Karakteristik Dan Lingkungan Sektor Publik [PDF]

Citation preview

KARAKTERISTIK ORGANISASI DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK



Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik



Kelas EG



Disusun Oleh: Hisyam Fauzy Ernesta Kareri Hara Brigitha L.Y. Bria



PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2018



DAFTAR ISI



COVER ............................................................................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................1 1.1 Latar Belakang .....................................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................................1 1.3 Tujuan .................................................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................2 2.1



Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik ...............................................2



2.2



Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik ..............................................................4



2.3



Peran Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik ............................................................5



2.4



Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik ............................................................................5



2.5



Value for Money ...............................................................................................................6



2.6



Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta ...........................................7



2.7



Tujuan Akuntansi Sektor Publik .......................................................................................9



2.8



Perkembangan Akuntansi Sektor Publik ..........................................................................9



2.9



Akuntansi Sektor Publik dan Good Corporate Governance ...........................................10



2.10 Akuntabilitas Publik........................................................................................................12 2.11 Privatisasi ........................................................................................................................13 2.12 Otonomi Daerah ..............................................................................................................13 BAB III PENUTUP ......................................................................................................................15 3.1



Kesimpulan .....................................................................................................................15



DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................16



i



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan yang sangat penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. Akuntansi sektor publik berbeda secara luas dengan akuntansi sektor privat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik lingkungan organisasional diantara keduanya. Untuk memahami akuntansi sector publik, kita perlu mengetahui seluk-beluk entitas organisasinya. 1.2 Rumusan Masalah Dalam makalah ini akan dibahas tentang karakteristik organisasi dan lingkungan sektor publik. Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dengan pengertian ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik akuntansi sektor



publik, value for money,



perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, perkembangan akuntansi sektor publik, akuntansi sektor publik dan good corporate governance, akuntabilitas publik, privatisasi dan otonomi daerah. 1.3 Tujuan Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui karateristik organisasi dan lingkungan sektor publik seperti pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik, value for money, perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, perkembangan akuntansi sektor publik, akuntansi sektor publik dan good corporate governance, akuntabilitas publik, privatisasi dan otonomi daerah.



1



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Organisasi sektor publik kini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya sosial serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara, yayasan, organisasi politik, organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungannya, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya ekonomi semata, akan tetapi faktor politi, budaya, historis. Istilah sektor publik memiliki beragam pengertian. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sector swasta. Misalnya tugasnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sector publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Misalnya fungsi birokrasi pemerintahan, sebagai konsekuensinya akuntansi sector publik dalam beberapa hal sama dengan akuntansi sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua sector tersebut yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sector publik dan sektor swasta. Focus 2



perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sector publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sector swasta yang di pandang lebih maju dan efisien. Pengertian sector publik secara kelembagaan adalah sector publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintahan pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN), BUMD, yayasan, ormas dan parpol, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variable lingkungan, sector publik tidak hanya di pengaruhi oleh factor ekonomi, tetapi juga di pengaruhi oleh factor-faktor lain seperti politik, social, budaya dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi pandang ilmu ekonomi, sector publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dan hak publik. Abdul halim menyatakan definisi akuntansi sector publik adalah sebagai berikut: “akuntansi sector publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari sebuah entitas (entitas yang dimaksud mengacu seperti: pemerintahan, perusahaan milik Negara, organisasi nirlaba) guna pengambilan keputusn ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif dan arah tindakan”. Definisi akuntansi sector publik menurut indra bastian (2006) adalah: “Akuntansi sector publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan depertemen-depertemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social pada proyek-proyek kerja sama sector publik dan swasta”. Pengertian akuntansi sector publik menurut mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “akuntansi sector publik’’ adalah: “Akuntansi sector publik adalah tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi memberikan layanan publik (public service) dan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.



3



2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta dalam beberapa hal. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi. a. Faktor ekonomi 



Pertumbuhan ekonomi







Tingkat inflasi







Pertumbuhan pendapatan perkapita







Struktur produksi







Tenaga kerja







Arus modal dalam negeri







Cadangan devisa nilai tukar mata uang







Infrastruktur







Teknologi







Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi







Sektor informasi



b. Faktor politik 



Hubungan Negara dan masyarakat







Legitimasi pemerintah







Tipe rezim yang berkuasa







Ideologi Negara







Jaringan internasional







Kelembagaan







Elit politik dan massa



c. Faktor kultural 



Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya







Sistem nilai dimasyarakat







Historis







Sosiologi masyarakat 4







Karakteristik masyarakat



d. Faktor demografi 



Pertumbuhan penduduk







Struktur usia penduduk







Migrasi







Tingkat kesehatan



2.3 Peran Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditujukan pada organisasi publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakberpihakan (pada golongan) dan prediktabilitas (Chritensen dkk., 2007). Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggarannya. Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana karena kekhasan dalam fokus pencairan sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sedangka pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan focal point sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional) organisasi sektor publik harus patuh pada anggaran yang disahkan. Sehingga sifat dan pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandatory.



2.4 Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik Entitas dalam akuntansi sektor publik memiliki domain yang cukup luas dan berbagai macam bentuk, seperti entitas pemerintahan, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik organisasi masyarakat (Ormas), lembaga keagamaan dan tempat ibadah, lembaga kesehatan dan pendidikan, dan bentuk organisasi lainnya yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Berbagai macam organisasi sektor publik tersebut, selain entitas pemerintahan dapat dikuasai oleh pemerintah maupun nonpemerintah (masyarakat).



5



Entitas merupakan entitas dalam sektor publik yang memiliki domain dan ruang lingkup paling luas sehingga pembahasan dalam akuntansi sektor publik didominasi oleh pembahasan akuntansi pemerintahan. Entitas pemerintahan terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ruang lingkup entitas pemerintah pusat meliputi lembaga kepresidenan, kementrian dan lembaga Negara. Sedangkan entitas pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Dan pemerintah kota. Sementara itu, entitas dalam akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan merupakan unit dalam struktur pemerintahan (pusat atau daerah) yang terdiri antara satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib meyampaikan laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan.



2.5 Value for Money Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi publik sektor publik yang mendasari pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. a. Ekonomi Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. b. Efisiensi Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu c. Efektifitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Selain tiga komponen di atas, terdaapt dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.



6



Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mncapai output optimum dalam rangka tujuan organisasi. Manfaat implementasi konsep value for money pada orrganisasi sektor publik antara lain: a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. b. Meningktakan mutu pelayanan publik c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.



2.6 Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta daapt dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: a. Tujuan organisasi Pada sektor swasta terdaapt semangat untuk memaksimalkan laba, sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memkasimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan. Pada sektor swasta tujuan finansial diorientasikan pada maksimalisasi laba untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, sedangkan pada sektor publik tujuan finansial diorientasikan untuk maksimalisasi pelayanan publik.



b. Sumber pembiayaan Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging of service, laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan Negara yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki varisai yang yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan disahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal tersiri dari bagian laba yang diinvestasikan kembali keperusahaan dan



7



modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan pemnerbitan saham baru. c. Pola tanggungjawab Sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Pola pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertical dan horizontal. Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat keparlemen. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. d. Struktur organisasi Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan pada sektor swasta lebih fleksibel. e. Karakteristik anggaran dan stakeholder Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia Negara. Pada anggaran sektor swasta bersifat tertuttup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Stakeholder pada sektor publik lebih beragam disbanding sektor swasta karena sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas. f. Sistem akuntansi yang digunakan Sistem akuntansi yang digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.



8



2.7 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelakasanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah utnuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait akuntabilitas. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Selain itu informasi kauntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta penilaian inverstasi. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk mementukan indicator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.



Pada tahap akhir pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam



pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/deficit pada pemerintahan, laporan laba rugi dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas sektor publik. 2.8 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali tahun 1952. Pada waktu itu sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Pada tahun 1970an, adanya kritik dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin 9



mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Berbagai kritik muncul terhadap sekto publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi disektor swasta. Pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan dinegara-negara industry maju sebagai jawaban atas berbagai kritik yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Publik Manajement (NPM) dan reinventing government dibanyak Negara Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sekto publik, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Sebagai contoh perubahan akuntansi dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik.



2.9 Akuntansi Sektor Publik dan Good Corporate Governance Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefinisikan governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resources for development of society. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercice of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels. Jika mengacu pada program Word Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengetian good governance sering diartikan sebagai kepemrintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dam pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, yaitu: a. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif. b. Rule of law. Kerangka hokum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 10



c. Transparency. Transparasi dinagun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh merek ayang membutuhkan. d. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. e. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. g. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukann secra berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) h. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. i. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak ada tiga hal yang dapat diperankan olh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency, dan effectiveness). Untuk mewujudkan good corporate governance diperlukan reformasi kelembagaan



dan



reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya good corporate governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu: a. Reformasi sistem penganggaran b. Reformasi sistem Akuntansi c. Reformasi sistem pemerikasaan d. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah Tuntutan pembaharuan sistem pkeuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga terciptanya akuntabilitas publik.



11



2.10



Akuntabilitas Publik



Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua, yaitu: a. Akuntabilitas vertical Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unti kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada masyarakat luas. b. Akuntabilitas horizontal Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.



Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.



b. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi c. Akuntabilitas program



12



Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal d. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.



2.11



Privatisasi



Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan Negara. Keluhan birokrat tidak mampu berbisnis ditujukan untuk mengkritisi buruknya kinerja perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengurangi



beban



belanja



publik,



menaikkan



pendapatan



Negara,



dan



mendorong



perkembangan sektor swasta.



2.12 Otonomi Daerah Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi dearah dan desentralisasi fiscal. Salah satu ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hokum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi dearah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan kepihak swasta dalam bentuk privatisasi. 13



Secara teoritis, desetralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu a. Mendorong



peningkatan



partisipasi,



prakarsa,



dan



kreatifitas



masyarakat



dalam



pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh dearah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing dearah b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi dearah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah.



14



BAB III



3.1 Kesimpulan Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, sosial, dn hukum memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang-barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik dan sektor swasta berbeda dalam beberapa hal, misalnya birokrasi pemerintahan, sektor swasta tidak dapat menggantikan tugas dari sector publik. Tetapi beberapa tugas sektor publik sebenarnya dapat dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik, yang mendasarkan pada tiga dimensi utama yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Selain itu tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan goog public and corporate governance.



15



DAFTAR PUSTAKA



Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.



16