12 0 539 KB
KERANGKA ACUAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KPA
Drs. Sarioko, M.M
SATKERISKPD
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
NAìIA PPK
Dadang Cahya Rusdiana, S.Sos., M.Si
NATIIA PEKERJAAN
Pekeriaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN 2023
lffi f*Si}ili**rf¿,bU:¡:.:":--.,.:"
h.,.,i'tL
..
..
rì$ r-¡r.r 4 a'.:1.:-:1.; -, i'.
-.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI GEDUNG DINAS L¡NGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR
1.
i
I
Latar Belakang Dinas lingkungna hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan
kebersihan dan lingkungan h¡dup diwilayah provinsi dkiJakarta,
diantaranya pelayanan kepada masyarakat seperti pelayana uji
emisi dan pelayanan bank sampah serta penyediaan sarana perbaikan kendaraan dinas operasional dan penyediaan tempat penyimpanan barang.
Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki sarana berupa gedung pendukung yaitu gedung kantor Bidang dan Pengurus Barang, Bengkel, Gudang dan Workshop serta sarana lainnya. Namun
kondisi fisik dari bangunan tersebut, saat
ini mengalami
kerusakan pada bagian atap, arsitektural gedung, elektrikal dan
lansekap yang dapat mengganggu kenyamanan bekerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka
telah dilaksanakan Perencanaan Rehab Gedung pada Tahun
Anggaran 2022 untuk mendapatkan dokumen
Desain
Arsitektural, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Ke[a
dan Syarat (RKS). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menganggarkan kegiatan Konstruksi Rehab Gedung Kantor di Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 0991P-DPA/2023 tanggal 4 Juli 2023.
KAK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 2
. '..,
2.
Maksud dan Tujuan
a
Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah kegiatan rehab konstruksi gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DK¡ Jakarta (dengan detail dan rincian terlampir pada gambartekhnis dan item pekerjaan).
b.
Tujuan Tujuan kegiatan iniadalah sebagai berikut: Menambah umur ekonomis gedung/bangunan;
o o
o o o
3. DasarHukum
Rehabilitasi bagian atau ruangan gedung atau area sekeliling gedung yang mengalami kerusakan;
Menambah standar kelaikan gedung dan bangunan Negara; Menambah beautifikasi area gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; o
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor
28 Tahun
2OO2 tentang Bangunan
Gedung; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; a
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; o
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
l(AK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 3
o
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik lndonesia Nomor
I
Tahun 2O22Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
e
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2O2l tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
o
Peraturan Gubemur Provinsi DKlJakarta Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus lbukota Jakarta;
o
Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 161 Tahun 2O14;
.
Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun
2020;
o
Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57
Tahun 2022 tentang Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah;
.
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
.
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKlJakarta;
o
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 099/P-DPA/2023 tanggal 4 Juli 2023.
KAK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 4
4.
Sasaran
Yang menjadi target
/
sasaran dalam pekerjaan ini adalah
menghasilkan output pekerjaan konstruksi (rehabilitasi gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup) yang bermutu sangat baik dan berorientasi pada output produk dan value for money.
5.
Lokasi Pekeriaan
Lokasi kegiatan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi Rehab Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup diJalan Mandala
V No. 67 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur.
:t"-.
::ji',1, r:r Y
::;!J;r,'jjf jlr 1..l,:,iìi,::
g B
:.1 I : . r,:ilr
,',.,,,,-'"99 ç
:
,_,
ç
,,ij
I
.J
ts
Êr
V
q t\Y
.J¿I
v
!H lri
Ér
Y
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Jalan Mandala V No. 67 Cililitan Besar Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Kota Administrasi Jakarta Timur
Ìn
Go:qle
o
0
Gambar Lokasi Pekerjaan
6.
Sumber Pendanaan Biaya pelaksanaan keg¡atan ini dibebankan pada dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2923, dengan Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 099/P-DPA/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan nilai
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 12.664.144.845, ( Dua Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
KAK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 5
7.
Nama dan
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
Nama
Organisasi pekerjaan konstruksi
yang
a. KlLlDfl b. SKPD
c. Kuasa d.
:
Pengguna
Anggaran PPK
e. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia
m enye le n g g a ra
kan/m
el
aksa na ka n
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKlJakarta Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dadang Cahya Rusdiana, S.Sos., M.S¡ Kepala Unit Pelaksana Penanganan Sampah Badan Air Kelompok Kerja pada Unit Kerja
Pelayanan
Pengadaan
Barang/Jasa Balai Kota
8. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan konstruksi rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 meliputi : ¡ Rehab Fisik Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup meliputi gedung A; gedung C; gedung D; gedung E dan Sarana Prasarana; r Penambahan lantai dan bangunan yang berlokasi pada gedung A dan gedung C; . Penataan ulang lahan, area parkirdan akses pedestrian jalan; . Penataan ulang landscape sebagian area gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup. . Pengadaan atau penambahan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas (ruang toilet, ramp, parkir, penunjuk arah, jalur difabel). . Detail dan rincian pekerjaan secara lengkap dijabarkan dalam kelengkapan dokumen penunjang kegiatan (gambar teknis, BOQ Pekerjaan, RKS, Outline Spesifikasi Teknis).
9.
a. Daftar Peralatan Utama yang diperlukan untuk pelaksanaan
Peralatan Utama Minimal
pekerjaan No 1
2 3
4 5 6
Uraian Beton Molen Mesin Las Bar bender Bar Cutter Compresor Stabilizer
l(AK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Ungkungan Hidup 2023
Volume 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit
Kapasitas 0.5 m3 900 Watt Steel bar, carbon Steel bar, carbon 2.5mpa 31m3/Min 1 SKVA
Hal 6
rli;rr¡Jit44l¡iì,.
-- -.
10. Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
11. Metode Pemilihan dan Kontrak
a
a
a
Metode pemilihan yang digunakan adalah tender paska kualifikasi harga terendah system gugur; Kontrak yang digunakan adalah gabungan lumsum dan harga satuan; Pembayaran dilakukan dengan cara termin sebanyak 2 kali sebagai berikut: Termin pertama dengan bobot 60%; Termin kedua dengan bobot 1o0o/o.
12. Persyaratan Penyedia Persyaratan Kualifikasi
Personil manajerial yang diperlukan untuk pekerjaan rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 antara lain
Jumlah Minimum (Oranq)
a. Pelaksanaan
Pengalaman Keda (Tahun) 3 Tahun
b. Petugas K3
0 Tahun
1 Orang
Posisi
13. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
:
I Orang
Sertifikat Keahlian SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052) atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jendang 6 Supervisor K3 Konstruksi Jenjang 5
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (sPMK).
l(AK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 7
l4.Metode pem¡l¡han
Metode pemil¡han untuk Penyedia Pekerjaan konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Harga Terendah, Sistem Gugur.
lS.Jenis Kontrak
Jenis Kontrak untuk jenis pekerjaan Pekerjaan konstruksi
ini
adalah kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. 16. Persyaratan
Kualifikasi
Adapun persyaratan kualifikasi untuk calon penyedia antara lain: A. SyaratKualifikasiAdministrasi : 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan Batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. 2. Peserta yang berbadan usaha harus merniliki ijin usaha jasa konstruksi (IUJK). 3. Memiliki NIB/NIB Berbasis Resiko. 4. Memiliki setifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil serta disyaratkan Sub Bidang klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (8G009) atau Subklasifikasi Konstruksi Gedung lainnya (8c009).dengan KBLI 41019; 5. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahunan 2022 (SPT Tahunan ). 6- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 3) Kartu Tanda Penduduk. 7. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. 8. Surat Pernyataan Pakta lntegritas meliputi : 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. 3) Akan meng¡kuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
FÂK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 8
4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan
9.
dalam angka a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatran usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksidaftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 5) pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 10. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Konstruksisebagai penyedia barang dan jasa dalam kurun (empat) tahun terakhir baik d¡ lingkungan waktu pemerintah maupun swasta yang di buktikan dengan melampirkan kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan. 11. Memenuhi perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : SKP = 5 - P, diaman P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan.
4
l(AK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 9
'
lT.Persyaratan Teknis
,i?
i:.!,{¡i,r'jg,q;E:Íi:Ì:j:lii;!:..
È;
1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan Pekerjaan, Yaitu:
No 1
2 3 4 5 6
Jenis Beton Molen Mesin Las Bar bender Bar Cutter Compresor Stabilizer
Jumlah 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit
Kapasitas 0.5 m3 900 Watt Steel bar, carbon Steel bar, carbon 2.5mpa 31m3/Min 1sKVA
2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan Pekerjaan, Yaitu: Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil No
Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan Pelaksana
Pengalaman Kerja (Tahun)
Sertifikat Keahlian
3 Tahun
SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052) atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung
0 Tahun
Supervisor K3 Konstruksi Jenjang
6 b.
c.
Petugas K3
5
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini diisioleh ldentifika ldentifikasi BahaYa Jenis/Tipe No si Resiko Pekeriaan Tinggi a) Kecelakaan Pada saat Pekerjaan 1) baja pelat dan profil
1g. Cara
pembayaran
pekerjaan di lokasi Yang tinggi b) Kecelakaan Pada saat pemasangan baja
Pembayaran dilakukan dengan sistem Termin dilakukan dengan ketentuan sebagi berikut : a. Termin I Sebesar 600/o x Nilai Kontrak; b. Termin ll Sebesar 4oo/o x Nilai Kontrak'
KAKPekerjaanKonstruksiRehabGedungDinasLingkunganHidup2023
Hal 10
.
....'i,',
19. Jaminan Penawaran
Menyampaikan Jaminan Penawaran Sebesar HPS yang diterbitkan oleh : a. Bank Umum b. Perusahaan Penjaminan c. Perusahaan Asuransi
d.
1o/o
dari nilai total
Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjarninan dan asuransi untuk mendorong ekspor lndonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lembaga Pembiayaan Ekspor lndoensia, atau
e. Penerbit jaminan penawaran
yang
telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
20. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja (l(AK) Pengadaan Pekerjaan konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai satu kesatuan dengan dokumen pengadaan lain. :
Jakarta
tT út0r'
2023;
Disusun dan Ditetapkan oleh : Kepala Unit Penanganan'Sampah Badan Air Dinas Lingkunga" DKI Jakarta
T:iå;rotinsi
Pejäbat Pembuat Komitmen
Dadang Cahya Rusdiana, S.Sos., M.Si NtP 1972 1 1291993031 008
l(AK Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Dinas Lingkungan Hidup 2023
Hal 11