Makalah Geografi [PDF]

Citation preview

Makalah geografi Judul : upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa dan kota yang terdapat dalam provinsi Maluku D I S U S U N O L E H Nama



: Tika .m. marten



Kelas



: xii-ips 1



KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberi saya taufiq dan hidayah-Nya sehingga tugas Makalah ini dapat terselesaikan tanpa suatu halangan dan rintangan yang cukup berarti. Doa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beserta keluarga dan para sahabat saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyusun Makalah ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu hingga terselesaikannya penulisan makalah ini. Semoga semua bantuan dicatat sebagai amal sholeh. Saya menyadari walaupun saya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun Makalah sederhana ini, tetapi masih banyak kekurangan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, segala tegur sapa sangat saya harapkan demi perbaikan tugas ini. Saya berharap akan ada guna dan manfaatnya Karya Tulis ini bagi semua pembaca. Amin.



DAFTAR ISI SAMPUL KATA PENGANTAR…………………………………………………………….. DAFTAR ISI…………………………………………………………...………….. BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… A.    LATAR BELAKANG…………………………………………………….. B.     RUMUSAN MASALAH……………………………………………….…. C.     TUJUAN DAN KEGUNAAN………………………………………......... BAB II STUDI LITERATUR................................................................................   BAB III PEMBAHASAN…………………………………………….………….…           A.    PENGERTIAN UMUM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN............            B.     HAKIKAT DAN CIRI-CIRI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN....           C.     PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA..................  D.    MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN...........................    1.      MASALAH KEMISKINAN............................................................            2.      MASALAH KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.............................       3.      MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN.................................       BAB III PENUTUP…………………………………………………………......     A.    KESIMPULAN……………………………………………………………  B.     SARAN…………………………………………………………………....  DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..… 



BAB I PENDAHULUAN



A.    Latar Belakang Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan tekhnologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Definisi ini menunjukan bahwa adanya suatu pembangunan karena suatu kebutuhan, dan masalah. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah suatu harapan. Sedangkan jika harapan tersebut tidak tercapai berarti, hal itu adalah masalah. Dengan demikian pembangunan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah. Karena tit ik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi masalah tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai suatu tingkatan yang layak. Pembangunan yang tidak bertitik tolak dari masalah berarti ada indikasi kesalahan konsep dan model pembangunan tersebut berorientasi pada penyelesaian masalah sebagai penyebab akar masalah bukan akar masalahnya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya



pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. B.     Rumusan Masalah Dari pembahasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah : 1.      Apa itu pemerataan pembangunan ? 2.      Apa masalah yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan? 3.      Apa saja kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat?



C.    Tujuan Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penulisan ini adalah : 1.      Untuk mengidentifikasi pemerataan pembangunan 2.      Untuk mengidentifikasi kualitas pembangunan 3.      Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pemerataan pembangunan



BAB II STUDI LITERATUR



Konsep pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerataan pembangunan mencakup upaya memaksimumkan net benefit dari pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pemeliharaan jasa dan kualitas sumberdaya alam setiap waktu. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita riil, tetapi juga mencakup elemen-elemen lain dalam kesejahteraan sosial (Pearce dan Turner, 1990). Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Serageldin (1994) yakni pembangunan yang memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu maka konsep pembangunan adalah mengintegrasikan tiga aspek kehidupan (ekonomi, sosial dan ekologi) dalam satu hubungan yang sinergis, sehingga makna keberlanjutan dalam konsep tersebut juga didefinisikan sebagai keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan keberlanjutan (sustainable development) semakin sering digunakan oleh banyak negara di dunia untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan baik pada level nasional maupun internasional. Keberlanjutan (sustainability) saat ini telah menjadi elemen inti (core element) bagi banyak kebijakan pemerintah negara-negara di dunia dan lembagalembaga strategis lainnya. Menurut Khanna et al. (1999) pembangunan keberlanjutan berimplikasi pada keseimbangan dinamik antara fungsi maintenance (sustainability) dan transformasi (development) dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Cornelissen et al. (2001) sustainability memiliki implikasi pada dinamika pembangunan yang sedang berlangsung dan dikendalikan oleh ekspektasi tentang berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Untuk memulai dan memantau pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan kerangka kerja terstandardisasi (standardized framework) yang terbagi dalam empat tahap, yaitu: 1. Mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan konteksnya; 2. Mendeterminasi permasalahan dengan context-dependent pada



dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial; 3. Menterjemahkan permasalahan ke dalam indikator keberlanjutan yang terukur; 4. Menilai kontribusi indikatorindikator tersebut pada pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.



BAB III PEMBAHASAN



Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1988)dalam Husna dkk (2011), pembangunan adalah “upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu”.Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baikdari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto ( PDB ) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Pandangan demikian merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia.Perjalanan pembangunan di Indonesia sejak jaman kepemimpinan Presiden Sukarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat ini, telah banyak menghasilkan perkembangan dan kemajuan bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Walaupun demikian permasalahan pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, angka kemiskinan masih tinggi, kesenjangan sosial, hutang negara, distribusi pendapatan serta disparitas antar daerah akibat ketidakmerataan pembangunan masih menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Lahirkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 menajdi era baru bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk otonomi daerah dimana pemerintah pusat melimpakan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengurusi, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri



dalam rangka pembangunan nasional mampu mendorong kegairahan daerah untuk mengembangkan perokonomiannya di masing-masing daerah.Sistem desentralisasi fiskal ini mampu memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerahnya. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan “bawha efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”. Dengan kata lain kesempatan yang diberikan kepada setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mengembangkan potensi daerah sendiri harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itusosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Era otonomi daerah saat ini, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilahan pembangunan daerah. Oleh karena itu setiap daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi daerahnya. John Glasson (1990) dalam Nudiatulhuda (2007) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (prime mover role) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999). Kota Masohi sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku merupakan daerah otonom yang memiliki andil dalam mewujudkan



pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilahan akan pembangunan nasional yang juga didukung dari keberhasilan pembangunan daerah menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah daerah termasuk Kota Masohi untuk selalu mendorong laju pembanguanan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi dengan meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat semakin sejahtera.



KOTA MASOHI I.



Gamabaran Umum



1. Keadaan Daerah Kota Masohi adalah ibukota kabupaten Maluku tengah yang berada di bagian tengah pulau seram.  Masohi yang artinya gotong royong ini telah mengalami aktifitas pembangunan dan penataan kota yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Sebagai pusat ibukota kabupaten pastinya pemerintah Daerah setempat ingin memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Selain itu Kegiatan aktifitas perekonomian pun berkembang pesat, berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas masyarakat disiapkan menuju tatanan kota yang madani



Peta Kota Maoshi



2. Masalah – masalah Pembangunan yang telah dilaksanakan selama Repelita IV telah menghasilkan



perkembangan daerah yang cukup tinggi, namun masih ada masalah-masalah yang masih memerlukan perhatian. Persebaran penduduk yang belum seimbang, yaitu kira-kira 75,0% berada di pulau-pulau kecil Pada tahun 1985 sebesar 14,0% angkatan kerja berada di daerah perkotaan dan 86,0% berada di daerah pedesaan. Persebaran ini telah menimbulkan permasalahan, antara lain berupa jumlah pengangguran terbuka adalah sebanyak 9.806 orang atau 1,8%



penduduk yang jarang dan sulit dijangkau perlu dikembangkan. Perhubungan laut dan udara ke daerah ini sangat dipengaruhi oleh musim sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengem-bangannya. Prasarana dan sarana perhubungan yang sudah banyak mengalami kemajuan masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi ham-batan alamiah yang cukup berat di daerah Masohi, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerah yang berpotensi dan untuk mengimbangi meningkatnya arus barang dan orang sebagai akibat meningkatnya kegiatan perdagangan di dalam daerah, perdagangan antar daerah, kegiatan ekspor dan kegiatan kepariwisataan. Pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah Maluku juga masih memerlukan dorongan sarana dan prasarana pendukung, seperti sarana dan prasarana perhubungan, akomodasi, telekomunikasi dan tenaga terampil berpengetahuan. Di bidang pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, seperti guru, buku, ruang kelas, ruang praktek dan perpustakaan, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi, masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi meningkatnya volume kegiatan pendidikan dan kebutuhan untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang mutunya memadai. Untuk menunjang pengembangan daerah dengan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai, dibutuhkan kehadiran sekolah-sekolah kejuruan dan keahlian, misalnya sekolah kejuruan yang berorientasi kelautan, pertanian dan lain-lain. Dalam pada itu, peran serta lembaga sosial masyarakat dan lembaga sosial lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, masih terbatas. Demikian pula usaha perkoperasian masih perlu didorong agar dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di daerah terutama di pedesaan. Bidang kesehatan masih memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengadaan vaksinasi dan pemberan-tasan penyakit menular, antara lain melalui penambahan pus kesmas keliling, fasilitas rumah sakit, serta tenaga medis dan paramedis.



II.



KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN-SASARAN PEMBANGUNAN



Pembangunan di daerah Maluku merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Makin berhasil pelaksanaannya akan makin nyata dukungannya kepada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan perwujudan Wawasan Nusantara. Sesuai dengan prioritas pembangunan, pembangunan daerah Masohi diarahkan pada peningkatan perkembangan sektor pertanian dan sektor industri disertai peningkatan penguasaan dan kualitas teknologi, sehingga dapat memberikan sumbangan yang optimal kepada pertumbuhan produksi daerah, peningkatan mutu produksi, ekspor dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu pembangunan sektor sosial, kependudukan dan ekonomi lainnya yang secara keseluruhan dilakukan secara terpadu dalam rangka pembangunan wilayah, juga diarahkan kepada peningkatan kualitas, pertumbuhan dan pemerataan yang optimal, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, dan peningkatan pendapatan nyata, kesejahteraan dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah Masohi diharapkan dapat dicapai terutama melalui peningkatan produksi dan perubahan teknologi di sektor pertanian dan industri serta peningkatan penyediaan jasa yang secara keseluruhan berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor. Kebijaksanaan pemerataan pembangunan yang telah ditempuh akan dilanjutkan dan ditingkatkan agar perbaikan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan semakin nyata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan kemajuan yang serasi antar wilayah Masohi dengan daerah lainnya Atas dasar arah kebijaksanaan tersebut di atas dan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi serta potensi dan prioritas daerah, langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan daerah Maluku yang akan dikembangkan untuk daerah Masohi pada pokoknya sebagai berikut. Usaha pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas akan dilanjutkan dengan tujuan meningkatkan produksi dan memantapkan swasembada pangan,



meningkatkan pendapatan para petani, memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan industri akan bahan baku, dan untuk membantu peningkatan ekspor. Dalam rangka mendukung terwujudnya keseimbangan antara industri dan pertanian dalam struktur ekonomi nasional, usaha pembangunan dan pengembangan sektor industri, terutama agroindustri, juga terus didorong. Iklim berusaha yang lebih mendorong partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan akan diusahakan melalui berbagai usaha pemberian informasi dan kemudahan. Di samping itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan promosi untuk merangsang pihak swasta agar bersedia melakukan investasi di daerah Maluku. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi di bidang pertanian dan industri, upaya peningkatan prasarana dan sarana perhubungan, komunikasi, peningkatan efisiensi dalam bidang perdagangan melalui bimbingan dan penyuluhan, penyempurnaan sistem informasi pasar dan sistem angkutan akan ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan dan mendorong prakarsa pengusaha-pengusaha swasta. Dalam rangka memperluas lapangan kerja juga akan diusahakan agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah diterapkan. Pola investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Di samping itu diarahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam agar memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Usaha koperasi akan terus didorong agar makin mandiri dan dapat lebih berperanan dalam pembangunan di daerah. Sejalan dengan itu akan terus dikembangkan iklim yang dapat mendorong lembaga swadaya masyarakat untuk lebih banyak berpartisipasi.



III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN Pembangunan di bidang pertanian dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat Maluku akan pangan, meningkatkan pendapatan per jiwa mereka, membantu pemantapan swasembada pangan, menghasilkan bahan mentah untuk industri dan mendorong ekspor produksi pertanian. Hal tersebut akan dilakukan melalui usaha-usaha intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan extensifikasi. Peningkatan produksi tanaman pangan akan dilaksanakan melalui intensifikasi tanaman padi, palawija dan sayuran. Untuk menunjang usaha peningkatan produksi tanaman pangan akan ditingkatkan pengadaan benih padi, palawija dan hortikultura melalui balai-balai benih dan panangkar benih yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta. Di samping itu untuk memperoleh benih yang baik dan tahan lama akan dilaksanakan pengawasan mutu benih. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya hama pengganggu akan ditingkatkan kegiatan untuk mengatasinya melalui pengembangan sistem pengendalian hama terpadu. Dalam rangka meningkatkan produksi palawija pembinaan petani palawija akan dilakukan melalui pengembangan Unit-unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dan pengembangan paket teknologi tepat guna. Di samping itu pemanfaatan pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau juga akan ditingkatkan. Dalam bidang produksi peternakan, jenis-jenis ternak yang akan dikembangkan adalah unggas, sapi, kerbau, ternak perah, babi, kambing dan domba. Di samping itu pembinaan balai-balai penelitian ternak akan terus dikembangkan melalui investasi swasta dan swadaya masyarakat yang khusus diarahkan untuk menghasilkan indukinduk dan pejantan unggul. Untuk itu inseminasi buatan akan dilanjutkan. Peningkatan produksi ternak sapi akan didukung pula dengan kegiatan pengamanan ternak, pembibitan ternak dan hijau makanan ternak. Dalam hubungan ini penyuluhan akan makin ditingkatkan baik kualitas maupun frekuensinya yang akan dilakukan melalui pemberian latihan-latihan kepada para kontak tani Produksi perikanan akan dikembangkan di daerah-daerah pantai, laut lepas, dan perairan air tawar. Untuk membantu perkembangan usaha penangkapan di laut akan dibangun pangkalan pendaratan ikan. Di samping itu akan ditingkatkan pelaksanaan



operasional pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, balai benih udang dan balai benih ikan. Produksi perkebunan akan ditingkatkan melalui usaha in-tensifikasi dan ekstensifikasi. Komoditi yang akan ditingkatkan produksinya antara lain adalah kelapa, kakao, kopi, cengkeh, dan jambu mete yang diusahakan di kabupaten Maluku Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Maluku Tenggara. Di bidang kehutanan akan dilaksanakan pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan tetap dan pemetaan kawasan hutan. Di samping itu akan dilaksanakan penatagunaan hutan, dan inventarisasi potensi hutan produksi dan hutan konversi. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, kemampuan jaringan pengairan akan ditingkatkan. Bersamaan dengan itu akan dilaksanakan Operasi dan Pemeliharaan (0$P) seluruh jaringan irigasi yang ada. Kegiatan pembangunan jalan akan meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan dan jembatan yang diperlukan oleh daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.



DESA LARIKE i.



Gambaran Umum



Negeri Larike adalah salah satu negeri adat yang terletak di bagian barat Jazirah Leihitu Pulau Ambon. Secara administratif, Negeri Larike berada di bawah Pemerintah Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Leihitu. Negeri Larike berbatasan dengan Negeri Asilulu di bagian utara dan Negeri Wakasihu di bagian selatan. Sebagaimana negeri-negeri lain di Maluku, Larike merupakan perkampungan yang berada di daerah pesisir dengan topografi yang bergelombang. Pemerataan pembangunan yang telah di lakukan pemerintah dan masyarakat setempat salah satunya yaitu daerah pariwisata di Larike yang kian terus di tingkatkan di kembangkan agar dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah. Ada pun beberapa tempat yang menjadi bukti nyata peran pemerintah dan masyarakat setempat hingga terciptalah suatu tempat pariwisata di daerah Larike Contohnya Pancoran Kuning di Larike ini menjadi salah satu tempat pariwisata yang sangat ramai di kunjungi para wisatawan. Bukan hanya untuk berfoto-foto saja melainkan dapat duduk santai di tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah agar para wisatawan dapat menikmati angina dan deburan ombak yang terdengan dan merasakan ketenangan. Sambal di nikmati dengan gorengan-gorengan dan sambal khas Maluku.



ii.



Masalah-Masalah yang Terjadi 1) Ambruknya jembatan gurita Jembatan gurita merupakan jembatan penghubung antara kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat Ambruknya jembatan itu diduga diakibatkan curah hujan tinggi pada beberapa hari sebelumnya. Warga yang hendak menuju Leihitu atau sebaliknya pergi ke Leihitu Barat, harus melewati Kota Ambon dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Belum ada sikap ataupun tanggapan dari pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut Karna faktanya sampai saat ini jembatan tersebut tidak dapat di gunakan atau dengan kata lain masih lumpuh total.



iii.



Peran Pembangunan Pemerintah Suksesnya pengurus BPSPAMS dan warga masyarakat, mengelola dan memelihara sarana air minum dan sanitasi, mereka mengembangkan usaha ekonomi produktif yaitu dengan membangun kelompok usaha nelayan. Dari pengalaman di BPSPAMS itu, pengurus BPSPAMS memberanikan diri meminjam uang dari bank sebagai modal usaha. Modal yang didapat itu dikembangkan untuk usaha bubu atau alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu. Dari 1 buah bubu tersebut, dapat menghasilkan tangkapan ikan rata-rata 2-5 kg per dua hari. Hasil tangkapan ikan dengan bubu tersebut sudah cukup tersebar di



beberapa desa sekitar. Bahkan beberapa warga Kota Ambon sudah mengenal Desa Larike sebagai penghasil ikan. Salim Sia selaku Bendahara BPSPAMS mengatakan, dari hasil usaha tersebut, sebagian hasilnya dimasukkan ke kas BPSPAMS untuk pengembangan dan pengelolaan sarana air minum yang telah dibangun. Saking terkenalnya usaha bubu Desa Larike ini, masyarakat menyebutnya bubu PAMSIMAS.   Sementara sarana yang dibangun PAMSIMAS Desa Larike adalah 1 unit broncaptering, 1 unit reservoir, dan 6 KU sesuai RKM. Kondisi sekarang sudah membangun dengan swadaya untuk 1 KU dan siap bangun 1 KU lagi.   Untuk SR (sambungan rumah) sebanyak 59 KK dari 130 KK yang diintervensi PAMSIMAS. Masuknya program PAMSIMAS di desa ini, membawa pencerahan pada mata pencaharian warga sebagai nelayan



BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan



1.



Apa itu pemerataan pembangunan ? Jawab : yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan ialah membuat pembangunan secara merata antara daerah satu dengan daerah lainnya. 2. Apa masalah yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan? Jawab : infrastruktur yang kurang memadai, persebaran penduduk yang belum seimbang, dan jymlah pengangguran yang masih cukup banyak 3.      Apa saja kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat? Jawab : usaha pembangunan di sector pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi dan memantapkan swasembada pangan,memperluas kesempatan kerja, membantu peningkatan ekspor, melakukan kegiatan-kegiatan promosi untuk merangsang pihak swasta agar bersedia melakukan investasi di daerah Maluku,upaya meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, serta



usaha koperasi akan terus didorong agar makin mandiri dan dapat lebih berperan dalam pembangunan di daerah. Dari data dan fakta yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah harus terus memerhatikan pemertaan pembangunaan baik di provinsi,kota,maupun kabupatenkabupaten terkhususnya di desa-desa yang belum maksimal merasakan adanya pemertaan pembangunan yang di lakukan. Masyarakat setempat pun harus memperhatikan betul tentang alur perencaanaan dana Desa yang di gunakan agar tidak terjadinya tindakan-tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab



B. Saran Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA



– Mahendra, Rendra. 2010. Politik dan Ekonomi. Jakarta: Pustaka Barat. – Maharani, Intan. 2000. Panduan Penulisan Geografi. Jakarta: Intermedia. – Syafani, Riska. 2001. Pembangunan Berkelanjutan Maluku: Media Baru. – Arsyad, Alwi. 2010. Penggunaan dan Penerapan Teknologi di Dalam Industri Pertanian dan Perkebunan. Jakarta: Warna Media. – Putra, Reza. 2005. Pengaruh Teknologi Pada Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Maluku : Media Lama – Ningsih, Ayudiah (Penterjemah). 2010. Dasar-dasar Pembangunan Menegah Edisi 2. Surabaya: Balai Pustaka. – Saputra, Robi (Penterjemah). 2011. Analisis Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran. Bandung: Intermedia – Zakira, Alda (Penterjemah). 2010. Metode-metode Perencanaan Pemabngunan Sarana dan Prasarana . Bandung: Intermedia.