Makalah Partai Politik [PDF]

Citation preview

MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK TENTANG PARTAI POLITIK BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang



Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untukmenyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalampenyelenggaraan negara.Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan.Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan.Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada fungsi rekrutmen politik,karena rekrutmen politik sangat penting sekali dilakukan oleh partai politik, sebabrekrutmen politik akan menentukan kualitas dari calon legislatif yang diusungoleh partai politik. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Partai Politik



Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untukmenyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalampenyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politikmemiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama darisetiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan2.1.1 Pengertian Partai Politik Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar -dasar Ilmu Politik” pengertian partai politik adalah: Suatu kelompok yang terorganisir yanganggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkekuasaan politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakankebijaksanaan-kebijaksanan mereka. (Budiardjo,2004:160) Definisi di atas senada dengan pendapat R.H Soltau yang tertulis dalam buku Miriam Budiardjo dengan judul buku “Dasar dasar Ilmu Politik“ sebagai berikut: “A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, bythe use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general policies” (“sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untukmemilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”) (Soltau dalam Budiardjo,2004:160) Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkanpendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh H.B Widagdo dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Partai Poltik Era Reformasi” yaitu:



“ A political party consists of a group of citizens, more or less organized, whoact as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim tocontro l the geverment and carry out the general politices”. (“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyaikekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”). (Gettell dalam Widagdo, 1999:6) Sementara itu, J.A. A.Corry dan Henry J. Abraham mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh Haryanto dalam bukunya “Partai Politik Suatu Tinjauan Umum” yaitu: “Political party is a volomtary association aiming to get control of the government by filling elective offices in the government with its members. (Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan menempatkan para anggotanya pada jabatanjabatan pemerintahan)”. (Corry dan dalam Haryanto,1948:9) Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orangorang yangterorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untukmemperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakankebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankanpada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalampemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politikikut



serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagiananggotanya pada lembaga pemerintahan. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, partai politik dapat didefinisikan sebagai berikut: “Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dip ersatukandan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari danmempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, gunamelaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. (Surbakti,1992:116) Pendapat di atas senada pula dengan pendapat Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul “Sistem Politik Indonesia”, partai politik adalah: Organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugasuntuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, politicalideal, political thesis, ideal objective), mempunyai program politik ( politicalplatform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaiantujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yangpanjang, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (power endeavor). (Kantaprawira,1988:62) Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka partai politik tidak hanya kumpulanorang-orang yang terorganisir, tetapi didalamnya terdapat pula tugas dan fungsi,ideologi-ideologi, program-program, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, sertamemiliki tujuan untuk menguasai dan merebut kekuasaan politik.Beberapa pendapat di atas, berbeda dengan pendapat Sigmun Neuman seperti yang dikuti oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya “Partisipasi Politik dan PartaiPolitik” mengemukakan definisi partai politik sebag ai berikut:



“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku -pelaku politikyang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya padamenguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukunganmasyarakat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yangberbedabeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yangmenghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengikatnya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas”. (Neuman dalam Miriam Budiardjo,1998:16-17) Pengertian ini mengungkapkan bahwa partai politik merupakan sebuahorganisasi artikulasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang memilikikepentingan politik yaitu menguasai pemerintah dan bersaing untukmendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi partai politik disini merupakanpenghubung kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat, tentunya sebagaimedia penghubung dan penampung aspirasi masyarakat. Hal ini berbeda pula dengan pendapat Inu Kencana dkk, yang mengemukakanbahwaPartai politik itu tidak hanya menekankan pada kumpulan orang-orang yangmemiliki ideologi yang sama atau berniat merebut dan mempertahankankekuasaan belaka, tetapi lebih untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatulevel negara. (Kencana dkk, 2002:58).Jadi, partai politik tidak hanya sekedar kumpulan orangorang yang memilikikesamaan ideologi dan tujuan yang sama, tetapi harus bersedia memperjuangkankebenaran, terutama dalam melaksanakan aktivitas politik dalam suatu negara.. Pengertian partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 pasal 1 (1) adalah: Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesiasecara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untukmemperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.



Beberapa penjelasan definisi partai politik menurut para ahli di atas mengatakanbahwa, partai politik didalamnya terdapat kumpulan orang-orang yangterorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi dan misi,program, yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik. Partai politik juga sebagai media penghubung antara masyarakatdengan pemerintah yaitu, dalam rangka penampung dan penyalur aspirasimasyarakat. Jadi ada satu hal yang membedakan antara partai politik denganorganisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan dipemerintahan. Apabila suatu organisasi memiliki tujuan untuk memperolehkekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat dikatakansebagai partai politik. Sedangkan untuk mempertahankan kekuasaannya partaipolitik harus memiliki massa pendukung sebanyak mungkin.2.1.2 Ciri-ciri Partai Politik Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai ciri-ciri tertentu yangmembedakan dari organisasi politik lainnya. Lapalombara dan Weiner mengemukakan beberapa ciri partai politik yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya “ Memahami Ilmu Politik “ yaitu: 1. Berakar dalam masyarakat lokal Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya,adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan halyang penting. Selain itu partai politik juga harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal karena jika tidak begitu bukanmerupakan partai politik 2. Melakukan kegiatan terus menerus Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan,dimana masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hiduppemimpinnya. 3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam peme rintahan



Beberapa asas dan komposisi partai politik ini, dituangkan ke dalam sebuah program politik yang nyata, dimana program-program tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Setiap partai politik memiliki program-program yang berbeda-beda, hal ini merupakan penjabaran ideologi yang dianut partai tersebut. Jadi, semakin banyak kepentingan yang di usung oleh partai politik, maka ini menandakan adanya spesialisasi kepentingankepentingan yang dibawa oleh partai politik, sehingga kepentingankepentingan yang diaspirasikan oleh partai politik tersebut dapat terlaksana dengan maksimal berdasarkan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Sedangkan berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik memiliki karakter yang berbeda-berbeda antara satu dengan lainya. Hal ini dapat dilihat dari para pengikut-pengikutnya ataupun kader-kader yang mewakili partai tersebut dalam lembaga legislatif. Untuk itu menurut Ramlan surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik”, setidaknya ada dua penggolongan komposisi dan fungsi anggota partai politik yaitu antara lain:1. Partai politik massa atau lindungan. Yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlahanggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, danmengembangkan diri sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakatsehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuannasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat memobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini sering kali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum. 2. Partai politik kader. Yaitu suatu partai yang mengandalkan kualitas keanggotaan, keketatanorganisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksikeanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui jenjang danintensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.(Surbakti,1992:123)



Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota partai politik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PDI-P termasuk dalam kategori partai massa. Hal ini terbukti bahwa PDI-P memiliki massa yang besar dan program-program yang dirumuskan secara umum dan fleksibel, serta para kader-kader PDI-P memiliki latar belakang sosial yang berbedabeda. Besarnya jumlah massa PDI-P dapat dilihat pada pemilu umum legislatif tahun 2004, PDI-P berhasil memperoleh kemenangan pada urutan ke dua. Dilihat dari orientasi keanggotaannya partai massa terdiri dari berbagai macam aliran politik yang kemudian dituangkan kedalam berbagai macam program-program politik yang bersifat umum, tak heranpartai ini pun mengatas namakan sebagai partai nasionalis yang mampumengakomodir segala kepentingan yang berlaku di masyarakat. 2.1.6 Fungsi Partai Politik Partai politik bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, dimana ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya,partai politik harus berperan aktif dalam hal penampung dan penyampai aspires itersebut. Hal ini merupakan penjabaran salah satu fungsi partai politik. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar -dasar Ilmu Politik” ada beberapa fungsi partai politik sebagai berikut : 1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik2. Partai politik seba gai sarana sosialisasi politik 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (Budiardjo,2002:163) Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada fungsi rekrutmen politik,karena rekrutmen politik sangat penting sekali dilakukan oleh partai politik, sebabrekrutmen politik akan menentukan kualitas dari calon legislatif yang diusungoleh partai politik. 2.2 Rekrutmen Politik



Setiap organisasi tidak akan pernah terbentuk apabila tidak memiliki anggota,karena anggota merupakan pengerak roda setiap organisasi. Begitu pula dengan partai politik. Partai politik dituntut harus mampu melahirkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. 2.2.1 Pengertian Rekrutmen Politik Menurut Fadillah Putra dalam bukunya yang berjudul “Partai Politik danKebijakan Publik”, rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen anggotaanggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Hal ini sependapat dengan Ramlan Surbakti dalam Bukunya “Memahami Ilmu Politik” yang mendefinisikan rekrutmen politik, yaitu: Rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalamsistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya(Surbakti,1992:118). Agus Pramono dalam bukunya yang berjudul “Elit Politik: yang Loyo danHarapan Masa Depan” berpendapat bahwa rekrutmen politik yaitu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk memiliki kelompoknya dalam jabatan administrasi maupun politik. (Pramono,2005:30) Jadi, berdasarkan pengertian di atas maka setiap partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggotanya masing-masing, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedur perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Fungsi rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitudengan cara menempuh berbagi proses penjaringan, yang



nantinya akandijadikan sebagai calon anggota legislatif.2.2.2 Mekanisme Rekrutmen Politik Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat,karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politikyang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untukduduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Menurut Fadillah Putra dalam bukunya “Partai politik dan Kebijakan publik” terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain. a. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampi lkanseseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga



7. SelectionFaktor ini menunjukan kepada mekanisme atau prosedur rekrutmen politik yang berlaku.Negara demokrasi menuntut adanya elit politik yang mampu memaksimalkan dirinya untuk benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, karena hal ini akan berhubungan dengan fungsi dari elit politik tersebut. Untuk itu, menurut Agus Pramono dalam bukunya yang berjudul “Elit Politik yang Loyo dan Harapan Masa Depan”, seorang elit politik harus memenuhi beberapa kemampuan yaitu: a. Kemampuan artikulasi kepentingan Dalam pengertian bahwa elit politik harus mampu memahami sikap, nilai nilaidan orientasi politik masyarakat. Dengan kemampuan



tersebut elit politik dapatmenjunjung aspirasi politik masyarakat yang bersangkutan. b. Kemampuan agregasi kepentingan. Dalam pengertian mampu memadukan tuntutan-tuntutan yang disampaikanberbagai kelompok masyarakat menjadi alternatifalternatif pembuat kebijakanpublik. c. Kemampuan sosialisasi politik. Dalam pengertian memberdayakan masyarakat. Upaya ini dimaksudkansebagai upaya mentranspormasikan segenap potensi masyarakat kedalamkekuatan-kekuatan nyata yang diharapkan mampu melindungi danmemperjuangkan hak-hak sipil. d. Kemampuan komunikasi politik. Komunikasi politik dilakukan dengan revitalisasi (penguatan) dandemokratisasi pranata sosial. Penguatan institusi wakil rakyat yang diwakili olehelit politik, berfungsi sebagai tempat bargain masyarakat dan negara. (Pramono,2005:56-60) Pemilihan calon anggota legislatif adalah mutlak kewenangan pengurus partaipolitik, rakyat tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif yang bersihdari korupsi. Namun demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untukOrang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), dan Lembaga BantuanHukum meresmikan Komite Pemantau Legislatif (KPL). Beberapa kriteriakriteriacalon anggota legislatif yang layak dijadikan wakil rakyat adalah: 1. Tidak pernah memerintahkan atau melakukan kejahatan/kecuranga n politik. 2. Tidak pernah menggunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat. 3. Tidak memiliki gagasan atau pikiran yang mendukung tindak kekera



san.4. Tidak pernah dipidana, diberhentikan atau dipindahkan karena korupsi .5. Tidak memiliki kekayaan yang diduga hasil korupsi, kolusi dan nepotisme. 6. Tidak memiliki jabatan pada lembaga/perusahaan Negara . 7. Tidak melakukan kecurangan dalam bisnis yang merugikan negara d an pelayanan masyarakat . 8. Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pibad i,keluarga dan kroni . 9. Tidak mendapatkan fasilitas karena kedekatannya dengan pejabatpe merintah. (MediaTransparansi Edisi 9 Juni 1999) Berdasarkan beberapa penjabaran kriteria calon anggota legislatif yang dikemukakan oleh beberapa pakar di atas, maka kriteria calon anggota legislatif itu mencakup kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugas politik serta persayaratan yang harus dipenuhi seorang calon anggota legislatif, yang mencakup tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, baik negara maupun masyarakat, sehingga calonlegislatif yang diusung oleh partai politik betul-betul berkualitas dan dapat menjalankan tugasnya dengan bijaksana. BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama dari setiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada fungsi rekrutmen politik,karena rekrutmen politik sangat penting sekali dilakukan oleh partai politik, sebabrekrutmen politik akan menentukan kualitas dari calon legislatif yang diusungoleh partai politik.



Dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia yang kini menganut sistem Multipartati tidak menutupi kemungkinnan perjalanan demokrasi di negara kita ini berlangsung cukup sengit dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.