Keberhasilan PEM. ORDE BARU [PDF]

Citation preview

Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Keberhasilan dalam bidang ekonomi Tidak dapat dipungkiri, pemerintah Orde Baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7% pada kurun waktu awal 1990-an hingga pertengahan 1990an), sehingga Indonesia pernah dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia. Hal itu mungkin menjadi prestasi tertinggi terakhir yang diperoleh Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, pemerintah Orde Baru berhasil membawa Indonesia berswasembada pangan (1985), serta menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman Orde Lama menjadi berada rata-rata di bawah dua digit hinga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi. Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri. Negara-negara maju yang bergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI)berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri. Hal ini menybabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing yang keluar dari Indonesia. Pemerintah Orde Baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal Orde Baru hingga sekarang. Pada tahun 1970-an, mobil baru dapat dibeli dengan harga Rp 1.000,00. Saat in, kita tidak bisa membeli sebuah mobil baru secara tunai jika hanya mengantongi Rp 50 juta. Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers, yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan. Pers membuat masyarakat sadar politik dan sadar hak sebagai warga negara. Pemerintah juga berhasil membuat iklim berpolitik yang jauh lebih sehat dibanding masa Orde Baru. Kehidupan politik Indonesia lebih demokratis dan dinamis pada masa Orde Reformasi. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia bisnis dihadapakan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya profesionalisme dan wibawa para pejabat negara dan mengakibatkan penegakan hukum amat sulit diterapkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Keduanya harus berjalan secara beriringan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun, memang tidak dapat



dipungkiri bahwa banyak sekali masalah-masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, seperti masalah pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya perlu kecakapan pemerintah dalam mengelola kebijakan anggaran.   Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru * Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000 * Sukses transmigrasi * Sukses KB * Sukses memerangi buta huruf * Sukses swasembada pangan * Pengangguran minimum * Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) * Sukses Gerakan Wajib Belajar * Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh * Sukses keamanan dalam negeri * Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia * Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri



Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Awal Masa Orde Baru Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut. 1)Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :  rendahnya penerimaan negaraa tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negarab terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bankc terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.d 2)Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. 3)Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara: Mengadakan operasi pajaka b.Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan  menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun). Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI. 1. Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974) 



Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Keberhasilan dalam Pelita I yaitu: a. Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun. b. Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil. c. Perbaikan jalan raya. d. Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik. e. Semakin majunya sektor pendidikan. 2. Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979) Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.  3.Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984) Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll 4. Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain. a. Swasembada Pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.  5. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994) Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.  Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 



Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999) Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan



dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.  Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Posted by Eko hari at 23:22



Perkembangan Bidang SosialBudaya pada Masa Orde Baru 30 MARET 2010 tags:  Indonesia, Orde Baru Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.



Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktui-waktu yang akan datang. Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan dsb.) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.



KEBERHASILA PEM. ORDE BARU 1.swasembada pangan dibuktikan dgn penghargaa PBB melaui FAO 2.kriminalitas rendah dengan operasi PETRUS 3.Kehormatan dan martabat bangsa dihargai oleh negara tetengga (malaysia gak berani macem2) 4.pendidikan makin merata (program WAJAR dan pembangunan sd inpress sampai ke pelosok2 ) 5.NKRI utuh dengan penelesaian konflik yg tegas dan ABRI yg kuat 6.dll ** Yg bilang gak ada pasti orang yang tidak mengalami era tsb cuma baca dan dr cerita2 orang *** Kekuranganya tentu saja juga ada.



Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya pada masa Orde Baru A. Rencana awal pasca keruntuhan Orde Lama:



Kepemimpinan Soeharto merupakan suatu upaya pembangkitan kembali dari keterpurukan orde lama yang sebagian besar disebabkan oleh kegiatan PKI di Indonesia pada masa itu, dan klimaksnya yaitu insiden G30S/PKI. Namun, bahkan sebelum itu sudah terdapat masalah perekonomian yang harus kita alami, seperti tingginya tingkat inflasi, yang sampai dilakukannya “potong uang” sebagai upaya penyelesaian masalah. Lalu sempat juga dilakukan upaya pengembangan pasar persaingan di Indonesia dengan diberikannya dana tunjangan untuk mengadakan kegiatan perdagangan untuk rakyat kecil, namun disalahgunakan oleh mereka dan uang tersebut akhirnya digunakan untuk berfoya-foya untuk sesaat. Kegagalan Demi kegagalan terjadi, walaupun hanya sangat sedikit yang disebabkan oleh KKN, namun semua itu bertumpuk sampai berpindahnya orde kepemimpinan. Maka, sewaktu dihadapkan terhadap bermacam masalah tersebut, Soeharto mencanangkan beberapa rencana, antara lain:



1. Rehabilitasi dan Stabilisasi ekonomi 2. Penanggulangan hiper-inflasi 3. Revolusi Hijau 4. Dibukanya hubungan yang lebih bebas dengan negara asing, baik dari pihak IMF maupun investor asing, dan juga dalam prinsip politik luar negerinya



Jika dilihat sekilas, memang tidak mungkin Soeharto dapat menyelesaikan semua rencana itu dalam waktu 5 tahun, entah karena memang sudah direncanakan juga bahwa beliau akan memimpin lebih dari satu kali, atau memang beliau sangat percata diri, yang penting hádala bagaimana rencanarencana tersebut akan dilaksanakan. 



B. Langkah-langkah Awal:



Langkah paling awal yang dilakukan Soeharto adalah mencanangkan “Security Approach”, yang bersifat multifungsional. Mengapa demikian? Karena dari “Security Approach” ini, presiden sebagai pemegang komando tertinggi dapat mencakup beberapa bidang sekaligus, seperti ekonomi, politik, bahkan sosial dan budaza. Namun, apa sebenarnya security approach ini? Security approach adalah suatu sistem yang digunakan Soeharto dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan suatu kekuatan yang adidaya, yaitu kekuatan ABRI, atau militer. Setelah dianutnya sistem ini, banyak masalah orde lama yang terselesaikan, seperti hilang sama sekali pengaruh komunis, stabilitas



pemerintahan dan ekonomi, dan pemberontakan masyarakat. Jika dilihat sekilas, memang terkesan menakjubkan, karena sangatlah sulit untuk menciptakan suatu kestabilan yang sebenarnya. Jadi, ada apa di balik kesuksesan Bapak Pembangunan kita ini? Pelanggaran HAM berat. Mengapa? Hal ini akan saya bagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1. Dari segi ekonomi 2. Dari segi sosial dan budaya



C. EKONOMI



1. PELITA



Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah :



a. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.



b. Pelita II (1 April 1974– 31 Maret 1979) Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.



c. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) Menekankan pada Trilogi Pembangunan.



d. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.



e. Pelita V ( 1 April 1989 – 31 Maret 1994) Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.



f. Pelita VI (1 April 1994 31 Maret 1999) Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.



2. Penyalahgunaan Militer untuk men“Justify” langkah sang Bapak Pembangunan:



Kita mulai dari rencana pertama dari beliau, yaitu rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak langkah yang disusun oleh pemerintahan orde lama dalam mencoba membuat suatu suasana kompetitif dalam berdagang oleh setiap kaum dari masyarakat Indonesia, bahkan yang termasuk berpendidikan rendah. Namun, pandangan Soeharto dalam hal ini berbeda, beliau berpendapat bahwa jika kita ingin mengalami suatu perkembangan dan keseimbangan ekonomi, kita memerlukan absolut kontrol untuk mengawasi setiap kegiatan ekonomi di negeri tercinta kita ini, agar mencapai hasil yang memuaskan, walaupun ironisnya setelah ini akan terjadi banyak KKN. Maka, untuk mewujudkan ini, pihak militer digunakan sebagai pengawas langsung setiap kegiatan ekonomi, dan juga sekaligus bertindak sebagai “taunting agents” dari pemerintah, yang memegang kuasa penuh atas segala kegiatan ekonomi. Dengan ini, pemerintah dapat mengkontrol kemana mengalirnya uang di negeri ini, yang ironisnya lagi, akan lebih berpusat ke kaum pemerintah beserta kerabatnya. Hal ini ternyata juga bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi, yang memang sedang trend di dunia pada masa itu. Dibalik semua kontroversi tersebut, memang tercipta suatu kestabilan ekonomi, namun tidak cukup untuk mengurangi hiper-inflasi yang mencapai 650%. Maka, pemerintah sekarang kembali melakukan sikap yang bertolak belakang dengan Soekarno, yaitu memfokuskan pembangunan ekonomi yang akan ditopang oleh bangsa asing. 



3. Investor asing, “The False Messiah”:



Menurut Soeharto, negara kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan saling bantu antar negara, karena memang itulah hakekat hidup bermasyarakat. Atas dasar itu, sikap politik kita berbalik total menjadi sangat terbuka terhadap negara-negara luar. Yang paling dapat dimanfaatkan pada masa itu adalah ketersediaan dana pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Demi mencapai pembangunan ekonomi yang stabil, Soeharto rela berhutang kepada instansi tersebut, yang padahal jika dipikir panjang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Bukan hanya dari IMF dan Bank Dunia saja bantuan yang Soeharto harapkan, namun juga dari investor dan “economic advisor” asing. Langkah ini telah mengekspos negara kita terhadap suatu kekuatan luar yang masih belum dikenal bahayanya, karena memang pada masa orde lama Soekarno menolak keras terdapatnya campur tangan asing dalam pembangunan negeri tercinta kita ini. Pada masa peralihan ini juga, Indonesia sedang memiliki berlimpah tenaga kerja murah, dan bahan mentah yang berlimpah, yang siap dimanfaatkan secara besar-besaran oleh pemerintah, dan pihak asing.



Dampak yang paling terlihat adalah dengan masuknya modal asing tersebut, bumi kita habis habisan dieksplorasi. Namun, sayangnya pada masa itu hanya sebagian kecil dari bangsa kita yang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, yang memang telah didukung oleh pemerintah dengan pemberian berbagai macam kemudahan dan fasilitas. Karena memang itulah tujuan dari Soeharto, mendewasakan perilaku ekonomi bangsa kita yang pada masa itu masih terbilang dalam kebingungan yang dahsyat. Jika kita melihat realita, negara kita pada masa itu belum siap menghadapi pertumbuhan yang cepat ini, yang salah satunya adalah karena sebagian besar rakyat hanya memiliki kemampuan yang minim, sehingga hanya siap menjadi buruh murah, tanpa mengetahui apapun tentang pembangunan yang sedang dilakukan oleh pihak asing. Memang pulau Jawa masih bisa dibilang lebih siap dibandingkan dengan pulau lain, karena telah menjadi ajang tumbuhnya industri dengan modal asing, dan juga ditunjang oleh pemerintah. Sedangkan kawasan pulau lain yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tengah menjadi ajang eksplorasi besar-besaran. Hal ini berakibat beralihnya daerah tersebut menjadi daerah para investor asing yang memiliki modal untuk pembangunan pada kawasan itu. Kesiapan yang kurang ini memang wajar, karena pada masa itu perkembangan sumber daya manusia masih kurang, karena masih difokuskan terhadap pengabdian tunggal terhadap negara.



4. Kebablasan atau kurang matangnya suatu rencana?: Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pulau Jawa merupakan pusat perkembangan yang ditargetkan oleh Soeharto. Apakah sebabnya? Entahlah, namun yang penting adalah arah perkembangan tersebut. Soeharto memang menargetkan perkembangan Indonesia, namun apakah dia bermaksud mengembangkan seluruh Indonesia? Atau hanya sebagian kaum elit Jawa agar dapat terlihat menakjubkan di hadapan dunia luar? Tetapi realitanya adalah bahwa pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto hanya difokuskan terhadap pulau Jawa, dan pulau lain hanya bertindak sebagai sumber kekayaan alam yang akhirnya akan digunakan dalam membangun pulau Jawa. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah baru, yaitu masalah sosial yang akan saya bahas pada bagian sosial dan budaya. Selain itu, dengan memusatnya dana ke satu titik, maka kegiatan KKN mulai marak terjadi. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah membuat suatu kaum elit yang mendapat banyak fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, sebagai langkah awal menuju pembangunan. Namun, wewenang tersebut kerap disalahgunakan sebagai sarana kegiatan KKN, yang justru memberikan penurunan dalam pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto. 



D. Sosial dan Budaya  1. Jalan menuju monarki absolut atau demokrasi yang sesungguhnya?:  Dalam upaya menanam rasa nasionalisme yang kuat di dalam hati setiap rakyat Indonesia, dan agar



terdapat pehaman tunggal Pancasila, maka pemerintah membuat beberapa program, salah satunya adalah P-4. P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) bertujuan untuk menjadi manusia Pancasila, atau Ekaprasetia Pancakarsa, yang berarti dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Penataran ini ditujukan kepada setiap kalangan, dari pegawai negeri sipil sampai pelajar. Tetapi, apakah Pancasila harus dipahami secara tunggal? Apakah pendapat kita harus sama dengan pemerintah? Hal ini menjadi indikasi bahwa yang ingin dicapai oleh Soeharto bukanlah suatu kesatuan, namun suatu kontrol yang absolut terhadap rakyatnya. Bukti yang lain seperti pembreidelan beberapa media cetak, yang seharusnya dapat mencari dan mencetak berita apapun, bahkan yang dapat membahayakan posisi seorang presiden. Bahkan dalam orde baru ini kritik diharamkan, apalagi menjadi oposisi. Rangkaian hal ini membuat pandangan bahwa Soeharto tidak memiliki rencana sedikitpun untuk turun jabatan. Hal ini diperkuat dengan anggota DPR dan MPR yang sebagian besar dari pihak ABRI atau TNI, di mana menjadi bawahan yang wajib patuh terhadap pemegang komando, yaitu sang presiden. Sebagai hukuman bagi para oposisi, ada beberapa contoh, yaitu pengasingan, penangkapan, dan juga termasuk petrus (penembakan misterius). Walaupun memang tercipta keamanan, namun jika hal itu dicapai dengan kekerasan, maka lambat laun pasti akan terjadi pemberontakan yang besar, dan memang sudah terbukti sekarang. 2. Usirlah kaum tionghoa sampai ke negeri Cina: Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi. Hal ini berarti hak-hak asasi manusia mereka telah ditiadakan. Kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional, karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang kita perlukan, yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.  Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah ini karena khawatir, dari jumlah mereka yang banyak, akan menyebarkan pengaruh Komunisme, yang telah menjadi program Soeharto agar dapat dihapus dari tanah Indonesia sejak awal. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. 3. Kulit yang matang, buah yang busuk.: Sesuai dengan yang saya utarakan di atas, bahwa ketidakrataan pembangunan yang difokuskan di pulau jawa, akan menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan dan kecemburuan sosial. Pembangunan antara pusat dan daerah, menimbulkan hubungan yang buruk antara sang pemberi ke



penerima. Karena hal ini menimbulkan asumsi bahwa hanya warga pusat sajalah yang berhak hidup dengan sejahtera. Selain itu, muncul rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah, terutama di Aceh dan Papua, yang lagi-lagi menyebabkan suatu konflik baru. Lalu terdapat lagi suatu program pemerintah, yaitu program transmigran, yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain yang masih belum padat dengan penduduk. Jika diperhatikan, ternyata sebagian besar yang tetap tinggal di pulau Jawa hanya orang Jawa. Masyarakat kemudian berasumsi bahwa Soeharto hanya mementingkan keturunan Jawa, yang akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, dan tempat tinggal yang nyaman. Sekali lagi, dengan ini kesenjangan sosial hanya akan bertambah lagi, yang juga disebabkan tidak meratanya pendapatan di seluruh Indonesia.



E. Sebuah Harapan Untuk Masa Depan 



Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Banyak yang dapat terjadi seiring pembangunan Indonesia, walaupun sebenarnya dapat diminimalisirkan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Jika kita melihat kembali ke rencana awal Soeharto, betapa mulia mereka itu. Namun, kesalahan yang menurut saya paling fatal adalah ketika Soeharto mengkontradiksi arti sesungguhnya dari Pancasila, dan menciptakan keadaan bangsa yang terkekang. Apakah sejak awal Soeharto memang menargetkan hal ini? Tidak ada yang tahu. Yang penting adalah bahwa hal ini tidak boleh terulang kembali, dan wajib kita ambil hikmahnya. Seperti dengan membuka investasi asing, namun harus dibatasi, dan juga desentralisasi harus diterapkan, walaupun sampai sekarang hal ini masih jauh dari harapan, lalu perjagaan ketat terhadap masyarakat, namun harus diubah target pengawasan, bukannya pihak pers atau Tionghoa, melainkan pihak parlemen, karena kredibilitas merekalah yang sesungguhnya akan menentukan ke arah mana Indonesia akan berkembang. Memang hal ini susah, tetapi sebenarnya kita dapat mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti berambisi besar, layaknya Soeharto, dalam mendapatkan pendidikan, dan kepribadian yang benar-benar sesuai dengan Pancasila.