Manajemen SDM Kesehatan Dalam Pena [PDF]

Citation preview

MAKALAH MANAJEMEN BENCANA “MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”



DISUSUN OLEH: Kelompok 4



PRODI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS 2021



1



KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kelompok dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana ” ini sebagai tugas mata kuliah Manajemen Bencana. Tak lupa salam sholawat penulis tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu yang telah bersedia untuk memberikan tugas ini. Dalam penyusunan makalah ini kelompok telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Namun sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi penyampaian materi maupun tata bahasa. Demikian semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Kelompok mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun.



Padang, 13 Februari 2021



Kelompok 4



i



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR................................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................3 1.1 Latar Belakang..................................................................................................................3 1.2 Rumusan Masalah............................................................................................................4 Tujuan Penelitian....................................................................................................................4 BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................................5 2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia..................................................................................5 2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.........................................................5 2.1.2 Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia.......................................................5 2.1.3 Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia.............................................................5 2.1.4 Jenis-Jenis Pengembangan.........................................................................................6 2.1.5 Metode-Metode Pengembangan................................................................................6 2.2 Manajemen SDM Kesehatan............................................................................................6 2.3 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Bencana..............................................7 2.4 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan........................................................................8 2.5 Pendayagunaan Tenaga..................................................................................................17 2.6 Upaya Penanggulangan Bencana...................................................................................20 2.7 Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo...............................................................................22 BAB III PENUTUP..................................................................................................................27 3.1 Kesimpulan.....................................................................................................................27 3.2 Saran...............................................................................................................................27 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................28



ii



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di seluruh penjuru dunia. Bencana dapat berdampak kepada individu, keluarga dan komunitas. Bencana adalah gangguan serius yang mengganggu fungsi komunitas atau penduduk yang menyebabkan manusia mengalami kerugian, baik kerugian materi, ekonomi atau kehilangan penghidupan yang mana berpengaruh terhadap kemampuan koping manusia itu sendiri (International Strategy for Disaster Reduction [ISDR], 2009). Indonesia dengan keadaan geografis dan kondisi sosialnya berpotensi rawan bencana, baik disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, angin puting beliung dan kekeringan, maupun yang disebabkan oleh ulah manusia dalam pengolahan sumber daya dan lingkungan (contohnya kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan tindakan teror bom) serta konflik antar kelompok masyarakat (Departemen Kesehatan [DepKes], 2006). Bencana memiliki dampak yang sangat merugikan manusia. Rusaknya sarana dan prasarana fisik (perumahan penduduk, bangunan perkantoran, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, sarana jalan, jembatan dan lain-lain) hanyalah sebagian kecil dari dampak terjadinya bencana disamping masalah kesehatan seperti korban luka, penyakit menular tertentu, menurunnya status gizi masyarakat, stress, trauma, dan masalah psikososial, bahkan korban jiwa. Bencana dapat pula mengakibatkan arus pengungsian penduduk ke lokasi-lokasi yang dianggap aman. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan baru di wilayah yang menjadi tempat penampungan pengungsi, mulai dari munculnya kasus penyakit dan masalah gizi serta masalah kesehatan reproduksi hingga masalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi serta penurunan kualitas kesehatan lingkungan (DepKes, 2006). Besarnya angka kejadian dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana sehingga membutuhkan upaya penanggulangan. Penanggulangan bencana adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengelola bencana dan mengurangi dampak bencana, diantaranya penetapan kebijakan dalam bencana, pengelolaan resiko berupa usaha pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta upaya pemulihan berupa rehabilitasi dan rekontruksi.



3



Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan bencana di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan harus mempersiapkan tenaga kesehatan yang profesional. Kejadian bencana biasanya diikuti dengan timbulnya korban manusia maupun kerugian harta benda. Terdapatnya korban manusia akan menyebabkan kerawanan status kesehatan pada masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat yang berada disekitar daerah bencana. Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan bencana adalah kurangnya sumber daya manusia kesehatan yang dapat difungsikan dalam penanggulangan krisis akibat bencana. sehingga upaya penanggulangan menjadi terhambat (Depkes, 2006) 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? 2. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia kesehatan? 3. Bagaimana strategi perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk bencana? 4. Bagaimana siklus perencanaan SDM kesehatan? 5. Bagaimana cara melakukan pendayagunaan tenaga? 6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana? 7. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis? 8. Bagaimana implementasi pengembangan SDM pada BPBD Kabupaten Wonosobo? Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengertian dari manajemen sumber daya manusia. 2. Untuk mengetahui pengertian dari manajemen SDM kesehatan. 3. Untuk mengetahui strategi perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk bencana. 4. Untuk mengetahui siklus perencanaan sumber daya manusia kesehatan. 5. Untuk memahami cara melakukan pendayagunaan tenaga. 6. Untuk mengetahui upaya penanggulangan bencana. 7. Untuk



mengetahui



implementasi



pengembangan



SDM



pada



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo.



4



Badan



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Berikut pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut para Amstrong. Amstrong mendefinisikan MSDM secara sederhana yaitu, bagaimana orang- orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi (Alan Price, 1997). 2.1.2 Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengertian pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Malayu, adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Dimana pendidikan adalah suatu usaha untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan (Malayu, 2001). 2.1.3 Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut: a) Produktivitas kerja b) Efisiensi c) Kerusakan d) Kecelakaan e) Pelayanan f) Moral g) Karier h) Konseptual i) Kepemimpinan j) Balas jasa k) Konsumen



5



2.1.4 Jenis-Jenis Pengembangan a. Pengembangan secara informal Karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan diri. Caranya dengan mempelajari buku-buku literatur Pengembangan secara formal yang ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatannya (Winarsih, 2014:19). b. Karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan. Disini diklat bisa dilakukan perusahaan sendiri atau dengan mengirimkan keluar ke perusahaan lain (Winarsih, 2014:19). 2.1.5 Metode-Metode Pengembangan Metode pengembangan terdiri dari: a. Metode latihan atau training. Beberapa ahli telah mencoba untuk menjelaskan terkait Metode latihan atau trainning, salah satu ahli mengatakan Andrew F. Sikula (dalam Malayu, 2001), yang terdiri dari:







On the job







Vestibule







Demonstration and example







Simulation







Apprenticeship







Classroom methods



b. Metode pendidikan atau education. Untuk model latihan atau pengembangan untuk SDM dengan Training methods, yang terdiri dari :







Under study,







Job rotation and planned progression,







Coaching and counseling,







Junior board of executive or multiple management,







Committee assignment,







Business games



2.2 Manajemen SDM Kesehatan a. SDM Kesehatan Seseorang yg bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yg memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tdk yg utk jenis tertentu memerlukan kewenangan dlm melakukan upaya kesehatan 6



b. Manajemen SDM Kesehatan Serangkaian kegiatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga yg bekerja secara aktif di bidang kesehatan dlm melakukan upaya kesehatan c. Tujuan Umum Meningkatnya pengelolaan sdm kesehatan dalam penanganan bencana (manajemen) d. Tujuan Khusus Tersusunnya pedoman perencanaan sdm kesehatan, tersedianya sdm kesehatan yang mempunyai kemampuan dalam penanganan bencana, meningkatnya kualitas sdm kesehatan.



2.3 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Bencana Perencanaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM kesehatan saat prabencana, terjadi bencana dan post bencana, termasuk pengelolaan kesehatan pengungsi (Adisasmito, 2007). Untuk itu pengelola kebutuhan SDM kesehatan yang bertanggung jawab pada ketiga kelompok di atas perlu memahami secara lebih rinci teknis perhitungannya untuk masingmasing kelompok (Adisasmito, 2007). Dalam perencanaan SDM kesehatan perlu memperhatikan Strategi Perencanaan SDM Kesehatan: 1. Rencana kebutuhan SDM kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik kebutuhan lokal, nasional maupun global. 2. Pendayagunaan SDM kesehatan diselenggarakan secara merata, serasi, seimbang dan selaras oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam upaya pemerataan SDM kesehatan perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban perorangan dengan kebutuhan masyarakat. Pendayagunaan



SDM



kesehatan



oleh



pemerintah



diselenggarakan



melalui



pendelegasian wewenang yang proporsional dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 3. Penyusunan perencanaan berdasarkan pada sasaran nasional upaya kesehatan dari Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010. 4. Pemilihan metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan didasarkan pada kesesuaian metode dengan kemampuan dan keadaan daerah masing-masing (Depkes, 2004).



Sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi perkiraan, permintaan dan suplai karyawan atau tenaga di suatu organisasi. Dari uraian itu, secara terinci 7



dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berkaitan, yakni: 1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia Yaitu menelaah dan menilai sumber daya manusia yang ada atau tersedia saat ini (tentang jumlahnya, kemampuannya, keterampilannya dan potensi pengembangannya) serta menganalisis penggunaan sumber daya sekarang ini. 2. Perkiraan (peramalan) sumber daya manusia Melakukan prediksi atau taksiran kebutuhan (permintaan) dan penawaran (suplai) sumber daya manusia di waktu yang akan datang, baik jumlah (kuantitas), maupun kualitasnya. 3. Penyusunan rencana sumber daya manusia Memadukan kebutuhan (permintaan) dengan penawaran (suplai) sumber daya manusia, melalui rekruitmen (penarikan), seleksi, pelatihan, penempatan, pemindahan, promosi dan pengembangan. 4. Monitoring dan evaluasi Untuk memberikan umpan balik terhadap pencapaian tujuan sasaran perencanaan sumber daya manusia, perlu disusun perencanaan sumber daya manusia, perlu disusun rencana monitoring dan evaluasi serta indikator menitoring dan evaluasi tersebut (Notoatmodjo, 2003).



2.4 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis akibat bencana mengikuti siklus penanggulangan bencana yaitu mulai dari pra, saat, dan pasca bencana. 1. Pra Bencana Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan pada masa pra bencana menyangkut penempatan SDM Kesehatan dan pembentukan Tim Penanggulangan Krisis akibat Bencana. Dalam perencanaan penempatan SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada kejadian bencana perlu memperhatikan beberapa hal berikut: a. Analisis risiko pada wilayah rawan bencana b. Kondisi penduduk di daerah bencana (geografi, populasi, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya) c. Ketersediaan fasilitas kesehatan d. Kemampuan SDM Kesehatan setempat e. Kebutuhan minimal pelayanan kesehatan di wilayah setempat. Sementara untuk membentuk Tim Penanggulangan Krisis akibat Bencana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 8



a. Waktu untuk bereaksi yang singkat dalam memberikan pertolongan b. Kecepatan dan ketepatan dalam bertindak untuk mengupayakan pertolongan terhadap korban bencana, sehingga jumlah korban dapat diminimalkan c. Kemampuan SDM Kesehatan setempat (jumlah dan jenis serta kompetensi SDM kesehatan setempat) d. Kebutuhan minimal pelayanan kesehatan pada saat bencana. Disamping upaya pelayanan kesehatan (kegiatan teknis medis) diperlukan pula ketersediaan SDM Kesehatan yang memiliki kemampuan manajerial dalam upaya penanggulangan krisis akibat bencana. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, maka tim tersebut harus menyusun rencana: a. Kebutuhan anggaran (contingency budget). b. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. c. Peningkatan kemampuan dalam penanggulangan krisis akibat bencana. d. Rapat koordinasi secara berkala. e. Gladi penanggulangan krisis. 2. Saat dan Pasca Bencana Pada saat terjadi bencana perlu adanya mobilisasi SDM Kesehatan yang tergabung dalam suatu Tim Penanggulangan Krisis yang meliputi Tim Gerak Cepat, Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Tim RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan. Sebagai koordinator Tim adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (mengacu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979 Tahun 2001). Kebutuhan minimal tenaga untuk masing-masing tim tersebut adalah sebagai berikut: a. Tim Gerak Cepat, yakni tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim Gerak Cepat ini terdiri dari: 1) Pelayanan Medik a) Dokter umum/BSB



: 1 orang



b) Dokter Spesialis Bedah



: 1 orang



c) Dokter Spesialis Anaestesi



: 1 orang



d) Perawat mahir (perawat bedah, gawat darurat) : 2 orang e) Tenaga DVI



: 1 orang 9



f) Apoteker/Asisten Apoteker



: 1 orang



g) Sopir ambulans



: 1 orang



2) Surveilans Epidemiolog/Sanitarian



: 1 orang



3) Petugas Komunikasi



: 1 orang



Tenaga-tenaga diatas harus dibekali minimal pengetahuan umum mengenai bencana yang dikaitkan dengan bidang pekerjaannya masing-masing. b. Tim RHA, yakni tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim ini minimal terdiri dari: 1) Dokter umum



: 1 orang



2) Epidemiolog



: 1 orang



3) Sanitarian



: 1 orang



c. Tim Bantuan Kesehatan, yakni tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Gerak Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Tim Bantuan Kesehatan tersebut terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Jenis Tenaga Dokter Umum Apoteker dan Asisten Apoteker Perawat (D III/ Sarjana Keperawatan)



Kompetensi Tenaga PPGD/ GELS /ATLS/ACLS Pengelolaan dan Alkes Emergency nursing/ PPGD/ BTLS/



Perawat Mahir Bidan (D3 Kebidanan) Sanitarian (D3 Kesling/ Sarjana Kesmas)



PONED/ PONEK/ ICU Anaestesi/Emergency nursing APN dan PONED Penanganan kualitas air bersih dan



kesling Ahli GIzi (D3/D4 Gizi/Sarjana Kesmas) Penanganan Gizi Darurat Tenaga Surveilens (D3/D4 Kesehatan/ Surveilens Penyakit Sarjana Kesmas) Entomolog (D3/D4 Kesehatan/ Sarjana Pengendalian Vektor Kesmas/ Sarjana Biologi) Kebutuhan tenaga bantuan kesehatan selain yang tercantum di atas perlu disesuaikan pula dengan jenis bencana dan kasus yang ada, sebagai berikut:



No



Jenis



Jenis Tenaga



Kompetensi Tenaga



Bencana 10



Jumlah



1



Gempa Bumi



Dokter



Bedah umum dan orthopedi Penyakit dalam Spesialis Anak Obsgyn Ansetesi DVI Jiwa Bedah plastik Forensik Dental forensik D3 Perawat Anaestesi dan perawat Mahir



mahir



gawat



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA



Sesuai



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



2



Banjir Bandang/ Tanah Longsor



Dokter



Bedah umum dan orthopedi Penyakit dalam Spesialis Anak Bedah plastik Anaestesi DVI Puimonologi Forensik Dental Forensik Kesehatan jiwa D3 Perawat Anaestesi dan perawat Mahir



mahir



gawat



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA



Sesuai



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



3



Gunung



Dokter



meletus



Spesialis



tim RHA Sesuai



Bedah umum Penyakit dalam kebutuhan/ Anestesi dan ahli intensive rekomendasi care 11



D3



Bedah plastik Forensik Dental Forensik Kesehatan Jiwa Perawat Anaestesi dan



Mahir



mahir



gawat



tim RHA



perawat Sesuai darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



4



Tsunami



Dokter



Bedah umum dan orthopedi Penyakit dalam Spesialis Anak Anaestesi DVI Puimonologi Kesehatan Jiwa Bedah plastik Forensik Dental forensik D3 Perawat Anaestesi dan perawat Mahir



mahir



gawat



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA



Sesuai



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



5



Ledakan bom/ kecelakaan industri



Dokter



Bedah urnum dan orthopedi Penyakit dalam Spesialis Anaestesi DVI Forensik Kesehatan Jiwa Bedah plastik Forensik Dental forensik D3 Perawat Anaestesi dan perawat 12



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA



Sesuai



Mahir



mahir



gawat



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



Sarjana



6



Kerusuhan massal



Ahli kimia/ Toksikologi



tim RHA Sesuai



Kimia/ Teknik



kebutuhan/



Lingkungan



rekomendasi



Dokter



tim RHA Sesuai



Bedah umum dan orthopedi Penyakit dalam spesialis Anestesi DVI Forensik Psikiater/Psikolog dil Tenaga D3 Perawat Anaestesi dan perawat Mahir



mahir



gawat



kebutuhan/ rekomendasi tim RHA Sesuai



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



7



Kecelakaan transportasi



Dokter



Bedah umum dan orthopedi Penyakit dalam Spesialis Anestesi DVI Forensik Dental forensik Bedah plastik D3 Perawat Anaestesi dan perawat Mahir



mahir



gawat



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA Sesuai



darurat kebutuhan/



(emergency nursing) dasar rekomendasi dan lanjutan serta perawat tim RHA 13



Radiografer



mahir jiwa, OK/ICU Rontgen



Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



8



Kebakaran



Dokter



hutan



Spesialis



Pulmonologi Penyakit dalam



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi



Radiografer



Rontgen



tim RHA Sesuai kebutuhan/ rekomendasi tim RHA



3. Kebutuhan Jumlah Minimal SDM Kesehatan Adapun perhitungan kebutuhan jumlah minimal sumber daya manusia kesehatan untuk penanganan korban bencana adalah sebagai berikut: a. Jumlah kebutuhan SDM Kesehatan di lapangan untuk jumlah penduduk pengungsi antara 10.000 - 20.000 orang 



Kebutuhan dokter umum adalah 4 orang







Kebutuhan perawat adalah 10-20 orang







Kebutuhan bidan adalah 8-16 orang







Kebutuhan Apoteker adalah 2 orang







Kebutuhan asisten apoteker adalah 4 orang







Kebutuhan pranata laboratorium adalah 2 orang







Kebutuhan epidemiolog adalah 2 orang







Kebutuhan entomolog adalah 2 orang







Kebutuhan sanitarian adalah 4-8 orang



Untuk pelayanan kesehatan bagi pengungsi dengan jumlah sampai 5000 orang: 1) Pelayanan 24 jam, kebutuhan tenaga yang diusulkan sebagai berikut: dokter 2 orang, perawat 6 orang, bidan 2 orang, sanitarian 1 orang gizi 1 orang, Asisten Apoteker 2 orang dan administrasi 1 orang. 14



2) Pelayanan 8 jam, kebutuhan tenaga yang diusulkan sebagai berikut dokter 1 orang, perawat 2 orang, bidan '1 orang, sanitarian 1 orang, dan gizi 1 orang. b. Formulasi untuk menghitung.jumlah kebutuhan SDM Kesehatan fasilitas rujukan / Rumah Sakit: 1) Kebutuhan Dokter Umum = (jumlah pasien/40) - jumlah dokter umum yang ada ditempat. Contoh perhitungan: Andaikan jumlah pasien yang perlu mendapatkan penanganan dokter umum adalah 80 orang/hari, sementara jumlah dokter umum yang ada di rumah sakit tersebut adalah 1 orang, maka jumlah dokter umum yang masih dibutuhkan adalah: (80/40) -1= 2 - 1= 1 orang 2) Kebutuhan Dokter Bedah = {(jumlah pasien dokter bedah/5)}/5 - jumlah dokter bedah yang ada di tempat. Diasumsikan lama Dokter Bedah yang bertugas adalah selama 5 hari baru berganti shift dengan penggantinya, rata-rata jumlah pasien bedah selama 5 hari adalah 75 pasien, dan jumlah dokter bedah yang berada di daerah tersebut berjumlah 1 orang. Maka jumlah dokter bedah yang masih dibutuhkan adalah: (75/5) / 5 - 1 = 3 - 1 = 2 orang dokter bedah. 3) Kebutuhan Dokter Anestesi = (jumlah pasien bedah/15)) - jumlah dokter anestesi di tempat. Diasumsikan lama Dokter Anestesi yang bertugas adalah selama 5 hari baru berganti shift dengan penggantinya, rata-rata jumlah pasien bedah selama 5 hari adalah 75 pasien, dan tidak terdapat dokter anestesi di daerah tersebut. Maka jumlah dokter anestesi yang dibutuhkan adalah: 75/15 - 0 = 1 orang dokter anestesi. 4) Kebutuhan Perawat di UGD = Rasio kebutuhan tenaga perawat mahir di UGD pada saat bencana adalah 1:1 (1 perawat menangani 1 pasien). 5) Kebutuhan Perawat = sumber tenaga keperawatan di RS (Depkes 2005) 6) Kebutuhan Perawat di ruang rawat inap = jumlah jam perawatan total untuk semua jenis pasien/jumlah jam efektif per hari per shift (7 jam) 7) Kebutuhan Tenaga Fisioterapi = Rasio kebutuhan tenaga fisioterapi untuk penanganan korban selamat adalah 1:30 (1 fisioterapis menangani 30 pasien) 8) Kebutuhan Apoteker 1 orang dan Asisten Apoteker 2 orang. 9) Kebutuhan Tenaga Gizi adalah 2 orang 15



10) Kebutuhan Pembantu Umum adalah 5-10 orang. c. Jumlah jam perawatan dapat dihitung: 1) Berdasarkan klasifikasi pasien dalam satu ruangan (Penyakit Dalam: 3,5 jam/hari; Bedah: 4 jam/hari; Gawat: 10 jam/hari; Anak: 4,5 jam/hari; Kebidanan: 2,5 jam/hari) 2) Berdasarkan tingkat ketergantungan keperawatan minimal: 2 jam/hari; sedang: 3,08 jam/hari; agak berat: 4,15 jam/hari dan maksimal: 6,16 jam/hari)



2.5 Pendayagunaan Tenaga 1. Distribusi Distribusi dalam rangka penempatan SDM Kesehatan ditujukan untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pada pelayanan kesehatan akibat bencana, Penanggung jawab dalam pendistribusian SDM kesehatan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan. 2. Mobilisasi Mobilisasi SDM Kesehatan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada saat dan pasca bencana bila: a. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana tidak dapat diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan dari daerah lain/regional b. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana seluruhnya tidak dapat diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan dari regional dan nasional Langkah-Langkah mobilisasi yang dilakukan: a. Menyiagakan SDM Kesehatan untuk ditugaskan ke wilayah yang terkena bencana b. Menginformasikan kejadian bencana dan meminta bantuan melalui : 1) Jalur administrasi/Depdagri (puskesmas - camat - bupati - gubernur mendagri) 2) Jalur administrasi/Dopkos (puskesmas -Dinkes Kab/Kota - Dinkes Prov - Depkes)



16



3) Jalur rujukan medik (puskesmas - RS Kab/Kota - RS Prov - RS rujukan wilayah - Ditjen Bina Yanmed/Depkes) Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Public Safety Center (PSC) dan Tim Penanggulangan Krisis Akibat Bencana yang terdiri dari Tim RHA, Tim Gerak Cepat dan Tim Bantuan Kesehatan, hal ini untuk memudahkan pelaksanaan mobilisasi SDM Kesehatan pada saat kejadian bencana. Kepala Dinas Kesehatan setempat bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan mobilisasi SDM Kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mobilisasi SDM Kesehatan di tingkat regional (lintas provinsi) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (sesuai jejaring rujukan medik) dan berkoordinasi dengan Depkes. 3. Peningkatan dan Pengembangan Peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan untuk penanggulangan bencana. SDM Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara professional. Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. diharapkan kinerja SDM Kesehatan dapat meningkat lebih baik. Pembinaan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Supervisi dan birnbingan teknis secara terpadu untuk menyelesaikan masalah. b. Pendidikan for mal dalam bidang penanggulangan bencana. c. Pelatihan/kursus mengenai teknis medis dan penanggulangan bencana d. Melakukan gladi posko secara terstruktur, terprogam, terarah dan terkendali serta berkala. e. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, dan lain-lain). f. Pembahasan masalah pada rapat intern dalam lingkup kesehatan ataupun secara terpadu lintas sektor di berbagai tingkat administratif. Dalam



upaya



meningkatkan



kompentensi



SDM



Kesehatan



dalam



penanggulangan krisis akibat bencana dibutuhkan pelatihan-pelatihan Sbb: a. Pelatihan untuk Perawat Lapangan (Puskesmas) di lokasi pengungsian dan daerah potensial terjadi bencana 1) Keperawatan Kesmas (CHN) khusus untuk masalah kesehatan pengungsi 17



2) Keperawatan Gawat Darurat Dasar (emergency nursing) 3) PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) 4) Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5) Manajemen Penanggulangan Krisis akibat Bencana (PK-AB) b. Pelatihan untuk perawat di fasiltas rujukan/RS 1) Keperawatan gawat darurat dasar dan lanjutan (PPGD dan BTLS) 2) Keperawatan ICU 3) Keperawatan jiwa 4) Keperawatan OK 5) Manajemen keperawatan di RS 6) Standar Pre Caution 7) Mahir Anaestesi 8) PONEK c. Kesehatan Reproduksi 1) PONED untuk Dokter, Bidan dan Perawat 2) Pelatihan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk Dokter, Perawat dan Bidan. d. Gizi 1) Penanggulangan Masalah Gizi dalam Keadaan Darurat untuk petugas Gizi 2) Surveilans Gizi untuk petugas Gizi 3) Konselor Gizi untuk petugas Gizi 4) Tata Laksana Gizi Buruk e. Pelayanan Medik 1) GELS (General Emergency Life Support) untuk dokter 2) PTC untuk dokter 3) APRC untuk dokter 4) Dental Forensik untuk dokter gigi 5) DVI untuk dokter dan dokter gigi 6) PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif) untuk dokter spesialis obsgyn rumah sakit) 7) ATLS untuk dokter 8) ACLS untuk dokter 9) BLS untuk SDM Kesehatan 18



f. Pelayanan Penunjang Medik 1) Pelatihan Fisioterapi 2) Pelatihan teknis Labkes untuk Pranata Labkes 3) Pelatihan untuk radiografer g. Pelayanan Kefarmasian 1) Perencanaan dan Pengelolaan Obat Terpadu 2) Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota 3) Pengelolaan Obat Puskesmas 4) Pemanfaatan Data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) 5) Pelatihan Sistem Informasi dan Inventarisasi Obat Bantuan h. Manajemen Penanggulangan Krisis 1) Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis akibat Bencana 2) Pelatihan



Manajemen



Penanggulangan



Krisis



pada



Kedaruratan



Kompleks 3) Public Health in Complex Emergency Course 4) Health Emergencies Large Population (HELP) Course 5) Pelatihan Radio Komunikasi i. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1) Pelatihan/kursus dalam dan luar negeri (public health on disaster management) 2) Pelatihan surveilans epidemiologi dalam keadaan bencana 3) Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di regional center 4) Pelatihan RHA dan rapid respons sanitasi darurat 5) Pelatihan asisten dan ko-asisten entomologi 6) Pelatihan Ahli Epidemiologi Lapangan (PAEL) 2.6 Upaya Penanggulangan Bencana Upaya yang dilakukan dalam manajemen SDM Kesehatan yang terkait dengan penanggulangan krisis akibat bencana dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan siklus penanggulangan bencana: 1. Pra Bencana (Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan) a. Penyusunan Peta Rawan Bencana 19



Penyusunan peta rawan bencana dan pada geomedik sangat penting artinya untuk memperkirakan kemungkinan bencana yang akan terjacti serta kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan SDM Kesehatan berikut kompetensinya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan peta rawan bencana adalah sbb: 1) Ancaman (hazard), jenis bahaya bencana apa yang mungkin terjadi. Informasi ini dapat diperoleh dengan melihat koadaan geografis wilayah setempat. 2) Kerentanan (vulnerability), sejauh mana akibat dari bencana ini terhadap kehidupan masyarakat (khususnya kesehatan). Informasi yang dibutuhkan dalam meniiai kerentanan yang dikaitkan dengan SDM Kesehatan menyangkut data tentang inventarisasi ketenagaan yang dimiliki, contohnya: dokter ahli, dokter umum. perawat, bidan, sanitarian. ahli gizi dll. Dalam penyusunan peta rawan bencana sebaiknya dilakiikan secara lintas program (melibatkan unit-unit program yang ada cfi Dinas Kesehatan) dan lintas sektor (melibatkan instansi terkait seperti Pemda, RSU. TNI. POLRI. Dinas Kessos, PMI, Ormas, LSM. dlf). Peta rawan bencana secara berkala dievaluasi kembali disesuaikan dengan keaciaan dan kondisi setempat. b. Penyusunan peraturan dan pedoman dalam penanggulangan krisis akibat bencana yang salah satunya terkait dengan penempatantan dan mobilisasi SDM Kesehatan. c. Pemberdayaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan khususnya Puskesmas dan RS. terutama di daerah rawan bencana. d. Penyusunan standard ketenagaan, sarana dan pembiyayaan, e. Penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayati setcmpat (kerawanan terhadap bencana). f. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (BSB / Brigade Siaga Bencana). g. Sosialisasi SDM Kesehatan tentang penanggulangan krisis akibat bencana. h. Pelatihan-pelatihan dan gladi. i. Pembentukan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu atau PSC di Kabupaten/Kota 20



2. Saat Bencana (Tanggap Darurat) a. Mobilisasi SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. b. Pengorganisasian SDM Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 3. Pasca bencana (pemulihan/rehabilifasi dan rekonstruksi) a. Mobilisasi SDM Keschatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. b. Pengorganisasian SDM Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. c. Upaya pemulihan SDM Kesehatan yang menjadi korban agar dapat menjalankan fungsinya kembali. d. Rekruilmen SDM Kesehatan untuk peningkatan upaya penanggulangan krisis akibat bencana pada masa yang akan datang. e. Program pendampingan bagi petugas kesehatan di daerah bencana. 2.7 Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo seperti halnya dalam melakukan manajemen bencana diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia. Dimana dalam melakukan manajemen bencana di BPBD Kabupaten Wonosobo, pengembangan dilakukan secara informal dan secara formal. 1. Pengembangan secara Informal. Pengembangan informal merupakan pengembangan yang dilakukan atas keinginan serta usaha sendiri melatih dan mengembangkan diri. Pengembangan informal dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literature yang ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatannya. Seperti halnya pengembangan yang dilakukan oleh beberapa pegawai di BPBD Kabupaten Wonosobo, yaitu pengembangan informal yang dilakukan oleh Bapak Prayitno, S.Sos, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo dengan mempelajari Perka No. 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Resiko Bencana. 21



Kemudian pengembangan informal yang dilakukan oleh Bapak Tri Raharjo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dengan mempelajari Perka No. 15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalop) dan Perka BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. 2. Pengembangan secara Formal Pengembangan secara formal merupakan cara pengembangan yang dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan latihan, baik itu pendidikan dan latihan yang diadakan oleh instansi itu sendiri ataupun dengan mengirimkan ke instansi lain. Dalam pengembangan secara formal baik pegawai maupun seluruh personil BPBD Kabupaten Wonosobo, pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan mengirimkan pegawai ke instansi lain, yang biasanya pendidikan dan pelatihan diadakan oleh provinsi maupun oleh instansi terkait lainnya. Sedangkan dari BPBD sendiri selalu mengadakan diklat yang merupakan diklat keberlanjutan dari diklat yang diadakan oleh provinsi. 3. Metode Pengembangan a) Metode Latihan atau training Dari beberapa metode latihan pada pengembangan di BPBD Kabupaten Wonosobo, metode yang paling sering digunakan adalah classroom method. Dimana classroom method adalah metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, metode studi kasus, role playing, metode diskusi dan seminar. Sebagai contoh pengembangan tentang Kesiapsiagaan dan Perencanaan Penanggulangan Bencana, Sistem Komando Tanggap Darurat, dan Manajemen Posko Darurat. b) Metode Pendidikan atau education Dari beberapa metode pendidikan pada pengembangan di BPBD Kabupaten Wonosobo, metode yang paling sering digunakan adalah training method. Dimana training method adalah metode yang dilakukan di dalam kelas. Dimana metode ini telah dilakukan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, seperti halnya dalam diklat Penanganan Bencana lintas batas Desa antar Kecamatan, Simulasi Kebencanaan Geologi.



A. Analisis hubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Manajemen Bencana pada BPBD Kabupaten Wonosobo a. Kegiatan Pencegahan Bencana 22



1) Incident Commander System (ICS) Jadi dengan adanya pelatihan ICS ini maka diharapkan para pegawai dan seluruh personil yang mengikuti diklat dapat menjadi lebih siap menjadi pemimpin dalam menangani kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana. 2) Manajemen Posko Darurat, Administrasi, dan Operasi SAR Dengan adanya diklat tentang Manajemen Posko Darurat, Administrasi, dan Operasi SAR maka diharapkan semua pegawai di BPBD Kabupaten Wonosobo menjadi paham mengenai bagaimana cara memanaj Posko Darurat, Administrasi, dan Operasi SAR pada saat suatu bencana terjadi. Sehingga mereka sudah siap apabila sewaktu-waktu suatu bencana terjadi. b. Kesiapsiagaan 1) Penguatan Kesiapsiagaan menuju Penanggulangan Bencana yang lebih efektif. Adanya diklat tentang Penguatan Kesiapsiagaan menuju Penanggulangan Bencana yang lebih efektif dapat digunakan sebagai acuan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan



dalam



penanggulangan



bencana



pada



Latihan



Gabungan



Optimalisasi Penanganan Bencana di Kabupaten Wonosobo. 2) Konsepsi Pengurangan Resiko Bencana Adanya diklat tentang Konsepsi Pengurangan Resiko Bencana maka akan membantu dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada relawan dan seluruh personil tentang persiapan datangnya musim hujan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo. c. Peringatan Dini 1) Kesiapsiagaan dan Rencana Penanggulangan Bencana Adanya diklat tentang Peringatan Dini ini akan membantu para pegawai serta para personil di BPBD Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pembinaan kepada SAR dan Relawan Kabupaten Wonosobo mengenai bagaimana kesiapsiagaan dan rencana penanggulangan bencana yang tepat yang dilakukan jika suatu bencana terjadi. Sehingga dengan persiapan yang tepat maka akan dapat mengurangi adanya korban, baik korban jiwa maupun korban secara materiil. d. Mitigasi Di BPBD Kabupaten Wonosobo belum pernah ada diklat khusus yang membahas mengenai Mitigasi bencana. Karena mitigasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengurangi resiko bencana (kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan) 23



maka di dalam diklat Kesiapsiagaan maupun Pencegahan hanya menjelaskan tentang kegiatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa itu mitigasi. e. Tanggap Darurat Bencana 1) Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Di dalam diklat ini program kegiatan tanggap bencana dan logistik meliputi: Bintek SAR dan Latgab; Pendidikan Masyarakat (relawan, pelajar); Tim Reaksi Cepat; Pengadaan Logistik Bencana; Pengadaan Material Bencana. 2) Sistem Komando Tanggap Darurat Di dalam materi diklat ini yang dimaksud Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi. f. Rehabilitasi Di BPBD Kabupaten Wonosobo belum ada diklat khusus tentang Rehabilitasi. Hanya saja di dalam diklat Penanggulangan Berbasis Masyarakat terdapat materi yang membahas tentang pemulihan bencana setelah adanya suatu bencana terjadi. Disitu dibahas tentang pemulihan yang mendesak dan pemulihan jangka panjang. Tetapi tidak dijelaskan secara detail. g. Rekonstruksi Di BPBD Kabupaten Wonosobo belum ada diklat khusus tentang Rekonstruksi tetapi hanya disinggung sedikit tentang pemulihan bencana. Tetapi tidak ada penjelasan secara detail mengenai Rekonstruksi.



B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan SDM dalam Manajemen Bencana pada BPBD Kabupaten Wonosobo a. Faktor-faktor Penghambat 1) Perbedaan posisi dalam struktur organisasi. Organisasi BPBD di Kabupaten Wonosobo masih pada struktur organisasi B (eselon III) karena memang organisasi BPBD merupakan organisasi yang masih baru. Hal ini yang mempersulit tingkatan koordinasi lintas dinas atau instansi kepada eselon II. Perbedaan posisi dalam struktur organisasi (eselon II dan eselon III) akan menyebabkan koordinasi antar dinas/instansi menjadi lama karena



24



memakan waktu lama juga dalam proses kerjasamanya sehingga proses pengembangan juga menjadi terhambat. 2) Keterbatasan sarana dan prasarana. Karena BPBD merupakan bentukan organisasi baru sehingga kelengkapan alat maupun sarana prasarana dalam upaya pelatihan dan pendidikan sangat minimal. 3) Heterogenitas asal instansi pegawai. Perbedaan pegawai disini yaitu pegawai yang berasal dari berbagai instansi lainnya seperti misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Keshatan, SAR, Tanggap Bencana (Tagana), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Radio Amatir RI (ORARI). b. Faktor-faktor Pendukung 1) Motivasi pegawai yang tinggi. Motivasi yang dimiliki pegawai di BPBD Kabupaten Wonosobo tinggi pada upaya pengembangan kepribadian dalam upaya manajemen bencana pada pengurangan resiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari adanya absensi daftar hadir pegawai BPBD Kabupaten Wonosobo dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pegawai BPBD Kabupaten Wonosobo. 2) Dukungan kebijakan Pemerintah. Pemerintah juga membantu dalam bentuk anggaran yang berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Wonosobo, sebagai bentuk kepentingan kebutuhan dalam menangani bencana dan latihan pengurangan resiko bencana. Proses pemberian dana oleh pemerintah dilakukan dengan cara instansi mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bisa disetujui maupun tidak. 3) Partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam proses pengembangan sumber daya manusia juga didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat maupun pihak swasta sebagai bentuk swadaya masyarakat yang meliputi tenaga, pikiran/gagasan, material, dan uang sebagai upaya manajemen bencana dalam mengurangi resiko bencana.



25



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Amstrong mendefinisikan MSDM secara sederhana yaitu, bagaimana orang- orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi (Alan Price, 1997). Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Malayu, adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan



melalui



pendidikan



dan



pelatihan.



Jenis-jenis



pengembangan:



Pengembangan secara informal Karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan diri dan Karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan. Metode pengembangan terdiri dari: a) Metode latihan atau training dan b) Metode pendidikan atau education. Manajemen SDM Kesehatan adalah Serangkaian kegiatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga yg bekerja secara aktif di bidang kesehatan dlm melakukan upaya kesehatan. Sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi perkiraan, permintaan dan suplai karyawan atau tenaga di suatu organisasi. Perencanaan kebutuhan SDM



Kesehatan



dalam



penanggulangan



krisis



akibat



bencana



mengikuti



siklus



penanggulangan bencana yaitu mulai dari pra, saat, dan pasca bencana. Pada pendayagunaan tenaga dikenal beberapa istilah seperti distribusi, mobilisasi, dan peningkatan dan penanggulangan. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo seperti halnya dalam melakukan manajemen bencana diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia. Dimana dalam melakukan manajemen bencana di BPBD Kabupaten Wonosobo, pengembangan dilakukan secara informal dan secara formal.



3.2 Saran Baik bagi penulis, mahasiswa, maupun bagi institusi terkait diharapkan makalah ini dapat menjadi informasi tambahan yang positif dan mampu menerapkan apa yang telah dipelajari dan diperoleh, serta mengimplementasikannya langsung melalui praktik di lapangan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kebaikan penulisan selanjutnya.



26



27



DAFTAR PUSTAKA Keputusan Manteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 066/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman



Manajemen



Penanggulangan



Sumber



Bencana



Daya



Manusia



diakses



(SDM)



melalui



Kesehatan



dalam



https://bencana-



kesehatan.net/images/referensi/undang2/Kepmenkes_No.066_2006_%20Buku %20Pedoman%20SDM%20Bencana.pdf



pada Kamis, 11 Februari 2021 pukul



06.01 WIB. Wulansari, Diah, dkk. 2017. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MANJEMEN BENCANA. Journal of Governance And Public Policy. Vol. 4, No. 3. Diakses



melalui



https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/download/3600/3038



pada



12



Februari 2021 pukul 07.45 WIB. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122825-S-5413-Gambaran%20perencanaan-Literatur.pdf. Diakses pada tanggal 12 Februai 2021 pukul 00.25 WIB. https://slideplayer.info/slide/11939526/. Diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 23.58 WIB



28