Kesimpulan Tergugat [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Nomor Register Tanggal



: 35/G/2018/PTUN.SBY : 20 Juli 2018



DESIANA, S.H. & REKAN ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Jl. Citandui No. 52 B, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur. No. Wa. (085856937201), Fax. (0354-77755)



Panitera Muda



KESIMPULAN TERGUGAT DALAM PERKARA Pengadilan Tata Usaha Negera Surabaya No. 36/G/ 2018/PTUN.SBY Antara :



Vikila Diyah Arita, S.H.



BUPATI MALANG (Tergugat);NIP. 1989051432854132 Melawan MURNI WULANDARI (Penggugat) Malang, 19 Juli 2018 KepadaYth. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No :36/G/ 2018/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya DenganHormat, Yang bertanda tangan dibawah ini saya, DESIANA SARIROTUL HAMIDAH, S.H., M.H. NIA A.01.1567 , berprofesi sebagai Advokat yang beralamat kantor Advokat DESIANA, S.H.,M.H. & REKAN di Jalan Citandui No.52 B, Kec. Blimbing, Malang, No. Wa. (085856937201), Fax. (0354-77755),bertindak untuk dan atas nama:-----------------------------------------------------------------------------------------BUPATI MALANG yang yang bernama : Dr. H. RENDRA KRESNA, BcKU, S.H., MM., MPM., Jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, tempat tanggal lahir : Malang, 09-09-1968,



umur : 46 tahun



berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta no 01



MalangSelanjutnya disebut sebagai;----------------------------------------- TERGUGAT



Dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan dalam perkara No. 49/G/ 2018/PTUN.SBY sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum,dikarenakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri;---------------------------------------------------------------------------------2. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 129 bawasannya Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah hal tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian------------------------------------------------------



DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI: 1. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang nomor : 188.45/167/418.32/2018, tanggal 10 April 2018 perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MURNI WULANDARI---------------------------------------------------------2. Bahwa



penerbitan



Surat



188.45/167/418.32/2018,



Keputusan



tanggal



10 April



Bupati



Malang



nomor



:



2018 perihal Pemberhentian



Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MURNI WULANDARI, setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan telah dipenuhi;------------------------------------------------------------------------TENTANG PEMBUKTIAN TERGUGAT Dalil-dalil Tergugat dalam perkara ini telah didukung dan dikuatkan bukti-bukti yakni Alat Bukti Tertulis dan Alat Bukti Keterangan saksi yang telah dilihat dan didengar dimuka persidangan,------------------------------------------------------------------



Berdasarkan atas apa-apa yang terurai di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 36/G/TUN/2014/PTUN.SBY untuk berkenan memutus : 



Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-------------------------------------------------------------------------







Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang tibul dalam perkara ini.-----------------------------------------------------------------------------MENGADILI



DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;------------------------------------------2. Menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------------------3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/167/418.32/2018, tanggal 10 April 2018 tentang pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MURNI WULANDARI;-------------------4. Menolak



untuk



mencabut



188.45/167/418.32/2018,



tanggal



Keputusan 10 April



Bupati



Malang



Nomor:



2018 tentang pemberhentian



Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MURNI WULANDARI;-----------------------------------------------------------------------5. Menolak untuk menerbitkan / mengangkat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; ----------------------------------------------------------------------------------6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya.--------------------Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (exaquo et bono).---------------------------------------------------------------------Hormat Kami, Kuasa Hukum Tergugat,



DESIANA SARIROTUL HAMIDAH, S.H., NIA: A.01.1567