arti sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik), atau moral atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Nilai etika dalam pelayanan publik pada prinsipnya diderivasi dari beberapa nilaii-nilai moral yang berlaku umum seperti: nilai kebenaran, kebaikan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Adapun nilainilai moral secara khusus perlu ditambahkan untuk pelayanan publik, seperti prinsip-prinsip integritas dan kenetralan. Berdasarkan sikap diatas, kita dapat melihat perilakudan tindakan para aparatur yang dinilai tidak profesional, seperti mangkir dari pekerjaan, tidak masuk kantor tepat waktu, menerima suap, dan melakukan tindakan diskriminasi kepada masyarakat selaku penerima layanan publik.



4. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari aplikasi TIK dalam pelayanan publik. penggunaan TIK ang tepat dapat memberikan layanan yang disesuaikan denan perubahan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan prioritas bagi pemerintah. Teknologi informasi menawarkan kesempatan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, dengan biaya yang sama atau lebih rendah. TIK juga menawarkan potensi yang signifikan untuk memberikan layanan baru atau memberikan layanan yang ada dengan cara yang memberikan nila tambah kepada masyarakat. Dianta keuntunga tersebut adalah sebagai berikut: 1) Mengurangi beban kerja birokrasi, seperti pekerjaan yang semula dikerjakan manual seperti mengetik mengetik dan mengolah data, dapat dilakukan dengan komputer yang multifunsgi. Dengan TIK, rapat tidak harus dihadiri secara fisik oleh pegawai atau dapat dilakukan secara online menggunakan internet atau video conference dan surat-menyurat lebih cepat menggunaka email. 2) Mengurangi biaya pelayanan publik, seperti tidak perlu lagi membuat dokumen menggunakan kertas. 3) Menyediakan pelayanan non-stop, masyarakat tidak perlu lagi menunngu hingga hari kerja atau jam kerja hanya untuk mendapatkan pelayanan. Contohnya dapat melakukan antrian pembuatan skck dari rumah dan datang pada waktu yang sudah ditentukan. 4) Mengurangi kontak langsung antara birokrat dengan pengguna jasa. Hal ini sngat berguna seperti di masa pandemi seperti ini dan juga dapat menghindari dari pungli, suap, dan sebagainya yang melanggar aturan. 5) Menyediakan pelayanan birokrasi yang tidak dibatasi oleh kendala geografis. Dengan TIK, pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat melalui website dari mana saja asalkan tersedia peralatan dan infrastrktur. 6) Menyediakan sistem kontrol birokrasi. Melalui TIK, semua proses input dan output dalam pelayanan dapat diketahui dengan pasti sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Masyarakat dapat melakukan terhadap tracking terhadap pelayanan yang diminta. 7) Mengefektifkan komunikasi vertikla dan horizontal, melalui TIK para pegawai dapat terhubung satu sama lain, sehingga informasi yang didapat selalu up to date. 8) Memberi kelulasaan hierarki dalam institusi birokrasi, sehingga tidak perlu banyak personil dan organisasi menjadi ramping. 9) Memfasilitasi kerja sama antar instansi pemerintah. Sistem pelayanan dan data dapat terhubung dari satu instansi ke instansi lain malalui internet atau websiter terpadu.



10) Menyediakan kapasotas dalam simulasi abstrak sehingga mempertajam pembuatan keputusan. Melalui program komputer membantu pemerintah dalam membuat simulasi-simulasi dan kalkulasi terhadap rancangan sebuag keputusan seperti tata kota, konversi lahan, pembuatan jalan, dll sehingga sangat membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Namun, pada kenyataannnta penerapan TIK dalam organisasi birokrasi memiliki berbagai macam permasalahan dan konsekuensi yang kadang sulit dipecahkan. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan perangkat keras dan lunak, melainkan juga terkait dengan kultur organisasi maupun masyarakat secara luas. Beberapa persoalan yang menonjol dalam penerapan TIK pada instnasi pemerintah: ongkos yang mahal, keterbatasan insfrastruktur, keterbatasan SDM, dan munculnya risiko yang kompleks. Menghadapi berbagai macam permasalahan itu, kegigihan, keuletan, inovasi, dan kecerdasan para penjabat pemerintah baik di eksekutif, legislatif, maupun birokrasi, sangat diperlukan.