MAKALAH Masalah Kependudukan [PDF]

Citation preview

MAKALAH ILMU KEPENDUDUKAN DAN TEKNIK ANALISANYA



MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA



NAMA : MARIA DELLA STRADA BALUN NIM



:1207011012



SEMESTER : III A FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG 2013



BAB I



PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang



Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita mengenal istilah penduduk tetap (penduduk yang berada dalam suatu wilayah dalam waktu lama) dan penduduk tidak tetap (penduduk yang berada dalam suatu wilayah untuk sementara waktu). Sedangkan Warga Negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, baik penduduk asli maupun keturunan asing yang telah disyahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Setiap Negera pasti memiliki masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain. Indonesia adalah salah satu diantaranya. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Masalah ini datang sebagai akibat dari pertambahan Penduduk serta Pembangunan. selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia juga membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan yang terjadi antara seperti pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin. Sementara Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara. Pembangunan ekonomi sangan erat dengan masalah kesehatan karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar bila manusianya tidak sehat dan sakit-sakitan. Begitu pula dengan Pertumbuhan penduduk.



Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai masalah-masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia beserta kaitannya dengan pembangunan di bidang lainnya.



1.2 Rumusan Masalah



1.2.1



Apa sajakah masalah kependudukan yang dialami Indonesia?



1.2.2



Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah kependudukan tersebut?



1.2.3



Apakah Masalah tersebut mempunyai dampak terhadap derajat Kesehatan?



1.2.4



Bagaimana solusi dari masalah kependudukan tersebut?



1.3 Tujuan Penulisan



1.3.1



Untuk mengetahui tentang Masalah kependudukan di Indonesia



1.3.2



Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah kependudukan tersebut



1.3.3



Untuk mengetahui tentang dampak masalah kependudukan terhadap derajat kesehatan



1.3.4



Untuk mengetahui solusi dari masalah kependudukan tersebut



1.4 Metode Penulisan



Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan dan browsing internet.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Masalah Kependudukan Di Indonesia



Kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan oleh melimpahnya sumber daya alam (SDA) Negara tersebut. Jumlah penduduk yang besar akan bermanfaat jika kualitasnya tinggi. Sebaliknya, jika kualitasnya rendah, maka jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Kependudukan di Indonesia menjadi akar permasalahan bangsa kita saat ini. kemiskinan, pengangguran dan SDM yang masih rendah merupakan masalah yang terus dialami oleh bangsa kita. Situasi kependudukan Indonesia saat ini dinilai masih kurang menguntungkan, baik yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, administrasi kependudukan, maupun mobilitas atau persebarannya. Beberapa masalah yang Nampak jelas dari padatnya penduduk di negera kita ini adalah kemiskinan, masalah kesehatan, masalah pengangguran maupun masalah di bidang pendidikan.



2.1.1



masalah kemiskinan Pada umumya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah modal ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Disamping itu mereka juga tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri ditambah lagi dengan tingkat pendidikan rendah sehingga waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan serta mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.



2.1.2



masalah kesehatan Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atauperusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap teranaktirikan dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.



2.1.3



masalah pengangguran Di dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia hendaknya bekerja – manusia yang sudah pantas bekerja di sebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab (petani yang menunggu



panen,karyawan yang sedang sakit,dsb). Sedangkan yang dimaksud dengan usia pekerja adalah tingkat umur seseorang yang diharapkan dapat bekerja dan memperoleh pendapatan. Di Indonesia kisaran usia kerja adalah antara 10-64 tahun. Kemudian yang disebut sebagai pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Menurut data Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk usia 10-24 tahun sebanyak 63,4 juta jiwa atau 26,6% sedangkan usia 0-9 tahun sebanyak 45,9 juta jiwa atau sebesar 19,3 %. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, serta tidak memiliki keterampilan dan kompetensi memadai dan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka jumlah usia produktif yang besar tersebut tidak akan berguna dan justru akan menjadi beban bagi negara karena tidak dapat diserap lapangan pekerjaan



Kepadatan penduduk di Indonesia merupakan sumber dari berbagai permasalahan yang dialami bangsa kita selama ini. Kemiskinan yang besar, pengangguran dan sumber daya manusia yang rendah merupakan hal yang tidak lepas dari negeri ini Dalam menanggapi hal ini ,ada cita-cita besar yang ingin diraih oleh pemerintah dalam hal pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) hingga akhir tahun 2014. Cita-cita besar yang dimaksud adalah terwujudnya “Penduduk Tumbuh Seimbang” yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) =1.



2.2 Faktor-faktor penyebab masalah kependudukan



2.2.1



Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population) penduduk Indonesia terbilang sangat besar.Menurut Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Angka ini menduduki ranking ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China (1,3 milyar jiwa), India (998,1 juta jiwa) dan Amerika Serikat (276,2 juta jiwa).



Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.



2.2.2



Tingkat Pendidikan Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah (BOS), program wajib belajar, dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah.



Beberapa faktor yang



menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagai berikut : a.



Rendahnya kualitas sarana fisik



b. Rendahnya kualitas guru c.



Rendahnya kesejahteraan guru



d. Rendahnya prestasi siswa e.



Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan



f.



Mahalnya biaya pendidikan.



g.



Rendahnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai anaknya sekolah, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat.



h. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti kelas, guru, dan buku-buku pelajaran.



2.2.3



Persebaran Penduduk Tidak Merata Banyaknya masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar mengakibatkan terjadinya kepadatan di kota-kota besar. Namun fasilitas dan perekonomian di daerah perkotaan semakin meningkat. Sedangkan pada daerah yang ditinggalkan penduduknya tidak mengalami kemajuan sama sekali sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pertumbuhan daerah perkotaan dan pedesaan. Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara sebagai berikut:



a.



Faktor Fisiografis, meliputi keadaan fisik pulau tersebut, misal keadaan tanah, iklim dan cuaca.



b. Faktor Biologis, meliputi keanekaragaman makhluk hidup yang ada. c.



2.2.4



Faktor Kebudayaan dan Teknologi, meliputi kemajuan teknologi yang ada.



Rendahnya Partisipasi Pria Dalam Ber-KB Partisipasi pria adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dan kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi, serta prilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangannya dan keluarganya (BKKBN, 2000). Bentuk nyata dari partisipasi pria tersebut adalah: sebagai peserta KB, mendukung dan memutuskan bersama istri dalam penggunaan kontrasepsi, sebagai motivator KB merencanakan jumlah anak dalam keluarganya (BKKBN, 2003).



Berdasarkan pengambilan data peserta aktif pada bulan januari tahun 2010 menunjukan bahwa prevelensi KB di Indonesia adalah 75.8 % . Diantaranya akseptor wanita sebanyak (75.4%) dan akseptor pria sebanyak (1.6%)(BKKBN, 2011). Rendahnya partisipasi pria atau suami dalam KB dan kesehatan reproduksi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: a.



faktor dukungan, baik politis, sosial budaya, maupun keluarga yang masih rendah sebagai akibat rendah atau kurangnya pengetahuan pria atau suami serta lingkungan sosial budaya yang menganggap KB dan kesehatan reproduksi merupakan urusan dan tanggung jawab perempuan.



b.



faktor akses, baik akses informasi, maupun akses pelayanan. Dilihat dari akses informasi, materi informasi pria masih sangat terbatas, demikian halnya dengan kesempatan pria atau suami yang masih kurang dalam mendapatkan informasi mengenai KB dan kesehatan reproduksi. Keterbatasan juga dilihat dari sisi pelayanan dimana sarana atau tempat pelayanan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi pria atau suami masih sangat terbatas, sementara jenis pelayanan kesehatan reproduksi untuk pria atau suami belum tersedia pada semua tempat pelayanan dan alat kontrasepsi untuk suami hanya terbatas pada kondom dan vasektomi (Iman, 2008).



2.2.5



Lemahnya Institusi Daerah Dalam Pelaksanaan Program KB Kerumitan makin terbayang karena upaya untuk mengatasi simpang siur data dan kinerja program KB untuk menahan laju pertumbuhan penduduk juga terganggu oleh masalah institusi, terutama di kabupaten/kota. Belum lagi kalau kependudukan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal menjaga kualitasnya. Dimulai sejak awal era reformasi, program KB seakan mati suri. Stagnasi mulai terjadi sejak era otonomi daerah dicanangkan tahun 1999. Pada umumnya daerah tidak menempatkan KB sebagai program prioritas. Bahkan masih banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki badan atau lembaga yang mengurus KB. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, baru 385 yang mempunyai institusi untuk mengurus KB. Ironisnya, dari 385 kabupaten/kota tersebut, baru 7 persen yang



mempunyai institusi yang khusus menangani KB, sedangkan 93 persen digabung dengan tugas-tugas lain. Mengecilnya komitmen pemda, khususnya pemerintah kabupaten/kota pada awal pelaksanaan otonomi daerah antara lain karena pertimbangan pembiayaan. KB yang banyak dinilai sebagai urusan yang lebih banyak menyedot anggaran, kemudian diciutkan, digabungkan dengan urusan lain. Kewajiban pemerintah provinsi, maupun kebupaten/kota mengurus program KB baru ditegaskan pada Peraturan Pemerintah 38/2007. PP ini ternyata hanya melahirkan berbagai institusi KB yang ala kadarnya. Kinerja program tidak membaik, setidaknya jika dilihat dari hasil SP 2010.



2.2.6



Database Serta Administrasi Kependudukan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara yang dinamakan Peristiwa Penting adalah kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Berikut merupakan masalah dari database serta administrasi kependudukan :



a.



Masalah Akta Nikah Masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak memiliki akta nikah sama sekali karena kawin di bawah tangan atau kawin siri. Masih banyak ditemukan kasus dimana akta nikah catatan sipil tidak dapat diterbitkan gara-gara salah satu pasangan suami istri itu tidak memiliki akta lahir saat menikah.



Apakah ada kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya cukup dengan menunjukkan ijasah sekolah atau dengan cara lain yang bisa digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengatasi masalah tersebut mengingat masih ada warga yang tidak memiliki ijasah sekolah. b. Masalah KTP dan KK Masih banyak warga DKI Jakarta yang belum memiliki akta kelahiran karena tidak memiliki KTP, Kartu Keluarga, akta nikah dari KUA atau Catatan Sipil dan surat keterangan lahir anak dari dokter atau bidan. Kasus lain, salah satu orang tua kabur atau meninggalkan istri atausuami dan anak tanpa kabar bertahun-tahun dengan membawa KTP dan Akta nikah sehingga istri atau suami sulit untuk membuatkan akta kelahiran untuk anaknya.



2.2.7



Rendahnya Usia Kawin Pertama Usia perkawinan pertama wanita erat hubungannya dengan fertilitas. Karena bila umur perkawinan pertamanya semakin muda semaki mendekati umur haid pertama, maka semakin lama masa reproduksinya. Hal itu semakin panjang resiko seorang wanita untuk hamil dan melahirkan.



Data Riskesdas 2010 menunjukan bahwa prevalensi umur perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen. Menurut SDKI Tahun 2007, 17 persen wanita yang saat ini berumur 45-49 tahun menikah pada umur 15 tahun, sedangkan proporsi wanita yang menikah pada umur 15 tahun berkurang dari 9 persen untuk umur 30-34 tahun menjadi 4 persen untuk wanita umur 20-24 tahun. Menurut data Susenas Tahun 2010, secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19.70 tahun, rata-rata usia kawin didaerah perkotaan 20.53 tahun dan di daerah perdesaan 18.94 tahun, masih terdapat beberapa propinsi rata-rata umur kawin pertama perempuan dibawah angka nasional.



2.2.8



Tingkat Pendapatan Pendapatan penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.



Pendapatan Per Kapita Beberapa Negara Tahun 2010 No.



Negara



Pendapatan Per Kapita (US $)



1.



Amerika Serikat



47.140



2.



Australia



43.740



3.



Jepang



42.150



4.



Malaysia



7.900



5.



Singapura



40.920



6.



Indonesia



2.580



7.



Thailand



4.210



8.



Filipina



2.050



9.



Inggris



38.540



10.



Korea Selatan



19.890



Dengan pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai kesejahteraan.



2.3 Dampak Masalah Kependudukan Terhadap Derajat Kesehatan Derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Derajat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Faktor-faktor yang dapat menggambarkan masih rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia adalah: a.



Banyaknya lingkungan yang kurang sehat.



b. Penyakit menular sering berjangkit. c.



Gejala kekurangan gizi sering dialami penduduk.



d. Angka kematian bayi tahun 1980 sebesar 108 per 1000 bayi dan tahun 1990 sebesar 71 per 1000 kelahiran bayi.



2.4 Solusi terhadap masalah kependudukan



2.4.1



Peningkatan Pendapat per Kapita upaya untuk menaikkan pendapatan perkapita, pemerintah melakukan usaha, antara lain:



a.



Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.



b.



Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.



c.



Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan.



d.



Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan)



e.



Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang.



2.4.2



Bidang Pendidikan Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu:



e.



Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi.



f.



Menambah jumlah guru (tenaga kependidikan) di semua jenjang pendidikan.



g. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai tahun ajaran 1994/1995. h.



Pemberian bea siswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya.



i.



Membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah.



j.



Menambah sarana pendidikan seperti alat ketrampilan dan olah raga.



k. Meningkatkan pengetahuan para pendidik (guru/dosen) dengan penataran dan pelatihan. l.



Penyempurnaan kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.



m. Menggalakkan partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan.



2.4.3



Memberikan Pendidikan Kependudukan Kepada Remaja Dengan pendidikan kependudukan dipastikan para remaja akan memiliki 4 (empat) sikap peduli, yakni:



a.



Peduli terhadap manusia dan kebutuhannya



b. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan ekonominya c.



Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan kehidupan sosial, budaya dan agama



d. Peduli terhadap pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup.



2.4.4



Bidang Kesehatan Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yaitu:



a. b.



Melaksanakan program perbaikan gizi. Perbaikan lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan.



c.



Penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat.



d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. e.



Pembangunan Puskesmas dan rumah sakit.



f.



Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.



g. Penyediaan air bersih. h. Pembentukan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)



2.4.5



Pemerataan penyebaran Penduduk Untuk mengatasi masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Program pemerintah tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1980 -1990 an. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu: a.



Meratakan persebaran penduduk di Indonesia.



b.



Peningkatan taraf hidup transmigran.



c.



Pengolahan sumber daya alam.



d.



Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.



e.



Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran.



f.



Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.



g.



Meningkatkan pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.



Beberapa solusi lain upaya lain yang dapat dilakukan adalah: a.



Pengadaan rumah vertikal atau rusun



b.



Mengatur jarak kelahiran



c.



Menambah pengetahuan tentang kependudukan



d.



Meningkatkan usaha ekonomi keluarga



e.



Para transmigran yang sukses bisa kembali membangun daerah asalnya



2.4.6



Mengatasi usia perkawinan muda



Salah satu program kependudukan yang dapat mengendalikan jumlah penduduk dan langsung sasarannya terhadap perkawinan pertama pada perempuan adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program PUP ini adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Program ini bisa terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terkait mendukung. Salah satu kendala dalam pelaksanaan program PUP di lapangan adalah belum direvisinya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang membolehkan perkawinan pada usia 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria.



2.4.7



partisipasi pria dalam ber-KB Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya partisipasi pria dalam ber-KB antara lain:



a.



Perlunya peningkatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang partisipasi pria dalam KB kepada pasangan usia subur sehingga mereka bisa memahami bahwa bukan hanya perempuan saja yang ber-KB tapi pria juga penting untuk ber-KB.



b.



Perlunya peningkatan KIE melalui paguyuban atau kelompok KB pria tentang alat kontrasepsi pria yaitu kondom untuk meningkatkan pengetahuan pria tentang alat kontrasepsi kondom.



c.



Perlunya peningkatan KIE kepada calon pengantin pria dan wanita tentang partisipasi pria dalam KB.



d. Perlunya bantuan biaya pelayanan KB dan penyelenggaraan safari KB selain alat kontrasepsi vasektomi atau MOP. e.



Perlunya peningkatan pemberian kondom gratis untuk pasangan usia subur.



f.



Perlunya pengadaan metode kontrasepsi baru bagi pria selain kondom dan vasektomi.



g.



Perlunya peningkatan KIE mengenai partisipasi pria dalam KB melalui media elektronik seperti televisi, radio dan media massa sepeti majalah dan Koran.



2.4.8



Database dan administrasi kependudukan Solusi dari masalah database dan administrasi kependudukan antara lain dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk menciptakan sistem pengenal tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan menjadi identitas tunggal penduduk. NIK menjadi prasyarat utama bagi database kependudukan nasional yang berbasis registrasi dan menjadi instrumen dan validasi jati diri seseorang yang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. DPR-RI mendukung langkah pemerintah menerbitkan single identity number (SIN) yang akan menjadi nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk di seluruh Indonesia. Dengan adanya KTP nasional berbasis NIK, tidak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya proses otentifikasi yang berjenjang, mulai dari kelurahan hingga pusat. Selain itu, sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang memiliki KTP lebih dari satu.



DAFTAR PUSTAKA







Rachmaningtyas,Ayu. 2013. Angka Kematian Ibu Melonjak. Diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari http://nasional.sindonews.com







Ziaul,Muhammad. 2012. Masalah Kependudukan Di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari http://ziaulmuhammad.blogspot.com







BKKBN. 2011. Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan: Mengapa?. Jakarta.







Mutia. 2013. Masalah Kependudukan Dan Upaya Penanggulangan. Diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari http://mutiahand.blogspot.com







Anwar ,Andi. 2013. Kondisi Penduduk Indonesia .Diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari http://gesco03.blogspot.com







Akel . 2013. Permasalahan Penduduk dan Dampaknya. Diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari http://ak3lvan.blogspot.com