Makalah Kebijakan Pendidikan [PDF]

Citation preview

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “Kebijakan Pendidikan” yang diampu oleh Pupu Fakhrurrozi, M.Pd



Disusun Oleh : Fahmi Abdul Aziz Melza Triana Restu Ratih Purdiansih Rizki Haikal Akbar Rofi Haidar



MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MANGGALA BANDUNG 2022



KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan”. Makalah Implementasi Kebijakan Pendidikan disusun guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Pupu Fakhrurrozi, M.Pd pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan di kampus STAI Manggala. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pupu Fakhrurrozi, M.Pd, selaku dosen mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini.



Pacet, 12 April 2022



Penulis



i



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan ......................................................................................... 2 BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ..................................... 3 A. Definsi Implementasi Kebijakan Pendidikan .............................................. 3 B. Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan ............................ 3 C. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan ............................ 4 D. Hubungan Antara Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Pendidikan ............. 5 E. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan ................................................................................................... 7 BAB III PENUTUP.............................................................................................. 13 A. Kesimpulan ............................................................................................... 13 B. Saran.......................................................................................................... 13 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 14



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat di terapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok-kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan juga menurut Kamus Hukum 2008 adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.1 Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.2 Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan dan menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Karena sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika 1



Hamzah Andi, Kamus Hukum, (Bandung : Citra Umbara,2008 ) 56.



2



M.Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi



Pendidikan di Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 91.



1



Objektif



2



tidak diimplementasikan, maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya



sesederhana



apapun



rumusan



kebijakan,



jika



sudah



diimplementasikan, maka akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya.



B. Rumusan Masalah 1. Apa Itu Definsi Implementasi Kebijakan Pendidikan? 2. Apa Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan? 3. Bagaimana Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan? 4. Apa Hubungan Antara Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Pendidikan? 5. Apa Saja Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan?



C. Tujuan Penulisan 1. Untuk Mengetahui Definsi Implementasi Kebijakan Pendidikan 2. Untuk Mengetahui Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 3. Untuk Mengetahui Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 4. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Pendidikan 5. Untuk



Mengetahui



Faktor-faktor



Implementasi Kebijakan Pendidikan



yang



Berpengaruh



dalam



BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN A. Definsi Implementasi Kebijakan Pendidikan Implementasi



menurut



Mazmanian



dan



Sebastiar



adalah



pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan



eksekutif



peradilan. Sedangkan



yang



penting



Cleaves



dengan



atau tegas



keputusan



badan



menyebutkan



bahwa



implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. 3 Menurut Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 4 Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langka-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.



B. Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun merupakan tokoh pencetus teori yang menggunakan top down approach. Dalam teori ini, untuk dapat



3 4



ibid Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan”, (Yogyakarta: Ar-



Ruzz Media, 2011), h. 111



3



4



mengimplementasikan kebijakan dengan sempurna, maka diperlukan beberapa syarat, diantaranya: 1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu. 3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. 5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. 6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.5



C. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan diantaranya; 1. Pendekatan deskriptif/positif Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya pada para pengambil keputusan, agar memahami permasalahan yang sedang disotori dari kebijakan.



5



Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi



Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 50 - 51



5



Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. 2. Pendekatan normatif/preskriptif Merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. 3. Pendekatan evaluatif Menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan /upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan/program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatnya mutu pendidikan adalah suatu gejala yang dipersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran.6



D. Hubungan Antara Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Pendidikan Keterlibatan



pembuat



dan



pelaksana



dalam



evaluasi



kebijakan bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan



6



H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memaahami



Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 106



6



pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana.7 Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umunya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian penilaian yang bersifat tidak formal. Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah menjadi aktor kebijakan formal. Media massa sering kali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat. Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum.8 Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka



7



Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah”,



(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 27 8



Ibid



7



memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga didapatkan hasil penilaian hasil yang lebih komprehensif. Yang termasuk aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa. E. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan



oleh Edwards



III.



Dalam



pandangan



Edwards



III,



implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.9 Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 1. Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.



9



H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memaahami



Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 108



8



Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan



9



menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 2. Sumber daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para



pelaksana,



informasi



yang



relevan



dan



cukup



untuk



mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang



10



baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian



11



isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 4. Struktur birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.



12



Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Implementasi kebijakan di Indonesia menyangkut program dan kebijakan lainnya yang bukan hanya sekedar proses teknis dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan, melainkan merupakan suatu proses interaksi politik yang dinamis dan tidak dapat diperhitungkan. Beragam faktor politik, sosial, ekonomi, perilaku dan organisasi kesemuanya sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, dan sampai seberapa jauh pula implementasi tersebut mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan itu.



B. Saran Tentunya penulis sudah menyadari jika dalam penyusuna makalah di atas masih masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan dengan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari dosen mata kuliah Kebijakan Pendidikan maupun dari pembaca.



13



DAFTAR PUSTAKA Akib, H. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005 Gunawan, Ary H. Kebijakan-kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995 Hasbullah, H.M. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015 Munadi,



Muhammad



dan



Barnawi. Kebijakan



Publik



di



Bidang



Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011 Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memaahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012 Wahab, Solichin Abdul. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press. 2008



14