Materi PALIP KLS XI KD1 [PDF]

Citation preview

BAB 1 Pembukuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah A. Akuntansi Pemerintah 1. Pengertian Akuntansi Pemerintah Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas Semua transaksi dan aktifitas keuanagan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi diambil dari Peraruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi disetiap pemerintahan di Indonesia. Dari devinisi tersebut dapat diambil beberapa hal penting : a. akuntansi adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi b. informasi akuntansi bersifat keuangan mengenai entitas tertentu c. informasi akuntansi tersebut berguna sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi 2. Pengguna informasi akuntansi Pengguna informasi akuntansi dibagi dua kelompok : a. pengguna internal, yaitu pihak-pihak di dalam organisasi yang bersangkutan seperti manajemen dan karyawan b. pengguna eksternal, yaitu pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan organisasi yang bersangkutan, antara lain : 1) masyarakat 2) lembaga legislatif 3) lembaga pemeriksa/ pengawas 4) pihak yang memberi atau berperan proses donasi, investasi, dan pinjaman 5) pemerintah. 3. Pengelompokan Akuntansi Berdasarkan Jenis Organisasi Pengelompokan akuntansi berdasarkan jenis organisasi terbagi menjadi : a. Akuntansi keuangan (komersial), digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang kegiatannya berorientasi untuk menghasilkan laba. b. Akuntansi organisasi nirlaba, digunakan oleh organisasi yang kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba, seperti yayasan, rumah sakit, perguruan tinggi, dsb. c. Akuntansi sektor publik, digunakan oleh organisasi publik, yaitu organisasi yang sebagian besar dana kegiatannya dihimpun dari kontribusi masyarakat dan yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat luas seperti LSM, partai politik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Metode Akuntansi Pemerintah 1. Pembukuan Tunggal Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut akuntansi.



Materi PALIP Kelas XI Akuntansi



Oleh : Didi Supriadi, M.Pd.



2. Pembukuan Berpasangan Sistem pencatatan double entry juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan (double= berpasangan, entry= pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu : Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas dana+ Pendapatan



C. Siklus Akuntansi Pemerintah



1. Analisis Transaksi : bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah (SKPD/ SKRD), Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Bukti transaksi ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. 2. Jurnal : Ada 2 jurnal. Pertama jurnal LO untuk mencatat transaksi-transaksi secara Akrual, khususnya terkait akun neraca dan laporan operasional. Kedua jurnal LRA yang melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksiyang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) dan terdapat aliran Kas Masuk dan aliran Kas keluar (belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan)



Materi PALIP Kelas XI Akuntansi



Oleh : Didi Supriadi, M.Pd.



3. Buku Besar: transaksi dari jurnal kemudian di posting ke buku besar. 4. Neraca Saldo : Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. 5. Jurnal penyesuaian: dibuat diakhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya 6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian : disusun berdasarkan akun-akun buku besar. 7. Menyusun Laporan Keuangan : Menyusun laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



Materi PALIP Kelas XI Akuntansi



Oleh : Didi Supriadi, M.Pd.



Materi PALIP Kelas XI Akuntansi



Oleh : Didi Supriadi, M.Pd.