Karakteristik Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik [PDF]

Citation preview

Elyssa Fiqri Fauziah 0119101177 Kelas B



Karakteristik dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Pengertian Akuntansi Sektor Publik Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Sedangkan jika diambil dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik serta fokus perhatian akuntansi sektor publik adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efesien dan efektif. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan pemerintahan (pemerintah pusat/daerah dan unit kerja lainnya), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi/universitas, yayasan, organisasi politik dan lain sebagainya. Sistem akuntansi untuk pemerintahan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta seperti untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu, tugas sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Tujuan akuntansi sektor publik



Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik menurut American Accounting Association (1970) dalam laporan The Committee Of Concepts Of Accounting Applicable to The Public Sector, yaitu: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercaya kepada organisasi. 2.



Memberikan



informasi



yang



memungkinkan



bagi



pimpinan



untuk



melaporkan



pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sektor publik, yaitu: 1. Faktor ekonomi, meliputi: 



Pertumbuhan ekonomi







Tingkat inflasi







Tenaga kerja







Nilai tukar mata uang







Infrastruktur







Pertumbuhan pendapat perkapita



2. Faktor politik, meliputi: 



Hubungan negara dan masyarakat







Legitimasi pemerintahan







Tipe rezim yang berkuasa







Ideologi negara







Elit politik dan massa







Jaringan internasional







kelembagaan



3. Faktor kultural, meliputi:  Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya  Sistem nilai di masyarakat  Historis  Karakteristik masyarakat  Tingkat pendidikan 4. Faktor demografi, meliputi:  Pertumbuhan penduduk



 Struktur usia penduduk  Migrasi  Tingkat kesehatan Value of Money Value of money atau sering juga disebut dengan pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan dan unit kerja tertentu. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu: 1. Ekonomi, terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 2. Efisiensi, terkait perbandingan output dan input dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 3. Efektifitas, terkait dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan antara outcome dan output. Ketiga hal diatas merupakan elemen pokok value of money, namun beberapa pihak menyatakan perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu: 1. Keadilan, mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. 2. Pemerataan, mengacu pada penggunaan uang publik dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan secara merata. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan telah mencapai value of money jika telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manfaat implementasi value of money, yaitu: 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik 2. Meningkatkan mutu pelayanan publik 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena adanya penghematan dalam penggunaan input



4. Melakukan alokasi belanja dengan lebih berorientasi pada kepentingan publik 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik Dalam prakteknya, definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Di Indonesia jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain: a. Organisasi Pemerintah Pusat b. Organisasi Pemerintah Daerah c. Organisasi Partai Politik d. Organisasi LSM e. Organisasi Yayasan f.



Organisasi Pendidikan



g. Organisasi Kesehatan h. Organisasi Tempat Peribadatan Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Beberapa tahun terakhir ini, masayarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Sehingga reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam goog governance. Ungkapan pemerintahan yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dimasa yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Sehingga, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan dimasa lalu harus di ganti dengan mekanisme transparansi. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru dikalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk memajukan sektor publik. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani



karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di swasta. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Profesi Akuntan Sektor Publik Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang dulunya tidak terpengaruh mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi. Perkembangan ini tentunya bukan tanpa kritik terhadap kondisi yang selalu berkembang. Kontroversi dalam dunia industri dan perdagangan telah timbul akibat perdebatan penerapan teknik akuntansi. Walaupun demikian, pengembangan pendekatan sosiologi telah menjadi penawar dengan kritik-kritik yang radikal. Kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya. Uang merupakan alat tukar penengah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain. Kelompok sosial di mana uang berperan penting, akan menentukan nilai disiplin ilmu akuntansi, tetapi kelompok sosial di mana uang tidak memainkan peranan ini, akuntansi tidak akan dianggap penting. Interpretasi akuntansi sebagai uang ternyata membawa kelemahan utama di bidang ini. Perubahan nilai nominal uang antarwaktu dan antarmata uang negara yang berbeda menyebabkan interpretasi peran akuntansi tergantung pada karakter pasar. dengan kata lain, akuntansi sangat tergantung pada waktu dan temoat. Karena itu, perbandingan akuntansi antarorganisasi menjadi lebih sulit terkait dengan sifat kontinjensi. Jadi, karakter konsisten dan entitas perlu dikembangkan dalam berbagai aktivitas pengambilan keputusan. Perkembangan profesi akuntan menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Ini memunculkan perluasan batas-batas disiplin ilmu akuntansi. Tanpa mengubah karakter inti disiplin ilmu akuntansi, manfaat akuntansi telah berkembang.



Keterkaitan profesi akuntan dengan mata rantai uang telah menyebabkan penyebaran yang cepat ke berbagai organisasi. Pada awalnya profesi akuntansi muncul dalam organisasi seperti Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales yang didirikan pada tahun 1880. Perkembangan ini diperkuat oleh lembaga The Corporate Treasurers and Accounting Institute pada tahun 1885. Tujuan sebenarnya dari pembentukan dua lembaga tersebut adalah mempresentasikan akuntansi di perusahaan kota praja. Perkembangan profesi akuntan sektor publik belum semaju di Inggris. Bahkan dibandingkan dengan profesi akuntan lain, seperti akuntan sektor swasta, akuntansi sektor publik masih tertinggal. Hal ini berkaitan dengan sistem sentralisasi pemerintahan yang berdampak terhadap penggunaan sistem dan prosedur pelaporan keuangan yang seragam serta terpusat. Dengan berubahnya orientasi politik dan ekonomi era reformasi, organisasi profesi akuntan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai memunculkan kompartemen akuntan sektor publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik. Karena itu, permasalahan staandarisasi praktek akuntansi sektor publik di Indonesia harus dipecahkan. Fitur Ideologi Dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik 1. Konsep Sektoral Ekonomi Organisasi sektor publik di Indonesia, yaitu tahun 1950–2000 an, diperlakukan sebagai sektor ekonomi. Perlakuan ini mengakibatkan fokus manajerial tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Konsep sektoral ekonomi mulai diperdebatkan pada awal tahun 1990-an. Konsep Reinventing  government dikembangkan dengan memperlakukan pengelolaan sektor publik sebagai suatu organisasi. Secara mendasar organisasi sektor publik dapat dibedakan dalam alur operasional yang di biayai. Perbedaan ini disebabkan oleh tujuan organisasi yang juga berbeda. Alternatif tersebut biasanya di dasarkan pada kebutuhan akan barang, pelayanan, politik, serta sikap sosial yang sesuai. Sebagai contoh dapartemen kesehatan masyarakat di biayai oleh dana APBN berbeda dengan dinas pendapatan daerah yang bertugas mengumpulkan pendapatan asli daerah yang dibiayai oleh APBD. 2. Konsep Reinventing Government Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang disebut dengan Reinventing Government adalah:



a. Pemerintahan Katalis Berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. b. Pemerintah milik masyarakat Memberdayakan masyarakat dan bukan melayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. c. Pemerintah yang kompetitif Menyuntikkan semangat persaingan dalam pemberian pelayanan publik. d. Pemerintah yang digerakkan oleh misi Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. e. Pemerintah yang berorientasi pada hasil Membiayai hasil bukan masukan. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak dana yang dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. f.



Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan



Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah menciptakan sistem pertanggung jawaban ganda yaitu kepada legislatif dan masyarakat. g. Pemerintahan wirausaha Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. h. Pemerintah Antisipatif Berupaya mencegah ketimbang mengobati. Pemerintah berupaya keras meengantisipasi masa depan melalui perencanaan strategis. i.



Pemerintah disentralisasi



Dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Pemerintah wirausaha memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. j.



Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar



Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar dan bukan dengan mekanisme administratif ( sistem prosedur dan pemaksaan).



Perubahan Pemikiran Orde Baru ke Orde Reformasi Dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi adalah cetusan untuk mendudukkan  kembali keseimbangan pembangunan fisik  dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkapkan dalam good governance. Peranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi menjadi mekanisme pertanggungjawaban. Perubahan politik dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini diharapkan menjadi tuntutan masyarakat terhadap bidang akuntansi demi memajukan sektor publik. Akuntansi pada masa awal reformasi telah menghadapi kehinaan yang secara eksplisit terbukti dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan  due diligence  dalam melakukan berbagai sektor publik dan kasus-kasus skandal. Terlepas dari alasan untuk membangkitkan



kepercayaan



asing



terhadap



perekonomian



nasional.



Fakta



itu



menunjukkan  betapa rendahnya  kredibilitas akuntan Indonesia. Termasuk didalamnya akuntan sektor publik, dimata dunia internasional. Akibatnya, praktek kejujuran akuntan harus ditingkatkan. Etika pemeriksaan  akuntan harus ditegakkan , yaitu dalam artian pelanggaran bukan hanya berdampak  terhadap keanggotaan profesi, namun kerugian  yang ditimbulkannnya juga dapat dituntut melalui jalur hukum. Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian selama aturan profesi dipatuhi akuntan



dianggap



sudah



memenuhi



kewajiban



baik



secara



profesi



maupun



kemasyarakatan. Hal ini telah dinilai tidak wajar. Jadi, masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum. Profesionalisme profesi, yang dalam hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah dituntut agar dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Ini berarti yang diminta sebenarnya adalah perubahan darai yang tadinya hanya sekadar moralitas menjadi realitas hukum masyarakat. Salah satu ciri khas gerakan reformasi adalah tuntutan akan pemerintah yang bersih. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif terkait dengan pelaksanaan transparansi ekonomi. Secara umum, pemahaman atau keahlian penyusunan sistem keuangan merupakan kompetensi akuntansi. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan akuntansi.



Karakteristik Organisasi Sektor Publik Karakteristik organisasi sektor publik adalah sebagai berikut: Tujuan: Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Aktivitas: Pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakkan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. Sumber pembiyaan: Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pola pertanggungjawaban: Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD dan DPRD. Kultur organisasi: Bersifat birokratis, formal dan berjenjang. Penyusunan anggaran: Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program dan penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat serta pada akhirnya akan disahkan oleh DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil masyarakat. Stakeholder: Dapat dirinci sebagai masyarakat indonesia, pegawai, organisasi, kreditor, investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional (seperti world bank, IMF, ADB, PBB dan lain sebagainya. Definis Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi :



 Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.  Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.  Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.  Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk manafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik Karakteristik kualitatif merupakan perpaduan dari dua kata yakni “karakteristik” yang berarti ciri-ciri khusus dan “kualitatif” yang berarti terkait dengan mutu. Dari perpaduan kata tersebut, dapat disimpukan bahwa karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam sebuah hierarki. Manfaatnya bagi pengambilan keputusan disajikan sebagai kualitas informasi paling penting. Relevan dan reabilitas merupakan dua kualitas utama atau pokok beserta unsur-unsurnya yaitu: 1. Unsur kualitas yang relevan: tepat waktu, nilai prediktif dan nilai umpan balik (feedback). 2. Unsur kualitas reabilitas: teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran. Relevan Dalam konsep kerangka konseptual, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan untuk mengonfirmasi atau mengoreksi harapan utama (nilai umpan balik atau nilai feedback). Agar relevan, informasi harus selalu tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (tepat waktu). Dengan kata lain, informasi harus mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik (nilai feedback) serta harus disampaikan pada waktu yang tepat. Keandalan/Reliabilitas Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan akan membedakan antara pengguna yang satu dengan yang lain, tergantung



pada



keluasan



pengetahuan



tentang



aturan



yang



digunakan



untuk



mempersiapkan informasi. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal, informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.  Keterujian terkait dengan pemenuhan kualitas pekerjaan seseorang berdasarkan standar yang telah disepakati. Terpenuhi atau tidaknya kualitas tersebut akan dinyatakan setelah pengukuran terhadap pekerjaan dan hasilnya selesai dilakukan. Hal ini termasuk konsensus dan ketiadaan bias pengukuran. Informasi yang teruji dapat



menghasilkan



kembali



substansi



bagi



pengukur



independen



yang



menggunakan metode pengukuran yang sama.  Penyajian jujur dan kelengkapan mengacu pada peneyesuaian antara data akuntansi dan dan kejadian yang harus ditunjukkan. Jika pengukuran menggambarkan ‘hal itu layak ditunjukkan’, maka dapat dinyatakan bahwa informasi tersebut bersifat jujur dan lengkap.  Netralitas mengacu pada ketiadaan bias dalam peyajian laporan akuntansi atau informasi. Oleh karena itu, informasi yang netral sudah terbebas dari bias untuk memperoleh berbagai hasil yang diinginkan atau meyakinkan keterangan tentang cara berperilaku. Kualitas Sekunder Mendeskripsikan kegunaan metode yang sama dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tepat. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Lingkungan sekitar dapat mendikte perubahan kebijakan akuntansi atau tekniknya yang lebih diinginkan jika dibenarkan sebagaimana mestinya. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan pervasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Materialitas Materialitas dipandang sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Kualitas Perencanaan Publik Kegiatan perencanaan sangat menentukan sukses tidaknya program pelayanan. Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yang sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome.



Kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Kualitas perencanaan mendefinisikan bagaimana produk akan diciptakan serta menunjukkan bagaimana kualitas yang benar akan dikembangkan. Kualitas perencanaan membutuhkan prosedur bagi pelaksanaanya. Hal yang dimaksud dengan prosedur kualitas perencanaan adalah prosedur standar bagi pengelola proyek untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar, tanggung jawab, serta persyaratan sumber daya pada perencanaan proyek. Penentu kualitas perencanaan yang utama adalah standar kualitas perencanaan yang bisa berwujud sebuah formulir standar yang berisi tentang referensi terhadap standar yang berlaku, prosedur, dan pedoman penggunaan sistem kualitas output organisasi. Agar perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan seperti:  Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area organisasi.  Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan.  Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.  Kegagalam memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance Pada umum pemahaman good governance dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik. Good governance akan tercapai jika lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi secara baik. Hal ini telah diatur dan tercantum pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007. Prinsip-prinsip good governance, yaitu:  Partisipasi masyarakat, setiap masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.  Tegaknya supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).  Transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.  Peduli pada stakeholder, seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.  Berorientasi pada konsensus, tata pemerintahan yang baik harus menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda.



 Kesetaraan,



semua



masyarakat



memiliki



kesempatan



memperbaiki



atau



mempertahankan kesejahteraan mereka.  Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.  Akuntabilitas, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga



yang



berkepentingan



tergantung



jenis



organisasi



yang



bersangkutan.  Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.  Penerapan Penerapan good government pernah terjadi di Indonesia yaitu saat pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur – Megawati baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya ada pengaruh besar dari pemikiran good government. Manfaat Manfaat dari good governance adalah: 1.



Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.



2.



Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.



3.



Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.



Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan informasi atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.



Ada 2 jenis akuntabilitas publik, yaitu:  Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.  Akuntabilitas horisontal, merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:  Akuntabilitas



kejujuran



dan



hukum,



akuntabilitas



kejujuran



terkait



dengan



penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.  Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup, baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi, termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.  Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil hasil optimal dengan biaya minimal.  Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat. Privatisasi Perusahaan public tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan Negara. Rendahnya kinerja perusahaan public diperkuat dengan bukti ambruknya sector bisnis pemerintah. Di Indonesia sendiri, masih banyak peusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi dialami leh Bumn dan BUMD tersebut antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behavior, dan menejemen yang buruk. BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi tekanan dan tuntutan yaitu:  Regulation dan political pressure  Social pressure  Rent seeking behavior  Economic dan efficiency



Privatisasi merupakan salah satu merenofasi perusahaan public untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan – perusahaan public. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam stuktur modal perusahaan public sehingga kinerja financial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.



DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020). Perantiguru. 2015. Makalah Akuntansi Sektor Publik Tentang Penganggaran Publik. https://perantiguru.com/makalah-akuntansi-sektor-publik-tentang-penganggaran-publik/ (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020) Dosenpendidikan. Akuntansi Sektor Publik. https://www.dosenpendidikan.co.id/akuntansisektor-publik/ (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020) Ayocus.



2011.



Karakteristik



dan



Lingkungan



https://www.ayocus.com/2011/10/karakteristik-dan-lingkungan-sektor.html tanggal 14 Oktober 2020)



(Diakses



Sektor. pada