Contoh Analisis Kebijakan Pendidikan [PDF]

Citation preview

CONTOH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN August 11, 2015 · by gurumengajar · in Uncategorized. · A. Judul Issue Kebijakan Upaya Efisiensi Penerapan Wajib Belajar 12 Tahun B. Deskripsi Issue Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang dasar 1945 dalam rangka memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus digalakkan dengan melakasanakan berbagai macam program pendidikan yang bertujuan agar setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini dicanangkan pada tahun 2008 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Menurut Soedijarto (2008; 303) bahwa “pemikiran untuk menerapkan wajar 12 tahun bagi daerah yang mampu harus mempertimbangkan, memikirkan dan merancang dengan seksama bahwa pastikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu yang merupakan wujud dari compulsory education telah terlaksana”. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan dapat membangun insan anak bangsa yang memiliki daya saing serta kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Lebih lanjut Menurut Ishaq (2006; 38) “setidak-tidaknya undang-undang wajib belajar harus memuat ketentuan tentang a) sasaran wajar pendidikan dasar (2008) dan b) wajar pendidikan menengah 12 tahun (2020) serta c) rentang usia peserta didik yang ikut wajib belajar. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemam¬puan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diper¬lukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk meng¬ikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah). Realita kesadaran masyrakat tentang pendidikan yang masih rendah mengisyaratkan adanya mata rantai yang putus terkait dengan upaya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh warga Negara Indonesia, dengan kata lain bahwa kesadaran orang tua tentang pendidikan adalah sangat penting sekali dalam rangka pelaksanaan implementasi wajar 12 tahun. Tentunya setiap kebiajakan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan dengan baik apabila program ini tidak terlaksana dengan baik dengan dukungan pemerintah daerah terutama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan pusat di daerah. Disisi lain, hal paling banyak ditemui atau kendala yang paling berat dihadapi oleh pemerintah terutama pemerintah daerah adalah keingingan masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka masih kurang, hal ini sering dijumpai pada masyarakat pedesaan dan pedalaman. Hal lain yang ditemui juga adalah fasilitas yang menunjang pembelajaran progranm 12 tahun masih kurang memadai. Sosialisasi tentan program 12 tahun yang masih dirasakan belum maksimal dan menyeluruh. Lebih lanjut, banyak anak usia sekolah yang lebih memilih orang tuanya ikut mencari rezki ketimbang bersekolah, siswa-siswa pada daerah tertentu terutama pada daerah pedesaan yang bersekolah hanya pada jenjang Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota samapai ketingkat bawah sangat di perlukan dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dengan kata lain untuk suksesnya program ini maka perlu semua pihak



untuk mendukung. Lebih lanjut, perlu kebijakan dan impelentasi yang sesuai dengan prosedur oleh pemerintah daerah di lapangan terkait dengan program wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian perlu keseriusan dari semua pihak untuk melakasanakan program wajar 12 tahun dan diperlukan strategi yang tepat agar program pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik. C. Identifikasi Masalah 1. Masih banyak siswa usia sekolah yang belum bersekolah 2. Masih banyak siswa yang hanya sampai pada jenjang SD dan SMP 3. Sosialisasi dari pemerintah masih kurang 4. Keingingan orang tua untuk menyekolahkan anak masih kurang 5. Anak usia sekolah banyak lebih memilih bekerja membantu orang tua 6. Sarana pembelajaran masih kurang pada daerah tertentu D. Rumusan Masalah Bagaimana upaya implementasi program wajib belajar 12 tahun? E. Alternatif Pemecahan Masalah Dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah, antara lain: (1) Program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) SM3T adalah singkatan dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Di daerah-daerah seperti itulah peserta SM3T di tempatkan. Contohnya Aceh, Papua, NTT, Natuna dll. Program SM3T sering kali disandingkan dengan PPG atau Pendidikan Profesi Guru, karena PPG akan langsung didapatkan oleh tiap tiap peserta SM3T sebagai bonus pengabdian dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Pernyataan tersebut sejalan dengan ucapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Periode Muhammad Nuh. Tujuan : 1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik. 2. Memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahanmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T. 3. Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T. 4. Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ruang Lingkup : 1. Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat. 2. Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah. 3. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler. 4. Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah. 5. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T. 6. Melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.



(2) Sekolah Jarak Jauh Pendidikan jarak jauh pada kondisi awal sudah dijalankan pemerintah melalui berbagai upaya, baik melalui Belajar Jarak Jauh yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka, mapun Pendidikan Jarak Jauh yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Departemen Pendidikan Nasional, melalui program pembelajaran multimedia, dengan program SLTP dan SMU Terbuka, Pendidikan dan Latihan Siaran Radio Pendidikan. Berkenaan dengan itu, yang pasti sasaran dari program pendidikan jarak jauh tidak lain adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa yang belum tersentuh mengecap pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan tidak terkecuali anak didik yang sempat putus sekolah, baik untuk pendidikan dasar, menengah, hal ini didukung oleh Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 119 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Semangat otonomi daerah memberikan angin segar terhadap pelaksanaan program pendidikan jarak jauh. Apalagi bila kita telusuri, masih banyak para guru yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi karena keterbatasan dana, ditambah lagi ketidakmungkinannya untuk meninggalkan sekolah, maka cita-cita untuk melanjutkan belum tercapai. (3) Sekolah Satu Atap Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir yang sulit dicapai, umumnya SMP belum didirikan atau jika sudah ada maka SMP tersebut berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Jumlah lulusan SD di daerah dengan kondisi seperti itu umumnya relatif sedikit, dengan demikian pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dipandang tidak efisien. Namun demikian, di lain pihak di daerah tersebut biasanya merupakan daerah-daerah di mana APK SMP masih rendah dan merupakan kantong anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat. Salah satu cara yang bisa dilakukan pada daerah dengan ciri seperti tersebut di atas adalah dengan mendekatkan SMP ke lokasi konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu di SD yang sudah ada atau bisa disebut sebagai SD-SMP Satu Atap. Pengembangan SD-SMP Satu Atap ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana prasarana yang ada pada SD yang telah ada tersebut. Dasar hokum tentang pelaksanaan pendidikan satu atap adalah Undang undang No. 20 Tahun 2003, pasal 17, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs). Tujuan Umum dari program ini adalah mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sedangkan tujuan khususnya adalah: (i) Memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun, (ii) Mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, (iii) Meningkatkan partisipasi masyarakat. F. Menilai Alternatif Program SM3T Kelebihan Kekurangan Program ini memiliki kelebihan dimana pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan oleh guru yang professional karena berpendidikan minimal Sarja S1 Program ini memerlukan biaya yang besar mulai dari perekrutan peserta SM3T sampai penempatan serta proses pemberian insentif Proses perekrutan tenaga pengjar memerlukan waktu yang lama untuk melakasanakan program



Pendidikan Jarak Jauh Kelebihan Kekurangan Program ini memungkinkan siswa yang dari pedalaman bisa mengikuti proses pembelajaran Daerah yang melaksanakan program perlu menyediakan sarana IT untuk melaksanakan proses pembelajaran Program ini memudahkan siswa dalam proses pembelajaran Diperlukan tenaga pengajar yang menguasai IT Sekolah satu atap Kelebihan Kekurangan Program ini memungkinkan siswa untuk tetap belajar pada lingkungan yang sama selama proses pembelajaran sampai 9 atau 12 tahun Sekolah yang akan melakasanakan program ini memerlukan gedung dan sarana prasana yang dapat menampung peserta didik yang banyak Terkadang guru pendidikan dasar diperbantukan menjadi pengajar di jenjang selanjutnya. G. Alternatif Terbaik Penulis menganggap alternatif kebijakan yang paling baik dan paling cocok dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun adalah sekolah satu atap, karena penulis beranggapan bahwa sekolah ini memungkinkan siswa untuk tetap bersekolah pada sekolah yang sama pada jenjang yang berbeda, karena lokasi sekolah pada jenjang yang berada pada satu lokasi maka siswa tidak perlu lagi ke sekolah yang jauh yang tidak dapat dijangkau, karena apabila siswa bersekolah pada sekolah yang sulit dijangkau dan terpisah bisa jadi pada satu saat mereka akan jenuh dan putus sekolah. DAFTAR ISI Direktorat Pembinaan SMP, Panduan Pelaksanaan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses SMP (Dekonsentrasi), ((Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Isjoni Ishak. 2006. Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. Jakarta; Rineka Peraturan Pemerintah no 47 Tahun 2008. Undang undang No. 20 Tahun 2003, pasal 17 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 119 tahun 2014 https://iqrabelajar.wordpress.com/2015/08/11/contoh-analisis-kebijakan-pendidikan/