Jawaban Soal Mkdu4111 tmk1 3 [PDF]

Citation preview

MKDU4111-3



NASKAH TUGAS MATA KULIAH UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2021/22.1 (2021.2) Fakultas Kode/Nama MK Tugas No. 1.



: FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : MKDU4111/Pendidikan Kewarganegaraan :1 Soal



Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan sehingga dikenal dengan sebutan negara maritim. Dengan luasnya lautan yang ada, Indonesia memiliki potensi perikanan laut diperkirakan sebesar 6,2 juta ton pertahun dan baru dimanfaatkan 62%. Soal: Dengan memperhatikan data di atas, tentukanlah sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan Indonesia! Jawab: Di era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan dan persaingan antarbangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya saing tinggi. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan yang besar dan beragam. Bidang Kelautan terdiri dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia, yaitu: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan dan energi; (6) pariwisata bahari; (7) angkutan laut; (8) jasa perdagangan; (9) industri maritim; (10) pulau-pulau kecil; dan (11) sumberdaya non-konvensional; (12) bangunan kelautan (konstruksi dan rekayasa); (13) benda berharga dan warisan budaya (cultural heritage); (14) jasa lingkungan, konservasi dan biodiversitas. Dalam rangka mengatasi berbagai keterbatasan pengembangan ekonomi berbasis daratan maupun stagnasi pertumbuhan ekonomi saat ini. Apabila dikelola dengan baik berbagai sektor tersebut memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan menghasilkan produk-produk unggulan. Sementara itu permintaan produk kelautan diperkirakan akan terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, sehingga diyakini ekonomi kelautan dapat menjadi keunggulan kompetitif dan memecahkan persoalan bangsa.



2.



Indonesia memiliki berbagai kekayaan baik dalam bidang sumber ekonomi maupun penduduk yang besar sebagai pasarnya. Namun, hal tersebut belum cukup untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional. Soal: Berdasarkan tantangan yang dihadapi Indonesia tersebut, analisislah solusi yang dapat dilakukan agar ketahanan ekonomi Indonesia mampu menjadi kuat! Jawab: 1. Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik. Langkah ini merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya iklim investasi. Faktor keamanan dan stabilitas politik ini sangat berpengaruh dalam menarik penanaman modal dari luar negeri. Adapun belum pulihnya kegiatan investasi dalam negeri antara lain juga disebabkan oleh belum berfungsinya intermediasi perbankan dan terselesaikannya restrukturisasi utang perusahaan. 2. Meningkatkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktik usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dukungan hukum diperlukan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, mengembangkan pasar modal, menghadapi era perdagangan bebas, dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. 3. Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Langkah ini diperlukan untuk: (i) mengurangi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat menghambat bagi tumbuhnya iklim usaha yang sehat, (ii) mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta (iii) meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. 4. Mengamankan proses desentralisasi. Desentralisasi merupakan komitmen nasional yang segera harus dilaksanakan. Untuk itu prosesnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak justru memperlebar ketimpangan antardaerah serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi perlu: (i) didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan, antara lain dengan memastikan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada daerah yang seimbang dengan tanggung jawab pembelanjaannya, serta (ii) didukung oleh koordinasi yang erat antara berbagai bidang pembangunan serta antara pemerintah pusat dan daerah. 5. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi. Dalam tahun 2001 diperkirakan masih diperlukan stimulus fiskal. Sejalan dengan pulihnya sektor



swasta, stimulus fiskal secara bertahap akan dikurangi. 6. Memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Dalam tahun 2000, program rekapitalisasi perbankan diharapkan selesai. Langkah pokok berikutnya adalah memulihkan fungsi intermediasi perbankan yang akan disertai dengan penuntasan restrukturisasi utang perusahaan. Dengan demikian pembiayaan perbankan kepada perusahaan, termasuk kepada usaha kecil dan menengah (UKM), dapat berjalan kembali. 7. Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan. Langkah ini ditempuh agar terjalin sinergi dan saling memperkuat antara perbankan dengan perusahaan yang prospektif. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas Prakarsa Jakarta dan BPPN dengan memperkuat kelembagaan dan instrumen pendukungnya. Dalam kaitan itu, BPPN telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan utang swasta melalui pengurangan utang (haircut) dan pengalihan utang ke dalam saham (debt to equity swap). Selanjutnya BPPN dapat memusatkan upaya penanganan langsung pada kelompok peminjam terbesar dengan menggunakan jasa perbankan nasional (outsourcing) untuk menangani pinjaman yang relatif kecil (di bawah Rp 50 miliar). Insentif juga diberikan kepada UKM yang ingin melunasi utangnya (di bawah Rp 5 miliar) dalam bentuk penghapusan denda bunga dan pokok utang. 8. Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan. Selama krisis berlangsung, lingkungan usaha mengalami perubahan mendasar seperti nilai tukar rupiah dan harga relatif yang sangat besar. Sebagai akibatnya terjadi perubahan prospek usaha antarindustri. Kegiatan usaha yang berorientasi ekspor mendapatkan keuntungan yang besar dalam masa krisis karena menurunnya nilai tukar riil rupiah yang selanjutnya meningkatkan daya saing produknya. Oleh karena itu realokasi sumber daya akan didorong, terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas dan jasa pariwisata. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain pengurangan hambatan berusaha seperti deregulasi perdagangan dan investasi; pelatihan tenaga kerja untuk mendukung proses perpindahan kerja sumber daya manusia; serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dasar untuk menunjang kelancaran produksi dan distribusi.



3.



Ketahanan Nasional Indonesia dilaksanakan melalui geopolitik yang diejawantahkan melalui geostrategi untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam wujud Asta Gatra. Soal: Berdasarkan pernyataan di atas, tentukanlah solusi yang dapat dilakukan apabila Asta Ideologi lemah di Indonesia! Jawab: 1. Penghayatan agama dan kepercayaan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab secara rukun dan saling menghormati antar-agama. 2. Sikap tenggang rasa dan berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban demi kepentingan persatuan, kesatuan serta mengutamakan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Demokrasi yang berkesatuan dan persatuan serta mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 5. Bersikap adil, tidak boros, sederhana, bekerja keras, dan menghargai hasil kerja orang lain.



4.



Ancaman pada bidang politik memiliki tingkat risiko yang teramat besar bagi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bidang yag lain. Soal: Berdasarkan pernyataan di atas, lakukanlah pengidentifikasian berbagai dimensi politik dalam negeri yang mampu mengancam kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia tersebut! Jawab: 1. Pengerahan masa yang bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. 2. Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri). Separatisme bisa menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan politik tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Maka dari itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar. Sebab mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.



5.



Dalam rangka memiliki berbagai ketahanan khususnya dalam bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, serta diperlukan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Soal: Berdasarkan pernyataan di atas, gambarkanlah strategi pembinaan ketahanan nasional dalam bidang ideologi tersebut! Jawab: Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, harus dicari solusinya melalui kebijakan,



strategi dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Kebijakan Kebijakan yang perlu ditempuh adalah “Optimalisasikan Pembangunan Nasional Berorientasi Kependudukan Berwawasan Ketahanan Nasional“. Optimalisasi Pembangunan Nasional Berorientasi Kependudukan Berwawasan Ketahanan Nasional adalah suatu proses pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus, menjadikan “penduduk” sebagai titik sentral pembangunan nasional baik sebagai subjek maupun objek pembangunan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, melibatkan seluruh lapisan strata penduduk mulai dari desa sampai ke tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan penduduk Indonesia mampu memperkuat “bargaining position“ menghadapai era globalisasi dan memperkokoh ketahanan nasional bangsa Indonesia di dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Strategi Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, perlu ditempuh strategi sebagai berikut: a. Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas b. Peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan c. Pelibatan penduduk sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pembangunan secara berkelanjutan, terpadu dan tanpa diskriminasi d. Pembangunan ketahanan keluarga e. Pengarahan mobilitas penduduk secara proporsional dan profesional f. Mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta g. Pengelolaan database kependudukan secara sistematis dan kontinu



1 dari 1