Makalah PPKN: Semakin Meningkatnya Angka Kemiskinan Di Indonesia [PDF]

Citation preview

MAKALAH PPKN SEMAKIN MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA



DISUSUN OLEH : { KELOMPOK 3 } - XI MIPA 6



Nama Anggota Kelompok : 1. 2. 3. 4.



BARIQ WAHYU W DEVINTA PERMATA A M. UMAR S SABRINA FITRI P



(05) (10) (22) (28)



1



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan kasih sayang – Nya kepada kami karena hanya dengan izin – Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru PPKN SMA Negeri 1 Surabaya. Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga menyadari bahwa makalah yang telah kami susun ini masih banyak kekurangan baik secara sistematika penulisan, bahasa, dan penyusunannya. Oleh karena itu, kami memohon saran serta pendapat yang dapat membuat kami menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas di lain waktu. Mudah – mudahan karya tulis yang kami buat menjadi bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi pembacanya.



Surabaya, 20 Maret 2019



2



DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................................................. 4 B. Rumusan Masalah....................................................................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat.................................................................................................... 6 BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Kemiskinan............................................................................................... 7 2. Seberapa Luas Penyebaran Kemiskinan di Indonesia................................................ 7 3. Faktor yang Menguatkan Bahwa Kemiskinan Harus Ditangani Pemerintah.............. 9



4. Kebijakan dan Program Masalah Kemiskinan di Indonesia....................................... 9 5. Perbedaan Pendapat Tiap Organisasi Mengenai Kemiskinan.................................... 12 6. Lembaga Yang Bertanggung Jawab Mengenai Masalah Kemiskinan....................... 13 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan................................................................................................................. 15 B. Kritik.......................................................................................................................... 15 C. Saran........................................................................................................................... 15



DAFTAR PUSTAKA



3



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah



Kemiskinan merupakan suatu masalah bagi Negara-negara di seluruh dunia, kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi bagi Negara berkembang dan Negara maju seperti Inggris dan Amerika. Di Inggris kemiskinan terjadi sekitar tahun 1700 pada masa kebangkitan revousi di Eropa. Amerika Serikat sendiri mengalami kemiskinan pada tahun 1930-an, saat itu ekonomi mereka mengalami depresi dan resesi ekonomi yang hebat namun setelah tiga puluh tahun kemudian mereka tercatat menjadi Negara Adidaya dan terkaya di dunia.



Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara spesifik kemiskinan di Indonesia. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunanaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena imbas dari para birokrat kurang kompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut.



Begitu banyak kita lihat pengemis, pengamen, pemulung, dan lain lain di sekitar lingkungan kita sehari-hari, baik pada saat kita bepergian, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Itu adalah salah satu dari kemiskinan. Sampai saat ini, belum 4



juga ditemukan cara penanggulangan kemiskinan itu sendiri, dan Pemerintah masih belum juga maksimal dalam menangani masalah ini. Namun itu bukan hanya salah Pemerintah saja tetapi kita juga harus dapat berkontribusi dan andil dalam mengatasi kemiskinan tersebut, karena untuk mengubah kemiskinan harus dibutuhkan mental yang baik.



Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan itu sangat tampak dari adanya rumah kumuh di pinggiran sungai, timbulnya berbagai macam penyakit, khususnya penyakit busung lapar maupun gizi buruk. Mungkin kemiskinan terjadi karena tidak dapat membiayai kehidupan secara langsung. Dan itulah yang terjadi saat ini, bahwa kemiskinan sekarang ada dimana-mana. Jika pemerintah tidak mengatasi masalah kemiskinan secepat mungkin, kemiskinan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemiskinan tidak hanya berdampak bagi rakyat miskin tetapi juga bagi warga sekitarnya, karena kemiskinan juga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.



Dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, maka hal ini menjadi masalah tersendiri bagi negara ini dan sampai saat ini masih belum ada solusinya. Dan kemiskinan mempunyai hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kemiskinan harus bersama-sama kita tanggulangi agar angka kemiskinan tidak terus meningkat.



B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana jalannya masalah kemiskinan tersebut? 2. Seberapa luas masalah tersebut terjadi pada bangsa dan negara 3. Mengapa masalah tersebut harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab untuk memecahkannya? 4. Adakah kebijakan tentang masalah kemiskinan tersebut? 5. Adakah perbedaan pendapat tiap organisasi yang berpihak pada masalah ini? 6. Pada tingkat atau Lembaga pemerintah apa saja yang bertanggung jawab tentang masalah tersebut?



5



C. Tujuan dan Manfaat  Tujuan : Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia ini adalah sebagai berikut: 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 2. Mengetahui seberapa luas masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. 3. Mengetahui pendapat dari beberapa organisasi dalam menangani masalah ini. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga. 5. Untuk mengetahui sejauh mana upaya serta kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 6. Serta untuk mengetahui lembaga pemerintah mana saja yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kemiskinan ini.  Manfaat : a. Bagi Penulis Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata pelajaran PPKN [Pendidikan Kewarganegaraan]. b. Bagi Pihak Lain Makalah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan upaya penyelesaian angka kemiskinan di Indonesia.



6



BAB II PEMBAHASAN



1. Pengertian dan Jalannya Kemiskinan di Indonesia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7 persen atau 39 juta penduduk indonesia tergolong kategori penduduk miskin. Pengangguran sebanyak 10,4 persen. Di antara 100 juta angkatan kerja menganggur. Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia yang masuk pada urutan ke-68. Sementara itu, di sisi lain praktik korupsi terus tumbuh subur di negeri ini. Badan Pemeriksa Keuangan bahkan melaporkan uang negara yang dikorupsi mencapai Rp103 triliun. (RIZ)" Dengan jumlah Penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas di Indonesia menuntut penanganan yang berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk bisa menjawab dari permasalahan kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika adalah sebagai berikut : - Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandan, pangan dan papan). - Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). - Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga). - Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. - Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. - Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. - Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. - Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. - Ketidakmampuan dan ketidak tergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).



2. Seberapa Luas Penyebaran Kemiskinan di Indonesia Sumber data BPS untuk mengukur data kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 7



sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.



Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 lalu masyarakat miskin di Indonesia mencapai 13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia. Di akhir tahun 2010, jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh berbeda. Memasuki September 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian September 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada September 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Dari data juga disebutkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan periode 2018 tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 8



10,27 juta. Sementara itu di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada September 2018). Sedangkan dari segi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada September 2018. Ini berarti kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa ini. Bayangkan dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia yang berpenduduk 26,79 juta orang di tahun yang sama.



3.Faktor yang Menguatkan Bahwa Kemiskinan Harus Ditangani Pemerintah Kemiskinan terjadi karena terjadinya ketidakmerataan pendapatan yang diterima pada tiap individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan ini dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya, (1) kemampuan dan keahlian yang berbeda, (2) intensitas kerja orang yang satu dengan lainnya beragam, (3) perbedaan antar jabatan (okupasi), (4) perbedaan tingkat pendidikan, (5) faktor-faktor lain seperti, warisan, tabungan dan pengambilan resiko, dan wiraswasta (entrepreneurship). Sehingga, pemerintah wajib berperan aktif dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia ini. Karena jika tidak segera ditangani oleh pemerintah angka kemiskinan akan semakin meningkat, Indonesia akan menjadi negara yang terbelakang dalam hal apapun, terutama perekonomian Indonesia. Miskin ilmu dan miskin kesehatan. Jika pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masalah ini, negara akan semakin kacau, dan perekonomian di Indonesia akan menurun.



 Penanggung Jawab Masalah Kemiskinan Meningkatnya angka kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara yang berada di negara tersebut. Seseorang dapat bertanggung jawab dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Dengan angka pengangguran yang menurun tingkat kemiskinan pun menjadi menurun juga. Jadi, seseorang baik pemerintah maupun warga dapat bertanggung jawab terhadap masalah ini yaitu meningkatnya angka kemiskinan.



4. Kebijakan dan Program Masalah Kemiskinan di Indonesia Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan 5 strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk diketahui, pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun jadi 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia. Pertama, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. 9



Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Langkah kedua, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Selain itu, penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian. Selanjutnya langkah ketiga ialah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi. Sementara itu langkah keempat yaitu peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Terakhir langkah kelima yaitu melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain. Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang selama ini diimpor.  Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi 10



Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.  Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut: a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) . b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri. c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.  Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik. Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”. Selain itu, ada beberapa kebijakan dan program pemerintah yang lain untuk mengatasi angka kemisiknan di Indonesia.  Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain : 1. Peningkatan akses fakir miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi. 2. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan fakir miskin. 3. Perlindungan hak – hak fakir miskin. 4. Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan fakir miskin.  Program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yaitu : 1. Program Pokok Program penanggulan kemiskinan kronis o



Pemberdayaan fakir miskin di wilayah hutan kemasyarakatan 11



o o o o o o o



Pemberdayaan fakir miskin di wilayah pedesaan Pemberdayaan fakir miskin di wilayah sub urban (desa-kota) Pemberdayaan fakir miskin di wilayah perkotaan Pemberdayaan fakir miskin di wilayah pesisir pantai Pemberdayaan fakir miskin di wilayah kepulauan terpencil Pemberdayaan fakir miskin di wilayah perbatasan antar negara Pemberdayaan fakir miskin di wilayah pertambangan dan industri Program penanggulangan kemiskinan Transient o o



Pemberdayaan fakir miskin Eks korban bencana alam Pemberdayaan fakir miskin Eks Bencana social



2. Program terpadu pengembangan desa miskin atau adopsi desa miskin 3. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin Untuk mendukung program pokok, akan dilaksanakan kegiatan pendukung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraa sosial bagi keluarga fakir miskin.



5. Perbedaan Pendapat Tiap Organisasi Mengenai Kemiskinan Perbedaan pendapat tentu tentang kemiskinan ada. Ada yang berpihak untuk membiarkannya. ada juga yang berpihak memberantasnya hingga ke akar-akarnya dan ada juga yang yang berpendapat untuk mencegah dan mengilangkannya dengan pendekatan yang sedikit-sedikit. Organisasi yang Berpihak Pada Masalah "Semakin Meningkatnya Angka Kemiskinan" antara lain: 1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan lembaga untuk menangani dan berkoordinasi dalam hal yang berhubungan dengan penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan di Republik Indonesia. 2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang terbentuk berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 yang merupakan tim lintas sektor kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah yang bersangkutan. 3. MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) merupakan program bersama Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan kehidupan perempuan miskin di Indonesia dengan cara memperkuat organisasi perempuan dan isu jender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan dan layanan di lima isu strategis.



12



4. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang dibentuk melalui Kepres No. 124 Tahun 2001, Kepres. No. 8 Tahun 2002, Kepres. No. 34 Tahun 2004. pemerintah mendirikan lembaga ini dengan dua pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain: - mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin -4.6meningkatkan pendapatan atau daya beli penduduk miskin.



6. Lembaga Yang Bertanggung Jawab Mengenai Masalah Kemiskinan Ada 19 kementerian lembaga yang menangani kemiskinan dan saat ini masih bekerja untuk penurunan angka kemiskinan menjadi 3-4% jumlah penduduk pada tahun 2019. Intervensi penanganan fakir miskin, dilakukan 19 kementerian lembaga. Ada kementeriankementerian yang memiliki signifikansi untuk bisa mereduksi angka kemiskinan. Salah satu dari 19 kementerian itu antara lain: - Kemensos kontribusi 1%. - Kementrian Pertanian kontribusi 1,5%. - Kementrian Kelautan dan Perikanan 0,5%. - Sedangkan 1% lainnya berbagai kementerian lembaga salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena kondisi infrastruktur sangat penting misal waduk, irigasi teknis, bahan baku timah. Salah satu program yang bisa mengurangi angka kemiskinan dari Kemensos yang bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi se-Indonesia yaitu Desa Sejahtera Mandiri. Dalam program tersebut ditargetkan akan terbentuk kemandirian dalam lima tahun.



 Landasan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam UUD 1945 Konstitusi Negara kita (UUD’45) dengan tegas menyebutkan bahwa Negara wajib ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dan secara khusus landasan kebijakan Penanggulangan kemiskinan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal yakni: 1. Pasal 27 ayat2:“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 2. Pasal 28 H Ayat 1:“Setiap orang berhak hidup sejak terlahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 3. Pasal 28 H Ayat 2:”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” 4. Pasal 28 H Ayat 3:“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” 5. Pasal 28 H Ayat 4:“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun 13



6. Pasal 31 ayat1:“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan” 7. Pasal 33 Ayat 1:“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 8. Pasal 33 Ayat 2:“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” 9. Pasal 33 Ayat 3:“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuranrakyat” 10. Pasal 33 Ayat 4:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 11. Pasal 34: Ayat 1:“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” 12. Ayat 2:”Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 13. Ayat 3:”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”. Sebagai turunan UUD’45, landasan yuridis yang relevan dengan kebijakan penanggulangan secara langsung adalah: 1. UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2. Perpres No 7/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bab XVI tentang Penanggulangan Kemiskinan 3. UU 11/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sosial, Budaya, dan Ekonomi 4. UU 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik 5. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Presiden No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



14



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan masalah yang telah dibahas di atas, untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut kita seharusnya paham tentang apa yang dimaksud kemiskinan dan faktor-faktor penting penyebab masalah kemiskinan tersebut. Dan pengentasan kemiskinan tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja, tetapi juga harus dibantu oleh sektor lain dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Pemerintah pun harus mempunyai program pengentasan kemiskinan yang lebih baik dari yang sudah ada dan diharapkan pemerintah baik di kota atau daerah bisa menjalankan dengan sejujur mungkin tanpa adanya korupsi yang saat ini merajalela. Bila itu bisa terlaksana dengan baik maka dipastikan keadaan ekonomi di Indonesia bisa lebih baik dari sekarang dan penyakit sosial ekonomi ini dipastikan akan berkurang.



B. Kritik Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat kurang peduli dengan meningkatnya angka kemiskinan. Dengan ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat Indonesia, banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Meningkatnya angka kemiskinan mempengaruhi pendapatan masyarakat di Indonesia rendah, masyarakat di Indonesia akan mengalami banyak kerugian dan masalah.



C. Saran Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia peduli terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Kita harus memperhatikan masalah yang ada dan memikirkan solusinya. Tidak hanya masyarakat, pemerintah sebagai pemimpin rakyat juga harus mengarahakan masyarakat Indonesia menjadi yang lebih baik. Dengan pemerintah mengadakan lapangan kerja yang luas, dan mengurangi hutang-hutang milik Indonesia, Indonesia akan terbebas dari angka kemiskinan yang ada.



15



DAFTAR PUSTAKA



http://awangaliakbar.blogspot.com/2012/04/masalah-kemiskinan-di-indonesia.html https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/ https://www.merdeka.com/uang/ini-5-langkah-pemerintah-untuk-tekan-kemiskinan-diindonesia.html https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgDumQ5Y1cZ7UAIORXNyoA;_ylu=X3oDMTEyYWF scjhuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMzBHZ0aWQDQjY4MjFfMQRzZWMDc3I/RV=2/RE=1552832016/RO=10/RU=http%3a%2f%2falvianfirman.blogspot.com%2f2015% 2f04%2fdefinisi-kemiskinan-penyebab-dampakdan.html/RK=2/RS=ouoTtjbTDcUv1Gzq1l7LgvXyv.ohttps://anfieldvillage.wordpress.com/2015/05/31/perundang-undangan-sosial-pengentasankemiskinan-dan-prakteknya/



16