Penyimpangan Orde Baru [PDF]

Citation preview

Ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yang tidak dapat diabaikan, yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah: 1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. 2. Penyimpangan Pancasila Adanya penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan Pancasila yaitu: 



Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.







Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.







Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila.







Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.







Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya.



3. Hak politik dibatasi



Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya. 4. Kebebasan pers dibatasi Penyimpangan pada masa Orde Baru juga terlihat dari kebebasan pers yang diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. 5. Pembangunan tidak merata Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi. 6. Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM juga terjadi ketika hak rakyat untuk berpendapat, berpolitik dan



berserikat ditiadakan, juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemukan. 7. Menurunnya Kualitas Birokrasi Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti. 8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yang diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, dengan melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya. Waktu itu agama Konghucu tidak lagi diakui pemerintah dengan alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air.



Mereka sampai harus menghadap



Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.