13 0 363 KB
GAMBAR-GAMBAR KLIPING KONFLIK SOSIAL DIANTARANYA:
1. KONFLIK ANTAR MAHASISWA Aksi perampasan kaset video rekaman tawuran berbuntut konflik antara pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dengan sejumlah wartawan. Korban luka pun
berjatuhan dari kedua belah pihak. Sebagai golongan terdidik, pelajar sudah semestinya meninggalkan kebiasan tawuran yang jelas barbar. Tawuran antar mahasiswa
memberikan citra Kepala buruk bagi dua SMA unggulan, peristiwa
tersebut juga melukai dunia jurnalistik dan pendidikan. Menyikapi hal itu,
2. KONFLIK ANTAR AGAMA Sebuah bom yang disembunyikan dalam sebuah truk relawan keamanan meledak di provinsi Narathiwat, mencederai tiga orang. Aksi itu terjadi sehari setelah seorang bocah Muslim berusia dua tahun tewas akibat ditembak ketika naik motor bersama ayahnya.
Sepasang warga Buddha juga ditembak ketika mereka naik kendaraan menuju sebuah pasar di provinsi Pattani. Sebuah bom di Yala
mencederai penjual buahbuahan. Lebih dari 4.100 orang Buddha dan Muslim tewas dalam enam tahun aksi kekerasan di provinsi paling selatan Thailand ketika etnik Melayu yang
Muslim berjuang bagi satu otonomi dari negara yang berpenduduk mayoritas beragama Buddha itu.
3. PT Freeport Indonesia dan Konflik Konflik Sosial di Papua Maret 1967, PT Freeport Indonesia Incorporate (FII) perusahaan yang
dibentuk oleh Freeport Internasional, yang diwakili oleh Forbes Wilson menanda tangani Kontrak Karya untuk usaha penambangan di wilayah
Pegunungan Selatan Jayawijaya di Gunung Erstberg atau dalam bahasa Amungme disebut Yelsegel Ongopsegel. Pada 5 April 1967 Menteri Pertambangan RI Slamet Branata dan Perwakilan Freeport menandatangani Kontrak Karya pertama selama 30 tahun untuk pengembangan tambang Ertsberg. Kini gunung Erstberg sudah berubah
menjadi lubang raksasa yang kemudian diberi nama ”Danau Wilson.” Nama
ini diberikan sebagai penghormatan kepada tuan Forbes Wilson.
pertumpahan darah untuk mendapat sejengkal tanah. Kini masyarakat setempat akan menanggung semua resiko baik dampak lingkungan mau
pun dampak sosial akibat perubahan perubahan modernisasi yang keliru. 4. Pembantaian Warga di Mesuji Lampung Tragedi kemanusian kembali terjadi di
Mesuji dan Sodong di Lampung. Bentrokan terjadi antara warga dan polisi yang dipicu oleh konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan serta penyerobotan lahan pada bulan November lalu. Kejadian itu dipicu
konflik sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bermaksud melakukan
perluasan lahan dengan membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan Foto Pembantaian Warga di Mesuji Lampung karet namun selalu ditentang
penduduk setempat.Akhirnya PT. Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Pasca
adanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011. Akibat sengketa tanah itu akhirnya Foto Pembantaian Warga di Mesuji Lampung memicu adanya dugaan pelanggaran HAM
terhadap warga Mesuji oleh aparat keamanan. Akhirnya warga Mesuji Propinsi Lampung mendatangi komisi III DPR di Gedung DPR / MPR Jakarta, pada hari Rabu 14 Desember 2011.
5. Kisruh Menjelang Pemilukada Provinsi NAD Massa tiba dan berkumpu l di Mesjid Agung
Darussalihin Kota Idi sekitar pukul 10:00 Wib, mengusung sejumlah spanduk dan poster
yang berisi dukungan terhadap tahapan Pemilukada. Mereka melakukan long march (berjalan kaki) menuju Kantor DPRK.Koordinator aksi Tgk
Muzakir Daud di halaman DPRK dalam orasinya menyebutkan, aksi itu mereka lakukan karena DPRK Aceh Timur mencoba melawan perundang-
undangan di Indonesia. Perwakilan massa menyerahkan pernyataan sikap bersama ke kantor dewan, yang diterima oleh pegawai skretariat
dewan.Setelah iru massa bertolak kekantor KIP Aceh Timur untuk melakukan aksi demo meminta Kepada KIP agar menjalankan pemilukuada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.Sementara itu, Ketua KIP Aceh Timur, Iskandar A Gani mengatakan, pihaknya akan menjalankan tahapan pemilukada sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditetapkan. “KIP tidak dalam posisi menerjemahkan regulasi tetapi KIP hanya melaksanakan regulasi yang
ada
sesuai dengan perundangundangan
6. UU Pengadaan Tanah Diperjelas
Mesti
Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah
diberlakukan, seyogianya berbagai hal dalam regulasi tersebut lebih
diperjelas. Dengan demikian, biaya sosial (konflik) yang berpotensi muncul bisa diminimalkan. Ahli perencanaan kota dari Universitas Tarumanagara (Jakarta), Suryono Herlambang, mengatakan hal tersebut di Jakarta. Hal
lain, ketentuan pengajuan keberatan dari pemilik lahan sedari Pemerintah
Provinsi sampai ke MA (Mahkamah Agung) yang maksimal 70-an hari, bagi sebagian warga mungkin terlalu singkat. Kata Suryono, buat warga
berpenghasilan rendah yang tidak punya akses bagus ke birokrasi, waktu tersebut tidak cukup. Saat ini, angka konflik pertanahan di Indonesia jauh
lebih besar daripada konflik rumah tangga. “Dan kalau tidak ada kejelasan dalam Undang-undang Pengadaan Tanah itu, konflik bisa saja terus naik.”
7. Konflik Di Tanjung Priok
Priok berdarah terulang lagi. Sejumlah orang luka parah dan ringan dalam upaya penggusuran makam Mbah Priok. Bahkan� tiga di antaranya
meregang nyawa. Bagaimana sebenarnya koordinasi aparat keamanan sehingga upaya penertiban berubah menjadi kerusuhan massal?
Menurut catatan detikcom, Kamis (14/4/2010) pagi buta, ribuan anggota
Satpol PP telah berdatangan ke Koja, Jakarta Utara. Hari itu mereka mantap
akan menggusur bangunan tak berizin di areal makam Habib Hasan bin
Muhammad al Haddad alias Mbah Priok. Mereka melengkapi diri dengan helm, tameng, serta pentungan.
Namun siapa nyana. Ratusan warga setempat melakukan perlawanan. Mereka tak mundur selangkah pun saat ribuan annggota Satpol PP Pemrov DKI merangsek. Diawali saling teriak antara dua kubu. Tapi sesaat
kemudian, perang pun pecah. Batu, kayu serta benda-benda keras lainnya berterbangan di udara. Bom molotov ikut dilemparkan dan senjata tajam dihunus.
Massa dan aparat Satpol PP sama-sama beringas. Saling serang, saling gebuk satu sama lain. Korban pun satu persatu berjatuhan dari kedua belah pihak. Ratusan orang luka ringan dan parah. Bahkan dua orang anggota Satpol PP meregang nyawa.
Suasana mencekam berlanjut hingga malam hari. Puluhan mobil milik Satpol PP dibakar massa. Arus lalu lintas menuju terminal peti kemas Pelindo pun terputus untuk beberapa jam.
8. Usut Dana Kemanusiaan Poso Konflik Poso yang telah memakan banyak korban membuat pemerintah pusat
mengucurkan dana sekitar RP. 162 milyar untuk menangani bebagai kerusakan. Para pengunjuk rasa menyatakan telah terjadi korupsi pada dana kemanusiaan tersebut. Mereka meminta pemerintah mengusut korupsi dana kemanusiaan untuk Poso.
9. konflik massal 1998-2001 Di Poso
Poso membara! Rentetan kekerasan bahkan terus bergulir pasca konflik
massal 1998-2001. Peledakan bom, perampokan bersenjata, pembunuhan warga masyarakat dan aparat seakan tanpa ujung. Sekian banyak peristiwa kekerasan bernuansa teror terus terjadi tanpa dapat diungkap pelakunya.
Sabtu, 29 Oktober 2005, Poso gempar lagi. Pagi itu ditemukan tiga tubuh siswi berseragam SMU bersimbah darah, tanpa kepala, tergeletak
mengenaskan di jalan setapak Bukit Bambu. Tak lama kemudian, tiga kepala siswi tersebut ditemukan di dua tempat berbeda, disertai surat
ancaman untuk mencari kepala-kepala lain. Bagi warga Kabupaten Poso khususnya, dan Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya, insiden itu menimbulkan klimaks ketidakpercayaan terhadap pemerintah, aparat
keamanan, maupun penegak hukum. Takut dan putusasa menghinggapi mereka. Di kancah nasional, peristiwa mutilasi 3 siswi itu merebak menjadi
isu panas di media massa, DPR, Pemerintah Pusat, Komnas HAM, bahkan di kalangan masyarakat internasional.
Melalui Pansus Poso DPR RI meminta Menkopolhukam dan sejumlah
menteri terkait, termasuk Kapolri dan Panglima TNI, untuk menjelaskan situasi Poso. Sementara itu merebak isu bahwa semuanya itu hanya `kerjaan orang-orang berseragam`. Mengingat kredibilitas Polri dan
Pemerintah RI dipertaruhkan, Kapolri menugaskan Kabareskrim untuk
mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya. Kabareskrim membentuk Satuan Tugas Khusus. Targetnya jelas: kapan pun kasus ini harus terungkap.
Ternyata, ini hanya awal dari investigasi penuh risiko terhadap puncak
gunung es kekerasan. Berhadapan dengan realita bongkahan gunung es yang tersembunyi di bawah permukaan, investigasi menjadi begitu penuh risiko. Nyawa para anggota Satgas menjadi taruhan, karena harus
berhadapan dengan jaringan yang efektif sekali menggerakkan kaki
tangannya untuk menebar maut. Buku ini saya harapkan dapat memotivasi seluruh penyidik untuk menuliskan pengalaman tugas mereka.
10. Konflik Perbatasan Timor Leste Kembali Mencuat
Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste
kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar.
Anggota DPD Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan dengan Timor Leste ketika dikontak melalui telepon seluler di Kefamenanu, Selasa mengatakan, perebutan lahan di garis perbatasan antara Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu agar segera diatasi
pemerintah “Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pemerintah harus mengantisipasi konflik sebelum terjadi pertumpahan
darah,”katanya.Dia mengatakan, wilayah yang diklaim itu terletak di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nululat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu,
Timor Leste, sebagai milik mereka dan mendapat protes keras dari warga
Bikomi Nunulat.Traktat 1904 tersebut, kata dia, berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan antara penjajah Belanda yang menguasai Timor bagian barat dan penjajah Portugis yang menguasai wilayah Timor bagian timur yang kini dikenal sebagai negara Timor Leste.Sebelumnya, Departemen
Luar Negeri Indonesia telah mengirim surat protes kepada pemerintah Timor Leste untuk meminta negara tetangga itu mematuhi perjanjian perbatasan tiga wilayah yang masih dalam sengketa.“Sehubungan dengan
penyerobotan lahan oleh pemerintah Timor Leste di tiga wilayah yang masih
disengketakan, Departemen Luar Negeri telah mengirim surat protes kepada
pemerintah Timor Leste,” kata Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Inf Dody Usodo Hargo di Kupang. Tiga daerah perbatasan yang masih disengketakan itu adalah Desa
Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
seluas 100 hektare (ha), Distrik Oeccuse-Timor Leste, Desa Memo,
Kecamatan Miomafo Timur dan Desa Noelbesi, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang seluas 1.036 ha.
Wilayah yang disengketakan itu tersebut, katanya, sesuai perjanjian antara
Timor Leste dan Indonesia, tidak boleh ada aktivitas apapun sebelum proses penyelesain berakhir.