KAK DED Pembangunan Jalan Lingkar Sukoharjo Bendosari-Plumbon [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

`BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DETAIL ENGINERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO (Bendosari – Plumbon)



1. 1.1



PENDAHULUAN



Latar Belakang



Setiap kota, sesuai dengan skala kawasan dan pendukungnya, setting tata ruangnya dan karakter fisik, sosial, dan ekonominya, akan memiliki jenis dan skala permasalahan transportasi yang berbeda-beda. Perkembangan Kabupaten Sukoharjo yang cukup pesat mendorong pengembangan wilayah terutama pusat-pusat kegiatan menjadi lebih luas dan berkembang ke wilayah-wilayah luar wilayah. Sebagai akibat dari pola pengembangan wilayah yang semakin luas mengakibatkan pergerakan lalu lintas perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan semakin tinggi. Lalu lintas perkotaan yang semakin besar dengan intensitas yang tinggi menyebabkan pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan pada ruas-ruas jalan utama perkotaan terutama pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Kondisi kemacetan yang semakin besar di kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo perlu segera ditangani melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan. Dengan tersedianya aksesibilitas dan mobilitas yang memadai dari pusat-pusat kegiatan akan memudahkan masyarakat dan meningkatkan kegiatan perekonomian setempat. Salah satu upaya untuk memperlancar lalu lintas di kawasan perkotaan adalah pembangunan jalan lingkar yang terintegrasi antar wilayah bagian-bagian pusat pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya jalan lingkar ini diharapkan pergerakan kendaraan dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan. Selain faktor pengalihan arus lalu lintas, rencana pembangunan jalan lingkar juga diharapkan mampu memberikan dukungan aksesibilitas ke arah pusat-pusat kegiatan sectoral produktif lainnya, seperti halnya sektor industri. Adanya konsentrasi pengembangan pertumbuhan industri manufaktur di daerah selatan, maka peningkatan aksesibilitas di daerah selatan perlu dilakukan. Pembangunan jaringan jalan yang tidak optimum, serta kesalahan didalam perencanaan desain



jaringan



jalan



akan



memberikan



pengaruh



pada



semakin



meningkatnya



1



permasalahan-permasalahan lalu lintas dan transportasi dalam suatu kawasan. Lebih lanjut di dalam skema perencanaan transportasi, jaringan jalan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, diataranya akan pertumbuhan aktivitas-aktivitas baru, meningkatkan sistem distribusi barang dan komoditas. Percampuran lalu lintas dan besarnya volume kendaraan yang tidak dilakukan manajemen secara baik menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya permasalahan transportasi pada kawasan perkotaan. Hal inilah kemudian memunculkan skema perencanaan melalui pembangunan jaringan jalan yang berfungsi sebagai pemecah arus lalu lintas dengan konsep jalan sebagai penyangga ruas jalan utama pada kawasan perkotaan atau sebagai alternative pemecahan masalah transportasi dan lalu lintas melalui pembangunan jaringan jalan lingkar. Jalan lingkar merupakan jalan yang berfungsi untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari pusat kota. Biasanya merupakan bagian jaringan jalan dengan pola radial membentuk ring radial. Semakin besar kota semakin banyak ring digunakan, mengingat semakin besar kapasitas ruas jalan sebagai penyangga ruas jalan utama di kawasan perkotaan, maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penurunan permasalahan lalu lintas. Jalan lingkar secara prinsip akan memecah pergerakan dan menjadi alternative aksesibilitas. Jalan lingkar dengan komposisi kapasitas yang lebih besar, serta tata guna lahan yang belum berkembang menjadikan jalan lingkar efektif dalam kinerja mendukung penganan permasalahan lalu lintas. Secara garis besar, berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka rencana pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Sukoharjo didasarkan atas pertimbangan: 1. Pengalihan kepadatan arus arus lalu lintas antar kota yang melalui Kawasan Perkotaan Surakarta dan Kawasan Solo Baru; 2. Peningkatan aksesibilitas terhadap wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi non perdagangan/jasa, yaitu di wilayah kawasan peruntukkan industri, khususnya industry manufaktur; 3. Perlu adanya perencanaan konstruksi jalan yang mampu terbebani oleh angkutan berat dari aktivitas industri; 4. Pengembangan daerah hinterland sekitar kawasan perkotaan, khususnya wilayah timur dan selatan. Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar, yang lebih dikenal dengan sebutan Jalan Lingkar Barat. Trase rencana jalan lingkar mencapai 24.360 meter yang akan melalui wilayah Kecamatan Sukaharjo, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki dan Kecamatan Gatak. Inletnya di



2



perempatan Begajah sedang outlet di pertigaan Hotel Kendedes (Desa Sanggung). Pada perkembangannya, rencana trace tersebut sebagian besar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat untuk dialokasikan sebagai rencana Jalan Lingkar Selatan Surakarta (JLSS). Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Bagian Timur. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut rencana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memiliki Jalan Lingkar Barat dan Timur. Dikarenakan jalan lingkar barat sebagian besar akan ditangani oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah lebih memfokuskan implementasi rencana di jalan lingkar timur. Tujuan utama pengembangan jalan lingkar timur ini adalah selain untuk memperlancar akses bagi kegiatan manufactur di wilayah tenggara Kabupaten Sukoharjo, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perikehidupan penduduk di bagian wilayah tersebut. Jalan lingkar timur tersebut direncanakan memiliki trace sepanjang 25,69 km. Pangkal jalan lingkar timur di awali pada Pertigaan Ruas Jalan Provinsi Solo – Wonogiri dgn Ruas Jalan Songgorunggi – Malangsari, sedangkan ujung jalan lingkar adalah ruas pertemuan dengan rencana JLSS. Berikut ini adalah peta rencana jalan lingkar yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo :



3



Gambar 1. Peta Rencana Jalan Lingkar di Wilayah Kabupaten Sukoharjo



Menindaklanjuti hasil dari studi kelayakan tersebut, maka pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.



1.2 1.2.1



Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud



Maksud penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 adalah mempermudah dan memperlancar proses perwujudan pembangunan jalan lingkar Kabupaten Sukoharjo.



4



1.2.2



Tujuan



Tujuan penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 adalah Menyusun Dokumen Perencanaan berupa Desain dan Dokumen Lelang bagi pembangunan jalan lingkar Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan disain dan penyediaan dokumen lelang tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses yaitu : 1. Tahap pengumpulan data lapangan. 2. Tahap analisis data lapangan perencanaan dan penggambaran. 3. Pembuatan dokumen lelang. 4. Penggandaan dokumen DED. 1.2.3



Sasaran



Sasaran penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya Kajian yang bersifat teknis dan bisa diterapkan di lapangan di sepanjang ruas yang telah ditetapkan. 2. Tersusunnya desain rute jalan, alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal dan jenis serta tebal perkerasan di sepanjang ruas yang telah ditetapkan beserta dengan semua atribut perencanaan jalan yang memadai. 3. Tersusunnya sistem manajemen lalu lintas sepanjang ruas yang telah ditetapkan, meliputi semua desain simpang baik sebidang maupun tidak sebidang, desain rambu, marka dan alat kelengkapan manajemen lalu lintasnya. 4. Tersusunnya konstruksi pelengkap ruas yang meliputi jembatan, gorong-gorong, saluran drainase maupun talud penahan di sepanjang ruas yang telah ditetapkan dengan meminimasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan. 5. Tersedianya gambar teknis yang memenuhi syarat kelengkapan pembangunan jalan lingkar Kabupaten Sukoharjo. 6. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagai pendukung spesifikasi konstruksi yang dibutuhkan pada pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Sukoharjo. 7. Tersedianya perhitungan anggaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan ruas yang telah ditetapkan.



1.3



Lokasi Kegiatan



Melihat tingkat kepentingan dan dukungan masukan sumber daya maka lingkup ruas yang akan dilakukan dalam penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Jalan



5



Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo mulai Persimpangan Ruas Jalan Sugihan – Paluombo sampai dengan pertemuan dengan rencana trace JLSS. Perencanaan detail termasuk DED jembatan, fly over dan gorong-gorong yang terdapat disepanjang trace rencana. Untuk detail rencana trace, calon penyedia diberi kesempatan untuk melakukan rapat pembahasan awal dengan mengikutsertakan tim teknis terkait dan konsultan studi kelayakan jalan lingkar. Kebutuhan biaya untuk acara tersebut tertuang di dalam RAB.



Koneksi ke pusat perkotaan, terdiri dari penggal jalan : 1. Jl. Telukan – Ngombakan = 5.826 m 2. Jl. Abdul Latif = 285 m 3. Ruas Jl. Padasan – Bakalan = 2.871 m Panjang total ruas koneksi = 8.982 m



Lingkup Lokasi Perencanaan



Gambar 2. Peta Tahapan Pembangunan Rencana Jalan Lingkar di Wilayah Kabupaten Sukoharjo



6



Terdapat Dua penggal trace alternatif yang harus diDEDkan keduanya



Gambar 3. Peta Trace DED Rencana Jalan Lingkar Timur



7



1.4



Sumber Pendanaan



Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: dari APBD Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo ini diperlukan biaya dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 680.260.000,- (enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk PPN.



1.5



Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen



Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Jumadi Nama Organisasi Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo



2. 2.1



Data Penunjang



Data Dasar



Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 adalah : 1. Data wilayah administrasi; 2. Data fisiografis; 3. Data kependudukan; 4. Data ekonomi dan keuangan; 5. Data ketersediaan prasarana dan sarana; 6. Data peruntukan ruang; 7. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; dan 8. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan).



2.2



Standar Teknis



Standar teknis pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. PerMen PU No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan ; 2. PerMen PU No 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan.



8



2.3



Studi-Studi Terdahulu



Dokumen perencanaan dan atau studi terdahulu yang perlu dijadikan acuan di dalam Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 ini adalah : 1. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Th. 2010); 2. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Th. 2013); 3. Penyiapan Citra Tegak Resolusi Tinggi untuk Pembuatan Peta Dasar 1 : 5.000 (Th. 2014); 4. Studi Kelayakan dan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Sukoharjo (Th. 2015); 5. Study Master Plan Trayek Umum (Th. 2015); 6. Dokumen Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo (Th. 2015); 7. Review Studi Kelayakan dan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Sukoharjo (Th. 2016); 8. Studi Kelayakan dan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Th. 2016).



2.4



Referensi Hukum



Dasar hukum untuk melaksanakan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



9



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 – 2031.



3. 3.1



RUANG LINGKUP



Lingkup Kegiatan



1) Inventarisasi geometrik jalan berikut foto dokumentasi 2) Pengukuran Topografi Pengukuran topografi dilakukan sepanjang lokasi as jalan dengan mengadakan tambahan pengukuran detail pada tempat yang memerlukannya atau pemindahan lokasi jalan sehingga memungkinkan didapat realinyemen as jalan yang sesuai dengan standar yang dikehendaki. Jenis pengukuran ini meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut : a) Pengukuran titik kontrol. (1) Pengukuran titik kontrol disini berupa jaring poligon yang diikatkan untuk setiap jarak 5 km. (2) Titik kontrol antaranya berupa BM, dipasang pada setiap jarak 1 km.



10



b) Pengukuran situasi (1) Pengukuran situasi daerah sepanjang jalan harus mencakup semua keterangan yang ada di daerah sepanjang jalan, misalnya rumah, pohon, pohon pelindung jalan, pinggir selokan, letak gorong-gorong, tiang listrik, tiang telepon, jembatan, batas sawah, batas kebun, arah aliran air dan lain sebagainya. Untuk itu pengukuran dapat dilakukan dengan cara tachimetri. (2) Patok Km dan Hm yang ada pada jalan tepi harus diambil dan dihitung koordinatnya. Ini



dimaksudkan untuk memperbanyak titik referensi pada



penemuan kembali sumbu jalan yang direncana kan. c) Pengukuran penampang (1) Pengukuran penampang memanjang Pengukuran penampang memanjang adalah memanjang sumbu jalan yang ada, kecuali pada tempat dimana kemungkinan diadakan realinyemen harus diadakan tambahan. Untuk pengukuran penampang memanjang ini peralatan yang digunakan sama yang dipakai untuk kontrol tinggi. (2) Pengukuran penampang melintang Pengukuran penampang melintang diambil setiap jarak 50 M pada bagian jalan lurus dan landai dan setiap jarak 25 M untuk daerah-daerah tikungan dan berbukit. Lebar pengukuran harus mengikuti daerah sejauh 50 M sebelah kiri kanan sumbu jalan pada bagian yang lurus dan 25 M ke sisi luar dan 75 M ke sisi dalam pada bagian jalan yang menikung. Titik yang perlu diperhatikan adalah tepi perkerasan, dasar atau gorong-gorong tepi



bahu jalan, dasar permukaan selokan, saluran, saluran irigasi, lantai



jembatan dan tebing sungai. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran situasi dapat digunakan untuk pengukuran penampang ini. d) Patok-patok Patok beton untuk Bench Mark (patok BM) dengan ukuran 20 x 20 x 75 cm harus ditanam sedemikian rupa sehingga bagian patok yang ada di atas tanah adalah kurang lebih 20 cm. Patok poligon dan profil dibuat dari kayu dengan ukuran 5 x 7 x 60 cm. Patok beton dan kayu harus diberi tanda BM dan nomor urut. Untuk memperbanyak titik tinggi yang tetap, perlu ditempelkan titik tinggi referensi pada tempat lain yang permanen dan mudah ditemukan kembali. Baik patok poligon maupun patok profil diberi tanda cat kuning dengan tulisan merah yang diletakkan di sebelah kiri ke arah jalannya pengukuran. Khusus untuk profil memanjang titik yang terletak di sumbu jalan diberi paku payung dengan dilingkari cat kuning sebagai tanda.



11



e) Perhitungan dan penggambaran peta Titik poligon utama harus dihitung koordinatnya berdasarkan titik ikat yang dipergunakan. Perhitungan harus berdasarkan pada metode kwadrat terkecil. Penggambaran titik poligon harus berdasarkan pada hasil perhitungan koordinat. Penggambaran titik poligon tersebut tidak diperkenankan secara grafis. Gambar ukur yang berupa gambar situasi harus digambar pada kertas standar dengan skala 1 : 500 dan garis tinggi dengan interval 0,50 m. Ketinggian titik detail harus tercantum dalam : gambar ukur, begitu pula semua keterangan yang penting. Titik ikat atau titik mati serta titik ikat baru harus dimasukkan dalam gambar dengan diberi tanda khusus. Ketinggian titik tersebut perlu juga dicantumkan. Daftar koordinat beserta ketinggian titik poligon utama harus dilampirkan. 3) Pemeriksaan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) untuk jalan yang belum beraspal, baik jalan tanah maupun jalan kerikil, pada panjang jalan efektif untuk peningkatan jalan. 4) Inventarisasi sumber material di sekitar lokasi proyek dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium.



Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan material dari sumber



material (quarry) yang dapat digunakan sebagai bahan pembentuk badan jalan maupun perkerasannya. Adapun pemeriksaan yang harus dilaksanakan : a) Sirtu (1) CBR lengkap (2) Abrasi (3) PI (4) Gradasi / analisis saringan (5) Berat isi b) Pasir (1) Sand equivalent (2) Gradasi / analisis saringan (3) Berat jenis (4) Berat isi c) Agregat (1) Abrasi (2) Gradasi / analisis saringan (3) Berat isi



12



d) Tanah urugan biasa / pilihan (1) CBR lengkap (2) PI (3) Berat isi Disertai dengan kesimpulan dan saran kegunaannya. Seluruh pemeriksaan tersebut di atas di sajikan dalam laporan sebanyak l (satu) set. 5) Melakukan penyelidikan tanah (soil investigation) secara mendetail untuk mengetahui jenis tanah, sudut geser tanah, kohesi tanah, minerologi tanah, geolistrik, serta tes pendukung lainnya guna mengetahui perilaku tanah dalam berbagai kondisi. 6) Inventarisasi jembatan yang memerlukan penanganan berikut foto dokumentasi. 7) Mengumpulkan data perhitungan lalu lintas, peta lokasi dan data-data lain yang perlu untuk pembuatan disain, meliputi semua desain simpang baik sebidang maupun tidak sebidang, desain rambu, marka dan alat kelengkapan manajemen lalu lintasnya. 8) Analisis data lapangan, disain dan gambar-gambar a) Menentukan CBR rencana dari data pemeriksaan tanah di laboratorium serta hasil DCP. b) Menentukan Unique Section yang akan dipakai dalam proses disain. c) Menentukan tebal lapisan tambahan perkerasan jalan untuk setiap Unique Section yang telah ditentukan. d) Menentukan volume pekerjaan dan perkiraan biaya. 9) Penyiapan Dokumen Lelang a) Menyiapkan gambar rencana detail dalam ukuran A3. b) Menyusun daftar kuantitas pekerjaan dengan menggunakan dokumen standar. c) Meneliti konsistensi atau isi dokumen. d) Menyusun ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan baik dalam proses pelelangan maupun dalam proses pelaksanaan. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam dokumen lelang yang terdiri dari: Bab I



: Umum



Bab II



: Pengumuman Dengan Pascakualifikasi



Bab III



: Instruksi Kepada Peserta (IKP)



Bab IV



: Lembar Data Pemilihan (LDP)



Bab V



: Lembar Data Kualifikasi (LDK)



13



Bab VI



: Bentuk Dokumen Penawaran



Bab VII



: Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikas



Bab VIII



: Tata Cara Evaluasi Kualifikasi



Bab IX



: Bentuk Kontrak



Bab X



: Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)



Bab XI



: Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)



Bab XII



: Spesifikasi Teknis Dan Gambar



Bab XIII



: Daftar Kuantitas Dan Harga



Bab XIV



: Bentuk Dokumen Lain



e) Mencetak dokumen lelang sebanyak 1 (satu) set untuk setiap paket kontrak. Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya harus dilaporkan kepada PPTK / Pengawas Pekerjaan (Tim Direksi) dalam bentuk laporan Konsultasi pekerjaan. Setiap hasil disain harus diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan, sebelum hasil tersebut dituangkan dalam dokumen lelang. Laporan akhir dituangkan dalam Laporan Perencanaan.



3.2



Keluaran



Desain perencanaan teknik jalan yang optimal, efisien dan feasible untuk dilaksanakan sesuai kondisi riil lapangan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung jawab atas hasil yang telah direncanakan, dan tetap memberikan pelayanan informasi sewaktu dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Jasa.



3.3



Peralatan,



Material,



Personil



dan



Fasilitas



dari



Pejabat



Pembuat



Komitmen Peralatan



: Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)



Material



: -



Personil



: Tim teknis pelaksana kegiatan



3.4



Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi



Peralatan



: Peralatan studio, transportasi dan pengukuran



Material



: -



14



3.5



Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa



3.5.1



Kewajiban Konsultan



Kewajiban konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati. 2. Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan 3. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati. 4. Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis. 3.5.2



Hak Konsultan



Hak konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Dalam pelaksanaan Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan; 2. Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja



3.6



Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan



Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.



3.7



Personil



Untuk melaksanakan penyusunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Jalan Llingkar Timur (Bendosari – Plumbon) Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 dibutuhkan tenaga ahli dengan pengalaman kerja antara lain sebagai berikut: 1. Ketua Tim (Team Leader) Ketua Tim (Team Leader) disyaratkan Sarjana Teknik Sipil/Transportasi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman bidang perencanaan pekerjaan jalan selama 5 tahun, mempunyai SKA Madya Ahli 15



Teknik Jalan (202) serta mempunyai NPWP, mengetahui dengan baik proses perencanaan dengan permasalahannya. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama masa pelaksanaan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Menguasai metoda disain jalan atau Road Design System yang sedang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, maupun metoda teknik perkerasan khusus yang dipakai pada kondisi tertentu. Tugas dan tanggung jawab kepala team meliputi : a) Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga bisa menghasilkan pekerjaan seperti tertuang dalam Dokumen KAK ini. b) Mempersiapkan petunjuk teknik dari setiap kegiatan perencanaan jalan. 2. Tenaga Ahli Highway Engineer Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil/Transportasi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Teknik Jalan (202) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibanya meliputi : a) Mengendalikan dan mengatur personil yang mengadakan survai lapangan. b) Menganalisis seluruh data-data lapangan terkait dengan teknik jalan raya. c) Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan analisa dari data lalu lintas yang dibutuhkan. 3. Tenaga Ahli Traffic Engineer Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil/Transportasi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Teknik Jalan (202) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibanya meliputi : a) Mengendalikan dan mengatur personil yang mengadakan survai lapangan. Menganalisis seluruh data-data lapangan. b) Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan analisa dari data lalu lintas yang dibutuhkan. c) Bertanggung jawab atas hasil perhitungan perencanaan geometrik jalan.



16



4. Tenaga Ahli Structure Engineer Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil/Transportasi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Teknik Jembatan (203) serta mempunyai NPWP. Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan kondisi di lapangan maupun di laboratorium berkaitan dengan pekerjaan struktur yang dibutuhkan serta menyusun rencana kerjanya. b) Memeriksa hasil pengujian dan membuat laporan analisisnya. c) Bertanggung jawab atas semua pengujian, penyelidikan, analisis dan perhitungan desain struktur pelengkap jalan yang dibutuhkan. 5. Tenaga Ahli Soil & Material Engineer Tenaga ahli teknik Sipil/Geologi/Geodesi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan yang disyaratkan disyaratkan S1 pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Geoteknik(216) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun di laboratorium serta menyusun rencana kerjanya. b) Memeriksa hasil pengujian dan membuat laporan analisisnya. c) Bertanggung jawab atas semua pengujian dan penyelidikan material/bahan. 6. Tenaga Ahli Geodetic Engineer Tenaga ahli teknik geodesi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan yang disyaratkan S1 pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Geodesi (217) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengendalikan semua personil yang terlibat pengumpulan data geodesi dan penggambaran. b) Memeriksa rencana kerja di lapangan dan hasil perhitungan pengumpulan data. c) Bertanggung jawab pada hasil pengumpulan data, perhitungan yang diperlukan dan hasil penggambarannya.



17



7. Tenaga Ahli Cost & Doc. Spec. Engineer Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil/Transportasi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Teknik Jalan (202) serta mempunyai NPWP. Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengadakan analisis perhitungan harga satuan mengumpulkan data harga bahan/material serta peralatan untuk kegiatan konstruksi yang sedang berjalan sebagai pembanding. b) Menghitung kuantitas dari bahan dan kebutuhan yang lain sesuai dengan disain yang ada. c) Bertanggung jawab atas perhitungan harga dan biaya konstruksi sesuai dengan disainnya. d) Menyusun dan menyiapkan laporan-laporan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak untuk setiap pembagian pelaksanaan yang telah ditetapkan. 8. Tenaga Ahli Arsitektur Disyaratkan Sarjana Teknik Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Ahli Arsitek (101) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengadakan analisis aspek arsitektural mengenai desain bagian-bagian pelengkap jalan b) Memeriksa rencana kerja di lapangan dan hasil perhitungan pengumpulan data. c) Bertanggung jawab pada hasil pengumpulan data, perhitungan yang diperlukan dan hasil penggambarannya. 9. Tenaga Ahli Sosial Kemasyarakatan Disyaratkan Sarjana Ilmu Sosial dan Politik lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat tentang kepentingan dan kebutuhan pembangunan jalan lingkar.



18



b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pembangunan jalan lingkar, baik dampak positif maupun dampak negatif. c) Mengadakan analisis aspek sosial d) Bertanggung jawab pada hasil kajian sosial kemasyarakatan. 10. Tenaga Ahli Elektrikal Disyaratkan Sarjana Teknik Elektro lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan dan disyaratkan memiliki pengalaman 3 tahun, mempunyai SKA Muda Teknik Tenaga Listrik (AE 100) atau Ahli Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (404) serta mempunyai NPWP Tugas dan kewajibannya meliputi : a) Mengadakan



analisis



aspek



elektrikal



mengenai



kebutuhan



listrik



beserta



kelengkapannya untuk penerangan jalan, maupun bagian-bagian pelengkap jalan yang membutuhkan listrik. b) Memeriksa rencana kerja di lapangan dan hasil perhitungan pengumpulan data. c) Bertanggung jawab pada hasil kajian tentang kelistrikan.



3.8



Tenaga Penunjang



1) Surveyor Keteknikan/Juru Ukur; D3 Teknik Sipil/Geodesi pengalaman 1 tahun atau STM Pembangunan pengalaman 5 tahun 2) Drafter CAD ; STM Pembangunan pengalaman 3 tahun 3) Sekretaris/Administrasi Proyek ; SMK Akuntansi 3 tahun 4) Operator Komputer ; SMK/SMU segala jurusan 3 tahun 5) Pesuruh



3.9



Daftar Peralatan



Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini meliputi perangkat komputer, GPS, kamera, counter, rol meter, waterpas, Total Station dan peralatan penunjang lainnya. Penyediaan alat dapat berupa sewa maupun milik sendiri (pemakaian).



19



3.10 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur (Bendosari – Plumbon)



Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) bulan



terhitung setelah diterimanya SPMK. Rincian jadwal pelaksanaan dapat dilihat berikut ini :



20



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan BULAN NO



KEGIATAN



I 1



A.



3



4



1



2



III 3



4



1



2



IV 3



4



1



2



V 3



4



1



2



3



4



LAPORAN PENDAHULUAN



1.



Mobilisasi Tenaga Pelaksana



2.



Koordinasi dengan pemberi tugas (Pembahasan Pra – Pelaksanaan)



3.



Penyusunan Rencana Kerja dan Metodologi Pelaksanaan



4.



Survey Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Awal



5.



Penyusunan Laporan Pendahulaun



6.



Pembahasan Laporan Pendahuluan



7.



Penyerahan Laporan Pendahuluan



B.



2



II



LAPORAN ANTARA



1.



Survey Instansional



2.



Pengukuran Topografi/Pemetaan



3.



Survey Lalu Lintas dan Data-data Lainnya



4.



Penyelidikan Tanah dan Survey Material



5.



Uji Laboratorium



6.



Survei Hidrologi



7.



Konsultasi Pusat



8.



Penyusunan Laporan Antara



9.



Pembahasan Laporan Antara



10.



Penyerahan Laporan Antara



C.



LAPORAN AKHIR



C.1



Tahap Awal



1.



Analisis dan Penggambaran Hasil Survey Topografi/Pemetaan



2.



Analisis Data Penyelidikan Tanah



3.



Analisis Data Lalu Lintas



4.



Penentuan Tipe Bahan Perkerasan



5.



Penentuan Geometrik Jalan



21



BULAN NO



KEGIATAN



I 1



6. C.2.



2



II 3



4



1



2



III 3



4



1



2



IV 3



4



1



2



V 3



4



1



2



3



4



Menganalisis dan Menghitung RAB Tahapan Akhir



1.



Penyusunan Rencana Anggaran Biaya



2.



Pembuatan Gambar Perencanaan



3.



Penyusunan Dokumen Pelelangan



4.



Focus Grup Discusion (FGD)



5.



Penyusunan Laporan Perencanaan



6.



Penyerahan Pelaporan



22



4. 4.1



Laporan



Laporan Pendahuluan



Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sejak SPMK diterbitkan. Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya.



4.2



Laporan Antara



Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan. Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi. Hasil pengumpulan pengolahan dan analisa harus didokumentasikan di dalam Laporan Antara.



4.3



Laporan Akhir



Laporan ini terdiri dari : 1) Laporan Perencanaan Meliputi



ringkasan uraian dari Laporan Survai Pendahuluan, pengolahan dan



perhitungan perencanaan. Susunan laporan perencanaan untuk tiap jalan adalah sebagai berikut: a) Daftar lsi b) Peta lokasi proyek/jalan c) Data perencanaan d) Perhitungan teknis e) Rekomendasi teknis f) Perkiraan biaya konstruksi dan analisis biaya.



23



g) Lampiran : (1) Laporan survai topografi dan bench mark (2) Data-data hasil penelitian laboratorium tanah (3) Reproduksi gambar rencana 2) Dokumen Pelelangan Penyedia jasa harus menyiapkan Dokumen Pelelangan. 3) Master Gambar Rencana Master Gambar rencana harus dibuat di atas kerta HVS ukuran A3 dan A0. Semua hasil laporan pekerjaan harus dijilid rapi dan diberi sampul Sof Cover dengan ukuran sebagai berikut: 1) Ukuran buku laporan (kecuali laporan akhir), ukuran kertas adalah A4 2) Ukuran laporan akhir dan gambar rencana adalah A3 Distribusi penyerahan pekerjaan adalah sebagai berikut : No. (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13).



4.4



Jenis Hasil Pekerjaan Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Perencanaan Dokumen RAB dan analisa harga Laporan Survai Topografi Laporan Survai Lalu Lintas Laporan Analisis Quary Gambar Perencanaan A3 Album Dokumentasi/visualisasi Ringkasan Eksekutif CD Soft Copy Laporan & Dok. Tender Animasi 3D Dokumen Tender



Jumlah 5 buku 5 buku 5 buku 10 buku 5 buku 5 buku 5 buku 10 buku 5 buku 5 buku 5 keping 1 keping 5 buku



Diskusi



Diskusi diagendakan empat kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur DPU Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Draft Laporan Pendahuluan, Draft Data dan Analisa serta Draft Laporan Akhir (Materi Perencanaan).



24



Setelah dokumen telah disetujui tim teknis, selanjutnya dijilid dengan format kertas A4 dan A3 sesuai jenis laporannya serta sampul depan berupa soft cover dan digandakan (berwarna jika terdapat foto/peta). Selain diskusi bersama tim teknis akan dilkukan pula konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten termasuk masyarakat.



4.5



Hal-Hal Lain



Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain : 1) Konsultan



bertanggungjawab



secara



kontraktual



kepada



Pejabat



Pembuat



Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian; 2) Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain : a) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan; b) SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku; c) Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat; d) Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat. 3) Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4) Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan. 5) Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan. 6) Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan



25



7) Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan. 8) Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam TOR ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian. 9) Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.



Sukoharjo,



Februari 2017



Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. JUMADI NIP. 19640424 199303 1 012



26