Ipem4429 T1 [PDF]

Citation preview

MAKALAH KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DAN PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PIMPINAN BIROKRASI MANAJEMEN PELAYANAN UMUM



Oleh:



Sekar Al Hayu Wulandari



ILMU PEMERINTAHAN



UNIVERSITAS TERBUKA 2021



BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugastugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaanya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”. 2. Rumusan Masalah 



Pengertian birokrasi







Kinerja birokrasi pelayanan publik



3. Tujuan 1. Memenuhi tugas dalam Mata Kuliah manajemen pelayanan umum



BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian birokrasi Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaanya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”. Fungsi Birokrasi 



Melaksanakan pelayanan publik.







Pelaksana pembangunan yang profesional.







Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.







Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral).



Ciri - Ciri Birokrasi Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini: 



Jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hirarkis







Setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri.







Pegawai negeri ditetapkan, dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukan melalui ijazah atau ujian.







Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki.







Pekerjaan adalah karir yang terbatas, atau pada intinya, yaitu pekerjaanya sebagai pegawai negeri.







Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri.







Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan, dan pendisiplinan.







Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.



Karakteristik Birokrasi Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut: 



Kerja yang ketat pada peraturan







Tugas yang bersifat khusus







Kaku dan sederhana







Diselenggarakan secara resmi







Pengaturannya bersifat hirarki, atau dari atas ke bawah.







Berorientasi terhadap logika







Tersentralistis







Taat dan patuh







Disiplin







Terstruktur atau sistematis







Tidak pandang bulu.



2. Kinerja birokrasi pelayanan publik Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi.



Reformasi menurut temuan PERC terjadi di beberapa negara Asia seperti Thailand dan Korea Selatan. Peringkat Thailand dan Korea Selatan tahun 2000 membaik, meskipun di bawah rata-rata, yakni masing-masing 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu yang 8,14 dan 8,7. Tahun lalu (1999), hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan sarat kroniisme dengan skor 9,91 untuk korupsi dan 9,09 untuk kroniisme dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk. nformasi mengenai kinerja birokrasi publik terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh penierintah. Tidak tersedianya informasi mengenai indikator kinerja birokrasi publik menjadi bukti dan ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting. Kinerja pejabat birokrasi tidak pernah menjadi pertimbangan yang penting dalam mempromosikan pejabat birokrasi. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang selama ini dipergunakan untuk menilai kinerja pejabat birokrasi sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator kinerja yang sebenarnya. Akibatnya, para pejabat birokrasi tidak memiliki insentif untuk menunjukkan kinerja sehingga kinerja birokrasi cenderung menjadi amat rendah.Pemerintah terhadap birokrasi seringkali tidak ada hubungannya dengan kinerja birokasinya. misalnya, dalam menentukan anggaran birokrasinya, pemerintah sama sekali idak mengaitkan anggaran dengan kinerja birokrasi. Anggaran birokrasi publik selama ini lebih didasarkan atas input, bukan cutput. Anggaran yang ditcrima oleh sebuah birokrasi publik lebih ditentukan oleh kebutuhan, bukan oleh hasil yangakan diberikan oleh birokrasi itu pada masyarakatnya. Akibatnya, dorongan untuk mewujudkan hasil dan kinerja cenderung rendah dalam kehidupan birokrasi publik.Karena anggaran sening menjadi driving force dari perilaku birokrasi dan para pejabatnya, mengaitkan anggaran yang diterima oleh sebuah birokrasi publik dengan hasil atau kinerja bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan kinerja birokrasi publik. Para pejabat birokrasi yang ingin memperoleh anggaran yang besar menjadi terdorong untuk menunjukkan kmerja yang balk. Kalau ini dapat dilakukan, data dan informasi mengenai kinerja birokrasi publik niscaya akan tersedia sehingga penilaian kinerja birokrasi publik juga menjadi lebih mudah dilakukan. Faktor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik adalah kompleksitas indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Berbeda dengan swasta yang indikator kinerjanya relatif sederhana dan tersedia di pasar, indikator kinerja birokrasi sering sangat kompleks. Hal ini terjadi karena birokrasi publik memiliki



stakeholders yang sangat banyak dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan bisnis memiliki stakeholders yang jauh lebih sedikit, pemilik dan konsumen, dan kepentingannya relatif mudah dintegrasikan. Kepentingan utarna peinilik perusahaan ialah selalu memperoleh keuntungan, sedangkan kepentingan utama konsuuen biasanya adalait kualitas produk dan harga yang terjangkau. 3. PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PIMPINAN BIROKRASI Pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa “Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan. Struktur Organisasi dalam pendekatan politik Administrasi Publik diorganisir dengan nilai-nilai politik, yakni representasi, responsif, dan akuntabilitas. Pendekatan politik menekankan perluasan dan keuntungan pluralisme politik dengan Administrasi Publik. Secara Individu Pendekatan politik terhadap Administrasi Publik cenderung mengagregasi individu-individu ke dalam suatu kelompok masyarakat (sosial), ekonomi atau politik yang luas. Dalam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran), Pendekatan politik memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu jalan yang sesuai dalam membangun atau mengembangkan pengetahuan aktual. Dalam hal Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) Perspektif politik Administrasi Publik memandang pembiayaan atau anggaran sebagai politik dibandingkan bisnis dan dokumen-dokumen. Pendekatan



politik



cenderung



menyukai



suatu



model



incremental



dalam



pengambilan/pembuatan keputusan yang sering disebut dengan “muddling through”, yang mengasumsikan bahwa pluralisme politik, keterbatasan rasionalisasi, dan tekanan waktu dan sumberdaya pada para Administrator Publik merupakan kendala yang signifikan dalam pengambilan atau pembuatan keputusan.



BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia. Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Para eksekutif bisnis yang disurvei PERC juga berpendapat, sebagian besar negara di kawasan Asia masih perlu menekan hambatan birokrasi (red tape barriers). Mereka juga mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan tekanan terhadap birokrasi untuk melakukan reformasi. 2. Saran Telah selesailah makalah yang saya buat ini, makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu kami mengharapkan kepada Tutor Mata Kuliah ini untuk agar dapat memberi kritik dan saran terhadap makalah yang telah saya buat ini. Semoga makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin



Sumber : BMP MODUL IPEM4429 https://kebebasaninformasi.org/id/2010/10/26/kinerja-birokrasi-pelayanan-publik/