Makalah Kel. 6 Analisis Kebijakan Pendidikan [PDF]

Citation preview

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan Dosen Pengampu: Dodo Mustakid, S.H, M.Pd



Disusun oleh: Fauziah Muti’aturrobbani : 2018.1.21.1.02474 Inlilis : 2018.1.21.1.02489 Lintang Mulyadi : 2018.1.21.1.02502 Syaekhul Mufid : 2018.1.21.1.02566



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON 2021



KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya, yakni berupa nikmat iman, islam, hidayah, taubah, dan sehatnya badan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alahi Wa Sallam dan semoga kita mendapatkan syafa’atnya di akhir zaman. Amin ya rabbal ‘alamin. Terimakasih pun kami ucapkan kepada Bapak Dosen Dodo Mustakid, S.H, M.Pd, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Isu-Isu Aktual dalam Pendidikan yang telah memberikan tugas membuat makalah yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendidikan”. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami sampaikan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha yang dilakukan. Amiinn



Kuningan, 17 Oktober 2021



Penulis



i



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR..........................................................................................................i DAFTAR ISI.......................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................................1 B. Rumusan Masalah....................................................................................................2 C. Tujuan Pembahasan.................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan .............................................................3 B. Aktor Analisis Kebijakan Pendidikan......................................................................4 C. Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Pendidikan......................................................5 D. Pendekatan Analisis Kebijakan Pendidikan.............................................................5 E. Metodologi Analisis Kebijakan Pendidikan……………………………………….6 F. Proses Analisis Kebijakan Pendidikan…………………………………………….7 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan..............................................................................................................7 DAFTAR PUSTAKA



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir danbatas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebijakan itu menghasilan suatu akibat yang dinamakan kebijakan. Oleh karena pendidikan merupakan public goods, maka sudah semsetinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam dimensi kajian adsministrasi pendidikan yang multidisipliner. Proses pembuatan kebijakan dibangun atas; agenda kebijakan, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan mengandung dimensi rasional yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis; dan dimensi politik yaitu proses penentuan kebijakan melalui suatu perjuangan politik dari beberapa kelompok kepentingan berbeda. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan system pendidikan, yang mencakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan public. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebajikan public dalam bidang pendidika, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dar tujuan bangsa secara keseluruhan. Aktor-aktor di balik kebijakan pendidikan adalah para petinggi atau pejabatpejabat Negara yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membuat kebijakan pendidikan. Namun tidak sedikit kebijakan pendidikan yang dalam implementasi dan penerapannya memiliki kendala, baik kendala di lembaga pendidikan, guru atau dosen, dan juga para siswa atau peserta didik. Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tdak pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dalam Negara tempat lembaga pendidikan itu ada. Tuntutan paling mendesak dalam memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan ialah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis



kebijakan. Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral.



B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan pendidikan? 2. Siapakah aktor analisis kebijakan pendidikan? 3. Apa saja ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan? 4. Bagaimana pendekatan analisis kebijakan pendidikan? 5. Bagaimana metodolog analisis kebijakan pendidikan? 6. Bagaimana proses analisis kebijakan pendidikan?



C. Tujuan Pembahasan 1. Mengetahui analisis kebijakan pendidikan 2. Mengetahui aktor analisis kebijakan pendidikan 3. Mengetahui ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan 4. Mengetahui pendekatan dan model analisis kebijakan pendidikan 5. Mengetahui metodologi analisis kebijakan pendidikan 6. Mengetahui proses analisis kebijakan pendidikan



2



BAB II PEMBAHASAN



A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan Menurut Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008: 37) bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi public public terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan (Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 264). Sedangkan menurut Riant Nugroho (2008: 35-36) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan public di bidang pendidikan. Kebiajakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hokum atau aturan yang mengatur pelaksanaan system pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan public secara umu, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan untuk pengertian analisis kebijakan sendiri yaitu suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan analisis kebijakan, diantaranya: Dunn : mengungkapkan bahwa analisis kebijakan adalah suau prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan berikut tindakan pemecahannya.



3



Patton : analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Duncan MacRae : analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah public. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kebijakan pendidikan adalah suatu cara atau prosedur untuk menghasilkan informasi data (masalah di bidang pendidikan) untuk merumuskan beberapa alternative kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pendidikan.



B. Aktor-aktor Analisis Kebijakan Pendidikan Sejak berdirinya badan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada permulaan tahun 1970-an, berbagai bentuk kegiatan penelitian, penilaian, dan pengembangan pendidikan telah banyak dilakukan untuk menunjang proses pembuatan keputusan. Badan ini terus berkembang dengan pesat, khususnya dalam memberikan masukan pemikiran terhadap proses pembangunan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sejak Repelita I. Badan ini terus berperan dalam melahirkan berbagai gagasan pembaharuan pendidikan sehingga proses pembangunan pendidikan telah melewati masa-masa yang penuh tantangan. Dalam sejarahnya, badan ini terus meningkatkan fungsinya sebagai badan pembaharu system pendidikan nasional. Dari periode Repelita I berikutnya, pergeseran fungsi badan ini semakin terasa terutama dalam menjalankan fungsinya mempersiapkan bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proses pengambilan kebijakan publik telah diatur baik oleh Undang–undang No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah maupun kebijakan Depdikbud itu sendiri tentang proses pelaksanaan analisis kebijakan sebagai suatu system telah diungkapkan secara sistematis oleh Penelaah sector Pendidikan, yang 4



dilaksanakan oleh Balitbang-Depdikbud bekerjasama dengan proyek IEES (Improving the Efficency System Project) pada tahun 1986. Salah satu lembaga penelitian yang melakukan analisis kebijakan pendidikan yaitu Smeru. Smeru adalah sebuah lembaga penilitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan public secara professional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisi yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia. C. Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Pendidikan Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi: -



Pengumpulan data statistik pendidikan



-



Pengembangan kurikulum



-



System pengujian



-



Penelitian pendidikan dan kebudayaan



-



Teknologi komunikasi pendidikan



-



Pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan Kegiatan yang terakhir yaitu yang keenam berfungsi untuk menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan pendidikan, baik kebijakan jangka panjang , menengah, dan jangka pendek, maupun bahan-bahan untuk kebijakan departemen yang setiap saat diperlukan oleh pengambil keputusan.



D. Pendekatan Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam literature analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembagan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami ermasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan.



5



Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Dengan norma tersebut diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan. E. Metodologi Analisis Kebijakan Pendidikan Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu metodologi kuantitatif dan kualitatif. Hampir dapat dipastikan bahwa pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif. Hal ini karena analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga proses pemahaman terhadap masalah kebijakan dapat melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Metodologi kualitatif dalam analisis kebijakan lebih tertarik utuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif lebih suka menggunakan tehnik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif ini yakin bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda sifat masalah yang lain. Yang dihasilkan dari metodologi kualitatif ini ukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Metodologi kuantitatif pada dasarnya merupka bentuk yang lebih operasional dari paradigm empirisme yang sering juga disebut pendekatan “kuantitatif-empiris”. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif ini tertarik degan pengukuran secara objektif terhadap masalah sosial. Untuk dapat dilakukan pengukuran, setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indicator, dan variable-variabelnya. Tujuan 6



utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu relitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut dapat menghasilkan alternative kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas. F. Proses Analisis Kebijakan Pendidikan Proses analisis kebijakan pendidikan mencakup: 1) identifikasi masalah dan pengenalan persoalan, dalam pengumpulan data harus dipastikan bahwa data yang digunakan akurat dan memiliki sumber yang jelas. 2) perumusan kebijakan, setelah melalukan identifikasi masalah dan pengenalan persoalan maka dirumuskan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang maksimal. 3) implementasi kebijakan pada tingkat nasional dan daerah, implementasi kebijakan merupakan satu tahapan yang penting. Kebijakan pendidikan akan sukses bila diterapkan oleh seluruh pihak yang teri



7



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu cara atau prosedur untuk menghasilkan informasi data (masalah di bidang pendidikan) untuk merumuskan beberapa alternative kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pendidikan. Salah satu lembaga penelitian yang melakukan analisis kebijakan pendidikan yaitu Smeru. Smeru adalah sebuah lembaga penilitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan public secara professional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisi yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia. Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi: 1. Pengumpulan data statistik pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. System pengujian 4. Penelitian pendidikan dan kebudayaan 5. Teknologi komunikasi pendidikan 6. Pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan Pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu metodologi kuantitatif dan kualitatif. Proses analisis kebijakan pendidikan mencakup: mengidentifikasi masalah dan pengenalan persoalan, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan.



8



DAFTAR PUSTAKA Djohar.M.S.(2006). Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan. Yogyakarta: CV Gravika Indah. Mu’arif. Liberalisasi Pendidikan (2008). Yogyakarta : Pinus Book Publisher. Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya http://immstitwates.blogspot.com/2014/04/analisis-kebijakanpendidikan.html?m=1 diakses pada tanggal 30 Oktober 2021



9